Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberantasan korupsi merupakan agenda besar yang harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, agar dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik. Kesadaran dan kemauan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesungguhnya telah dimulai dengan diterbitkannya TAP MPR No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk di dukung dengan UU lainnya, seperti UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK). Terakhir pemerintah kabinet Indonesia bersatu menerbitkan inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi."

"Sebaian watak dasar manusia adalah kecenderungan aniaya dan menyerang pihak lain. Bila mata mereka tertumbuk pada aset-aset saudaranya, mereka akan ringan tangan untuk menjarah kecuali ada penangkal yang mampu mengurungkan niatnya"

"Reformasi pemerintahan di Indonesia telah menghasilkan sistem politik yang secara formal lebih demokratis, yaitu suatu sistem pemerintahan yang memungkinkan munculnya partai politik yang beas dari kontrol penguasa dan bersifat konpetitif satu sama lain. Dalam prakteknya, sistem pemerintahan Indonesia tersebut belum benar-benar demokratis karena terjadi distorsi, para pejabat dan tokoh masyarakat masih banyak yang berperilaku mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan tidak segan-segan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan jangka pendek pribadi atau kelompok. Meskipun birokrasi pemerintahan Indonesia secara formal sudah disusun berdasarkan prinsip-prinsip administrasi negara yang modern, tetapi tidak berhasil mengendalikan praktik korups, kolusi dan nepotisme di seluruh jajaran birokrasi. Hasil survei oleh tranparansi international terhadap 133 negara menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ke enam yang terkorup di dunia. Disamping itu dalam masyarakat muncul gejala ketidakpercayaan baik terhadap para pemimpin maupun birokrasi pemerintahan, dan ada kecenderungan berbagai usur dalam masyarakat menjadi apatis dan ada pula cenderung untuk memaksakan kehendak mereka, sehingga mudah terjerumus kepada tindakan anarkhis. Keadaan ini jelas tidak menguntungkan bagi upaya pembangunan di semua sektor."

"Perkembangan kebutuhan hukum dan aspirasi masyarakat menjadi alasan perlunya dilakukan revisi atas UUPTPK Nomor 3 Tahun 1971. Amat keliru jika maraknya tindak pidana korupsi semata-mata disebabkan lemahnya UU. Banyak hal-hal baru diatur dalam UUPTPK secara objektif lebih baik dari UU yang lama dan memiliki prospek yang menggembirakan untuk lebih efektif mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi."

"Krisis finansial global memengaruhi sektor-sektor secara menyeluruh, dimana hal itu dapat mengurangi stabilitas perekonomian. Diyakini bahwa kawasan juga berusaha memperkuat anggota negara dalam menghadapi serangkaian krisis di masa lalu dan mendatang, termasuk ASEAN. Karena perbankan dinilai penting untuk mencapai integrasi ekonomi, penelitian ini mengestimasi efisiensi bank secara dua tahap pada sampel 46 bank di ASEAN-5 tahun 2005 hingga 2014. Analisis tahap pertama mengestimasi efisiensi bank menggunakan analisis stokastik frontier (SFA). Mengingat berbagai karakteristik sektor perbankan di negara berkembang dan negara maju, penelitian ini juga menentukan adanya efek regulasi dan pengawasan terhadap efisiensi dengan menggunakan system GMM. Regulasi yang dipertimbangkan adalah pembatasan aktivitas, persyaratan modal, pengawasan, dan disiplin pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketatnya pembatasan kegiatan dapat melemahkan efisiensi bank. Terakhir, berkenaan dengan periode sebelum dan sesudah krisis, lebih banyak pembatasan kegiatan bank secara terus-menerus dapat berdampak negatif pada efisiensi bank.

---

The outbreak of Global Financial Crisis (GFC) affects sectors globally, which lessened the economic stability. It is believed that regions have tried to strengthen the country members in facing series of past and upcoming crises, including ASEAN. Due to the importance of banking in order to reach financial integration, this paper measures bank efficiency using two-stage estimations for sample of 46 banks in ASEAN-5 over 2005-2014. The first stage of analysis is to measure bank efficiency by employing Stochastic Frontier Analysis (SFA). Given the various characteristics of banking sector in developing and developed countries, this paper also determines the effects of regulation and supervision on the efficiency by using system GMM. The regulations considered are activity restrictions, capital requirements, supervision, and market discipline. The research finds that only stringency on activity restriction weakening bank efficiency in these countries. Finally, with regards before and after crisis, more restrictions on bank activities constantly have negative impact on bank efficiency."

"Discourse of renewal atau wacana pembaruan merupakan strategi komunikasi krisis yang berfokus pada bagaimana organisasi memandang peristiwa krisis sebagai suatu peluang untuk melakukan pembaruan. Terdapat empat aspek penting yang harus dilakukan organisasi agar berhasil dalam mencapai agenda-agenda pembaruan, yaitu mengkomunikasikan pembelajaran organisasi dari peristiwa krisis (organizational learning), komunikasi etis untuk membangun hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder relation), mengkomunikasikan visi prospektif yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan ke depan, serta retorika organisasi yang efektif. Penelitian ini menelusuri aspek-aspek wacana pembaruan dalam pesan-pesan komunikasi Kementerian Sosial (Kemensos) RI pascakrisis korupsi Bansos Covid19. Dengan metode analisis isi kualitatif, data penelitian mengandalkan dokumen berupa rilis berita bansos pada situs web Kementerian Sosial. Data dikumpulkan menggunakan kata kunci “bansos”, “bantuan sosial”, “bansos COVID-19” dan “korupsi”, dalam periode Desember 2020 hingga Agustus 2021. Berdasarkan data yang diperoleh, pesan-pesan komunikasi Kemensos RI mengkomunikasikan enam tema besar yaitu korupsi, nilai-nilai, fokus dan visi ke depan, perbaikan tata kelola, temuan lapangan, serta keberlanjutan program. Tema-tema besar tersebut mendeskripsikan sebagian aspek wacana pembaruan dalam bentuk pembelajaran organisasi, komunikasi etis, visi prospektif organisasi, serta retorika organisasi. Meskipun begitu, pesan-pesan pembaruan dalam rilis berita bansos belum sepenuhnya menggambarkan wacana pembaruan organisasi untuk menjawab krisis akibat kasus korupsi.

---

The discourse of renewal is a crisis communication strategy that focuses on how organizations view a crisis event as an opportunity for renewal. There are four important aspects that organizations need to address in order to succeed in achieving renewal agendas: communicating organizational learning from the crisis event, ethical communication to build stakeholder relations, communicating a prospective vision focused on recovery and future improvements, and effective organizational rhetoric. This research examines the aspects of renewal discourse in the communication messages of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia after the corruption crisis in the COVID-19 social assistance program (Bansos). Using qualitative content analysis, the research data relies on documents in the form of Bansos news releases on the Ministry of Social Affairs website. Data were collected using keywords such as "bansos," "social assistance," "bansos COVID-19," and "corruption," from December 2020 to August 2021. Based on the obtained data, the messages of Bansos news releases address six major themes: corruption, values, future focus and vision, governance improvements, field findings, and program sustainability. These major themes describe some aspects of the renewal discourse in the form of organizational learning, ethical communication, prospective organizational vision, and organizational rhetoric. However, the renewal messages in the Bansos news releases have not fully depicted the organizational renewal discourse to address the crisis caused by the corruption case."