Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPembahasan dalam skripsi ini adalah kepailitan terhadap perusahaan efek yang diajukan oleh nasabah, dengan studi kasus PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur mengenai pihak yang berwenang mengajukan kepailitan terhadap perusahaan efek yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dalam hal ini nasabah perusahaan efek yang melakukan investasi melalui pasar modal. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah putusan majelis hakim pada tingkat pengadilan niaga yang mengabulkan permohonan kepailitan terhadap PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kepailitan PT AAA Sekuritas. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa putusan majelis hakim pada tingkat pengadilan niaga telah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang menimbulkan dampak terhadap nasabah perusahaan efek.

---

ABSTRACT

This academic thesis is discussed about bankruptcy towards securities company filed by the client, with a case study of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts in article 2 paragaraph 4 has been arranged the petition for securities company declaration of bankruptcy may only be filed by the Financial Services Authority. The existence of these provisions are intended to protect the interests of third parties in this case the clients of securities companies to invest through the capital market. This research is a normative juridical with a descriptive tipology. In this study, the subject matters are whether the decision of the judges of the commercial court on a bankruptcy petition of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas in accordance with Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts and how legal protection of clients in PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas bankruptcy. Eventually, the researchers came to the conclusion that the decision of the judges of the commercial court has not in accordance with the applicable law that have an impact on clients of securities company."

"ABSTRAKTesis ini membahas kekeliruan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga JakartaPusat dalam memutus perkara kepailitan PT AAAS yang terdapat dalam PutusanPerkara Nomor: 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus padatanggal 29 Juni 2015. Kekeliruan tersebut merupakan pelanggaran terhadapketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU terkait dengan prosedur permohonanpernyataan pailit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasilpenelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Para Pemohon yang dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya/advokat dalam mengajukan permohonan pailitkepada PT AAAS berdasarkan UUK-PKPU merupakan pihak yang keliru dantidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit,karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU. Kedua,terdapat putusan yang berbeda dalam menyikapi ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUKPKPUyaitu dalam kasus permohonan pernyataan pailit Kasus PT Antaboga DeltaSecuritas Indonesia, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.Dengan melihat putusan PT AAAS maka nasabah perorangan dari perusahaanefek dapat dengan mudah memohonkan pernyataan pailit terhadap perusahaanefek, terjadi penarikan besar-besaran terhadap dana harta nasabah di perusahaanperusahaanefek lainnya dan membuat iklim investasi di pasar modal terganggu

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is the mistake made by judges at the Central JakartaCommercial Court in deciding the case of bankruptcy of PT AAAS contained inDecision Case No. 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst which ended onJune 29, 2015. The mistake was a violation of the provisions of Article 2 ayat (4)UUK-PKPU regarding about declaration of bankruptcy application procedure.This study uses normative juridical approach. The results of this study are asfollows: First, the applicant in this case represented by the Legal Counsel in filingbankruptcy petition for PT AAAS under UUK-PKPU is wrong party and doesn?thave the Legal Standing to file an application for declaration of bankruptcy,because it is contrary to Article 2 ayat (4) UUK-PKPU. Secondly, there is adifferent decision in response to the provisions of Article 2 ayat (4) UUK-PKPUi.e. in case of declaration of bankruptcy petition Case of Antaboga DeltaSecurities, which can lead to legal uncertainty. By looking at the PT AAAS case,the impact is the individual customers of securities companies can easily call abankruptcy declaration against securities firms, massive withdrawals to fundclient assets in other securities firms and make the investment climate in thecapital markets disrupted"

"Skripsi ini membahas mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang diajukan oleh Krediturnya, dengan studi kasus Putusan Nomor 4/PDT.SUSPAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga untuk berinvestasi melalui pasar modal. Kemudian, Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa panitera harus menolak permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang diajukan oleh pihak selain Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada praktiknya masih terdapat banyak pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek yang tidak diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit Perusahaan Efek (PT Brent Securities) yang diajukan oleh Kreditornya karena izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu Perusahaan Efek dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pernyataan pailit Perusahaan Efek dalam putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST ditinjau dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek mutlak merupakan kewenangan khusus Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Efek, sekalipun izin usahanya telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian, putusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, yang mengabulkan permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Efek oleh Krediturnya, tidak sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

