Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan pengecualian usaha kecil dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Jepang. Perbandingan pengaturan yakni antara Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Japan Antimonopoly Act 1947 dan perundang-undangan terkait lainnya. Perbandingan difokuskan dari segi bentuk pengecualian, ketentuan yang dikecualikan, serta kriteria usaha yang dikecualikan. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan asas-asas norma hukum tertulis dengan cara penggambaran yang deksriptif. Dari perbandingan tersebut diambil beberapa pengaturan pengecualian usaha kecil di Jepang yang dapat diterapkan untuk perkembangan hukum di Indonesia berupa pembatasan terhadap pengecualian dan pengaturan pengecualian yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah.

---

This thesis discusses the comparison on exemption of small enterprises under competition law between Indonesia and Japan. Comparison focus on regulation in Indonesia?s Act No. 5/1999 and Japan?s Antimonopoly Act 1947 and other relevants act. The main poin of comparison is exemption forms, provisions that are excluded, and business criteria that are excluded.

This thesis is the juridical research based on normative principles of legal norms by means of a written descriptive representations. With the result from comparison, drawn some regulation in Japan that can be applied to the regulatory progress of competition law in Indonesia in the form of restrictions on exemption and conformity between exemption regulation and government policy."

"Skripsi ini membahas tentang dugaan praktik kartel pada garam industri aneka pangan di Indonesia. Dugaan tersebut muncul dikarenakan terdapat ketidakberesan dalam proses pengajuan impor oleh ketujuh importir yang mengarah kepada dugaan bahwa ketujuh importir telah mengadakan rapat swasembada garam yang menghasilkan kesepakatan untuk mengimpor 397.208 ton garam. Rapat tersebut diduga turut menghasilkan surat melalui Asosiasi Industri Perusahaan Garam Indonesia (AIPGI) pada 8 Juni 2015 yang meminta agar Kementerian Perdagangan menerbitkan rekomendasi dan izin impor garam. Kesepakatan tersebut diduga dilakukan untuk mempermainkan harga garam industri aneka pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikasi awal kartel membuktikan bahwa ketujuh importir terbukti melakukan pelanggaran pada Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, namun dibutuhkan bukti lebih yang cukup untuk memperkuat indikasi tersebut.

---

This thesis discusses the alleged cartel practices in the various food industries salt in Indonesia. The allegation arose because there were irregularities in the process of submitting imports by the seventh reported parties which led to the allegation that the seven reported parties had held a salt self-sufficiency meeting which resulted in an agreement to import 397,208 tons of salt. The meeting allegedly helped produce a letter through the Indonesian Salt Company Industry Association on June 8, 2015 which requested that the Ministry of Trade issue recommendations and import permits for salt. The agreement was allegedly carried out to play with the price of salt for various food industries. The research method used is library research with juridical-normative research types. The results of the study indicate that the initial indication of the cartel proved that the seven reported parties were proven to have violated Article 11 of Law No. 5 of 1999, but more evidence is needed to strengthen these indications."

"Pengenaan denda merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Tujuan dari denda adalah untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Indonesia sedang melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang salah satu poin yang menjadi fokus amandemen adalah mengenai ketentuan denda. Perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli menimbulkan banyak pro dan kontra. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif mengenai pengaturan pengenaan denda di Kanada, Inggris, dan Korea Selatan. Pengaturan pengenaan denda pada ketiga negara tersebut dijadikan sebagai bahan rujukan terhadap pengaturan ketentuan denda di Indonesia dan sekiranya dapat menjadi masukan untuk perubahan ketentuan denda di Indonesia. Analisis dari skripsi ini mencapai kesimpulan bahwa perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli masih belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan ketentuan denda dalam ketiga negara pembanding. Dengan demikian, Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu mengkaji kembali perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli agar dapat memberi efek jera, serta disaat yang sama tetap menjamin terlangsungnya iklim persaingan usaha yang sehat oleh para pelaku usaha.

