Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia, angka partisipasi sekolah untuk tingkat SD sudah tinggi dan bahkan angka partisipasi murni sudah mendekati Universal Primary Education yang dipatok pad aangka 100% pada tahun 2015. Meskipun demikian untuk tingkat SMP, angka partisipasi sekolah masih relatif rendah terutama terjadi pada kelompok masyarakat miskin. Upaya untuk meningkatkan transisi dari SD ke SMP merupakan salah satu hal pokok yang perlu dilakukan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar yang masih relatif rendah. Akses terhadap layanan pendidikan dasar, dalam hal ini ketersediaan infrastruktur sekolah merupakan faktor utama agar orang tuya bisa menyekolahkan anaknya. namun demikian ketersediaan sarana dan prasarana sekolah tidak secara otomatis menjamin bahwa orang tua kaan menyekolahkan anaknya. Dari kajian kepustakaan ditemukan bahwa, selain ketersediaan bangunan sekolah, masih ada beberapa faktor lain yang menentukan orang tua mengambil keputusan untuk menyekolahkan anaknya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah biaya langsung dan tidak langsung untuk bersekolah, faktor budaya, jarak geografis ke sekolah, dan persepsi tentang manfaat bersekolah. Makalah ini membahas faktor-faktor tersebut dengan melakukan analisis deskriptif berdasarkan data sekunder yang berasal dari BPS dan Departemen Pendidikan Nasional, yang kemudian diramu dengan kajian kepustakaan, Diharapkan hasil kajian dan rekomendasi dari makalah ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak lain dalam rangka percepatan penuntasan Wajib belajar 9 tahun yang berakhir pada tahun ajaran 2008/2009."

"This paper discusses the situation and issues concerning the distinctively Japanese school graduates employment system that has underpinned the stable transition of high school graduated from education to work in Japanese society using data from an interview survey conducted by the Japanese Instute for Labour Policy and Training (JILPT) in 2007 and the Japan Education Longitudinal study (JELS), and focuses in particular on vocational counseling for hogh school graduates...."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan imbal hasil investasi pendidikan pada pekerja sektor industri dibandingkan dengan sektor pertanian dan jasa menurut persfektif gender dengan menggunakan metode Two-Step Heckman dan data Sakernas Agustus Tahun 2014. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa imbal hasil investasi pendidikan pekerja sektor industri lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian dan jasa baik untuk pekerja perempuan maupun laki-laki, imbal hasil pekerja laki-laki berpendidikan tinggi di sektor industri laki-laki 20,99 sedangkan perempuan 30,70 dibandingkan karakteristik lainnya. Di sisi lain pekerja perempuan yang berpendidikan tinggi, puncak penghasilannya lebih lama menurunnya dibandingkan pekerja laki-laki. Karakteristik lain yang memengaruhi penghasilan adalah tempat tinggal, pengalaman pelatihan dan jabatan.

---

This study aimed to analyze earning based on gender perspective industrial workers compared agriculture and services sector using Two Step Heckman and Sakernas data August 2014. Research results can be seen that the rate of return of industrial sector workers is higher than with the agricultural sector and services both for famale and male worker, rate of return male high educated worker in industrial sector 20,99 whereas female worker 30,70 compared to other characteristic. Female worker who are highly educated workers, peak longer declining earning than male. Another characteristic that influences earnings are the residence, training experience and occuppation."