This thesis discusses about bankruptcy against Securities Company filed by its Creditors, with a case study of Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. Article 2 paragraph (4) of Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment states that the petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company may only be filed by the Financial Services Authority. The existence of these provisions is intended to protect the interests of third parties to invest through the capital market. Then, Article 6 paragraph (3) of Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment states that the principal registrar is required to reject a petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company if it’s filed by any other party besides the Financial Services Authority. However, in practice there are still many petitions for a declaration of bankruptcy against Securities Company that are not be filed by the Financial Services Authority. This can be seen on Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST, which granted the petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company (PT Brent Securities) that filed by its creditors due to its business license revoked by Financial Services Authority. This research aims to identify the mechanism of filing an application for a bankruptcy against Security Company and the authority of Financial Services Authority for the bankruptcy petition of Securities Company in Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST. based on Law No. 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment. Type of research applied in this research is normative juridical approach with a descriptive typology. The result shows that the petition for a declaration of bankruptcy against Securities Company is the exclusive power of Financial Services Authority as a state institution that supervises Securities Company, even though their business license has been revoked by Financial Services Authority. Then, the decision of The Judges on Verdict No. 4/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA JKT.PST which granted the application for bankruptcy declaration against the Securities Company by its Creditors, was not in accordance with the regulations in Article 2 paragraph (4) of Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Payment."

"ABSTRAKSemakin meningkatnya perekonomian dan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, telah menjadi pasar yang sangat potensial untuk industri asuransi. Faktor tersebut mendorong banyaknya perusahaan yang ingin bergerak di bidang perasuransian, Salah satunya PT. Asuransi Prisma Indonesia. adapun syarat untuk mendirikan perusahaan asuransi adalah berbentuk Perseroan Terbatas, dalam perjalanan waktu adakalanya usaha tersebut menemukan kegagalan ataupun kerugian, hal ini juga dialami oleh perusahaan yang bergerak di industri perasuransian, kerugian yang terus menerus mengakibatkan perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi rasio kecukupan modal sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan bertindak sebagai pemberi ijin usaha kepada perseroan yang bergerak di bidang perasuransian sekaligus bertindak sebagai pengawas. Hal ini dikarenakan Perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat yang sangat besar, dengan demikian diperlukan satu instrumen yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha asuransi dan pemegang polis asuransi. Apabila perusahaan terus menerus merugi yang mengakibatkan jumlah hutangnya lebih besar daripada jumlah asetnya, maka ditempulah langkah hukum yaitu likuidasi atau kepailitan untuk mempercepat pendistribusian sisa hasil harta kekayaan kepada para kreditornya. Hal inilah yang dialami oleh PT Asuransi Prisma Indonesia yang mengalami kesulitan untuk memenuhi syarat rasio kecukupan modal, sehingga izin usahanya dicabut oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, adapun tujuan utama proses kepailitan terhadap perseroan terbatas adalah untuk mempercepat proses likuidasi dalam rangka pendistribusian aset perseroan.

---

ABSTRAKThe growing of economy and the increasing number of Indonesian population have become a potential market for the insurance industry. Those factors are the reason of many companies to move in the area of insurance, one of them is PT. Prisma Indonesian Insurance. As for the requirement to establish an insurance company is a limited liability, in the course of time the business sometimes find a failure or loss, it is also experienced by companies which involved in the insurance industry. As the result, in continuous losses the company is not able to meet the capital adequacy ratio as determined in the Menteri Keuangan, as a conduit to the business license of the company engaged in the field of insurance while simultaneously acting as a guide. This is because the insurance company collects very large amount of public funds. So it requires an instrument that provides protection and legal certainty to the perpetrators insurance and business policyholders of insurance. If the company continued to incur losses resulting in the amount of the debt is greater that the amount of its assets, then liquidation or bankruptcy will be done to accelerate the distribution of the property to the creditors. These problems experienced by PT Asuransi Prisma Indonesia which has a problem to qualify the capital adequacy ratio, so the operating license revoked by Menteri Keungan. The main purpose of bankruptcy proceedings is to expedite the liquidation in order to distribute the assets of the company."