---

The imposition of fines is one of the method in enforcing Competition Law. The purpose of the fine is to deter business actors to not take similar conducts or to be followed by another potential violator. Indonesia is currently amending Law Number 5 Year 1999 on The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, in which one of the point that serves as the focus of the amendment is regarding provision of fines. The changes within the provisions of fines under the Bill concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition raise several pros and cons. This research is a normative legal research by using qualitative analysis concerning the regulation of imposition of fines in Canada, United Kingdom, and South Korea. The regulations on the imposition of fines in these three countries serve as materials for references towards the regulation on the imposition of fines in Indonesia and hopefully may also serve as recommendations to the amendment of the provision of fines in Indonesia. The analysis of this thesis resulted in the conclusion that the Bill of the fine provisions on the Prohibition of Monopolistic Practices is still inadequate in comparison to the fines regulations in the three compared countries. Thus, the Government and the Business Competition Supervisory Commission KPPU need to review the Bill of the fine provisions on Prohibition of Monopolistic Practices in order to give a deterrent effect and at the same time ensuring a healthy business competition by business entrepreneurs."

"Pada beberapa sektor usaha di Indonesia, masih ditemukan pasar yang berstruktur monopoli karena tidak terdapat banyak pelaku usaha yang mampu untuk memproduksi barang dan/atau jasa dalam sektor tersebut sebab adanya hambatan bagi pelaku usaha untuk memasuki pasar bersangkutan. Dalam hukum persaingan usaha, kondisi yang diharapkan adalah adanya persaingan secara sehat dan kompetitif dalam pasar. Di Amerika Serikat, pada industri di mana hanya dapat diusahakan oleh pelaku usaha yang mempunyai teknologi dan kemampuan khusus, pembangunan dan pengelolaan fasilitas dapat diusahakan melalui skema pengelolaan bersama, seperti pada sektor pengelolaan bandar udara melalui airport-airline consortium.Pada skripsi ini, Penulis mengambil studi kasus pembentukan salah satu konsorsium perusahaan di Amerika Serikat yaitu Detroit Airlines North Terminal Consortium, dan menganalisis kebijakan yang diterapkan dalam konsorsium tersebut yang mengarah kepada persaingan usaha yang sehat untuk dijadikan perbandingan untuk diterapkan di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Penulis memperoleh kesimpulan yaitu model konsorsium perusahaan dapat diterapkan di Indonesia sebab model konsorsium dapat membuka kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar sehingga dapat mewujudkan pasar yang lebih kompetitif. Akan tetapi, pembentukan konsorsium perusahaan ini juga dapat disalahgunakan oleh para anggotanya untuk membentuk gabungan perusahaan yang lebih besar (trust) yang dapat mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, diperlukan batasan perilaku dan penyampaian notifikasi kepada KPPU agar persaingan usaha tetap berada pada lajur yang sehat.

---

Several business sectors in Indonesia are still categorized as monopoly due to high barriers to entry for players to produce goods and/or services, which mainly driven by certain restrictions that hamper the players to enter the market. According to competition law, the expected condition is the existence of fair competition in the market. In the United States, for industries that require the player to possess special technology and capabilities, the development and management of facilities can be carried out through the joint scheme, such as in the airport sector through airport-airline consortium.

In this study, the Author took a case study of the establishment of one of the corporated consortiums in the United States, namely Detroit Airlines North Terminal Consortium, and analyzed the policies implemented in the consortium as a benchmark to be applied in Indonesia. The research method in this study is juridical-normative research with a qualitative approach using library materials.

The Author came to a conclusion that the consortium model could be implemented in Indonesia in order to create a more competitive market since the model brings opportunities for other players to enter the market. Nevertheless, the establishment of corporated consortium might also be misused by its members to form a joint cooperation that leads to a bigger company with the intention to control the production and/or marketing of goods and/or services. Hence, it is essential to apply some behavioral limitations and notify Indonesian Competition Commission (Komisi Pengawas Persaingan Usaha / KPPU) to preserve the fair competition."

