Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut Thabrany (2005) Tantangan tercapainya target cakupan semesta terutama dalam hal keikutsertaan dan kemauan membayar iuran secara rutin. Karena iuran merupakan faktor esensial dalam suksesnya suatu sistem jaminan sosial nasional. Terdapat berbagai faktor internal maupun eksternal mempengaruhi kemauan partisipatif aktif dalam skema jaminan sosial nasional. Ketidakmampuan dan ketidamauan pekerja sector informal membayar iuran merupakan salah satu aspek penghambat. Sehingga kepatuhan membayar iuran merupakan satu faktor penting bagi peningkatan penerimaan iuran. (ILO, 2009).Skripsi ini bertujuan untuk Menggambarkan ketidakpatuhan peserta PBPU dan BP dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Variabel yang mempengaruhi diantaranya fasilitas atau sarana pembayaran, kemampuan membayar iuran, paparan informasi sanksi keterlambatan, Peraturan dan penegakan sanksi keterlambatan pembayaran iuran, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar terkait pembayaran iuran JKN dan kebutuhan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN.Peneliti menyarankan untuk melakukan peningkatan kepesertaan dan kolektabilitas iuran pada peserta (PPU), meningkatkan sosialisasi tentang cara membayar iuran, fasilitas yang tersedia saat ini, dan sanksi keterlambatan iuran JKN pada peserta PBPU dan BP, membebaskan administrasi tambahan pada fasilitas pembayaran yang tersedia saat ini, dan melakukan penagihan pada peserta PBPU, bisa melalui surat, sms, email, dll.

---

According Thabrany (2005) challenge of achieving the target of universal coverage, especially in terms of participation and willingness to pay dues regularly. Because contributions are essential factors in the success of a national social security system. There are a variety of internal and external factors affecting the willingness of active participation in a national social security scheme. Ketidamauan incompetence and informal sector workers pay dues is one aspect of inhibitors. Pay dues so that compliance is an important factor for increasing acceptance of dues. (ILO, 2009).

This essay aims to Describing disobedience independent participants in paying dues ?BPJS Kesehatan?. This study is a qualitative study using descriptive design. Variables that affect them facilities or means of payment, ability to pay dues, penalties for late exposure information, regulation and enforcement of penalties for late payment of dues, the support of family and the environment related to the payment of dues ?JKN? and health care needs by participants ?JKN?.

Researchers suggest to increase the coverage and collectibility dues to the participant workers wage earners improving socialization on how to pay dues, the facilities that are available today, and penalties for late dues participants not worker wage, freeing additional administration on payment facilities available today, and charging on independent participants, either through the mail, sms, email, etc."

"Latar Belakang: Peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan setiap tahunnya tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam membayar iuran. Terjadi peningkatan PBPU yang tidak aktif pada tahun 2023 sebesar 32,58 juta jiwa (25%) yang menyebabkan defisit anggaran. Metode: Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan literature review.Tujuan: Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan Pekerja Bukan Penerima Upah dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Hasil: Didapatkan 8 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk disertakan dalam penelitian ini. Definsi kepatuhan adalah perilaku peserta yang secara konsisten membayar iuran tepat waktu, yaitu pada tanggal 1-10 setiap bulannya. Persentase kepatuhan PBPU dalam membayar iuran BPJS Kesehatan berkisar antara 29,5%-84,7% dengan rata-rata sebesar 67,72%. Pengetahuan yang tinggi mengenai manfaat asuransi kesehatan terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran, sesuai dengan teori Lawrence Green dan John Nyman. Pendapatan yang lebih tinggi juga meningkatkan kepatuhan. Persepsi positif terhadap layanan dan manfaat BPJS Kesehatan mendorong pembayaran rutin. Usia kepala keluarga yang lebih tua, tarif iuran yang terjangkau, jarak tempuh yang lebih dekat ke tempat pembayaran, dan motivasi yang tinggi juga berkontribusi pada kepatuhan pembayaran iuran. Rekomendasi: BPJS Kesehatan perlu melakukan upaya sosialisasi dan edukasi menyesuaikan karakteristik wilayah dan kerjasama dengan stakeholders, melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui transformasi mutu layanan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai kanal layanan serta memberikan edukasi untuk menyediakan sarana layanan pengaduan.