"ABSTRAKABSTARKPembahasan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan hak-hak kreditor separatis dan pekerja/buruh sebagai kreditor preferen dalam pemberesan harta pailit dengan studi kasus kepailitan PT Jaba Garmindo. Setelah debitor dinyatakan pailit, maka debitor tidak lagi berwenang mengurus harta pailit melainkan sudah menjadi wewenang curator untuk membereskan harta pailit. Dengan adanya harta pailit tersebut, terdapat kreditor-kreditor yang memiliki hak untuk diberikan pembayaran atas piutang-piutangnya. Sebagai perusahaan, pekerja/buruh akan ditarik menjadi kreditor karena dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja PHK , maka mereka berhak untuk mendapatkan pembayaran-pembayaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU Ketenagakerjaan . Namun disisi lain, kreditor separatis juga memiliki hak untuk diberikan pembayaran atas piutang-piutangnya yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 UUK-PKPU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah keberlakuan pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan berdasarkan UUK-PKPU dan peraturan-peraturan lain, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pemberesan harta pailit PT Jaba Garmindo telah tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepailitan karena bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

---

ABSTRACTTThe discussion in this thesis is the implementation of the secure creditor rights and workers laborers as a preferred creditor in the bankruptcy estate settlement with the case studies of PT Jaba Garmindo bankruptcy. After debtor is declared bankrupt, the debtor is no longer authorized to take care of the bankruptcy asset but it has become a curator authority to settle the bankruptcy asset. Given the bankruptcy asset, there are creditors who have the right to be given a payment on debtor rsquo s debts. As a company, workers laborers will become a creditor because of the presence of Termination PHK , then they are entitled to receive payments in accordance with the provisions of Law No. 23 of 2003 on Manpower Act. On the other hand, the secured creditor also has the right to be given payment for debtor rsquo s debts on the provisions stipulated in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment Act UUK PKPU . This research is a descriptive study with normative juridical typology. In this study, the issue of concern is the applicability of Article 95 paragraph 4 of Manpower Act based on UUK PKPU other regulations that have connection with bankruptcy, including the Constitutional Court Decision No. 67 PUU XI 2013. Researchers came to the conclusion that the settlement of PT Jaba Garmindo rsquo s bankruptcy asset was not in accordance with the provisions contained in the legislation relating to bankruptcy because it contradicts the provisions that stipulated in the Constitutional Court Decision No. 67 PUU XI 2013"

"ABSTRAKHukum Kepailitan Indonesia memperkenankan Kurator untuk diusulkan oleh debitor maupun kreditor dalam suatu perkara kepailitan. Ketentuan seperti ini dapat menimbulkan dugaan Kurator yang diusulkan akan cenderung bersikap tidak independen dan bersikap cenderung menguntungkan pihak yang mengusulkannya. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam tentang independensi Kurator yang diusulkan oleh salah satu pihak dalam perkara pailit dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap Kurator yang diduga tidak independen. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk studi kepustakaan library research dengan pendekatan peraturan perundang-undangan statute approach . Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa terlepas dari siapa yang mengusulkannya, seorang Kurator wajib untuk bersikap independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Peraturan perundang-undangan memberikan berbagai upaya hukum baik dalam ranah pidana, perdata maupun administratif yang dapat dilakukan terhadap Kurator yang diduga tidak independen. Walaupun demikian, akan lebih baik apabila ketentuan mengenai independensi seorang Kurator diatur secara lebih terperinci agar dapat mempersempit celah hukum yang dapat dipersalahgunakan.

---

ABSTRACTIndonesia Bankruptcy Law allows a curator to be proposed by a debtor or creditor on a bankruptcy case. This condition could raise suspicion towards curator who is proposed by debtor or creditor will tend to be not independent and a suspicion towards a one sided benefit of the proposing party. The purpose of this research is to investigate the independence of a curator that is proposed by one party on a bankruptcy case and a plausible legal effort that can be done against the curator who allegedly not independent. The method of research used will be in the form of library research with a statute approach. The conclusion of this research is that regardless of the proposing party, a curator has the responsibility and is obligated to be independent in enforcing his her authority. The statutory law provides several legal efforts in a form of criminal, civil as well as administrative legal effort that could be enforced towards curators who allegedly not independent. It is advisable to have a more detailed regulation towards the independence of a curator as it will narrow down any possible loophole that could be misused."

