Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Skripsi ini membahas topik mengenai penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa bongkar muat pada PT BSB. Jasa bongkar muat merupakan sutau jasa penunjang angkutan laut yang melakukan pemindahan barang dari palkakapal ke lambung kapal atau sebaliknya. PPN atas jasa bongkar muat itu sendiri sama seperti ketentuan PPN pada umumnya. Dalam penelitian ini, PT BSB melakukan dua kesalahan terkait dengan mekanisme PPN-nya. Kesalahanpertamanya ialah menggunakan nilai lain sebagai DPP-nya serta tidak membuat faktur pajak. Kesalahan tersebut tentunya menimbulkan sanksi administrasi pajak, namun dengan adanya fasilitas penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak pada tahun 2015 yang berdampak positif bagi PT BSB, di mana PT BSB menjadi terbebas dari sanksi administrasi pajak.

---

The idea of this study is practice for Value Added Tax (VAT) rate of stevedoring. Stevedoring is one of the supporting systems for shipping services which is the process of loading and unloading ships. VAT of stevedoring is similar to the general VAT regulation. In this study, PT BSB does two errors on their VAT mechanism. The first error is uses other as the tax base for the VAT calculations and the second one is PT BSB does not prepares tax invoice. Those errors must be arouses administrative penalties, but there is a facility that grants elimination or deduction for the administrative penalty in 2015 that has positive impacts for PT BSB, which is be spared from tax administrative penalty., The idea of this study is practice for Value Added Tax (VAT) rate of stevedoring.

Stevedoring is one of the supporting systems for shipping services which is the

process of loading and unloading ships. VAT of stevedoring is similar to the

general VAT regulation. In this study, PT BSB does two errors on their VAT

mechanism. The first error is uses other as the tax base for the VAT calculations

and the second one is PT BSB does not prepares tax invoice. Those errors must be

arouses administrative penalties, but there is a facility that grants elimination or

deduction for the administrative penalty in 2015 that has positive impacts for PT

BSB, which is be spared from tax administrative penalty]"

"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Melalui perhitungan dan pelaporan yang baik, maka perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi peraturan yang berlaku guna untuk meningkatkan anggaran pembangunan nasional Pemerintah. Mengingat pentingnya PPN, maka laporan magang ini akan membahas mengenai analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT APCO, yang merupakan Perusahaan Jasa Pengendalian Hama. Melalui laporan magang ini akan diketahui mengenai penerapan PPN yang dilakukan oleh perusahaan seperti perhitungan PPN Keluaran, pengkreditan PPN Masukan serta penyajian PPN dalam Laporan Keuangan. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah Perusahaan harus memperhatikan lebih baik mengenai pengkreditan PPN Masukan yang ada serta batas pelaporan PPN setiap masa pajak agar terhindar dari sanksi yang berlaku.

---

Value Added Tax (VAT) is tax that imposed on any appreciation in value of the goods or services in its circulation from producers to consumers. Through the calculation and reporting is good, then the Company may be said it has complied with the applicable rules in order to enhance the national development budget of the Government. Given the importance of VAT, then this internship report will discuss the value added tax analysis at the PT APCO, which is a Pest Control Service Company. Through this internship report will be known about the application of VAT to be done by the Company, such as calculating VAT output, input VAT crediting and presentation of VAT and its impact on Financial Statements. The conclusion of this internship report is the Company must pay attention better about crediting the existing VAT and VAT reporting limit each fiscal period to avoid penalties that apply."

"Konsumsi rokok yang terus meningkat dan eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari konsumsi rokok belum dapat diminimalisasi dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu kebijakan kenaikan tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai PPN atas penyerahan hasil tembakau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan kenaikan tarif efektif PPN atas penyerahan hasil tembakau dari 8,7 menjadi 9,1 . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan kenaikan tarif efektif PPN atas penyerahan hasil tembakau dari 8,7 menjadi 9,1 dengan dikeluarkannya PMK No. 207/PMK.010/2016 belum berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut diformulasikan, yaitu untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dari konsumsi rokok.