"Indonesia, Jepang dan Singapura merupakan beberapa negara yang memiliki pasar yang kompetitif di wilayah Asia, sehingga pencegahan dan penghukuman terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha diperlukan untuk menjamin pasar yang kompetitif. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pengenaan denda di Indonesia, dibandingkan dengan Jepang dan Singapura, dan bagaimana penerapan pengenaan denda terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha di Indonesia, dibandingkan dengan Jepang dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Denda merupakan suatu bentuk sanksi yang diharapkan dapat mencegah adanya pelanggaran, dan memberikan dampak jera terhadap pelanggar. Namun tidak seperti di Jepang dan di Singapura yang telah mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengenaan denda, pengaturan denda di Indonesia tidak secara rinci mengatur mengenai mekanisme pemberian denda.

---

Indonesia, Japan and Singapore are several nations with competitive market in Asia, which needs precaution and penalization againts infringement of competition law to ensure the competitive market. The main problems of this research are how the regulation of fine sanction in Indonesia, in comparison with Japan and Singapore, and how the fine sanction application in competition law cases in Indonesia, in comparison with Japan and Singapore. This research uses normative juridicial method, which is done with literature studies. Fine is a form of sanctions which expected to prevent the infringement, and wary the offender. Unlike in Japan and Singapore which are having the regulation of fine sanction mechanism in detail, the regulation of fine sanction in Indonesia is not regulated the fine sanction mechanism in detail."

"Selain dari penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU dan pengaturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dibutuhkan suatu efek jera. Efek jera yang efektif akan menyebabkan pelaku usaha tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan efek jera adalah sanksi berupa denda. Yang menjadi fokus pada skripsi ini adalah Pengaturan Pedoman dan Penerapan denda dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Serta sebagai bahan komparasi akan digunakan Pedoman dan Pengaturan denda Hukum Persaingan Usaha yang ada di Negara Malaysia dan Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Dalam menjatuhkan putusan yang didalamnya terdapat sanksi administratif berupa denda KPPU seringkali tidak mencantumkan penjelasan perhitungan denda dan juga seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Berbeda dengan Malaysia Competition Commision dan European Commision yang ketika menjatuhkan putusan dengan sanksi berupa denda selalu mencantumkan mengenai langkah dan penjelasan perhitungan denda yang dikenakan. Perlu dilakukan perubahan pengaturan dan pedoman penjatuhan denda dalam Hukum Persaingan Usaha Negara Indonesia karena selama ini pengaturan dan pedoman penjatuhan denda yang diterapkan sudah tidak efektif dan tidak sesuai dengan keadaan yang ada.

---

In addition to law enforcement carried out by KPPU and regulation regulated by Law Number 5 Year 1999, In order to facilitate a fair business competition, a deterrent effect is needed. Effective detterent effect will cause persons to not do things that cause unfair business competition. One of the factors that can cause a deterrent effect to businesses is sanctions in the form of fines. The focus of this paper is Regulation, Guidelines and Application of fines in Indonesian Competition Law. As a comparison, Regulations and Fining Guidelines of Competition Law in Malaysia and the European Union will be used. This study uses a normative juridical method which carried out by library research. Sometimes KPPU in its decision, which contained administrative sanctions in the form of fines do not include an explanation of the calculation of fines and sometimes the fine imposed is not in accordance with existing provisions. It is very different from Malaysia and the European Union. Malaysia Competition Commision and European Commision when imposing a decision with sanctions in the form of fines always include the steps and explanation of the calculation of fines imposed. Changes in regulation and guidelines for the imposition of fines in Indonesian Competition Law need to be made, because so far the regulations and guidelines for imposing fines applied have been ineffective and not in accordance with existing conditions."

"Dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa perjanjian berikat (tying agreement) pada dasarnya bersifat per se illegal sehingga apabila dilihat adanya suatu tying agreement maka tanpa dibuktikan lebih lanjut serta dipetimbangan dampak maupun akibatnya maka tying agreement tersebut dikatakan telah melanggar hukum persaingan usaha. Dalam penelitian ini akan dilihat apakah hal tersebut sudah sesuai dengan hukum persaingan usaha melalui studi kasus putusan nomor 01/Pdt/KPPU/2015/PN,Jkt.Utr. Selain itu dalam penelitian ini akan diteliti apakah seseorang yang tidak mendengar/mengalami/melihat suatu peristiwa sendiri (saksi non fakta) dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi (witness testimony) dalam pemeriksaan hukum persaingan usaha.

---

In article 15 paragraph 2 of the Law number. 5 year 1999 that the tying agreement basically are per se illegal so that when viewed the presence of a tying agreement then without further evidenced as well as to consider impact or as a result of such agreement tying the then said to have violated the competition law effort.

In this study it will be seen whether it is in compliance with the law through the business case study competition court decision number 01/Pdt/KPPU/2015/PN. Jkt. Utr. Therefore, in this study examined whether a person who is not an event listen/feel/see directly itself (witness the non facts) can serve as evidence of witnesses to testimony in the examination of competition law effort."

"Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, pastilah terdapat satu elemen penting seperti fasilitas, dimana tanpa elemen tersebut kegiatan usaha itu tidak dapat dilaksanakan. Ketika seorang pelaku usaha dominan memegang kontrol terhadap fasilitas penting tersebut, tentunya akan sulit bagi pelaku usaha lain untuk mengaksesnya. Essential Facilities Doctrine (EFD) dianggap sebagai sebuah solusi untuk keadaan ini dimana doktrin ini membebankan kewajiban kepada pelaku usaha dominan untuk memberikan akses menuju fasilitas penting tersebut sehingga pelaku usaha lain dapat menggunakannya. Pertama kali, konsep dan istilah essential facilities doctrine dikenal di dalam antitrust law Amerika Serikat. Tidak hanya dikenal di Amerika Serikat, Uni Eropa juga menggunakan doktrin ini dalam menangani beberapa perkara. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga quasi judisial telah menggunakan konsep ini dalam empat putusannya. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan dan pengaturan essential facilities doctrine di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Indonesia serta meneliti urgensi pengaturan essential facilities doctrine di Indonesia. Penulis menyarankan agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk membentuk Peraturan Komisi yang menjelaskan dan mengatur lebih lanjut tentang essential facilities doctrine.

---

In running a business activity, there must be an essential element (or essential facility). Without that essential facility, a firm cannot run that business activity. When the owner of the facility holds a dominant position in the market, the others will find difficulties to get the access to the facility. Essential Facilities Doctrine (EFD) considered as a remedy to this circumstance. This doctrine put a liability to the dominant firm to grant or open the access to the essential facility, so the other firms can use it. This term and concept of Essential Facilities Doctrine is originated from Antitrust Law Case in United States. European Union also use this term and concept in several cases.

Commission Regulation of Indonesias Competition as a quasi-judicial body in Indonesia also apply this doctrine in four cases. This Thesis will discuss about the application and regulation in United States, European Union, and Indonesia, also analyst about the urgency of regulating essential facilities doctrine in Indonesia. The writer recommends Commission Regulation of Indonesias Competition to regulate essential facilities doctrine."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis konsep larangan perjanjian dan pembuktian kartel menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta dampak atau akibat adanya suatu perjanjian kartel di antara pelaku usaha disertai dengan analisis pembuktian dalam putusan perkara nomor 08/KPPU-I/2014 (kartel Industri Otomotif Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat) dan putusan perkara nomor 05/KPPU-I/2013 (kartel importasi bawang putih). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Larangan kartel berawal dari terjadinya krisis ekonomi di Indonesia akibat sistem ekonomi sebelumnya yang mengurangi dan bahkan menghilangkan persaingan sehingga muncul perusahaan-perusahaan yang menguasai sektor-sektor usaha tertentu. Untuk pembuktian, terdapat dua mekanisme pembuktian kartel, yaitu pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung. Pada praktiknya, pelaku usaha tidak membuat perjanjian kartel secara tertulis sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus membuktikan kartel melalui bukti tidak langsung, baik bukti ekonomi maupun bukti komunikasi. Sementara itu, dalam penelitian ini, kartel memberikan dampak positif dan negatif terhadap persaingan dan konsumen. Kartel dapat memberikan efisiensi, inovasi dan teknologi, mengurangi risiko usaha, serta memberikan kemudahan akses, menciptakan standar mutu dan pelayanan yang baik untuk konsumen. Namun kartel yang bertujuan untuk menghilangkan persaingan dapat meniadakan persaingan dan membatasi pilihan konsumen atas harga, produk, pelaku usaha, dan akses kepada produk tersebut. Hal tersebut menjadi dasar larangan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 atas segala perjanjian kartel yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sehingga dapat diketahui bahwa pendekatan yang digunakan ialah pendekatan role of reason.