"[Perseroan Terbatas adalah salah satu subjek hukum yang dapat dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selain dapat dimohonkan pailit oleh minimal 2 (dua) atau lebih kreditornya, debitor juga dapat memohonkan pailit untuk dirinya sendiri. Direksi Mandala Airlines mengundurkan diri dari jabatannya sesaaat setelah mengajukan permohonan pailit atas perseroannya, sehingga terjadi kekosongan jabatan Direksi pada saat proses kepailitan. Pokok permasalahan dalam Tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum Direksi PT. Mandala Airlines yang mengundurkan diri dari jabatannya sesaat setelah mengajukan voluntary of petition of self bankruptcy atas perseroannya dan bagaimanakah akibat hukum terhadap tindakan Direksi tersebut. Untuk menjawab permasalahan itu, penelitian dilakukan secara normatif, dengan sifat penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengolahan data secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab Direksi PT. Mandala Airlines terhadap tindakan atas nama perseroan berupa voluntary petition of self bankruptcy adalah terbatas. Namun tanggung jawab tersebut menjadi tidak terbatas apabila Direksi tersebut tidak melaksanakan tugas pengurusannya dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik untuk kepentingan serta maksud dan tujuan perseroan.;Limited Liability Company is one of the subjects which can be declared bankrupt as regulated in Law Number 37 of 2004. Besides can be petitioned for bankruptcy by at least 2 (two) or more creditors, debtor can also petitioned their own bankruptcy. Mandala Airlines’ Director resigned from his position shortly after he filed for the company bankruptcy. In connection with that, subject matters in this thesis are how does the legal responsibility of PT. Mandala Airlines’ Director who is resigned shortly after filed a voluntary petition of self bankruptcy and how the legal consequences of his action. This is a normative research, the characteristic of this research is explanatorist. The data used is secondary data. Data processing is done qualitively and conclusions made by deductive pattern. Result of this research are the legal responsibility of PT. Mandala Airlines’ Director is limited liability. However, this responsibility can be unlimited if the Director does not carry out his tasks with full responsibility and with the good faith for the benefit of the company., Limited Liability Company is one of the subjects which can be declared bankrupt as regulated in Law Number 37 of 2004. Besides can be petitioned for bankruptcy by at least 2 (two) or more creditors, debtor can also petitioned their own bankruptcy. Mandala Airlines’ Director resigned from his position shortly after he filed for the company bankruptcy. In connection with that, subject matters in this thesis are how does the legal responsibility of PT. Mandala Airlines’ Director who is resigned shortly after filed a voluntary petition of self bankruptcy and how the legal consequences of his action. This is a normative research, the characteristic of this research is explanatorist. The data used is secondary data. Data processing is done qualitively and conclusions made by deductive pattern. Result of this research are the legal responsibility of PT. Mandala Airlines’ Director is limited liability. However, this responsibility can be unlimited if the Director does not carry out his tasks with full responsibility and with the good faith for the benefit of the company.]"

"Dalam proses penanganan perkara kepailitan di Indonesia dewasa ini perkara kepailitan PT Telkomsel, sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut karena Telkomsel merupakan perusahan besar yang ada di Indonesia yang juga dimiliki oleh Pemerintah. Hanya saja patut disayangkan, bahwa Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai bentuk perbuatan hukum yang dapat dibuktikan secara sederhana. Sehingga dalam hal ini muncul permasalahan apa saja bentuk perbuatan hukum yang dapat dibuktikan secara sederhana dalam kepailitan. Untuk memberikan jawaban masalah tersebut maka penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitan deskriftif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa adanya inkonsistensi putusan majelis hakim Pengadilan Niaga dan majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa permohonan pailit, terutama dalam mengartikan terbukti secara sederhana (sumir) tersebut.

---

In the process of handling bankruptcy cases in Indonesia today bankruptcy case PT Telkomsel, is very interesting to study further because Telkomsel is a big company in Indonesia which is also owned by the Government. It's just unfortunate, that the Act on Bankruptcy and Suspension of Payment does not provide a detailed explanation as to form a legal action can be proved simple. So in this case any problems arise form of legal action can be proved simply in bankruptcy.

To provide answers to these problems the research conducted using the normative method of descriptive research type. From the research that has been done, the result that there was an inconsistency decision of the judges of the Commercial Court and the panel of judges of the Supreme Court in checking for bankruptcy, especially in deciphering proven simpler (vague) is."

