Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum terhadap Ketentuan Perzinahan di Korea Selatan, Indonesia dan dalam bidang hukum Internasional. Tesis ini membahaskan norma hukum di dalam hukum Korea Selatan, Indonesia dan Hukum International tentang ketentuan Perzinahan di dalam hukum pidana dalam tiap pihak dan membuat perbandingan hukum. Dalam abad 21, banyak organanisasi internasional bergerak untuk menghapuskan hukum perzinahan dalam hukum pidana di setiap negara. Pengadilan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan baru saja memutus untuk menghapuskan ketentuan perzinahan dalam Hukum Pidana Korea Selatan karena ketentuan perzinahan membatasi hak-hak individu, ketentuan perzina tidak efektif dan kesadaran hukum dalam rakyat Korea Selatan telah berubah. Walaupun trend-trend dunia sekarang, masih ada beberapa negara yang masih mengatur ketentuan perzinahan dan menghukum yang melakukan perzinahan. Indonesia adalah salah satu negara yang masih mengatur ketentuan perzinahan dan menghukum yang melakukan perzinahan walaupun Indonesia bergabung ICCPR dan CEDAW. Tanpa memperhatikan kedaulatan setiap negara dan factor social bermacam-macam, Negara yang mengatur ketentuan perzinahan harus mematuhi hukum internasional. Hukum internasional dan setiap negara harus mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak.

---

This research aims to make a legal review to adultery law in South Korea, Indonesia and International law. The thesis discuses with legal principles of South Korea, Indonesia and International law regarding criminal nature of adultery along with legal histories of each party in this issue and make comparisons. In 21st century, a lot of international organization movements are made to abolish adultery provision within penal code. Recently, South Korean Constitutional Court decided to abolish adultery law provision within their penal code because the provision restricts individual rights, ineffectiveness of provision and change of legal awareness among South Koreans. Despite of current world trend, some countries still retain and execute punishment of adultery. Indonesia is one of the countries that retain and execute punishment of adultery despite of the fact that Indonesia is party of ICCPR and CEDAW. Regardless of state sovereignty and various social factors, countries that retain adultery provision need to respect the international law. Both international law and state party need to look for common ground that can satisfy both parties."

"Dalam perkembangan ekonomi global dan transaksi bisnis internasional isu kepailitan lintas batas sering kali ditemukan dan menjadi masalah global. Berlakunya prinsip teritorialitas dan prinsip kedaulatan negara pada sebagian besar negara civil law maupun common law menyebabkan tidak dapatnya suatu putusan pailit diakui dan dieksekusi di negara lain sehingga aset debitor pailit yang terdapat di luar wilayah tempat putusan pailit ditetapkan tidak tercakup kedalam boedel pailit. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya jumlah harta pailit yang akan dipergunakan untuk membayar sejumlah utang kepada para kreditor, sehingga tidak terpenuhinya hak pembayaran kreditor. Begitu juga di Indonesia, berdasarkan Pasal 436 Rv suatu putusan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Indonesia sehingga berlaku prinsip teritorialitas terhadap putusan pengadilan asing. Hal tersebut menyebabkan tidak dapat diakuinya putusan pailit asing di Indonesia dan juga sebaliknya terhadap putusan pailit Indonesia di negara asing. Terjadinya krisis ekonomi global di Asia pada 1997, telah memacu berbagai negara di Asia untuk melakukan reformasi hukum kepailitannya terutama dalam kepailitan lintas batas. Dalam menghadapi isu kepailitan lintas batas tersebut, Singapura dan Malaysia mengadakan insolvency agreement secara resiprositas sedangkan Korea Selatan, Jepang, dan Thailand berupaya dengan memperbaiki instrumen hukum kepailitan negaranya dengan mengacu pada UNCITRAL Model Law On Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment yang dikeluarkan oleh United Nations. Maka dari itu penting juga bagi Indonesia untuk turut melakukan reformasi terhadap instrumen hukumnya dalam mengatasi masalah kepailitan lintas batas tersebut baik dengan mengadakan dan meratifikasi perjanjian internasional maupun memperbaiki insturmen hukum nasionalnya dengan mengacu pada Model Law, mengingat belum adanya pengaturan khusus mengenai kepailitan lintas batas di Indonesia baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional.

