Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di tengah penurunan pertumbuhan pendapatan industri telekomunikasi, operator telekomunikasi harus berusaha meningkatkan revenue usahanya dan menekan cost operational agar mampu bertahan dan bersaing dimasa mendatang. Banyaknya operator telekomunikasi yang mengembangkan bisnis pada market yang sama membuat ruang gerak operator telekomunikasi semakin terbatas. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah menurunnya pendapatan operator telekomunikasi dimana salah satunya diindikasikan karena besarnya biaya regulatory charges yang membebani cost operational operator telekomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap regulatory charges operator selular yang berlaku saat ini dan hubungannya terhadap pendapatan operator, dengan menggunakan pemodelan sistem dinamik dan statisik.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa regulatory charges bukan penyebab utama terjadinya penurunan pendapatan operator telekomunikasi. Menurunnya pertumbuhan industri telekomunikasi saat ini lebih disebabkan karena keputusan atau kebijakan pertumbuhan investasi jaringan selular dengan tingkat pertumbuhan (growth rate) yang tinggi dimasa lalu, dengan melakukan kegiatan eksploitasi oleh banyak perusahaan telekomunikasi sehingga mengakibatkan pangsa pasar telekomunikasi di Indonesia mencapai saturasi dalam waktu yang singkat.

---

Along with declining revenue growth in the telecommunications industry, the telecommunication operators must continue in adopting new technologies and utilize its network to accommodate future telecommunication services. Therefore, the operator forced to increase their business revenue and reduce operational cost. As the Indonesian telecommunication industry is crowded with many operators fighting over limited market and resources, indicates that the telecommunication market is heading towards saturation. The main issues raised in this research is the declining in revenues of telecommunications operators, one of which is indicated of the regulatory charges that impacting to operational cost. This research is focusing to analyze current operator regulatory charges and its relation to operator revenues, using the dynamic system modeling approach and statistic.The result showed that the regulatory charges is not the main cause of declining in revenues of telecommunications operators. A dramatic celular telecommunication investment growth in the past with high exploitation activities, however, has contributed fierce competition of market shares among many mobile operators. As the result, Indonesia's telecommunication market has lost some of its glory and become saturated within a relatively short period of time."

"Di tengah penurunan pertumbuhan pendapatan industri telekomunikasi, operator telekomunikasi harus berusaha meningkatkan revenue usahanya dan menekan cost operational agar mampu bertahan dan bersaing dimasa mendatang. Banyaknya operator telekomunikasi yang mengembangkan bisnis pada market yang sama membuat ruang gerak operator telekomunikasi semakin terbatas. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah menurunnya pendapatan operator telekomunikasi dimana salah satunya diindikasikan karena besarnya biaya regulatory charges yang membebani cost operational operator telekomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap regulatory charges operator selular yang berlaku saat ini dan hubungannya terhadap pendapatan operator, dengan menggunakan pemodelan sistem dinamik dan statisik. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa regulatory charges bukan penyebab utama terjadinya penurunan pendapatan operator telekomunikasi. Menurunnya pertumbuhan industri telekomunikasi saat ini lebih disebabkan karena keputusan atau kebijakan pertumbuhan investasi jaringan selular dengan tingkat pertumbuhan (growth rate) yang tinggi dimasa lalu, dengan melakukan kegiatan eksploitasi oleh banyak perusahaan telekomunikasi sehingga mengakibatkan pangsa pasar telekomunikasi di Indonesia mencapai saturasi dalam waktu yang singkat.

---

Along with declining revenue growth in the telecommunications industry, the telecommunication operators must continue in adopting new technologies and utilize its network to accommodate future telecommunication services. Therefore, the operator forced to increase their business revenue and reduce operational cost. As the Indonesian telecommunication industry is crowded with many operators fighting over limited market and resources, indicates that the telecommunication market is heading towards saturation. The main issues raised in this research is the declining in revenues of telecommunications operators, one of which is indicated of the regulatory charges that impacting to operational cost.This research is focusing to analyze current operator regulatory charges and its relation to operator revenues, using the dynamic system modeling approach and statistic. The result showed that the regulatory charges is not the main cause of declining in revenues of telecommunications operators. A dramatic celular telecommunication investment growth in the past with high exploitation activities, however, has contributed fierce competition of market shares among many mobile operators. As the result, Indonesia's telecommunication market has lost some of its glory and become saturated within a relatively short period of time."

