Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Hasil Ijtima Ulama MUI Tahun 2015, BPJS Kesehatan dianggap tidak sesuai dengan syariah Islam, karena mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Permasalahan BPJS Kesehatan yang dianggap tidak sesuaisyariah dibahas berdasarkan perspektif hukum Islam dengan menggunakan metode normatif. Berdasarkan perspektif hukum Islam memang masih terdapat beberapa hal dalam BPJS Kesehatan yang masih belum sesuai dengan syariah. Denda dalam BPJS Kesehatan bisa digolongkan sebagai riba apabila tidak dialokasikan sebagai dana sosial. Selain itu, Pengembangan aset BPJS Kesehatan dengan investasi juga belum memberikan kepastian dilakukan pada sektor yangdihalalkan. Solusi yang dapat dilakukan ialah dengan melakukan perbaikan akad melalui pembuatan suatu produk syariah. Akad dalam BPJS Kesehatan harus dimaknai sebagai akad tabarru, sehingga peserta BPJS Kesehatan harusmempunyai niat ikhlas bahwa iuran yang akan dibayarkan digunakan untuk membantu sesama peserta yang tertimpa musibah. Selain itu, Pelaksanaan program jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan harus dilakukan berdasarkan konsep taawun (tolong-menolong) sehingga dapat menghindari unsur gharar, maisir, dan riba.

---

Based on the ijtima results of MUI in 2015, BPJS Kesehatan is considered inappropriate with Islamic law, because it contains elements of gharar, maisir and riba. The problems arising from BPJS Kesehatan is considered inappropriate with sharia from the perspective of Islamic Law by using normative methods. Based on the perspective of Islamic law, there are some things in BPJS Kesehatan which are still not in accordance with sharia. Fines in BPJS Kesehatan can be classified as riba, if it is not allocated as social funds. Asset development of BPJS Kesehatan with investment also does not provide the certainty on the lawful sector. The problems of BPJS Kesehatan can be solved by revising the contract from the good making of sharia product. Contract in BPJS Kesehatan must be construed as contract tabarru, so the participants of BPJS Kesehatan must have a sincere intention that the dues paid will be used to assist other participants who suffered from disasters. The implementation of the health insurance program by BPJS Kesehatan should be based on the concept of ta'awun (mutual help) so as to avoid gharar, maisir and riba.;Based on the ijtima results of MUI in 2015, BPJS Kesehatan is considered inappropriate with Islamic law, because it contains elements of gharar, maisir and riba. The problems arising from BPJS Kesehatan is considered inappropriate with sharia from the perspective of Islamic Law by using normative methods. Based on the perspective of Islamic law, there are some things in BPJS Kesehatan which are still not in accordance with sharia. Fines in BPJS Kesehatan can be classified as

riba, if it is not allocated as social funds. Asset development of BPJS Kesehatan with investment also does not provide the certainty on the lawful sector. The

problems of BPJS Kesehatan can be solved by revising the contract from the good making of sharia product. Contract in BPJS Kesehatan must be construed as contract tabarru, so the participants of BPJS Kesehatan must have a sincere

intention that the dues paid will be used to assist other participants who suffered from disasters. The implementation of the health insurance program by BPJS

Kesehatan should be based on the concept of ta'awun (mutual help) so as to avoid gharar, maisir and riba."

"Laporan Magang ini menganalisis kesesuaian kebijakan prosedur administrasi pasien Rumah Sakit Pusat Kanker National Dharmais dengan Peraturan BPJS Kesehatan (2014) dan kepatuhan system IT Medical Record dengan Peraturan Menteri Kesehatan (2013). Laporan ini kemudian menjelaskan alur proses administrasi pasien BPJS Rumah Sakit Pusat Kanker Nasional Dharmais. Laporan ini juga membahas IT Medical Record untuk menilai data pasien dan menghitung biaya yang dikenakan. Hasil analisis pemeriksaan menyimpulkan bahwa Rumah Sakit Dharmais telah memenuhi BPJSK (2014) dan PMK (2013) dalam memberikan pelayanan kesehatan dan program telah dijaga dengan baik.This internship report analyzes the compliance of Dharmais National Cancer Center Hospital patient administration procedure with BPJS Kesehatan (2014) regulation and the compliance of IT Medical Record with Peraturan Menteri Kesehatan (2013) Regulation. The report then describes the process flow of BPJS Kesehatan patient administration of Dharmais National Cancer Center Hospital. It also discussed the IT Medical Record for assessing the data of the patient and calculating the fee to be charged. The result of audit analysis concludes that Dharmais National Cancer Center Hospital has complied with BPJSK (2014) and PMK (2013) in giving health services and that the system has been well maintained."