---

In the development of global economy and international business transactions, cross-border insolvency issues are often found and become a global problem. Applicability of the territoriality principle and the state sovereignty principle in most civil law and common law countries causes a bankruptcy judicial decision unable to be recognized and executed in another country, so that the assets of debtors located outside the region cannot be included into the set of the bankrupt's property. It'll cause reduction sum of the bankruptcy's property which will be used to pay a sum of debt to the creditors, so that, fulfillment of the rights of creditors payments won't be accomplished. Similarly in Indonesia, based on Article 436 Rv, a foreign judicial decision cannot be recognized and executed in Indonesia appropriate with territoriality principle. It'll cause a foreign bankruptcy judicial decision cannot be recognized in Indonesia and so does with Indonesia bankruptcy judicial decision in a foreign country.

The Asia global economic crisis in 1997 has spurred many countries in Asia to make bankruptcy law reform, especially in cross-border insolvency regulation. In order to face the cross-border insolvency issues, Singapore and Malaysia arranged a reciprocal insolvency agreement, while South Korea, Japan, and Thailand tried to fix the local bankruptcy law refer to the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment issued by the United Nations. Knowing that there aren't any local or international regulation about cross-border insolvency in Indonesia yet, it's also important for Indonesia to take part in reforming the legal instruments to deal with cross-border insolvency problems by conduct and ratify international treaties or arrange It's local bankruptcy law refers to the Model Law."

"ABSTRACTThe focus of this paper is to explain the bank regulation in Indonesia and South Korea concerning the establishment of a foreign bank in both countries. In the following chapters, the bank regulation of the commercial bank in Indonesia and South Korea and the condition and process of establishment of branches of a foreign bank will be explained in a narrow sense. In January 2014, there has been a significant change in the bank supervisory body as a single supervisory system by the central bank, Bank of Indonesia, has been transferred to the Financial Services Authority FSA. In December 2012, the 39 Single Presence Policy 39, which restricts the bank 39s stake in the bank, has been amended to allow certain exceptions when securing the management rights of commercial banks. In Korea, the basic forms and standards of entry of foreign banks are laid down in the Banking Law and its subordinate regulations. The banking law refers to the 39 domestic branch 39 of foreign banks as the most basic type of entry, and foreign banks enter into the country in the form of most branches or offices. This research raises questions about the current legal review of banking law and the establishment of a foreign bank. To answer the questions, a normative approach is used in several perspectives. With regard to answering research questions, this paper will look at the banking law focusing on foreign bank regulation the existing foreign banks in Indonesia and South Korea and its implementation.

---

ABSTRAKFokus dari makalah ini adalah untuk menjelaskan peraturan bank di Indonesia dan Korea Selatan mengenai pembentukan bank asing di kedua negara. Dalam bab-bab selanjutnya, peraturan bank bank komersial di Indonesia dan Korea Selatan serta kondisi dan proses pendirian cabang bank asing akan dijelaskan dalam arti sempit. Pada bulan Januari 2014, telah terjadi perubahan signifikan dalam badan pengawas bank sebagai sistem pengawasan tunggal oleh bank sentral, Bank Indonesia, telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan OJK. Pada bulan Desember 2012, 39 Kebijakan Kehadiran Tunggal 39, yang membatasi saham bank di bank, telah diubah untuk memungkinkan pengecualian tertentu ketika mengamankan hak pengelolaan bank komersial. Di Korea, bentuk dasar dan standar masuknya bank asing ditetapkan dalam UU Perbankan dan peraturan-peraturan di bawahnya. Undang-undang perbankan pada dasarnya mengacu pada 39 cabang domestik 39 bank asing sebagai jenis entri paling dasar, dan bank asing juga masuk ke negara dalam bentuk sebagian besar cabang atau kantor. Penelitian ini menimbulkan pertanyaan tentang tinjauan hukum saat ini pada hukum perbankan dan pembentukan bank asing. Untuk menjawab pertanyaan, pendekatan normatif digunakan dalam beberapa perspektif. Berkenaan dengan menjawab pertanyaan penelitian, makalah ini akan melihat hukum perbankan yang berfokus pada peraturan bank asing bank asing yang ada di Indonesia dan Korea Selatan dan pelaksanaannya."

