Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan ini penelitian ini adalah untuk menentukan dampak dari globalisasi ekonomi terhadap jarak-negara ketidaksetaraan di 5 Negara Asia Tenggara. Dengan menggunakan data panel dan 3-tahun rata Data tertimbang, 145 sampel yang diamati dan kemunduran oleh Effect Model Fixed, kertas penelitian menemukan bahwa peningkatan ekonomi globalisasi dalam hal liberalisasi perdagangan menghasilkan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi dalam ASEAN5 masing-masing negara di 1981-2009 tergantung pada negara tahap perkembangan dan faktor produksi endowment, sementara peningkatan globalisasi perdagangan secara umum tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Di sisi lain tangan, peningkatan globalisasi ekonomi dalam hal liberalisasi keuangan mempengaruhi ketidaksetaraan pendapatan hanya melalui faktor saluran wakaf, efek dari dampak bervariasi, tergantung pada indeks yang digunakan dalam perhitungan. perdagangan dan Indeks liberalisasi keuangan termasuk penggunaan kedua de facto (% Perdagangan/GDP) (% Aset + Kewajiban/GDP) dan de jure tindakan.

---

This research's objective is to determine the impact of economic globalization towards within-country inequality in 5 South East Asian Countries. By using panel data and 3-years average weighted data, 145 samples are observed and regressed by Fixed Effect Model, the research paper finds that increased economic globalization in terms of trade liberalization produces higher income inequalities within ASEAN5 individual states in 1981-2009 depending on the country's stage of development and factors of productions endowment, while increased trade globalization in general does not affect income inequality. On the other hand, increased economic globalization in terms of financial liberalization affects income inequalities only through factor of endowments channel, effects of the impacts vary, depending on the index used during calculation. The trade and financial liberalization index includes the usage of both de facto (% Trade/GDP) (% Assets + Liabilities/GDP) and de jure measures (Sachs and Warner Index) (Chinn and Ito Inde)."

"Studi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan penurunan tarif bea masuk impor, penurunan biaya transaksi perdagangan dan gabungan penurunan tarif bea masuk impor dan penurunan biaya transaksi perdagangan. Penulis mengkaji dampak kebijakan-kebijakan ini terhadap kinerja perekonomian, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan pendekatan komputasi keseimbangan umum.Penulis menemukan bahwa kebijakan penurunan tarif bea masuk impor di sektor pertanian dan di sektor industri pertanian meningkatkan kinerja perekonomian. Sementara itu kebijakan penurunan tarif bea masuk impor di sektor industri non pertanian menurunkan PDB riil. Kebijakan penurunan biaya transaksi perdagangan dan gabungan penurunan tarif bea masuk impor dan penurunan biaya transaksi perdagangan meningkatkan kinerja perekonomian dengan besaran yang lebih besar. Insiden kemiskinan di perkotaan menurun namun di perdesaan dan di tingkat nasional meningkat akibat kebijakan penurunan tarif di sektor pertanian. Kebijakan penurunan tarif di sektor industri pertanian menunjukkan penurunan insiden kemiskinan di perkotaan dan di tingkat nasional namun netral di perdesaan. Sementara itu penurunan tarif di sektor industri non pertanian menunjukkan penurunan kemiskinan di perkotaan, di perdesaan dan di tingkat nasional. Kebijakanan penurunan biaya transaksi perdagangan dan gabungan penurunan tarif bea masuk impor dan biaya transaksi perdagangan menurunkan insiden kemiskinan di perkotaan, di perdesaan dan di tingkat nasional dengan keuntungan lebih besar pada rumah tangga di perdesaan.Ketimpangan distribusi pendapatan di perdesaan meningkat akibat penurunan tarif di sektor pertanian, penurunan tarif di sektor industri pertanian dan menurun akibat penurunan tarif di sektor industri non pertanian, penurunan biaya transaksi perdagangan, gabungan penurunan tarif di sektor industri pertanian dan biaya transaksi perdagangan, gabungan penurunan tarif di sektor industri non pertanian dan biaya transaksi perdagangan serta netral akibat gabungan penurunan tarif di sektor pertanian dan biaya transaksi perdagangan. Sementara itu ketimpangan distribusi pendapatan di perkotaan meningkat akibat penurunan tarif di sektor pertanian, gabungan penurunan tarif di sektor pertanian dan biaya transaksi perdagangan, gabungan penurunan tarif di sektor industri pertanian dan biaya transaksi perdagangan dan menurun akibat penurunan tarif di sektor industri non pertanian, gabungan penurunan tarif di sektor industri non pertanian dan biaya transaksi perdagangan serta netral akibat penurunan tarif di sektor industri pertanian, penurunan biaya transaksi perdagangan.