---

Background: The increase in the number of BPJS Health participants each year is not in line with the level in compliance of independent participants to pay contributions. There was an increase of inactive independent participants in 2023 by 32.58 million people (25%) which caused a budget deficit.

Methods: The writing method in this study is using literature review. 

Objective: To identify factors related to compliance of independent participants to pay BPJS Health contributions. 

Results: There were 8 articles that fulfilled the inclusion criteria to be included in this study. The definition of compliance is the behavior of participants who consistently pay contributions on time, namely on the 1st-10th of each month. The percentage of PBPU compliance in paying BPJS Health contributions ranged from 29.5%-84.7% with an average of 67.72%. High knowledge of health insurance benefits is proven to increase awareness and payment compliance, in accordance with Lawrence Green and John Nyman's theory. Higher income also increases compliance. Positive perceptions of BPJS Kesehatan services and benefits encourage regular payments. Older age of the head household, affordable contribution rates, closer distance to the payment center, and high motivation also contribute to the compliance of contribution payment. 

Recommendation: BPJS Kesehatan needs to make socialization and education efforts according to regional characteristics and cooperation with stakeholders, make continuous improvements through service quality transformation, and cooperate with various service channels and educate them to provide complaint service facilities."

"Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan dan sikap calon peserta PBPU yang sedang mendaftar di kantor BPJS Kesehatan tentang sistem rujukan berjenjang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan desain studi Cross Sectional. Jumlah responden penelitian ini sebanyak 107 calon peserta PBPU. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responden memiliki tingkat pengetahun tinggi 63,6 dan sikap favorable mendukung/positif 51,4 terhadap sistem rujukan berjenjang. Terdapat perbedaan yang signifikan antara usia dengan tingkat pengetahuan p-value 0,048 dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan sikap p-value 9,199.

---

This research discusses the factors associated with the knowledge and attitude of PBPU candidates applying in the Main Branch Office of BPJS Kesehatan Bekasi towards the Tiered Referral System of Health Services. The study takes on a quantitative approach with a cross sectional design. The respondents of this study consist of 107 PBPU candidates. The result of this research shows that respondents have a high level of knowledge 63.6 and a favorable attitude supportive positive 51.4 towards the tiered referral system. A significant difference was shown between age and level of knowledge p value 0.048 , while no significant difference was shown between level of knowledge and attitude p value 9.199."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai kepatuhan peserta bukan penerima upah PBPU atau disebut sebagai peserta mandiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan desain cross-sectional. Data yang diambil adalah data primer yang diperoleh dengan membagi kuesioner kepada 33 pedagang di Pasar Gunung Batu, Kota Bogor. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pesertabukan penerima upah PBPU patuh dalam membayar iuran JKN sebesar 72. Peserta bukan penerima upah di Pasar Gunung Batu sebagian besar terdiri atas perempuan sebanyak 19 orang dengan persentase 57,6. Sebagian besar pedagang memiliki latar belakang pendidikan SMA sebesar 45,5. Rata-rata umur peserta adalah 42,48 tahun dengan median 43 tahun. Peserta bukan penerima upah sebagian besar memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 2-3 orang sebanyak 57,6. Sebagian besar peserta JKN telah mengikuti program selama lebih dari 3 tahun dan mengambil iuran kelas 2 48,5 .Peserta sebagian besar memiliki jenis usaha seperti makanan, sembako, pakaian dasayuran dengan pendapatan rata-rata peserta sebesar Rp3.777.272. Risiko penyakit tidak terlalu mempengaruhi kepatuhan peserta, 100 dengan riwayat penyakit dan membutuhkan pengobatan serta 60 peserta yang sedang tidak sakit tetap membayar iuran. Hasil analisis menunjukkan bahwa sikap, norma subyektif dan sanksi tidak mempengaruhi kepatuhan peserta secara signifikan. Namun, sikap yang ditunjukkan peserta terhadap program JKN ini cukup positif. Pembayaran iuran belum menjadi norma bagi masyarakat. Walaupun peserta tidak setuju dengan adanya sanksi namun mereka merasa sanksi cukup efektif untuk membuat peserta patuh membayar iuran.