"Pendidikan adalah investasi penting dalam sumber daya manusia. Perluasan pendidikan tanpa penambahan kesempatan kerja akan berdampak buruk. Pendidikan harus selaras dengan kebutuhan pasar tenaga kerja untuk memaksimalkan sumber daya manusia. Jika hal ini tidak terjadi, maka akan timbul ketidaksesuaian antara pekerjaan dan pendidikan. Ketidaksesuaian antara pekerjaan dan pendidikan dapat menjelaskan fenomena pengangguran. Ketika tenaga kerja melebihi permintaan, tingkat pengangguran meningkat. Dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari pekerjaan yang cocok atau menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Studi ini berfokus pada ketidaksesuaian pekerjaan dan pendidikan di kalangan lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), yang merupakan sumber pengangguran terbesar di Indonesia. Studi ini menggunakan data Sakernas tahun 2017–2019 untuk menyediakan analisis komprehensif tentang ketidaksesuaian pekerjaan dan pendidikan di kalangan lulusan SMK, dimulai dari prevalensinya, selanjutnya menyelidiki faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, dan terakhir mengkaji dampaknya terhadap upah. Studi ini membahas tiga jenis ketidakcocokan pekerjaan-pendidikan: overeducation (ketika tingkat pendidikan melebihi yang dipersyaratkan), horizontal mismatch (ketika keterampilan berbeda dari yang dibutuhkan), dan real mismatch (mengalami overeducation maupun horizontal mismatch). Dengan menggunakan metode analisis jabatan, penelitian ini menemukan kasus ketidakcocokan pekerjaan-pendidikan, khususnya horizontal mismatch dalam kasus yang tinggi. Setelah mengendalikan endogenitas dan bias pemilihan sampel, penulis menemukan hubungan negatif antara ketidaksesuaian pekerjaan-pendidikan dan kepadatan pekerjaan, yang merupakan ukuran aglomerasi. Kepadatan pekerja yang tinggi efektif mengurangi resiko pekerja lulusan SMK mengalami ketidakcocokan pekerjaan dan Pendidikan. Analsisi sub-sampel pada lima wilayah aglomerasi di Indonesia—Jabodetabek, Gerbang Kertosusilo, Kedung Sepur, Mebidangro, and Sarbagita— mendukung hasil temuan utama. Jabodetabek adalah yang paling kurang efisien dibandingkan wilayah aglomerasi lainnya dalam mengatasi ketidakcocokan pekerjaan dan pendidikan pada lulusan SMK. Aglomerasi mempunyai peran penting dalam proses pencocokan pekerjaan dan pendidikan utamanya pada pekerja usia muda yang bekerja di sektor industri dengan jurusan teknik. Penulis juga menemukan bahwa ketidaksesuaian pekerjaan dan pendidikan mengakibatkan upah yang lebih rendah. Horizontal mismatch dan real mismatch mengakibatkan penurunan upah secara signifikan, sementara pekerja yang overeducated tidak terkena dampaknya. Studi ini juga menemukan bahwa real mismatched workers (mereka yang mengalami dua jenis ketidaksesuaian) mempunyai hukuman upah yang paling besar.

---

Education is a significant investment in human capital. Educational expansion without increasing job opportunities will have a detrimental effect. Education must be aligned with labor market needs to maximize human capital. In the absence of this, a job-education mismatch occurs. Job-education mismatches can explain the phenomenon of unemployment. When labor exceeds demand, the unemployment rate rises. It takes longer to find a matching job or to accept a job that does not match the level of education and skills possessed. This study focuses on the job-education mismatch among vocational secondary school (SMK) graduates, Indonesia's largest unemployment source. This study uses Sakernas data from 2017–2019 to provide a comprehensive analysis of job-education mismatch among SMK graduates, starting with prevalence, next investigating what factors affect it, and finally examining its impact on wages, one of the most important labor market outcomes. This study discusses three types of job-education mismatch: overeducation (when education levels exceed those required), horizontal mismatch (when skills differ from those required), and real mismatch (both overeducation and horizontal mismatch). Using job analysis methods, this study found cases of job-education mismatch, especially horizontal mismatch in higher cases. After controlling endogeneity and sample selection bias, the authors found a negative relationship between job-education mismatch and employment density, a measure of agglomeration. A higher employment density effectively reduces the risk of a job-education mismatch. Subsample analysis in five agglomeration regions in Indonesia—Jabodetabek, Gerbang Kertosusilo, Kedung Sepur, Mebidangro, and Sarbagita—supports the main study's findings. Among these regions, Jabodetabek is the least efficient in addressing the job-education mismatch among vocational school graduates. Agglomeration plays a significant role in the job-education matching process, particularly for young vocational school graduates majoring in engineering and working in the industrial sector. The author also found that job-education mismatches result in lower wages. Horizontal and real mismatches result in significantly reduced wages, while overeducated workers are unaffected. This study also found that really mismatched workers (those with two types of mismatches) had the greatest wage penalty. This negative effect is most pronounced for female graduates of SMK, recent graduates between the ages of 18 and 24, individuals with specialized skills in engineering, and those employed in the industrial sector."