---

This research aims to know, comprehend, and analyze the probihition and evidence concept of cartel according to Law Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition Number 5 in 1999, as well as the impact or result of the existence of a cartel agreement between business actors, with an evidence analysis from case No. 08/KPPU-I/2014 (cartel automotive industryfour wheel vehicle tires) and case No. 05/KPPU-I/2013 (cartel importation of garlic). This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation, and books. Cartel prohibition started from an economic crisis in Indonesia due to the previous economic system that reduces and even eliminates the competition that arises firms dominating in certain business sectors. There are two mechanism proofing cartel, with direct evidence and indirect evidence. Practically, business actors never make a written cartel agreement so that KPPU had to prove the cartel through indirect evidence, both economic nor communication evidence. Meanwhile, in the research, cartel gives positive and negative impacts to competition and consumers. Cartels can provide efficiency, innovation and technology, reduce business risks, and provide easy access, create good quality standards and services for consumers. However, cartel that aims to eliminate competition may negate competition and limit consumer choice on the price, products, business actors and access to these products. It became the basis of the prohibition at Article 11 in Law No.5/1999 for all cartel agreements which resulted a monopolistic practices or unfair competition using role of reason approach."

"Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pengaturan dan penerapan cross border cartel di Indonesia dan Australia serta meninjau putusan High Court of Australia [2017] HCA 21 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). Berdasarkan putusan High Court of Australia [2017] HCA 21, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Air New Zealand Ltd terbukti sebagai pihak dari perjanjian penetapan harga dari bandar udara di Indonesia, Hong Kong, dan Singapura ke bandar udara di Australia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan perbandingan hukum.Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum persaingan usaha Indonesia dapat ditegakkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Indonesia dan terhadap Air New Zealand Ltd dengan menerapkan prinsip ekstrateritorialitas berdasarkan effects doctrine. Berdasarkan hasil penelitian, perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menegaskan kewenangan KPPU atas perusahaan asing supaya KPPU memiliki dasar tekstual yang jelas dan pasti untuk menegakkan yurisdiksi ekstrateritorialnya.

---

This thesis discusses the differences between the regulation and application of cross border cartel in Indonesia and Australia and also reviews the decisions of the High Court of Australia [2017] HCA 21 based on Law Number 5 of 1999 Concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Law Number 5 of 1999). Based on the decision of the High Court of Australia [2017] HCA 21, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk and Air New Zealand Ltd were proven as parties to the price fixing agreement from airports in Indonesia, Hong Kong, and Singapore to airports in Australia. The research methods used in this research are normative legal and comparative law.

Results of research show that Indonesian competition law can be enforced by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) against PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk in Indonesia and against Air New Zealand Ltd by applying the extraterritoriality principle based on the effects doctrine. Based on the results of research, it is necessary to amend Law No. 5 of 1999 to affirm the KPPUs authority over foreign companies so that the KPPU has an explicit and definite textual basis to enforce its extraterritorial jurisdiction."