---

ABSTRACTThis study discusses the compliance of non wage earners PBPU or referred to as independent participants. The type of research used is descriptive quantitative with crosssectional design. The data taken is primary data that are obtained by dividing questionnaires to33 traders in Gunung Batu Market, Bogor City. The results of the analysis show that thecompliance level of non wage earners PBPU is compliant in paying JKN contributions of72. Non wage participants in Pasar Batu Batu consisted mostly of 19 women with apercentage of 57.6. Most traders have a high school education background of 45.5 . Theaverage age of the participants was 42.48 years with a median of 43 years. Non wage participants mostly had 2-3 persons as much as 57.6. Most of the participants of JKN have attended the program for more than 3 years and take the 2nd class contribution 48.5. Participants mostly have business types such as food, basic foods, clothing and vegetables withaverage income of participants of Rp 3,777,272. The risk of disease does not significantly affectthe compliance of participants, most of 60 participants still pay dues even though not ill. The results of the analysis show that the attitude, subjective norms and sanctions do not significantly affect the participant 39s compliance. However, the attitude shown by the participants towards the JKN program is quite positive. Tuition payments have not become the norm for society. Although the participants did not agree with the existence of sanctions but they felt sanctione ffective enough to make the participants dutifully pay dues."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pembayaran iuran JKN pada peserta mandiri BPJS Kesehatan Jakarta Pusat Tahun 2017. Ruang lingkup penelitian yaitu peserta mandiri yang sedang berada di BPJS Kesehatan Jakarta Pusat untuk melakukan perubahan data. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi cross-sectional. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pengetahuan, umur, dan status kesehatan memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepatuhan. Dari hasil penelitian ini, BPJS Kesehatan dapat melihat gambaran peserta berdasarkan kepatuhan pembayaran iuran JKN serta dapat mengetahui hubungan antara variabel yang diteliti dengan perilaku kepatuhan pembayaran iuran. Diharapkan hasil tersebut dapat menjadi pedoman strategi untuk pemasaran calon peserta baru dan juga menambahkan persentase kolektabilitas iuran.

---

ABSTRACTThis study attempts to analyze the factors that related with compliance JKN payment among independent participant BPJS Kesehatan in Central Jakarta Branch Office. Respondents in this study is independent participant who are in Central Jakarta branch office to changing personal data. This study is quantitative study with cross sectional approach. Based on the results of this study, Researchers found that knowledge, age, and health status were related to compliance with JKN 39 s contribution payments. From the result of this study, BPJS Kesehatan can see the description of the participants based on the compliance of JKN dues payment also the relationship between the variables studied with the behavior of compliance payment dues. The research hope these results can serve as a strategic guideline for the marketing of new prospective participants and also add a percentage of collectability JKN payments."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan calon peserta JKN mandiri tentang sistem pendaftaran peserta di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, paparan media massa dan pengalaman mengikuti asuransi komersial calon peserta JKN mandiriserta hubungannya dengan tingkat pengetahuan calon peserta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Berdasarkan hasil penelitian, responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang yaitu sebesar 54,2%. Terdapat perbedaan yang signifikan antara pendidikan, pendapatan keluarga, dan paparan media massa dan pengalaman ikut askeskom dengantingkat pengetahuan

---

ABSTRACTThe focus of this study is the factors associated with knowledge level of prospective participants JKN independent about the participant registration system in Depok Branch Office of BPJS Kesehatan. The purpose of this study is to describe the age, sex, education, occupation, income, exposure to mass media, experience following commercial insurance conducted prospective participants JKN independent by and determine its relationship with the knowledge level. This is a quantitative research with cross-sectional study design. The result showed that 54,2% of respondents have less knowledge level. There were significant differences between education, income, experience following commercial insurance, exposure to mass media with the knowledge level."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran Peserta Bukan Penerima Upah PBPU BPJS Kesehatan Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan menggunakan data primer dan studi cross sectional. Hasil yang didapatkan yaitu terdapat sebanyak 85 peserta yang patuh membayar iuran BPJS Kesehatan dan sebanyak 15 yang tidak patuh membayar iuran. Faktor ekonomi, sosio-demografi, dan sosio-psikologi dianalisis pada penelitian ini. Variabel yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran adalah variabel pendapatan per bulan yang merupakan salah satu variabel pada faktor ekonomi dengan p-value 0,004. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sosio-demografi dan sosio-psikologi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan.