"ABSTRAKSkripsi ini meninjau tentang tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakanjaminan sosial melalui program BPJS Kesehatan dilihat dari perspektif HukumAdministrasi Negara. Dalam hal ini, Pemerintah telah menetapkan dan menyatakanbahwa masyarakat Indonesia harus mendaftarkan diri menjadi peserta BPJSKesehatan agar Pemerintah dapat menjamin hak sosial yang terdapat di dalam dirimereka. Skripsi ini juga menganalisis Sistem Jaminan Sosial Nasional dilihat dariKonsep Negara Kesejahteraan dan Konsep Negara Modern

---

ABSTRACTThis Paper discusses about the responsibility of the government in implementingHealth Insurance through BPJS Health Program seen from Administrative Law Perspective. In this case, Goverment already set and declare that Indonesian Community must register their own becoming a participant of BPJS Health Program so that Goverment can Guarantee a social rights for them. This thesis also analyzes the national security system seen from the concept of the welfare state and modern state perspective."

"Sistem kesehatan merupakan salah satu isu global yang telah terjadi di banyak negara di dunia sejak lama. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warganya yang salah satunya yaitu dengan menerapkan undang-undang baru. Salah satu mekanisme yang diterapkan dari undang-undang tersebut yang digunakan oleh pemerintah adalah disebut juga sebagai sistem jaminan sosial. Skripsi ini menjelaskan penelitian mengenai perbandingan dan analisis antara Obamacare di Amerika Serikat dan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dibawah kelola skema BPJS Kesehatan. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk membandingkan skema Obamacare di Amerika Serikat dan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengelaborasi perbandingan dan analisis dalam hal keanggotaan, perawatan medis dan layanan yang dicakup, penyedia perusahaan asuransi, subsidi pemerintah, dan penyedia jaringan layanan kesehatan. Hasil penelitian skripsi ini menyajikan kesamaan yang signifikan dalam dasar pemikiran jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan dasar. Namun, terdapat juga perbedaan signifikan dalam hal skema, konsep, peratutan, dan pasar jaminan kesehatan.

---

Health system is a global issue that has occurred in many countries around the world since long time ago. Various attempts have been made by the government to improve health care for its citizens, one of which is by implementing new laws. One of prominent mechanism used by the government is called as social security system. The research elaborate the comparison and analysis between Obamacare and National Health Insurance (JKN) under Healthcare Social Security (BPJS Kesehatan) scheme. The objectives of this research are to compare the scheme of Obamacare in the United States and National Health Insurance (JKN) in Indonesia. The research use the normative approach to elaborate the comparison and analysis in respect of membership, medical treatment and services covered, insurance company providers, government subsidies, and network health providers. In conclusion, this research presents the significant similarities in the rationale of health security and basic health services. Thus, the significant differences also presented in the matters of schemes, concept, regulations, and the market of health security."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meruapkan sebuah lembaga negara yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pertanggungjawaban akan kesehatan masyarakat dan bertugas untuk memberikan jaminan kesehatan. Namun pengelolaan BPJS Kesehatan dirasa tidak sesuai dengan syariat karena dalam pengelolaannya masih banyak ditemukan unsur riba, gharar dan maysir. Hal tersebut diperkuat dengan adanya fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN- MUI yang menyatakan bahwa BPJS Kesehatan belum sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat praktek apa saja yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUIdan bagaimana caranya agar dapat sesuai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif explanatory dengan teknik pengumpulan data secara dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti teknik analisis yang dikembangkan oleh Michael Huberman dan Mattew Miles. Dalam teknis analisis tersebut, pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sehingga hasil penelitian yang didapatkan adalah pertama, terdapat 5 (lima) pembahasan pada fatwa DSN-MUI terkait praktek pengelolaan BPJS Kesehatan. Kelima hal tersebut konsep dasar BPJS Kesehatan, tanggungjawab kepada Faskes (Fasilitas Kesehatan), pengelolaan iuran dan denda, pengelolaan dana dan investasi dan keberadaan dewan pengawas syariah. Kedua, pengelolaan BPJS Kesehatan agar sesuai dengan syariat Islam dapat dilakukan dengan memperhatikan fatwa DSN-MUI dan juga pola alur praktek operasional BPJS Kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ke-5 (lima) pembahasan tidak sesuai dengan syariat dan harus disesuikan dengan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini hanya berfokus pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI saja. Ini merupakan penelitan pertama yang memberikan alternatif pengelolaan BPJS Kesehatan secara syariah selain membahas tentang ketidaksyariahannya.

