Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebaian watak dasar manusia adalah kecenderungan aniaya dan menyerang pihak lain. Bila mata mereka tertumbuk pada aset-aset saudaranya, mereka akan ringan tangan untuk menjarah kecuali ada penangkal yang mampu mengurungkan niatnya"

"Pemberantasan korupsi merupakan agenda besar yang harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, agar dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik. Kesadaran dan kemauan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sesungguhnya telah dimulai dengan diterbitkannya TAP MPR No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk di dukung dengan UU lainnya, seperti UU No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK). Terakhir pemerintah kabinet Indonesia bersatu menerbitkan inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi."

"Reformasi pemerintahan di Indonesia telah menghasilkan sistem politik yang secara formal lebih demokratis, yaitu suatu sistem pemerintahan yang memungkinkan munculnya partai politik yang beas dari kontrol penguasa dan bersifat konpetitif satu sama lain. Dalam prakteknya, sistem pemerintahan Indonesia tersebut belum benar-benar demokratis karena terjadi distorsi, para pejabat dan tokoh masyarakat masih banyak yang berperilaku mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan tidak segan-segan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan jangka pendek pribadi atau kelompok. Meskipun birokrasi pemerintahan Indonesia secara formal sudah disusun berdasarkan prinsip-prinsip administrasi negara yang modern, tetapi tidak berhasil mengendalikan praktik korups, kolusi dan nepotisme di seluruh jajaran birokrasi. Hasil survei oleh tranparansi international terhadap 133 negara menunjukkan Indonesia menduduki peringkat ke enam yang terkorup di dunia. Disamping itu dalam masyarakat muncul gejala ketidakpercayaan baik terhadap para pemimpin maupun birokrasi pemerintahan, dan ada kecenderungan berbagai usur dalam masyarakat menjadi apatis dan ada pula cenderung untuk memaksakan kehendak mereka, sehingga mudah terjerumus kepada tindakan anarkhis. Keadaan ini jelas tidak menguntungkan bagi upaya pembangunan di semua sektor."

"Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan peran pendidikan dan kebudayaan dalam pembangunan karakter dan peradaban bangsa Indonesia yang majemuk. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang leadershipterdiri dari berbagai budaya suku bangsa (multicultural) haruslah memiliki kemampuan dan kekuatan dalam membangun negaranya untuk menjadi negara yang satu dalam keberagaman (unity in diversity). Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peranan pendidikan dan budaya. Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan dan juga budaya suatu bangsa terkusus Bangsa Indonesia sangat penting dalam pembangunan karakter dan juga peradabannya. Dimana melalui peranan pendidikan dan budaya tersebut, semangat persatuan yang kokoh dan juga toleransi yang tinggi antara budaya yang beragam tersebut bisa tercipta sehingga karakter dan peradabannya mengarah pada perubahan yang positif. Secara spesifiknya, nilai-nilai moral dan etika di kalangan warga bangsa baik secara individu maupun kelompok dapat tercapai, hal inilah yang menjadi perisai bagi Bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Nilai moral dan etika ini sangat erat kaitannya dengan kekuatan Bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia yang berkarakter dan beradap, dimana hal tersebut bisa terwujud dengan mengoptimalkan peranan pendidikan dan budaya."

"Tulisan ini disusun secara komprehensif sebagai refleksi 63 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dalam bentuk kajian tentang revitalisasi kebangsaan, karakter dan jati diri bangsa. Pada era reformasi, ada kemajuan demokrasi, namun proses transisi demokrasi pada level elite politik, hanya bagus dilihat dari segi lahiriah saja, dan Indonesia tetap belum mengalami banyak perubahan dalam berbagai sektor. Mulai tahun 2002, muncul krisis yang serius, yakni krisis konstitusi dan krisis kebangsaan. Krisis konstitusi muncul sebagai akibat dari perubahan UUD 1945 yang asli menjadi UUD 1945 hasil amandemen. Muncul juga krisis kebangsaan dikarenakan pada paruh kedua era reformasi, semakin tampak menipisnya wawasan kebangsaan. Yang menjadi korban krisis ini adalah rakyat, bukan elite politik. Dari waktu ke waktu, tampak jelas bahwa rakyat lah yang dijadikan komoditas dan objek kekuasaan…."