---

This research was a quantitative research using primary data and cross sectional study. The result showed that there are 85 of participants who dutifully paid dues BPJS Health and as much as 15 who did not obediently pay dues. Economic, socio demographic, and socio psychological factors were analyzed in this study. Variables relating to payroll compliance are variable income per month which was one of variable on economic factor with p value 0,004. There was no significant correlation between socio demographic and socio psychological factors with BPJS Health contribution compliance."

"Penelitian ini membahas faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi kualitas aplikasi mobile JKN pada peserta JKN yang berkunjung ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cibinong tahun 2024. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional menggunakan data primer melalui kuesioner dengan 102 responden. BPJS Kesehatan menetapkan target pencapaian peserta BPJS Kesehatan yang mengunduh dan menggunakan aplikasi Mobile JKN sebanyak 20.000.000 pengguna sejak tahun 2021 di seluruh Indonesia. Hasil penelitian ini didapatkan peserta aplikasi Mobile JKN yang berkunjung ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cibinong mengatakan bahwa kualitas aplikasi Mobile JKN baik dengan persentase (77.5%). Analisis bivariat menunjukkan terdapat tujuh variabel yang memiliki hubungan signifikan dengan persepsi kualitas aplikasi Mobile JKN pada peserta JKN yang berkunjung ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cibinong yaitu variabel sikap, motivasi, kebutuhan, pengetahuan, tampilan aplikasi, keunikan dan promosi. Selain itu terdapat satu variabel yang tidak memiliki hubungan signifikan dengan persepsi kualitas aplikasi Mobile JKN pada peserta yang berkunjung ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Cibinong yaitu variabel pengalaman. Saran yang dapat diberikan adalah sosialisasi untuk mempromosikan Mobile JKN secara merata dan terus mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan teknologi agar aplikasi Mobile JKN selalu update, banyak fitur-fitur yang dapat mempermudah akses peserta JKN di semua segmen kepesertaannya

---

This study discusses factors related to the perceived quality of the JKN mobile application among JKN participants visiting the BPJS Kesehatan Cibinong Branch Office in 2024. This study is a quantitative study with a cross-sectional design using primary data through questionnaires with 102 respondents. BPJS Kesehatan has set a target of achieving 20,000,000 participants who download and use the Mobile JKN application since 2021 throughout Indonesia. The results of this study showed that participants of the Mobile JKN application who visited the BPJS Kesehatan Cibinong Branch said that the quality of the Mobile JKN application was good with a percentage of (77.5%). Bivariate analysis shows that there are seven variables that have a significant relationship with the perception of the quality of the Mobile JKN application among JKN participants who visit the BPJS Kesehatan Cibinong Branch, namely the variables of attitude, motivation, needs, knowledge, appearance of the application, uniqueness and promotion. Apart from that, there is one variable that does not have a significant relationship with the perception of the quality of the Mobile JKN application among participants who visit the BPJS Kesehatan Cibinong Branch, its is the experience variable. Suggestions that can be given are outreach to promote Mobile JKN evenly and continue to develop and utilize technological advances so that the Mobile JKN application is always updated, there are many features that can facilitate access for JKN participants in all membership segments."

"Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 149 huruf e menyebutkan bahwa diberikan jangka waktu 1 tahun sejak diundangkan, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kotamadya/Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus disesuaikan menjadi Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kotamadya. Pemerintah Kabupaten Bekasi dipilih sebagai studi kasus karena Badan Narkotika Kabupaten/ Kotamadya belum vertikal dengan Badan Narkotika Nasional. Teori yang digunakan : 1 Teori Otonomi Daerah 2 Teori Birokrasi 3 Teori Perubahan dan Pengembangan Organisasi 4 Teori Evaluasi Kebijakan 5 Teori Organized Crime 6 Teori Transnational Organized Crime 7 Teori Metropolitan 8 Teori Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan 9 Teori Civil Society. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Kesimpulan : 1 Faktor penyebab Pemerintah Kabupaten Bekasi belum membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bekasi adalah kurangnya peraturan yang mengikat, tidak ada dukungan dari Bupati Bekasi, tumbuhnya kelompok-kelompok yang mengarah kepada kelompok kepentingan dan kelompok penekan. 2 Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Narkotika Kabupaten Bekasi belum maksimal 3 Badan Narkotika Kabupaten Bekasi hanya dapat memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada instansi pemerintah terkait satgas dibidang ketersediaan program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN . Saran 1 segera membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bekasi 2 perubahan kebijakan dari self renewal kepada kebijakan top-down.