---

Health Social Insurance (BPJS) Orgainizing Body is an organization established by Government of the Republic of Indonesia as an accountability of public health and serves to provide health insurance. However, the management of Health BPJS is deemed not subject to sharia because in the management there are still riba, gharar and maysir found to occur. It is supported by a fatwa issued by DSN-MUI stating that Health BPJS is not subject to Islamic sharia yet. Therefore, this study aimed to see what practices peformed by Health BPJS not corresponding to the fatwa of DSN-MUI and how to adjust it. The research method used was explanatory qualitative with collecting data by documentation, observation, and interview. Data analysis technique used was following the anlaysis technique developed by Michael Huberman and Mattew Miles. In the analysis technique, data processing is conducted by means of data reduction, data presentation and drawing conclusion or verification. Hence, the results obtained were first, there are 5 (five) discussions on the fatwa of DSN-MUI regarding management practice of Health BPJS. Those five things are the basic concept of Health BPJS, responsibility to Faskes (Health Facility), management of fees and fines, fund management and investment as well as sharia monitoring body. Second, management of Health BPJS to adjust to Islamic sharia can be conducted by taking into account the fatwa of DSN-MUI and also operational practice of plot pattern of Health BPJS. The conclusion of this study was that the 5 (five) discussion are not corresponding to sharia and must be adjusted to the the fatwa of DSN-MUI. This study was only focused on the fatwa issued by DSN-MUI. This is the first study providing alternative to the management of Health BPJS Kesehatan in sharia manner other than discussing on its non sharia."

"Kesehatan gigi dan mulut menjadi salah satu faktor kesehatan penting dan berhubungan erat dengan kualitas hidup seseorang. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 57,6% populasi di Indonesia memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut, dan hanya 10,2% yang menerima perawatan kesehatan gigi dan mulut (Kemenkes RI 2018). Dokter Gigi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mempunyai peran penting dalam usaha pencegahan, promosi dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Sejak dimulainya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jumlah klinik dokter gigi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan meningkat cukup pesat di seluruh Indonesia. Namun hal ini sangatlah kontras dengan dokter gigi di Jakarta, dimana dari data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) BPJS Online didapatkan hanya 1 praktik dokter gigi saja yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor faktor apa saja yang melatarbelakangi kurang antusiasnya respon dokter gigi di DKI Jakarta untuk bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 115 responden dokter gigi di wilayah DKI Jakarta. Data dianalisis secara univariat, bivariat dan multivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sikap (p value 0,002) berhubungan erat dengan respon dokter gigi di DKI Jakarta untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Disarankan kepada BPJS Kesehatan untuk meningkatkan sosialisasi program kerjasama dengan dokter gigi, reevaluasi pembiayaan kapitasi dokter gigi dan melibatkan dokter gigi yang aktif berpraktik dalam penyusunan program kerjasama di masa yang akan datang.

---

Dental and oral health is an important health factor and is closely related to any person's quality of life. The Basic Health Research (Riskesdas) in 2018 revealed that 57,6% of Indonesian population suffered from dental and oral health related problems, and only 10,2% received dental and oral health services (Kemenkes RI 2018). Dentists at the first level health facilities (FKTP) play important role in the prevention, promotion and service delivery of dental and oral health. Since the beginning of the National Health Insurance program (JKN), the number of dental clinics that cooperate with BPJS increased steadily all over Indonesia. However, this is in contrast with dentists in Jakarta as from the data shared in BPJS Online, only one dental practice is in cooperation with BPJS. This research aims to analyse factors that lead to the lack of enthusiasm of dentists in the capital city of Jakarta to cooperate with BPJS. This research is a quantitative research based on 115 responses from dentists practicing in DKI Jakarta. Data was analysed with univariat, bivariat and multivariat. This research revealed that attitude factor (p value 0,002) is closely related to the response of dentists practicing in DKI Jakarta to cooperate with BPJS. It is advisable that BPJS should increase their socialization effort to improve the cooperation level with dentists, should re-evaluate dental services financing and should involve active dentists in developing future cooperative plan."