"Pengenaan denda merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Tujuan dari denda adalah untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Indonesia sedang melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang salah satu poin yang menjadi fokus amandemen adalah mengenai ketentuan denda. Perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli menimbulkan banyak pro dan kontra. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif mengenai pengaturan pengenaan denda di Kanada, Inggris, dan Korea Selatan. Pengaturan pengenaan denda pada ketiga negara tersebut dijadikan sebagai bahan rujukan terhadap pengaturan ketentuan denda di Indonesia dan sekiranya dapat menjadi masukan untuk perubahan ketentuan denda di Indonesia. Analisis dari skripsi ini mencapai kesimpulan bahwa perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli masih belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan ketentuan denda dalam ketiga negara pembanding. Dengan demikian, Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu mengkaji kembali perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli agar dapat memberi efek jera, serta disaat yang sama tetap menjamin terlangsungnya iklim persaingan usaha yang sehat oleh para pelaku usaha.

---

The imposition of fines is one of the method in enforcing Competition Law. The purpose of the fine is to deter business actors to not take similar conducts or to be followed by another potential violator. Indonesia is currently amending Law Number 5 Year 1999 on The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, in which one of the point that serves as the focus of the amendment is regarding provision of fines. The changes within the provisions of fines under the Bill concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition raise several pros and cons. This research is a normative legal research by using qualitative analysis concerning the regulation of imposition of fines in Canada, United Kingdom, and South Korea. The regulations on the imposition of fines in these three countries serve as materials for references towards the regulation on the imposition of fines in Indonesia and hopefully may also serve as recommendations to the amendment of the provision of fines in Indonesia. The analysis of this thesis resulted in the conclusion that the Bill of the fine provisions on the Prohibition of Monopolistic Practices is still inadequate in comparison to the fines regulations in the three compared countries. Thus, the Government and the Business Competition Supervisory Commission KPPU need to review the Bill of the fine provisions on Prohibition of Monopolistic Practices in order to give a deterrent effect and at the same time ensuring a healthy business competition by business entrepreneurs."

"Tujuan untuk skripsi ini adalah untuk menguji kecelakaan maritim dan tanggung jawab pidana korporasi, sebagaimana perbandingan kasus dan undang-undang dalam Inggris dan Indonesia. Dalam Undang-Undang Inggris, korporasi dapat dihukum atas perbuatan pidana. Namun, ada beberapa permasalahan dalam teori-teori untuk mengidentifikasikan mens rea atau intensi. Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 diundangkan untuk mengatasi perbatasan ini dan menghukum korporasi seperti manusia. Skripsi ini mengutamakan analisa atas Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 dan untuk meluaskan spektrum dalam pemikiran, Hukum Pidana Indonesia serta Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianalisa. Bukan seperti Inggris dan Indonesia, tanggung jawab korporasi di dalam hukum pidana Korea sangat terbatas disebabkan dari teori hukum yang menyatakan hanya manusia dapat tindak sebagai subyek perbuatan tindak pidana. Namun, keamanan di masyarakat dan di tempat kerja menarik perhatian besar dan tanggung jawab dan kesalahan korporasi ditanyakan kembali. Skripsi ini mendiskusikan kebutuhan perundang-undangan tentang tanggung jawab pidana atas pembunuhan dalam pemikiran kasus MV Sewol di Korea.

---

The aim of this thesis is to examine maritime accident and corporate criminal liability in comparison with cases and laws in UK and Indonesia. Under the UK’s law, a corporation can be convicted of and sentenced for a criminal offence. However, some theoretical difficulties lie in fixing a corporation with the appropriate mens rea or intention to crime. The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 in England is enacted in order to solve those limitations and punish a corporation same as like a natural person. This thesis deals mainly with Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007 of England and in addition to this, to give further spectrum of consideration, Indonesian criminal law doctrine and its future reformation is discussed. Comparing to UK and Indonesia, a corporation is difficult to be criminally liable and be punished in Korean law because it is a well recognised theory that only natural person is capable of committing a crime. However, safety in society and workplace is earning great concerns in Korea, and emphasis is put on responsibilities and blameworthiness of the corporation itself. This thesis discusses the need for legislation on corporate manslaughter act in Korea with regard to tragedy of the sinking of the MV Sewol."