"Tesis ini menjelaskan mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dalam sistem perizinan penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan bentuk pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah penting dalam me-redefinisi birokrasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi di bidang telekomunikasi menunjang kinerja pelayanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dimana reformasi birokrasi telah memberikan kerangka perbaikan birokrasi dalam menunjang kinerja birokrasi yang menekankan orientasi pelayanan kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan suatu Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Adapun dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi pada sektor perizinan masih memiliki beberapa kendala, yaitu melalui penerapan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission sehingga perlu untuk diperbaiki dan lebih ditingkatkan.

---

This thesis describes the implementation of bureaucratic reform in licensing telecommunications operations system which is a form of public service at the Directorate General of Post and Informatics Operations, Ministry of Communication and Informatics. This research was conducted by applying normative juridical method. The results of the study showed that bureaucratic reform is an important step in redefining bureaucracy in the society. In its implementation, bureaucratic reform in the telecommunications sector supports the performance of licensing services in telecommunications operations where bureaucratic reform has provided a framework for improving bureaucracy in supporting bureaucratic performance that emphasizes service orientation to the community in an effort to realize Good Governance. As for its implementation, bureaucratic reform in the licensing sector still has several obstacles, namely through the implementation of the electronic integrated business licensing services or Online Single Submission so that it needs to be improved and further improved."

"Perkembangan industri fashion mampu berkontribusi sekitar Rp166 triliun, atau setara dengan 18,15% terhadap PDB industri kreatif dan berada pada posisi kedua sebagai penyumbang terbesar. Apabila ditelaah lebih lanjut, dalam hal fashion muslim, Indonesia merupakan negara dengan konsumen busana muslim terbesar ketiga setelah Turki dan Uni Emirat Arab. Konsumsi fashion muslim di Indonesia berada di angka 21 miliar US dengan laju pertumbuhan sebesar 18,2% per tahunnya. Adanya karakteristik khusus pada fashion muslim, terutama seperti momentum keagamaan di bulan Ramadhan, juga turut berkontribusi dalam meningkatkan konsumsi fashion muslim di Indonesia. Selama pandemi, terjadi percepatan pertumbuhan e-commerce di Indonesia sebesar 91% dibanding tahun sebelumnya yang hanya 54%. Pandemi COVID-19 membuat 17,5% konsumen beralih ke platform belanja online dan mengurangi kebiasaan berbelanja offline. Perubahan perilaku konsumen memaksa perusahaan untuk dengan cepat menggeser saluran pemasarannya. Ketika saluran baru seperti internet meningkat dan ditawarkan kepada konsumen, pengalaman konsumen menjadi lebih digital dan menghasilkan peningkatan jumlah dan kompleksitas konsumen. Melihat adanya fenomena ini, penelitian difokuskan untuk menganalisis efektivitas saluran pemasaran dalam meningkatkan jumlah konsumen ritel fashion muslim. Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk dapat memaksimalkan saluran pemasarannya.

---

The development of the fashion industry can contribute around Rp. 166 trillion, or equivalent to 18.15% of the GDP of the creative industry, Moreover, it is in the second position as the largest contributor of GDP. In terms of Muslim fashion, Indonesia is the country with the third largest consumer of Muslim clothing after Turkey and the United Arab Emirates. Consumption of Muslim fashion in Indonesia is at US 21 billion with a growth rate of 18.2% per year. The existence of special characteristics in Muslim fashion, especially such as the religious momentum in the month of Ramadan, also contributes to increasing the consumption of Muslim fashion in Indonesia. During the pandemic, there was an acceleration of e-commerce growth in Indonesia by 91% compared to the previous year which was only 54%. The COVID-19 pandemic has made 17.5% of consumers switch to online shopping platforms and reduce their offline shopping habits. Changes in consumer behavior are forcing companies to quickly shift their marketing channels. As new channels such as the internet are offered to customers, the customer experience becomes more digital and results in an increase in the number and complexity of customers. Seeing this phenomenon, the research is focused on analyzing the effectiveness of marketing channels in increasing the number of Muslim fashion retail consumers. The results of this study are strategies that can be applied by companies to maximize their marketing channels."