"Tesis ini mengenai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari Pelaksanaan BPJS Kesehatan dan Coordination of Benefit antara BPJS Kesehatan dan Perusahaan Asuransi Komersial terhadap kinerja dari Perusahaan Asuransi Komersial. Penelitian ini dilakukan karena muncul kekhawatiran bahwa dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan ini akan mematikan bisnis dari asuransi kesehatan komersial dan pola kerjasama Coordination of Benefit COB yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik dapat merugikan perusahaan asuransi komersial. Penelitian ini adalah riset kualitatif dan kuantitatif dengan desain deskriptif yang memperoleh hasil penelitian bahwa Pelaksanaan BPJS Kesehatan mempengaruhi Kinerja dari Perusahaan Asuransi Komersial yakni pada penurunan jumlah polis dan pendapatan premi terutama pada pasar asuransi kesehatan kumpulan corporate. Selain itu, belum terbukti bahwa Coordination of Benefit mempengaruhi peningkatan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa Coordination of Benefit mempengaruhi produktivitas karyawan perusahaan asuransi komerisial. Walaupun pelaksanaan BPJS Kesehatan mempengaruhi kinerja perusahaan, namun perusahaan asuransi komersial tetap masih optimis bahwa prospek bagi asuransi kesehatan swasta masih dapat berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

---

This thesis studies on what level the impact of BPJS Kesehatan Coordination of Benefit COB implementation between BPJS Kesehatan and private insurance companies, on the performance of private insurance companies. This study is done based on the concern of BPJS Kesehatan implementation will diminish the market of those companies and the synergy of Coordination of Benefit that is yet to be well functioned can cause losses on private insurance companies.

This research is qualitative and quantitative research with descriptive design that has yield the results of BPJS Kesehatan implementation has impacts on the potential performance of private insurance companies, which are decreasing in the number of policies and premium income typically on health insurance industry corporate . And also, it has not been proved that Coordination of Benefit has the effect on increasing the cost of private insurance company.

The result also proves that Coordination of benefit has impacts on employee rsquo s productivity of private insurance companies. Despite the BPJS Kesehatan implementation is impacting other companies rsquo performances, private insurance businesses are optimistic that private health insurance will be able better to develop in the future."

"Sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia untuk melaksanakanProgram Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan perlu menerapkanmanajemen proses bisnis untuk mendapatkan proses bisnis yang efektif dalammencapai target kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruhmanajemen proses bisnis terhadap kinerja proses bisnis dan kinerja organisasi.Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 71Kantor Cabang BPJS Kesehatan yang tersebar di 29 provinsi di Indonesia.Pendekatan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM)digunakan untuk mengolah data, dan item pengukuran diadopsi dari penelitiansebelumnya. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua itempengukuran valid dan reliabel. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwamanajemen proses bisnis berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerjaorganisasi melalui mediasi kinerja proses bisnis. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antara manajemen proses bisnis dan kinerja organisasi, serta kinerja proses bisnis dan kinerja organisasi, keduanya menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengelola BPJS Kesehatan untuk lebih mengelola manajemen proses bisnis, sedangkan untuk industri asuransi secara umum, hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan manajemen proses bisnis untuk mencapai kinerja perusahaan yang lebih tinggi

---

As an institution appointed by the Government of Indonesia to implement the National Health Insurance Program, BPJS Kesehatan needs to implement business process management to obtain effective business processes in achieving

performance targets. This study aims to analyze the effect of business process

management on business process performance and organizational performance. The

research is carried out quantitatively by distributing questionnaires to 71 BPJS Kesehatan Branch Offices spread over 29 provinces in Indonesia. The Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach is used to process the data, and the measurement items are adopted from previous studies. Results of the validity and reliability tests show that all the measurement items are valid and reliable. The results of hypothesis testing indicate that business process management has a significant and positive effect on organizational performance through the mediation of business process performance. The results also indicate that the relationship between business process management and organizational performance, as well as business process performance and organizational performance, both show a positive and significant effect. This research is expected to help BPJS Kesehatan managers to better manage the business process management, while for the insurance industry in general, the results can be used to improve business process management to achieve higher firm performance."