"Persekongkolan tender dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat dalam ranah hukum persaingan usaha karena dapat memberikan dampak negatif secara langsung bagi perekonomian suatu negara. Penelitian tesis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai larangan persekongkolan tender beserta pendekatan hukum yang dipakai dalam menyelesaikan perkara persekongkolan tender berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia dan Korea Selatan. Walaupun pendekatan hukum yang dipakai oleh Indonesia dan Korea Selatan berbeda, dimana Indonesia menggunakan pendeketan rule of reason dan Korea Selatan menggunakan pendekatan per se illegal, namun digunakannya kedua konsep pendekatan hukum tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menyelesaikan perkara persekongkolan tender dengan melihat dampak atau kerugian yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode Yuridis Normatif yang akan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkaitan, dan studi komparatif antara Indonesia dan Korea Selatan. Hasil penelitian tesis ini menyarankan agar KPPU lebih memahami lagi konsep pendekatan rule of reason yang digunakan untuk menyelesaikan perkara persekongkolan tender sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai.

---

Bid rigging is considered as a form of serious violation in the realm of competition law because it can cause a direct negative impact for the nation rsquo s economy. This thesis research aims to provide an explanation of the prohibition of bid rigging along with the used of legal approach to solve bid rigging cases under the competition law in Indonesia and South Korea. Although there is a difference between the used legal approach by Indonesia and South Korea, in which Indonesia uses rule of reason approch while South Korea uses per se illegal approach but the use of both legal approach concepts has the same goal that is to be able to solve the bid rigging case by paying attention to the negative impact or losses due to these act. This thesis is using legal normative method which will refer to the legal norms contained in the relevant regulations, any related court decicions and comparative study between Indonesia and South Korea. The result of this thesis research suggest that KPPU should be able to understand more about the concept of rule of reason approach, so that by using this approach to solve the bid rigging case, legal certainty and justice will be achieved."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi perangkat mobile dan perdagangan elektronik telah memungkinkan perangkat mobile digunakan untuk tujuan transaksi keuangan. Selanjutnya, tingkat langganan seluler yang terus meningkat di seluruh dunia telah membuat perangkat seluler menjadi alat yang efisien untuk menawarkan layanan keuangan yang aman dan nyaman kepada pelanggan. Terutama karena solusi mobile finance memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan sambil terus bergerak, mobile finance dalam transaksi mikro dapat sepenuhnya menggantikan transaksi keuangan berbasis komputer dalam waktu dekat dengan menawarkan aplikasi yang mengintegrasikan mobile banking. Mobile finance telah menciptakan peluang bisnis yang sangat besar bagi para pedagang, operator jaringan seluler, produsen perangkat mobile, lembaga keuangan dan penyedia perangkat lunak. Mobile banking telah cukup sukses di Korea Selatan dan Indonesia. Untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai mobile banking dan peraturan yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar-dasar mobile banking termasuk risiko, dan ketentuan peraturan mana yang diadopsi di Korea Selatan dan Indonesia untuk memungkinkan pengguna menggunakan mobile banking, bagaimana cara mencegah risiko yang timbul dari penggunaan mobile banking dan bagaimana bank memberikan perlindungan bagi nasabah mobile banking melalui ketentuan peraturan. Untuk mencapai tujuan penelitian secara efektif, tesis ini mengeksplorasi peraturan dan materi terkait mobile banking di Korea Selatan dan Indonesia. Analisis komparatif di antara masing-masing sistem mobile banking di Korea dan Indonesia menunjukkan bahwa bank-bank di negara-negara terutama fokus pada pengelolaan risiko, perlindungan pelanggan, perizinan dan pencabutan lisensi, dan pengawasan dengan peraturan mereka sendiri.