"Long Term Evolution (LTE) merupakan evolusi dari teknologi Global System for Mobile Communications (GSM) menuju Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) kemudian High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) dengan peningkatan kecepatan dari Kbps menuju Mbps. Kebutuhan akan kecepatan tinggi dan sifat konsumtif akan paket data yang terus meningkat, sehingga diperlukanlah kesiapan regulasi. Dalam memperbesar kapasitas diperlukan teknologi LTE dengan frekuensi yang lebih tinggi seperti frekuensi 5GHz.Di Indonesia, PM no 35/2015 dan PM no 28/ 2015 mengenai aturan untuk teknologi Short Range Distance di frekuensi 5 GHz dan batasan band. Di Indonesia, LTE memerlukan penyusunan skema baru di frekuensi tidak berlisensi dan lisensi di frekuensi 5 GHz. Dengan menggunakan metode Regulator Impact Analysis yaitu analisis hasil ujicoba pada frekuensi 5GHz, indepth interview stakeholder dan tekno ekonomi untuk mengukur kelayakan implementasi teknologi ini.Tesis ini merumuskan skema baru pada frekuensi 5-5,3 GHz dengan bandwidth 40 Mhz, teknik time division duplexing (TDD), modulasi 256 QAM, antenna 4T4R berdasarkan hasil uji coba yang menggunakan teknologi Listen Before Talk dan indepth interview stakeholder, dan teknologi ini layak dilanjutkan dengan nilai NPV 247 Milyar, IRR sebesar 48% dan payback period selama 2.69 tahun.

---

Long Term Evolution (LTE) is an evolution from technology Global System for Mobile Communications (GSM) then Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) and then High Speed Downlink Packet Access (HSDPA), which is enhancement of speed from just a few Kbps to Mbps. Necessity of the high speed and consumption of the data packets always continue increasing, so it requires readiness of regulation. Enlarge capacity requires new LTE with higher frequency such as frequency at 5 GHz.

In Indonesia, PM no. 35/2015 and PM no. 28/2015 is regulated technology Short Range Distance in frequency 5 GHz and limitation band. In Indonesia, LTE need new scheme Unlisenced and licensed at Frequency 5 GHz. New scheme with Regulatory Impact Analysis method is analysis result of trial at frequency 5Ghz, indepth interview of stakeholders and techno economy for measuring the feasibility of this implementation.

This thesis formulates a new scheme at frequencies from 5-5.3 GHz with bandwidth of 40 MHz, TDD duplexing technique, 256 QAM modulation, antenna 4T4R based on performance of the trial, which is use Listen Before Talk technology and indepth interview stakeholders, and the new scheme feasible for implementating with 247 billion NPV, IRR of 48% and the payback period being 2.69 years."