---

The increasing cigarette consumption and the negative externalities caused by cigarette consumption can not be minimized by the government policy which is the increase Value Added Tax VAT effective rate policy on rendering tobacco product. The purpose of this study is to analyze the policy implementation of VAT effective rate increase on rendering tobacco product from 8.7 to 9.1 . This study uses a qualitative approach with descriptive research purpose and the data collection techniques through literature study and field study in the form of in depth interview. The results show that the policy implementation of VAT effective rate increase on rendering tobacco product from 8.7 to 9.1 with the issuance of PMK No. 207 PMK.010 2016 has not been implemented in accordance with the policy objectives are formulated, which is to minimize the negative externalities of cigarette consumption."

"Mengacu pada ketentuan Pasal 16 F UU Piak Pertambahan Nilai (UU PPN), Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa penal; telah dibayar. Namun pada penerapannya ada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang Pajak Masukannya tidak diakui oleh fiskus. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan PPN atas tanggung jawab pembayaran dalam transaksi pembelian BKP dan kesesuaiannya dengan konsep tanggung jawab renteng serta menggambarkan hambatan yang dihadapi oleh PKP dalam melaksanakan ketentuan PPN atas tanggung jawab renteng.

---

Pursuant to provision of Article 16 F of prevailing Value Added Tax (VAT) Law, buyer of taxable goods have joint responsibility to VAT payment as long as can not show the evidence that taxes have been paid. However, in implementing there is taxable person who the inputing tax does not approve by tax authority. Therefore, the purpose of research that conducted by the qualitative approach is to analyze the VAT provision of payment responsibility on purchase goods transaction and it?s conformity with joint responsibility concept and describes the obstacles encountered by taxable person in implementing the provision of the VAT joint responsibility."

"Adanya dua Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Pajak Pertambahan Nilai pada penyerahan jasa outsourcing memberikan peluang bagi pengusaha untuk melakukan perencanaan pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT CJ pada tahun 2018 dalam penentuan DPP, meninjaunya dari asas netralitas serta efisiensi, dan kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan DPP dilakukan pada proses negosiasi dan diperkenankan memilih antara kedua DPP tersebut. Seluruh PPN dihitung dari DPP berupa penggantian, dikarenakan adanya kebiasaan pengadministrasian atas transaksi tersebut serta Pajak Masukan yang lebih besar bagi klien. PT CJ menjalankan empat tahapan dalam merencanakan perencanaan PPN, memenuhi ketiga syarat perencanaan pajak yang baik, serta mengarahkan strategi pajaknya kearah penghindaran pemeriksaan pajak. Selanjutnya, perencanaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak memenuhi asas efisiensi dan memenuhi asas netralitas. Kendala yang dihadapi PT CJ disebabkan karena adanya keterlambatan pembayaran jasa dari klien yang menyebabkan PT CJ harus menalangi pembayaran PPN. Peneliti menyarankan agar PT CJ mempertegas klausul mengenai pembayaran dalam kontrak dan penagihannya guna memperlancar arus kas perusahaan.

---

The presence of two tax basis for Value Added Tax on transfer of outsourcing services allow Taxable Entrepreneur for VAT Purposes to plan their tax planning. This study aims to analyzes CJ enterprises 2018 Value Added Tax planning on the determination of tax basis, reviews it from neutrality and efficiency principles, and cognize the obstacles they are facing. This study used a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and literature study. The result of this study show that the determination of tax basis started at negotiation process, and clients are allowed to choose between the two tax basis. VAT calculated from tax basis of penggantian because of the familiarity tax administration it has and bigger input tax for the clients. CJ enterprise perform four steps of VAT planning, comply the three terms of good tax planning, and directing their VAT strategy to avoids tax audit. In different circumstances, CJ enterprises VAT planning on the determination of tax basis comply neutrality principle, and is not conform with efficiency principle. The obstacle CJ enterprise faces is the delay of services payment, also cause CJ enterprise to bail out payments of VAT. Researcher suggest CJ enterprise to emphasizes contract clauses about the payment of services and billing. "

"ABSTRAKPajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Melalui perhitungan dan pelaporan yang baik, maka perusahaan dapat dikatakan telah memenuhi peraturan yang berlaku guna untuk meningkatkan anggaran pembangunan nasional Pemerintah. PT LMN Indonesia merupakan perusahaan produksi makanan ringan. Melalui laporan magang ini akan diketahui mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan seperti pencatatan, perhitungan, serta pengkreditan dan pelaporannya. Kesimpulan dari laporan magang ini adalah Perusahaan telah melaksanakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki yaitu terlambat atau kurang lengkapnya dokumen-dokumen yang diterima dari divisi lain sehingga menghambat proses pelaporan.ABSTRACTContoh Penulisan Abstrak:ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahuiValue Added Tax (VAT) is tax that impsed on any appreciation in value of the goods or services in its circulation from producers to consumers. Through good calculation and reporting, the company have complied with applicable regulations to help in increasing the Government's national development budget. PT LMN Indonesia is a multinational food and beverage company. Through this internship report, it will be known about the application of Value Added Tax carried out by the company such as recording, calculation, crediting, and reporting. The conclusion of this report is that the Value Added Tax reporting accordance with the applicable laws and regulations. However, there is still weakness that can be corrected  related to late or uncomplete document that has been received by the divisions, in effect it slow down the progress of filling report."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan ISAK 16 pada perhitungan pajak perusahaan independent power producer IPP . Dalam penyusunan analisis penulis melakukan studi kasus pada PT ABC. PT ABC adalah perusahaan IPP yang melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN. Dalam pelaporan keuangan komersial PT ABC menerapkan ISAK 16. Tetapi untuk keperluan pajak, PT ABC tidak menerapkan ISAK 16. Saat ini PT ABC sudah dalam tahap berproduksi secara komersial. Hasil penelitian menunjukkan beban Pajak Penghasilan lebih kecil jika perusahaan menerapkan ISAK 16. Akan tetapi beban Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih besar jika perusahaan menerpkan ISAK 16. Secara umum beban pajak lebih besar jika menerapkan ISAK 16.

---

The purpose of this study was to determine the impact of the requirement of ISAK 16 in the calculation of corporate tax of independent power producer IPP . In preparing analysis, the authors conducted a case study in PT ABC. PT ABC is a company that does IPP power purchase agreement with PLN. In the financial reporting PT ABC implement ISAK 16. However, for tax purposes, PT ABC does not apply IFAS 16. Currently, PT ABC is already in the stage of commercial production. The results of this study showed smaller income tax expense if companies implement ISAK 16. But there is a larger value added tax if the company implement ISAK 1616. In general, tax expense is greater when company implement ISAK 16."

"Penelitian ini menggambarkan penerapan Pajak Masukan dan dampaknnya pada perusahaan industri perkebunan kelapa sawit khususnya PT X sebelum dan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 70/P/HUM/2013, serta dampak yang terjadi setelah terbitnya Putusan Mahkamah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan terdapat dua perbedaan dalam mengkreditkan Pajak Masukan PT X. Pertama, sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung PT X menerapkan dua metode yaitu mengkreditkan dan tidak mengkreditkan Pajak Masukan. Kedua, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung PT X memungut PPN atas semua produksi dan mengkreditkan Pajak Masukan TBS.

---

This research aims to describe Tax Credit on Value Added Tax Input Implementation and the impact in Palm Oil Plantation Industry, in this case PT X, before and after Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued. This research conducted qualitative approach with data collection through literature studies and in depth interview. The result of this research is there are two types of implementation tax credit on Value Added Tax Input in PT X. First, before Supreme Court Decision Number 70 P HUM 2013 has issued, PT X conducted two approach, both credited and did not credit on their VAT in from FFB Fresh Fruit Bunch . Second, After Supreme Court Decision has issued, all products from PT X are subject to VAT and credited on VAT input."