---

ABSTRACTTechnological development of mobile devices and electronic commerce has enabled mobile devices to be used for financial transaction purposes. Furthermore, constantly increasing rate of mobile subscription worldwide has made mobile devices an efficient tool to offer safe and convenient financial services to subscribers. Especially as mobile finance solutions allow customers to perform various financial transactions while on the move, mobile finance in micro transactions may fully replace computer based financial transactions in the near future by offering application integrating mobile banking. Mobile finance has created huge business opportunities for merchants, mobile network operators, mobile device manufacturers, financial institutions and software providers. Mobile banking has been fairly successful in South Korea and Indonesia. In order to provide more information regarding mobile banking and its relevant regulation, this study aims to elucidate the basics of mobile banking including the risks, and which regulatory provisions are adopted in South Korea and Indonesia to enable the users to use mobile banking, how to prevent the risks arisen from using mobile banking and how the banks provide protection for the mobile banking customers through the regulatory provisions. In order to achieve the purpose of the study effectively, the thesis explores the regulations and the relevant materials regarding mobile banking in South Korea and Indonesia. The comparative analysis among each mobile banking system in Korea and Indonesia indicate that banks in the countries particularly focus on managing risk, customer protection, permission and revocation of license, and supervision by their own regulatory measures."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan asuransi atas risiko gangguan jiwa di Indonesia dan di Korea Selatan sesuai dengan ketentuan hukum asuransi yang berlaku di Indonesia dan di Korea Selatan. Pertanyaan mendasar dari skripsi ini adalah bagaimana perbandingan pengaturan asuransi gangguan jiwa dalam hukum asuransi dan polis asuransi jiwa di kedua negara tersebut. Penulisan skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan asuransi atas risiko gangguan jiwa di Indonesia dan di Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan melakukan perbandingan pengaturan hukum asuransi di Indonesia dan di Korea Selatan. Dari perbandingan tersebut ditemukan persamaan dan perbedaan pengaturan hukum asuransi gangguan jiwa di Indonesia dan di Korea Selatan, dimana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Sementara di Korea Selatan terkait dengan pengaturan perlindungan asuransi kesehatan jiwa diatur dalam Undang-Undang nasional yang dinamakan dengan Mental Health Act yang secara khusus memberikan perlindungan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa. Tetapi meskipun di Indonesia sudah terdapat Undang-Undang kesehatan jiwa, Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengaturan asuransi bagi penderita gangguan jiwa. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk menambahkan ketentuan dalam Undang-Undang kesehatan jiwa terkait dengan program jaminan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa secara spesifik.

---

ABSTRACTThis study explains about the regulation of the comparison of mental health insurance in Indonesia and in South Korea accordance with the provisios of applicable insurance laws in Indonesia and in South Korea. The basic question of this thesis is how the mental health regulation and policy in both countries. This study is made with the aim to know the comparison insurance coverage for the risk of mental disorders in Indonesia and in South Korea. The research method used in this study is juridicial normative with the descriptive tpe. The result of this researcg is by comparing the regulation of mental health insurance in Indonesia and in South Korea. From these comparisons, there are similiarities and differences in the regulation of mental helath law in Indonesia and South Korea. Indonesia enacted Mental Health Law No. 18 of 2014, while in South Korea, the policy of mental health insurance reglated by te national law named Mental Health Act which spesificaly gives protection for the the mental health disorders. Eventhough Indonesia has regulation to protect for mental ill person, the regulation did not provide the protection for the person with mental disorders. Thus, Government of Indonesia deem necessary to add provisions in the mental health law related to health insurance program for the mental disorders. "

"Salah satu tujuan utama dari hukum asuransi adalah untuk melindungi pemegang polis dari kegagalan bisnis asuransi. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah prosedur legislatif dan pengawasan sering diterapkan untuk mengamankan dan melindungi hak-hak pemegang polis jika terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Skripsi ini membahas tentang lembaga perlindungan pemegang polis asuransi sebagai perlindungan bagi nasabah perusahaan asuransi. Lembaga perlindungan pemegang polis berfungsi untuk melindungi kepentingan pemegang polis jika perusahaan asuransi gagal membayar, namun di Indonesia hingga saat ini lembaga tersebut belum terbentuk meskipun telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perasuransian. Berdasarkan hal tersebut, pertama-tama penulis akan mengkaji tentang perlindungan pemegang polis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di Indonesia, diikuti dengan peraturan perundang-undangan di Republik Korea. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dimana sepanjang penelitian ini, penulis telah melihat hasil bahwa Korea telah memberlakukan Depositor Protection Act dan membentuk Korea Deposit Insurance Corporation. Sebaliknya, program penjaminan penjaminan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perasuransian Indonesia seharusnya sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan, artinya harus sudah dibentuk paling lambat tanggal 17 Oktober 2017, meskipun demikian, belum terbentuk lembaga tersebut.