"Tesis ini membahas tentang analisis hubungan kelembagaan antar institusi teknis pengelola jalan dalam penanganan kerusakan jalan nasional dengan pendekatan system dynamics. Analisis hubungan kelembagaan dilakukan dengan menguraikan peran instansi terkait, kemudian mencari hubungan kekerabatan dari berbagai fungsi antar instansi. Permasalahan penanganan jalan yang ada saat ini secara umum adalah: tidak berjalannya konsep money follow fuction dengan baik, terjadinya pemecahan fungsi operation and maintenance bidang pengelolaan jalan serta lemahnya koordinasi antara institusi teknis pengelola jalan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada pembetukan model didapat state of the system pada model ini adalah Masa Layanan Jalan yang diuraikan kedalam tujuh sub sistem, antara lain: Kualitas Konstruksi Jalan; Kualitas Penanganan Maintenance Jalan; Kualitas Pengendalian Overloading Kendaraan Berat; Kualitas Penanganan Bencana Alam; Kualitas Pengendalian Ganguan Samping; Kualitas Layanan Drainase (KLD) Jalan dan Kualitas MIS Database Jalan. Dari analisis model kelembagaan teridentifikasi beberapa kesalahan yang terjadi yang menyebabkan buruknya pengelolaan jalan nasional di Indonesia, antara lain disebabkan karena: kesalahan regulasi, kesalahan implementasi dan kesalahan koordinasi. Permasalahan terbesar pada sisi kelembagaan adalah adanya pemisahan fungsi operation dan maintenance yang dipecah kepada beberapa instansi yang seharusnya tidak terjadi. Dampak dari tidak adanya koordinasi antar instansi teknis pengelola jalan terhadap data kondisi eksisting adalah terjadinya kerugian negara di jalan nasional sebesar Rp. 1,74 miliar/km/th, sedangkan jika ada koordinasi antar instansi teknis maka kerugian negara sedikit bekurang menjadi Rp. 1,68 iliar/km/th. Hasil penelitian menyarankan beberapa konsep penanganan, antara lain: perbaikan sistem kelembagaan dan pemgembangan sistem kelembagaan. Kegiatan ini meliputi: pembuatan dan pelaksanaan MoU antar institusi teknis dalam hal pengelolaan jalan, kontrak performace base, perbaikan insentif PNS instansi teknis terkait dan swastanisasi jembatan timbang.

---

This thesis talks about how to do an analysis of institution relationship among technical institutions for national road damage treatment by system dynamics. Analysis of Institution done by identification of function of every institution that related of it. Generally, the problems of road damage treatment are: money follows fuction concept poor done and there is function differentiation from operation and maintenance in road institutions, and poor coordination among road institutions relationships. It use qualitative research. When built the model, it has state of the system is Road Services Life Time, extracted in seven sub sistem, are: Quality of Road Construction, Quality of Road Maintenance Treatment, Quality of Heavy Load Control, Quality of Disaster Control, Quality of Side Friction Control, Quality of Drainage Services and Quality of Managenement Information System of Road Database. From analysis of institutional model, define some mistakes that causes how poor road management in Indonesia, caused are: bad regulation, bad implementation and bad coordination. The big problem from institution side there is fuction differentiation from operation and maintenance to several institutions. The impacts from no coordination among road institutions and existing data, big national costly in national road are IDR 1.74 billion/km/yr. If there are coordination among road institutions and existing data, national costly in national road are IDR 1.68 billion/km/yr. The research suggest some treatment concepts are: fixed institutionals performance and improving institutionals performance. These activities are: making Memorandum of Understanding (MoU) among road institutions in term of road damage treatment, performace base contract, to do betterment for government employee incentive in term of road institutions and privatization for weighted bridge measurement."

"ABSTRAKPerusahaan startup adalah perusahaan yang dirancang untuk dapat tumbuh cepat dan berada dalam fase pertumbuhan dan riset pasar. Secara umum, perusahaan startup, tetapi tidak selalu, terkait dengan teknologi. IT Startup berfokus pada penciptaan produk dan layananinovatif menggunakan teknologi tinggi, tetapi jenis startup ini dikenal memiliki risiko tinggi dilihat dari tingkat kematian yang tinggi dari startup. Pembahasan penelitian ini akan menekankan dinamika sistem perusahaan startup Indonesia untuk dapat mempelajari strategi yang memungkinkan perusahaan startup untuk bertahan di tengah persaingan pasar dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis untuk dapat mensimulasikan keputusan pertumbuhan perusahaan. Penelitian ini menemukan bahwa startup harus memperhatikan faktor dominan yang diperoleh dalam strategi mereka (paid engine of growth, staff yang dibutuhkan, viral engine of growth, sticky engine of growth, depresiasi aset, biaya bisnis, dan inovasi). Faktor dominan akan membantu perusahaan menemukan strategi yang tepat untuk tumbuh dan bertahan serta mengembangkan bisnisnya dengan berfokus pada fitur yang mampu memberikan keutungan kepada perusahaan, dan tidak hanya berfokus pada pengembangan basis pelanggan.