"PT XYZ merupakan perusahaan yang memproduksi emas dan perak, yang terikat dalam Kontrak Karya Generasi IV. Kontrak Karya seharusnya bersifat mengikat dan telah memuat hak dan kewajiban kedua pihak yang bersepakat, namun yang terjadi justru PT XYZ menghadapi sengketa atas penyerahan ekspor emas batangan. Penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan penyerahan emas batangan yang dilakukan PT XYZ dengan dikaitkan dengan konsep taxable supplies, kemudian mendeskripsikan kelaziman internasional penyerahan emas batangan, dan menganalisis dampak sengketa terhadap cost of collection PT XYZ. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dan teknik analisis data kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah, penyerahan emas batangan PT XYZ sesuai dengan konsep taxable supplies, secara kelaziman internasional emas batangan bukan merupakan objek PPN, dan mahalnya biaya yang dikeluarkan PT XYZ untuk penyelesaian sengketa yang terjadi. Oleh karena itu perlunya Undang-undang terkait sifat khusus Kontrak Karya, lalu pembuatan kriteria emas batangan yang dikecualikan dari objek PPN di Indonesia, dan terakhir mengubah aturan khusus yang sebelumnya diterbitkan.

---

PT XYZ is a company that producing gold and silver, that bounded with Contract of Work Indonesia Government 4^th Generation. The contract should be binding and already mention rights and obligations for both sides, but in fact PT XYZ face a dispute related to export supplies of gold bar. This research focus to describing gold bar supplies that done by PT XYZ associated to taxable supplies concept, then describing international practice supplies of gold bar, and analyzing dispute effects to compliance cost of PT XYZ This research using quantitative approach, and qualitative data analyzing technique. The results of this research is, PT XYZ gold bar supplies match with taxable supllies concept, the international practice for gold bar supplies is exempt from VAT, and the high compliance cost that paid by PT XYZ to resolve the dispute. Because of that reasons, there should be a public law that state Contract of Work is a lex specialis, then government should make criteria of gold bar that exempted from VAT, last change the private ruling that already issued."

"PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga berkewajiban menghitung, menyetorkan, dan melaporkan PPN. Untuk itu PT. ABC melakukan serangkaian kegiatan manajemen PPN dalam menyampaikan SPT Masa PPN dengan tujuan untuk meminimalisir biaya pajak yang dikeluarkan. Rangkaian kegiatan manajemen PPN yang dilakukan oleh PT. ABC yaitu menyampaikan SPT Masa PPN kurang bayar dalam rangka menghindari pemeriksaan pajak dan mengreditkan faktur pajak masukan dari usaha milik salah satu dari pemegang saham PT. ABC. Dalam meneliti penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah dari Agustus – Desember 2019, dan teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam serta data lapangan. Penelitian ini membahas tentang penerapan manajemen PPN, membahas manfaat, dan konsekuensi yang didapat oleh PT. ABC dari penerapan manajemen PPN tersebut. Hasilnya diketahui atas penerapan manajemen PT. ABC dapat memberikan manfaat saving tax meminimalisir biaya pajak dan menghindari risiko pemeriksaan. Sedangkan konsekuensi dari manajemen PPN yang diterapkan terkait pengkreditan PPN Masukan yang bersumber dari toko berpotensi tax evasion sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 39A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP namun jika pembetulan SPT Masa PPN maka risiko sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.

---

PT. ABC is a company engaged in construction services and has been confirmed as a Taxable Entrepreneur so it is obliged to calculate, deposit, and report VAT. For this reason, PT. ABC conducts a series of VAT management activities in submitting the VAT Period VAT with the aim of minimizing the tax costs incurred. The series of VAT management activities carried out by PT. ABC, namely submitting tax returns for the underpaid VAT Period in order to avoid tax audits and credit an input tax invoice from a business owned by one of the shareholders of PT. ABC. In researching the writer uses a qualitative method with a qualitative approach. This type of research based on its purpose is descriptive research, based on the benefits of pure research, based on the time dimension is from August to December 2019, and data collection techniques are in-depth interviews and field data. This study discusses the application of VAT management, discusses the benefits and consequences obtained by PT. ABC of the application of VAT management. The results are known for the application of PT. ABC can provide tax saving benefits to minimize tax costs and avoid inspection risks. While the consequences of the applied VAT management related to crediting VAT Input originating from potential tax evasion stores in accordance with the provisions contained in Article 39A of Law Number 28 Year 2007 concerning KUP, but if the correction of SPT VAT Period then the risk of administrative sanctions in the form of interest of 2% per month from the amount of tax owed."