---

One of the primary aims of insurance regulation is to protect policyholders from the failure of insurance businesses. To achieve this purpose, a number of legislative and supervisory procedures are frequently implemented in order to secure and protect policyholder rights in the event of an insurance company's failure. This thesis discusses the insurance policyholder protection institution as protection for insurance company policyholders. In the context of protection of policyholders, the policyholder protection institution functions to protect the interests of policyholders if the insurance company fails to pay, however, in Indonesia until now this institution has not been established even though it has been mandated by the Insurance Law. Based on this, first of all the writer will examine the provisions of protection for the insured and the policy holder as regulated in Law No. 40 of 2014 concerning insurance in Indonesia, followed by the legal and regulations in the Republic of Korea. This thesis research uses a juridical-normative research method with a statutory and analytical approach. Throughout this research, the author has reached a result that Korea has enacted the Depositor Protection Act and established a depositor protection scheme, the Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) that can raise additional funds by issuing bonds and borrowing from a variety of sources. On the other hand, the insurance guarantee program specified by the Indonesian Insurance Law should have been formed no later than 3 (three) years after its adoption, meaning it should have been formed no later than October 17, 2017. If the Indonesia Deposit Insurance Corporation intends to increase its role as a policy guarantor, there is currently no legal framework in place."

"Nowadays, international transactions become common in obtaining goods or services abroad of a country. The ac- tors are not limited to natural person. Most of the time the actors are legal persons. The emergence of legal person in the said activity is due to its mere permanent existence compared to natural person. Asian countries such as Indonesia, Thailand, Vietnam, PRC, Japan, Taiwan, and South Korea are called the High performing Asian Economies (HPAEs) by World Bank. Due to their geographical affinity, actors within the HPAEs started to conduct international transactions to obtain eccentric goods or services that each country offers. This thesis focuses on the forms of legal person in the HPAEs. Apart from it, there is personal status to which law is applicable to the legal person. It plays an important role in international transactions. It has drawn an attention that the determination of personal status varies from one country to another. On how it varies, is one of the reason in conducting this thesis. The research is con- ducted through normative juridical method by examining positive law of the said countries. The result of the re- search will list the known forms of legal person as well as its personal status that each country adhere.

---

Saat ini, transaksi internasional menjadi hal yang umum dalam memperoleh barang atau jasa di luar negeri. Para pelaku tidak terbatas pada pribadi kodrati, sebagian besar, mereka adalah badan hukum. Munculnya badan hukum dalam kegiatan tersebut adalah karena keberadaannya yang lebih abadi dibandingkan dengan pribadi kodrati. Ne- gara-negara Asia seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, RRC, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan disebut sebagai High Performing Asian Economies oleh Bank Dunia. Karena lokasi geografisnya yang dekat satu sama lain, pelaku dalam HPAEs mulai melakukan transaksi internasional untuk mendapatkan barang atau layanan eksen- trik yang ditawarkan masing-masing negara. Karena salah satu pelaku adalah badan hukum, sangatlah penting untuk mengetahui bentuk-bentuk dari badan hukum yang dikenal dalam HPAEs. Selain itu, dalam berbicara tentang orang, ada status personal untuk menentukan hukum mana yang berlaku untuk orang tersebut. Menegaskan pada badan hukum, status personal memainkan peran penting di dalam transaksi internasional. Penentuan status personal telah menjadi perhatian dikarenakan caranya yang bervariasi dari satu negara ke negara lain. Adanya variasi tersebut adalah merupakan salah satu alasan dalam melakukan tesis ini. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis nor-matif dengan memeriksa hukum positif negara- negara tersebut. Hasil penelitian akan memaparkan bentuk badan hukum yang diketahui serta status pribadinya yang dianut oleh masing-masing negara."