---

This study aims to evaluate the policy to reduce import tariffs, reduction in trade transaction costs and the combined reduction in import tariffs and reduced trade transaction costs. Author examines the impact of these policies on the performance of the economy, poverty, and inequality of income distribution using computational general equilibrium approach.

The authors found that the policy of reduction in import tariffs in the agricultural sector and in the agricultural industry sector improve economic performance. While the policy to reduction in import tariffs on non-agricultural sector lowers real GDP. Policy to reduction in trade transaction costs and the combined reduction in import tariffs and trade transaction costs increase the performance of the economy. The incidence of poverty in urban and rural decline but at a national level rise due to tariffs reduction policies in the agricultural sector. Tariffs reduction policies in the agricultural sector showed a decrease in the incidence of poverty in urban areas and at the national level but is neutral in the rural areas. While the policy to reduction in import tariffs on non agricultural sector showed a decline in urban poverty, in rural areas and at the national level. Policy to eduction in trade transaction costs and the combined reduction in import tariffs and trade transaction costs reduce the incidence of poverty in urban areas, in rural areas and at the national level with a greater advantage in rural households.

Inequality of income distribution in rural areas increased due to tariffs reduction in agriculture sector, tariffs reduction in agriculture industrial sector and decreased due to tariffs reduction policies in the non agricultural sector, reduction in trade transaction costs, the combined tariffs reduction in the agriculture industry sector and trade transaction costs, the combined tariffs reduction in the non-agricultural industry sector and trade transaction costs as well as neutral due to the combined tariffs reduction in the agriculture sector and trade transaction costs. While the inequality of income distribution in urban areas increased due to tariffs reduction in the agriculture sector, the combined tariffs reduction in the agriculture sector and trade transaction costs, the combined tariffs reduction in the agriculture industry sector and trade transaction costs and decrease due to reduction in import tariffs of non agricultural sector, the combined tariffs reduction in the non-agricultural industry sector and trade transaction costs as well as neutral due to tariffs reduction in the agricultural sector, reduction in trade transaction costs."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak globalisasi terhadap ketimpangan pendapatan di negara-negara anggota ASEAN Plus Framework. Globalisasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua aspek utama yaitu globalisasi perdagangan dan globalisasi keuangan. Penelitian ini menggunakan data panel dari 16 negara anggota ASEAN Plus Framework untuk periode 2010-2021. Metode analisis yang digunakan adalah Fixed Effect untuk menghasilkan estimator yang konsisten pada panel data yang tidak seimbang dalam hubungan antara keterbukaan perdagangan dan keuangan terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan dan keuangan memiliki pengaruh yang sama pada negara maju dan negara berkembang. Peningkatan keterbukaan perdagangan akan meningkatkan ketimpangan pendapatan di negara maju secara signifikan. Sebaliknya, peningkatan keterbukaan keuangan meningkatkan ketimpangan pendapatan di negara berkembang secara signifikan. Berdasarkan hasil ini, penelitian ini menyarankan pentingnya kebijakan yang mendukung inklusi keuangan dan perdagangan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di ASEAN Plus Framework.

---

This study aims to analyze the impact of globalization on income inequality in ASEAN Plus Framework member countries. Globalization in this study is divided into two main aspects: trade globalization and financial globalization. This study uses panel data from 16 ASEAN Plus Framework member countries for the period 2010-2021. The analysis method used is Fixed Effect to produce consistent estimators on unbalanced panel data in the relationship between trade and financial openness on income inequality measured by the Gini Index. The results of the study indicate that trade and financial openness have similar effects on developed and developing countries. An increase in trade openness significantly increases income inequality in developed countries. Conversely, an increase in financial openness significantly increases income inequality in developing countries. Based on these results, this study suggests the importance of policies that support financial and trade inclusion to reduce income inequality in the ASEAN Plus Framework."

"Literatur perdagangan internasional semakin sering mengadopsi posisi kritis terhadap Teori Stolper Samuelson yang menyatakan liberalisasi perdagangan akan menurunkan ketimpangan dalam sebuah negara. Berangkat dari ide bahwa pengaruh dari perdagangan internasional terhadap ketimpangan bersifat spesifik secara kasus bergantung pada karakteristik dan kondisi negara yang bersangkutan, penelitian ini mendalami dampak dari liberalisasi perdagangan internasional terhadap ketimpangan dalam kabupaten/kota di Indonesia pada periode commodity boom dan meningkatnya partisipasi Indonesia dalam kerjasama perdagangan antara tahun 2003 – 2010. Untuk membedakan antara efek liberalisasi perdagangan dalam barang jadi dan barang antara, penelitian ini menggunakan pengukuran tarif input dan tarif output dalam Analisa yang dilakukan. Penelitian ini menemukan antara tahun 2003 – 2010, peningkatan paparan Kabupaten/Kota pada tarif output diasosiasikan dengan penuruan ketimpangan. Sementara itu, penelitian ini menemukan peningkatan paparan Kabupaten/Kota terhadap tarif input diasosiasikan dengan penurunan ketimpangan.