---

ABSTRACTA startup company is a company that is designed to grow quickly and is in a phase of growth and market research. In general, startup companies, but not always, are related to technology. IT Startup issues on the priority of innovative products and services using high technology, but this type of startup is known to have a high risk seen from the high mortality rate of startups. The discussion of this research will discuss the dynamics of Indonesian startup company systems to be able to support strategies that enable startup companies to survive inmarket competition using dynamic systems to be able to succeed in corporate competition. This research found that startups must concern the dominant factors acquired in their strategies (paid growth engines, needed staff, viral growth engines, sticky growth engines, asset depreciation, business costs, and innovation). The dominant factors will help the company find the right strategies to grow and survive and develop its business by focusing on features that can benefit the company, and not just focusing on developing a customer base."

"Tujuan dari rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati (BIJB Kertajati), tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi, akan tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi. Namun sejak pertama beroperasi tahun 2018, jumlah penumpang jauh dari target (sepi) dan akhirnya diberhentikan pengoperasiannya, mulai April 2020 hingga saat ini. Studi ini menggunakan metodologi dinamika sistem untuk melihat Interaksi Sistem Transportasi dan Tata Guna Lahan. Untuk memahami upaya yang paling tepat dilakukan agar BIJB Kertajati dapat tetap tumbuh, berkembang dan berkelanjutan, maka dibangun model BIJB for Optimization International Airport (BONITA). Pengembangan Interaksi Rebana Metropolitan yang berfokus dalam pengembangan kawasan industri dan pembangunan sistem transportasi Jawa Barat, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini akan berdampak pada peningkatan passenger demand dan cargo demand yang akan meningkatkan utilisasi pemanfaatan BIJB Kertajati. Berdasarkan simulasi menggunakan Model BONITA dengan skenario Business As Usual (BAU), Pessimistic, Moderate dan Optimistic menunjukkan bahwa perkembangan utilisasi BIJB Kertajati sangat dipengaruhi (interdependent) oleh Interaksi Sistem Transportasi dan Tata Guna Lahan yang akan meningkatkan peran dan pemanfaatan BIJB Kertajati. Ditemukan bahwa BIJB Kertajati layak dikembangkan menjadi bandara kargo.

---

The purpose of the West Java Kertajati International Airport (BIJB Kertajati) development plan is to serve not only as a transportation node, but also as driving force for the economy. However, since it began operating in 2018, the number of the passenger is far from the target (quiet) and its operation has finally been stopped from April 2020 to the present. System Dynamic methodology is used in this study to see the Interaction of Transportation Systems and Land Use. To understand the most suitable effort to make so that BIJB Kertajati can continue to grow, develop and be sustainable, model BIJB for Optimization International Airport (BONITA) was built. Development of Rebana Metropolitan Interaction focus in developing the growth of industrial area and Development of the West Java Transportation System, which is expected to increase economic growth. The growth of economic in this region will have an impact to enhance passenger and cargo demand, resulting in increased utilization function of BIJB Kertajati. Based on the simulation using the BONITA Model with Bussiness as Usual (BAU), Pessimistic, Moderate, and Optimistic Scenario, it showed that the development of BIJB Kertajati Utilization is strongly influenced (interdependent) by the Interaction of Transportation Systems and Land Use, which will increase the role and utilization of BIJB Kertajati. It was found that BIJB Kertajati is eligible to be developed as cargo airport."