---

Law Number 35 of 2009 on narcotics article 149 letter e states that within a period of one year since was enacted, Narcotics Board Province and Narcotics Board Regency City that established under the Presidential Regulation Number 83 of 2007, should be adjusted to become National Narcotics Board Province and National Narcotics Board Regency City. The government of Bekasi Regency was chosen as a case study because it rsquo s National Narcotics Board Regency City has not been establish under National Narcotics Board. Theories used 1 Theory of Regional Autonomy 2 Theory of Bureaucracy 3 Theory of Organizational Change and Development 4 Theory of Policy Evaluation 5 The Organized Crime Theory 6 Transnational Organized Crime 7 Metropolitan Theory 8 Theory of Interest and Pressure Groups 9 Civil Society Theory. Qualitative descriptive research method has been used. Conclusion 1 The cause of Bekasi Regency has not been establish is lacks of regulation binding, the growth of interest and pressure groups 2 Handling of abuse and illicit trafficking in drugs by the Government of Bekasi through Narcotics Board Bekasi Regency not maximized 3 Narcotics Board Bekasi Regency can only provide technical and administrative support to the relevant government agencies task force in the field of the availability of a program to eradicate the abuse and illicit drug trafficking. Suggestion 1 to immediately establish National Narcotics Board Regency of Bekasi 2 change of policy from self renewal to top down policy."

"ABSTRAKDalam rangka perbaikan distribusi peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan telah mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2017 tentang rasio ideal satu dokter berbanding 5.000 peserta di FKTP. Upaya ini dilakukan untuk memperbaiki ketimpangan yang ada saat ini, dimana sasaran lebih ditujukan pada peserta non-PBI JKN yang mempunyai fleksibilitas dalam menentukan pilihan FKTP nya. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana peserta menentukan FKTP yang dipilihnya dan faktor apa saja yang mempengaruhi. Analisis kuantitatif dilakukan untuk melihat hubungan pada faktor predisposisi, faktor pemungkin dan faktor kebutuhan sedangkan analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis faktor sistem dalam penentuan FKTP dan kepesertaan BPJS Kesehatan. Faktor yang mempengaruhi pemilihan FKTP dalam faktor predisposisi adalah variabel pengetahuan 0.002 dan persepsi 0.001 . Dari faktor pemungkin adalah variabel kemudahan sarana transportasi 0.022 . Faktor yang paling dominan mempengaruhi pemilihan FKTP adalah faktor persepsi responden. Mengenai sistem, penetapan FKTP berdasarkan pada kriteria mutlak dan kriteria teknis sesuai peraturan dari BPJS Kesehatan sedangkan dari segi kepesertaan, peserta memilih FKTP yang terdekat dengan domisili serta tidak ada pembatasan dalam memilih FKTP oleh sistem pendaftaran di BPJS Kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi pemilihan FKTP pada peserta BPJS Kesehatan Non-PBI adalah persepsi sehingga diharapkan BPJS Kesehatan dapat meningkatkan sosialisasi tentang pemilihan FKTP kepada peserta. Diharapkan adanya pembatasan dalam memilih sehingga peserta dapat diarahkan untuk memilih alternatif FKTP yang masih dekat dengan domisili peserta.

---

ABSTRACTTo ensure improvement in distribution of membership into the Primary Health Care Facility FKTP , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan has released regulation number 1, 2017 on the ideal ratio of participants in the FKTP. This study aims to obtain factors influencing membership of non PBI in selecting FKTP. A quantitative analysis is performed to observe the correlation of predisposing factors, enabling factors and need factors in selecting FKTP. A qualitative approach is also added to support description on regulation and system in determining their chosen FKTP. Variables that significantly relations in predisposing factors is knowledge 0.002 and perception 0.001 . For enabling factors is accessible of transportation 0.022 . The dominant factors is perception. Primary Health Care must filled up the administrative documents as absolute criteria and technical criteria for joint with BPJS Kesehatan and for registration system, the participants can choosing the primary health care concern to their domicile. There is not limitation system for choosing the primary health care. The dominant factor that influence the selection of primary health care in non beneficiaries participants is perception. BPJS Kesehatan expected to improve socialization about how to choosing the primary health care and imposing to restrictive of choosing the primary health care by registration system so participant choose the other alternatives."