"Mayoritas mahasiswa perguruan tinggi di Pontianak, Kalimantan Barat, adalah pendatang dari daerah lain. Tulisan ini menyajikan hasil survey kecil tentang para migran muda tersebut. Kebanyakan mahasiswa berasal dari keluarga kelas menengah bawah..."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pergeseran pengelolaan pariwisata berbasis warga, menjadi turisme massal yang didorong pemerintah di DIY. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan penelusuran data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah pusat mulai mendorong turisme massal sejak 1980-an karena negara berkepentingan untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan utama setelah ledakan bisnis minyak bumi berakhir. Turisme massal berkembang sampai akhir tahun 1990-an. Namun, harus menghadapi guncangan akibat kebakaran hutan, krisis ekonomi, Bom Bali 1 dan 2, serta wabah SARS. Gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 sempat mengganggu proses pemulihan. Satu dekade setelah gempa, turisme massal mulai berkembang, ditandai dengan masifnya pembangunan hotel. Dampak negatif muncul, berupa masalah akses warga terhadap air, pemukulan gerakan buruh, dan kebijakan yang tak memperhatikan partisipasi publik. Pemerintah terus mengembangkan turisme massal melalui RPJMD DIY 2017-2022 sebagai wujud pertemuan kepentingan pusat dan daerah. Berbagai proyek yang ada dalam RPJMD DIY 2017-2022 ternyata dilakukan dengan mobilisasi kebudayaan dan kekerasan, sehingga berujung pada peminggiran masyarakat dan bertambah parahnya privatisasi tanah dan tenaga kerja. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan hijau terhadap peningkatan penggunaan energi terbarukan atau transisi energi di negara emerging market, dengan fokus pada perusahaan utilitas listrik sebagai sampel utama. Selanjutnya, makalah ini akan menjawab pertanyaan apakah dan bagaimana pembiayaan hijau (dengan proksi obligasi hijau yang diterbitkan [GB]) mendorong efisiensi energi (dengan proksi score transisi energi) di negara ekonomi berkembang. Tujuan dari penelitian ini juga untuk menentukan bagaimana obligasi hijau dapat mempercepat transisi energi di negara sampel pada tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan data dari database Eikon Refintiv yang merinci tujuan penerbitan obligasi hijau dan nominal nya dengan menggunakan analisis regresi. Penelitian ini mencakup berbagai perusahaan publik dan swasta di industri utilitas listrik. Sejauh pengetahuan penulis, belum ada penelitian mendalam yang berfokus pada hubungan antara pembiayaan hijau dan transisi energi untuk kasus perusahaan industri listrik di ASEAN tahun 2020-2022. Penelitian akan memberikan wawasan khususnya untuk pengambil keputusan baik itu di perusahaan maupun di tingkat pemerintahan, agar dapat mengetahui pengaruh antara obligasi hijau terhadap percepatan transisi energi di suatu negara.

---

The study aims to inquire how green financing influence renewable energy dependence and renewable energy transition in Emerging Market, using electric utilities company as the main sample. This paper therefore addresses the question of whether and how green finance (with the proxy of issued green bonds [GBs] promotes energy efficiency (with the proxy of energy intensity) in the emerging market countries. The objective of this study is to determine how green loans or green bonds can hasten the energy transition in a sampling nation in the years 2020–2022. This Research running the data from the Eikon Refintiv database that details the purpose of green bond issues using regression analysis. This study cover different public and private company in electric utilities industry. To the best of author’s knowledge, there has not been any in-depth study focusing on the relationship between green financing and energy transition for the case of electric industries company in Emerging Market 2020-2022. The implication of this study is to offer valuable insights to decision-makers in business and government sectors, with the aim of understanding the impact of green bonds on expediting a nation's transition towards sustainable energy."

"Tesis ini ingin menelaah mengapa transisi demokrasi di Indonesia berhasil sedangkan di Mesir gagal padahal kedua negara ini memiliki kesamaan fitur politik dan pengalaman sejarah. Dalam upaya menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, teori transisi demokrasi, Islam dan negara serta Islam dan demokrasi. Tesis ini menemukan bahwa terdapat peran yang berbeda yang dimainkan oleh aktor politk Islam di Indonesia dan Mesir. Di Indonesia aktor politik Islam memiliki inisiatif dan terlibat langsung dalam proses pembangunan tatanan politik demokratis. Selain itu aktor politik Islam juga memiliki konsensus bersama dengan aktor politik lain dalam penyelesaian konflik ketika terjadi perselisihan politis antar aktor. Di Mesir aktor politik Islam tidak memiliki inisiaf dan inisiatif pembangunan tatanan demokratis datang dari militer. Selain itu di Mesir juga tidak ada civilian consensus yang terbangun oleh sesama aktor politik pro-perubahan.

---

This thesis wants to examine why the democratic transition in Indonesia was successful while in Egypt it failed even though these two countries have a number of similarities in political features and historical experiences. In this effort, the author uses qualitative research methods, the theory of democratic transition, Islam and the state and Islam and democracy. This thesis finds that there are different roles played by Islamic political actors in Indonesia and Egypt. In Indonesia, Islamic political actors have the initiative and are directly involved in the process of building a democratic political order. In addition, Islamic political actors also have a consensus with other political actors in resolving conflicts when there is a political dispute between actors. In Egypt, Islamic political actors do not have the initiative and the initiative to build a democratic order comes from the military. In addition, in Egypt, there is no civilian consensus that has been built by fellow pro-change political actors."