"ABSTRAKTesis ini membahas tinjauan hukum atas penggunaan Sistem Informasi DebiturBank Indonesia (SID-BI) oleh Perusahaan Pembiayaan guna pengajuankepailitan terhadap debiturnya. Konteks penggunaan SID-BI ini adalah gunamenunjang pemenuhan atas syarat Concursus Creditorium dalam kepailitanditengah kendala yang mungkin timbul dalam pemenuhannya. Sebagaimanaterkandung dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 TentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa setiappengajuan kepailitan harus memenuhi syarat adanya “kreditur lain” yangkemudian dikenal dengan istilah Concursus Creditorium sebagai syarat pertamadan utama dalam pengajuan kepailitan. Sebagaimana halnya dengan pranatakepailitan yang menawarkan terobosan hukum dengan adanya efisiensi waktudalam hal jangka waktu pemeriksaan perkara dan upaya hukum yangdiperkenankan, penggunaan SID-BI juga menawarkan efisiensi guna pemenuhansyarat Concursus Creditorium ditengah minimnya dukungan dari kreditur laindikarenakan adanya perbedaan ataupun benturan kepentingan diantara padakreditur terhadap debiturnya tersebut sebagaimana yang terjadi dalam perkaraPerkara No. 389 K/Pdt.Sus/2010 Juncto No. 04/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst.Penulisan tesis ini merupakan penelitian doktrinal sebagai bagian dari metodepenelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder denganmenggunakan pendekatan studi kasus (case study). Berdasarkan hasil penelitianini diketahui bahwa SID-BI dapat digunakan sebagai sarana pemenuhan syaratConcursus Creditorium dalam kepailitan. Hal ini dikarenakan informasi dan/ataudata yang termuat dalam SID-BI tidak dapat dikategorikan sebagai RahasiaBank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yangtelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 TentangPerbankan, oleh karenanya tidak ada kepentingan debitur yang dirugikansehubungan penggunaannya untuk kepentingan kreditur mengingat informasidan/atau data yang tertuang dalam SID-BI bukan mengenai simpanan dananasabah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Elektronik juga menegaskan diperkenankannya penggunaan informasidan/atau data elektronik guna proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara dipersidangan.

---

ABSTRACTThis Thesis written, overview the legal aspect concerning the use of Bank ofIndonesia Credit Information System (SID-BI) by finance company to filedbankruptcy againts its debtor. The context of using the SID-BI is to fulfill theterms and condition of Concursus Creditorium on bankruptcy lawsuit in order toeliminate obstacle which may arise. As contain under the Law Number 37 year2004 concerning Bankruptcy and debt restructuring, that every Bankruptcy filedshould fullfil the terms of “other creditor” which commonly known asConcursus Creditorium as the first and main terms on bankruptcy lawsuit.Bankruptcy norm offers legal breakthrough concerning time eficiency on courthearing process and procedure allowed. As well as using Bankruptcy norm as atool for settle dispute, using SID-BI also offer efficiency in order to fulfill theterms of Concursus Creditorium in the lack of support from other creditorcaused by conflict of interest among the creditors as happened on case No.: 389K/Pdt.Sus/2010 Jo. No. 04/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. This Thesis written is adoctrinal research as juridical norm methode based on secondary data by usingcase study approach. Based on this research know that SID-BI are possible touse on court to fulfill the Concursus Creditorium term under the bankruptcyLaw because the information or data contain on SID-BI are unable to categorizeas bank secrecy as mentioned under Law Number 7 year 1992 as amended bythe Law Number 10 year 1998 Concerning Banking, further than, there is nodebtor interest which will be harmed with reference of the use of SID-BI for theinterest of its creditor.Under the Law Number 11 year 2008 Concerningelectronic information & Transaction, has been declared that all electronicinformation or electronic data are allowed to be used as evidence in courthearing process."

"Skripsi ini membahas mengenai pembuktian sederhana dalam kepailitan, dengan studi kasus permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Multi Structure. Dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) telah diatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Apakah putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pernyataan pailit PT. Multi Structure karena perbedaan jumlah utang telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU?; 2. Bagaimana penerapan prinsip utang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pernyataan pailit PT. Multi Structure ditinjau dari pembuktian sederhana? Berdasarkan kasus yang dianalisis, pada akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Multi Structure tidak sesuai dengan UUK-PKPU.

---

The focus of this thesis is on the summary proof in bankruptcy, with a case study the petition for a declaration of bankruptcy towards of PT. Multi Structure. In Law Number 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts (UUK-PKPU) in article 8 paragraph 4 has been regulated that the petition for declaration of bankruptcy shall be granted if there are facts or circumstances summarily proving that the conditions for a declaration of bankruptcy as reffered in article 2 paragraph 1 have been met. This research is a normative juridical with a descriptive tipology. Based on the problems, the writer proposed the main issues, which are: 1. Are whether the decision of the Judges of the Central Jakarta Commercial Court who refused the petition for a declaration of bankruptcy towards PT. Multi Structure because differences in the amount of debt in accordance with article 8 paragraph 4 UUK-PKPU?; 2. How the application of debt principle in the decision of the Judges of the Central Jakarta Commercial Court who refused the petition for a declaration of bankruptcy towards PT. Multi Structure in terms of summary proof? Eventually, the writer came to the conclusion that the decision of the Judges of the Central Jakarta Commercial Court who refused the petition for a declaration of"