"Serat tresna bangsa adalah petikan dari kitab Ester (serat Ester). Buku tersebut menceritakan tentang tokoh Mordekhai dan Ester, bangsa Yahudi yang menolong bangsanya dari berbagai bahaya kematian oleh musuh bangsa Yahudi ketika masa kerajaan Parsi di bawah pemerintahan Raja Akhasweros. Cerita ini merupakan wejangan, bahwa manusia yang berdosa oleh perbuatan iblis, dapat terbebas dari dosa dan nista oleh pertolongan Gusti Yesus juru selamat sejati."

"Discourse of renewal atau wacana pembaruan merupakan strategi komunikasi krisis yang berfokus pada bagaimana organisasi memandang peristiwa krisis sebagai suatu peluang untuk melakukan pembaruan. Terdapat empat aspek penting yang harus dilakukan organisasi agar berhasil dalam mencapai agenda-agenda pembaruan, yaitu mengkomunikasikan pembelajaran organisasi dari peristiwa krisis (organizational learning), komunikasi etis untuk membangun hubungan dengan pemangku kepentingan (stakeholder relation), mengkomunikasikan visi prospektif yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan ke depan, serta retorika organisasi yang efektif. Penelitian ini menelusuri aspek-aspek wacana pembaruan dalam pesan-pesan komunikasi Kementerian Sosial (Kemensos) RI pascakrisis korupsi Bansos Covid19. Dengan metode analisis isi kualitatif, data penelitian mengandalkan dokumen berupa rilis berita bansos pada situs web Kementerian Sosial. Data dikumpulkan menggunakan kata kunci “bansos”, “bantuan sosial”, “bansos COVID-19” dan “korupsi”, dalam periode Desember 2020 hingga Agustus 2021. Berdasarkan data yang diperoleh, pesan-pesan komunikasi Kemensos RI mengkomunikasikan enam tema besar yaitu korupsi, nilai-nilai, fokus dan visi ke depan, perbaikan tata kelola, temuan lapangan, serta keberlanjutan program. Tema-tema besar tersebut mendeskripsikan sebagian aspek wacana pembaruan dalam bentuk pembelajaran organisasi, komunikasi etis, visi prospektif organisasi, serta retorika organisasi. Meskipun begitu, pesan-pesan pembaruan dalam rilis berita bansos belum sepenuhnya menggambarkan wacana pembaruan organisasi untuk menjawab krisis akibat kasus korupsi.

---

The discourse of renewal is a crisis communication strategy that focuses on how organizations view a crisis event as an opportunity for renewal. There are four important aspects that organizations need to address in order to succeed in achieving renewal agendas: communicating organizational learning from the crisis event, ethical communication to build stakeholder relations, communicating a prospective vision focused on recovery and future improvements, and effective organizational rhetoric. This research examines the aspects of renewal discourse in the communication messages of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia after the corruption crisis in the COVID-19 social assistance program (Bansos). Using qualitative content analysis, the research data relies on documents in the form of Bansos news releases on the Ministry of Social Affairs website. Data were collected using keywords such as "bansos," "social assistance," "bansos COVID-19," and "corruption," from December 2020 to August 2021. Based on the obtained data, the messages of Bansos news releases address six major themes: corruption, values, future focus and vision, governance improvements, field findings, and program sustainability. These major themes describe some aspects of the renewal discourse in the form of organizational learning, ethical communication, prospective organizational vision, and organizational rhetoric. However, the renewal messages in the Bansos news releases have not fully depicted the organizational renewal discourse to address the crisis caused by the corruption case."