---

Literature in international trade has been increasingly taking a more critical stance towards the Stolper-Samuelson Theorem, which states that as countries become more open to international trade inequality in the population of the respective country will fall. Motivated by many arguments stating that the effect of trade liberalization on inequality depends on the nature and condition of each country, this research investigates the impact of international trade liberalization to district-level inequality in Indonesia between the period of the commodity boom and Indonesia’s increasing engagement in trade cooperation during 2003 – 2010. Differentiating the effect of trade liberalization in final goods and intermediate inputs, this research employs measures of output tariff and input tariff in its analysis. During the period, districts’ increase of exposure in output tariff was associated with decreasing inequality in districts while the opposite trend was observed for increases in input tariff."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kembali hubungan antara liberalisasi perdagangan, liberalisasi FDI dan ketimpangan upah di Indonesia antara pekerja bekemampuan tinggi dan rendah dengan mempertimbangkan teori HOS model dan teori Human Capital. Ketimpangan upah diukur menggunakan dua tahap metode estimasi. Hasil penelitian mengindikasikan liberalisasi perdagangan dan liberalisasi FDI memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan upah untuk pekeja berkemampuan rendah, sedangkan untuk ketimpangan upah pekerja berkemampuan tinggi terdapat hubungan yang positive. Secara keseluruhan, liberalisasi perdagangan menurunkan ketimpangan upah antara pekerja berkemampuan tinggi dan rendah linear dengan HOS model dan liberalisasi FDI menaikan upah untuk pekerja berkemampuan tinggi linear dengan teori Human Capital.

---

This study aims to re-examine the relationship between trade liberalization, FDI liberalization and wage inequality in Indonesia for unskilled and skilled workers by considering HOS model and Human Capital theory. Two-stage estimation strategy are used to examine wage inequality. The results suggest that trade liberalization and FDI liberalization have significant relationship on industry wage premium for unskilled workers, whereas a positive relationship is found for skilled workers. Overall, the results indicate trade liberalization reduces wage inequality between unskilled and skilled workers in line with HOS model and FDI liberalization increases wage for skilled workers in line with Human Capital theory.

"

"Secara teoritis, carbon pricing – yang umumnya terdiri dari pajak karbon dan sistem perdagangan emisi – adalah kebijakan yang efektif dalam mengurangi emisi. Akan tetapi, terdapat isu apakah carbon pricing  berhasil menurunkan emisi dalam prakteknya. Isu lainnya adalah carbon pricing menyebabkan penurunan pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan memperburuk ketimpangan pendapatan. Menggunakan regresi data panel fixed effect dan menjadikan negara G20 sebagai studi kasus, studi ini menunjukkan bahwa pengimplementasian pajak karbon dan sistem perdagangan emisi secara bersamaan mengakibatkan penurunan emisi, tetapi disaat yang bersamaan menyebabkan penurunan PDB dan memperburuk distribusi pendapatan. Membedakan dan membandingkan dampak pajak karbon dan sistem perdagangan emisi secara terpisah, studi ini menemukan bahwa tidak pajak karbon maupun sistem perdagangan emisi memberikan dampak yang menguntungkan pada emisi, PDB, dan ketimpangan pendapatan secara bersamaan. Meskipun penurunan emisi dari pajak karbon lebih rendah daripada sistem perdagangan emisi dan telah terbukti bahwa pajak karbon menyebabkan penurunan PDB, akan tetapi pengimplementasian pajak karbon menurunkan ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, sistem perdagangan emisi yang penurunan emisinya lebih besar dibandingkan dengan pajak karbon justru malah meningkatkan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, pengimplementasian carbon pricing memberikan tantangan bagi pengambil kebijakan untuk bagaimana dampak negatif dari pengimplementasian carbon pricing dapat diminimalisir.