"Sistem pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek yang berlaku saat ini adalah subsidi dalam bentuk selisih tarif, yaitu selisih antara tarif hasil perhitungan operator dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Subsidi PSO diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan kepada operator KRL Jabodetabek yaitu PT KAI Commuter. Subsidi diberikan kepada seluruh penumpang KRL Jabodetabek tanpa melihat kondisi sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah penumpang akan menyebabkan peningkatan jumlah subsidinya. Semakin lama, jumlah subsidi yang terus bertambah akan membebani APBN dan juga membuat operator menjadi tidak mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rumusan kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek baik dilihat dari sisi Masyarakat, Pemerintah, maupun Badan Usaha yang terkait dengan KRL Jabodetabek. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dinamika sistem, karena mampu untuk memodelkan sistem pemberian subsidi PSO yang kompleks serta dapat menggambarkannya sesuai fenomena riil. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis, kebijakan menaikkan tarif mengakibatkan penurunan jumlah penumpang jika dibandingkan dengan kondisi BAU, namun trend proyeksinya tetap menigkat. Semakin besar kenaikan tarifnya, semakin besar pula penurunan jumlah penumpangnya dan juga jumlah subsidinya. Kebijakan peningkatan pelayanan pada KRL Jabodetabek dapat dilakukan dengan melakukan pembatasan pada load factor. Semakin kecil load factor yang ditargetkan, artinya peningkatan pelayanan yang diberikan semakin besar sehingga penambahan jumlah penumpangnya juga semakin besar. Kebijakan pembatasan subsidi seperti pemberian subsidi hanya untuk golongan dan/atau hari tertentu, berdampak pada penurunan jumlah penumpang, namun dapat meningkatkan pendapatan KRL sekaligus menurunkan jumlah subsidi PSO. Skenario kebijakan yang paling efektif untuk diterapkan pada sistem pemberian subsidi PSO pada KRL Jabodetabek adalah diterapkannya skema penentuan tarif berdasarkan ATP, WTP dan Real Cost, bersamaan dengan peningkatan pelayanan dengan target load factor 1,5. Karena pada tahun 2025, skenario ini sudah tidak lagi membutuhkan subsidi. Walaupun ada peningkatan total biaya IOM sebesar 3,59% dibanding kondisi BAU, namun dengan kenaikan tarif yang mencapai 178,61% dan didukung dengan peningkatan jumlah penumpang sebesar 0,24% dari kondisi BAU, maka peningkatan total pendapatannya jauh lebih besar daripada biaya IOM.

---

The current system for providing PSO subsidies to the Jabodetabek Commuter Line is a subsidy in the form of a difference in fare, namely the difference between the fare calculated by the operator and the fare set by the government. The PSO subsidy is given by the Government, that is the Ministry of Transportation, to the Jabodetabek Commuter Line operator, that is PT KAI Commuter. Subsidies are given to all Jabodetabek Commuter Line passengers regardless of social and economic conditions. Therefore, an increase in the number of passengers will lead to an increase in the amount of the subsidy. Over time, the ever-increasing number of subsidies will burden the state budget and make operators not self-sufficient. This study aims to analyze the policy formulations that can increase the effectiveness of the provision of PSO subsidies to the Jabodetabek Commuter Line both from the perspective of the Community, Government, and Business Entities related to the Jabodetabek Commuter Line. This study using system dynamics approeach, because it is capable to modeling a complex PSO subsidy system and can describe it according to real phenomena. Based on the simulation and analysis results, the policy of increasing fares resulted in a decrease in the number of passengers when compared to Business as Usual (BAU) conditions, but the projected trend will still be increasing. The greater the increase in fares, the greater the reduction in the number of passengers and the number of subsidies. The service improvement policy for the Jabodetabek Commuter Line can be implemented by limiting the load factor. The smaller the targeted load factor, the greater the increase in the services provided so that the increase in the number of passengers is also greater. Policies limiting subsidies, such as providing subsidies only for certain groups and/or days, have an impact on reducing the number of passengers, but can increase revenue while reducing the amount of PSO subsidies. The most effective policy scenario to apply to the PSO subsidy system for the Jabodetabek Commuter Line is the implementation of a tariff determination scheme based on ATP, WTP and Real Cost, together with an increase in service with a target load factor of 1.5. Because in 2025, this scenario no longer requires subsidies. Even though there was an increase in total IOM costs of 3.59% compared to BAU conditions, with a fare increase of 178.61% and supported by an increase in the number of passengers of 0.24% from BAU conditions, the increase in total revenue was far greater than IOM costs."