---

Theoretically, carbon pricing – which in general consists of carbon tax and Emissions Trading System (ETS) – is an effective policy in reducing emissions. However, there is an issue whether in practice carbon pricing has been successful in reducing emissions. Another issue is carbon pricing would induce a decrease in GDP and worsen income inequality. Using fixed effect panel data regression and utilized G20 countries as the case study, this study revealed that the implementation of carbon tax and ETS simultaneously has been effective in reducing emissions, while at the same time induced decrease in GDP and worsening income inequality. Differentiating and comparing the impact of carbon tax and ETS separately, this study found neither carbon tax nor ETS provide favorable outcomes on emissions, GDP, and income inequality simultaneously. Although the emissions reduction from carbon tax is lower than the ETS and it is proven that carbon tax implementation reduces GDP, but the implementation decreases income inequality. In contrast, ETS which provide larger emissions reduction compared to the carbon tax result in higher income inequality. Thus, the carbon pricing implementation leaves policymakers the challenges on how to reduce the adverse impact due to the implementation."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisa dampak dari keterbukaan perdagangan terhadapketimpangan pendapatan di Amerika Serikat. Menggunakan data time series dalamperiode antara tahun 1970 sampai dengan tahun 2014, studi ini menemukan bahwaperdagangan internasional meningkatkan ketimpangan pendapatan. Ditemukanjuga bahwa kenaikan volume perdagangan dapat dikaitkan dengan kenaikankesenjangan pendapatan dikarenakan lebih banyaknya pendapatan mengalir kekelompok 10% orang terkaya di Amerika Serikat. Saat menjabarkan perdaganganinternasional menjadi sektor export dan sektor import, ditemukan bahwa keduasektor memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatanyang diukur menggunakan GINI. Namun, ditemukan bahwa hanya sektor importyang memberikan kontribusi terhadap kenaikan bagian pendapatan untukkelompok 10% besar. Studi ini juga menemukan bahwa tidak ada efek yang berartidari arus masuk FDI terhadap ketimpangan pendapatan di Amerika Serikat.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the impact of openness to trade on the level of incomeinequality in the US. Using time series data of periods between 1970 and 2014, thisstudy found that trade increases income inequality. It is also found that an increasein trade volume leads to a wider income gap as more income goes to the top 10%wealthiest people in the US. When elaborating trade into export side and importside, it is found that both of them significantly contribute to a higher incomeinequality when it is measured by GINI. However, it is only the import side thatcontributes to the increase in the income share of the top 10%. This study alsofound that there is a negligible effect of FDI inflow on income inequality in the US."

"rade in service has become a bigger part in the worlds economy, including facilitating trade in goods. Previous studies found that service trade liberalization does improve the performance of goods trade by acting as a trade facilitator. Regulations which lower the restrictiveness of service trade have become more equitable, shown by the decreasing trend of Service Trade Restrictieness Index and trade in service percentage to GDP. This research is aimed to see whether service trade openness within the members of  ASEAN+3 countries, which have been bounded in free trade agreement and major trading partners for the three additional countries, has significantly improved bilateral goods trade among the countries. Using gravity model and panel data regression, the author found that in the case of these countries, service trade openness has a negative correlation with goods trade. Instead of acting as goods trade facilitator, service trade acts as a substitution of goods trade, service trade, liberalization, openness, bilateral trade, goods trade.

---

Perdagangan jasa memegang peranan penting dalam perekonomian dunia, termasuk berperan dalam memfasilitasi perdagangan barang. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa liberalisasi perdagangan jasa memiliki dampak yang positif terhadap performa perdagangan barang. Regulasi yang mengatur restriksi dalam perdagangan jasa telah mengarah pada liberalisasi perdagangan jasa, ditunjukan oleh penurunan nilai Service Trade Restrictieness Index dan Trade in Service Percentage to GDP yang semakin menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah keterbukaan dalam perdagangan jasa diantara negara-negara ASEAN+3 memiliki dampak yang positif terhadap perdagangan bilateral antar negara-negara tersebut. Dengan menggunakan model gravitasi dan regresi data panel, penulis menguji hubungan keterbukaan perdagangan jasa dan perdagangan barang yang terbukti memiliki korelasi negatif. Perdagangan jasa diantara negara-negara ASEAN+3 tidak berperan sebagai fasilitator untuk perdagangan barang, melaikan bertindak sebagai substitusi."

"Tujuan penelitian ini untuk menginvestigasi, mengeksplorasi, dan menganalisis pengaruh antara perpajakan terhadap ketimpangan pendapatan untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN untuk periode 1998-2019 dengan model data panel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik estimasi two stage least square (2SLS) dengan fixed effect dan variabel instrumen. Instrumen perpajakan dibagi menjadi dua, volume pajak yang diwakili oleh tax ratio dan struktur pajak yang diwakili oleh pajak langsung, pajak tidak langsung dan pajak penghasilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen pajak yang mempunyai peran untuk mengurangi ketimpangan pendapatan adalah tax ratio, pajak langsung dan pajak penghasilan.

---

The purpose of this study is to investigate, explore, and analyze the effect of taxation on income inequality for countries in the Southeast Asian region that are members of ASEAN for the period 1998 to 2019 with a panel data model. The method used in this study is a two-stage least square (2SLS) estimation technique with fixed effects and instrumental variables. The tax instrument is divided into two, the volume of taxes represented by the tax ratio and the tax structure defined by direct taxes, indirect taxes and income taxes. The results of this study indicate that tax instruments that have a role in reducing income inequality are the tax ratio, direct tax and income tax."

"Keberpihakan kepada petani yang dianggap sebagai kelompok rentan seringkali digunakan sebagai pertimbangan populis dalam menjustifikasi lahirnya kebijakan protektif dari pengaruh eksternal. Contoh yang paling sesuai dapat dilihat pada kasus liberalisasi perdagangan beras di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di mana hingga saat ini masih menyisakan konsensus samar-samar tentang dampaknya terhadap capaian ketahanan pangan hingga pengaruhnya terhadap eksistensi petani beras yang sejatinya memiliki peran unik. Peran tersebut mencakup sebagai produsen maupun konsumen sehingga menjadikan langkah pemerintah semakin dilematis dan kompleks dalam rangka menjamin pangan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak liberalisasi perdagangan ASEAN terhadap ketahanan pangan di Indonesia, khususnya pada kasus beras. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan gabungan pendekatan, yaitu Model Global Trade Analysis Project (GTAP) untuk menangkap perilaku perdagangan beras di kawasan ASEAN dan Model Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) untuk menyentuh dinamika perubahan konsumsi dan kesejahteraan pada kelompok rumah tangga petani beras. Di samping kedua model tersebut, beberapa pendekatan dikombinasikan untuk mendukung simulasi kebijakan yang dirancang, misalnya penggunaan Model Gravitasi dan simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan berjenis data sekunder yang berasal dari basis data GTAP, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Integrated Trade Solution (WITS), dan sebagainya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan ASEAN berdampak positif terhadap ketahanan pangan (beras) di Indonesia dibandingkan ketika restriksi perdagangan diterapkan. Kemajuan yang positif ini akan terekskalasi apabila diikuti dengan efisiensi biaya produksi padi/beras. Transmisi kondisi positif tersebut secara konsisten tidak hanya terjadi pada level nasional namun juga bermuara pada level rumah tangga petani padi/beras. Bahkan kelompok rumah tangga petani net produsen dan net konsumen beras menghadapi situasi better off, baik berupa peningkatan konsumsi beras, perbaikan pola konsumsi pangan, maupun welfare gaining ketika liberalisasi perdagangan ASEAN diberlakukan. Di sisi lain, agenda liberalisasi perdagangan ASEAN tidak hanya menyasar pada keterbukaan berkompetisi tetapi juga tawaran berkolaborasi melalui stok beras regional. Simulasi terkait stok beras tersebut ternyata mampu mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional dan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani padi/beras. Penelitian ini akhirnya mematahkan keyakinan umum yang memandang remeh peran liberalisasi perdagangan beras terhadap upaya penyediaan pangan masyarakat dan kehidupan petani.

---

There is an irony that occurs when trade liberalization is rejected in favor of pursuing national food security to protect farmers. This irony is farmers are worse off under national food security than they are under trade liberalization. Various concerns that have arisen were addressed with popular policies, especially the protection and raising of food prices. So why does commitment to trade liberalization seem to be a prestigious ambition only on paper. This study investigates this phenomenon as it occurs in the case of the impact of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) trade liberalization on Indonesian food (rice) security and rice farmers. We use a combined approach to solve it comprehensively. Our approach brings together the Global Trade Analysis Project (GTAP) Model, Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) Model, Gravity Model, and Monte Carlo. These approaches rely on secondary data sourced from the GTAP database, National Socio-Economic Survey, World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Integrated Trade Solution (WITS), and others.The findings of our research show that the ASEAN trade liberalization would have a positive impact on Indonesian food (rice) security if compared with trade restricted policies. These positive effects would be enhanced if the open market were to be followed by actions to increase efficiency and reduce the cost of rice. Furthermore, to see the consistency of these impacts, we scrutinize at rice farming households as net rice producers or net rice consumers. They are the nucleus of food security and saw improvements in rice consumption, food consumption pattern, and welfare gains when trade liberalization took place. Besides the vigorous competition that would result from trade liberalization, collaboration through regional rice stocks could help us to achieve national food security and farmer welfare. This research objectively defies common belief that underestimates the role of rice trade liberalization for feeding the nation and farmers life."