Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan membahas bagaimana career commitment dari digital gig workers dipengaruhi oleh Job Crafting dan Meaningful Work serta peran mediasi meaningful work pada pengaruh job crafting terhadap career commitment pada digital gig workers di Indonesia. Model yang penulis gunakan diadaptasi berdasarkan tiga jurnal acuan yang dibuat oleh Wong, Kost, & Fieseler (2021), Mousa & Chaouali, (2022), dan Lin, Au, Leung, & Peng (2020). Penulis mengkombinasikan ketiga jurnal ini untuk membuat model penelitian yang baru. Penelitian ini menggunakan analisis SEM dengan bantuan perangkat lunak Lisrel 8.80 dan SPSS Statistics 23. Peneliti menyebarkan kuesioner pada grup telegram dan facebook untuk pengumpulan data dari digital gig workers di seluruh Indonesia. Sebanyak 237 responden diperoleh sebagai sampel pada penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dari job crafting terhadap meaningful work dan career commitment. Selain itu, terdapat juga peran mediasi parsial dari meaningful work pada pengaruh positif job crafting terhadap career commitment. Penemuan dari penelitian ini dapat digunakan dan dijadikan referensi bagi pihak yang memiliki kepentingan, khususnya akademisi dan perusahaan untuk meningkatkan komitmen karier para digital gig workers dengan membantu proses job crafting dan pembentukan makna sehingga para digital gig workers dapat bertahan pada career path yang mereka pilih.

---

This research aims to examine and discuss how career commitment of digital gig workers is influenced by Job Crafting and Meaningful Work, as well as the mediating role of meaningful work in the influence of job crafting on career commitment among digital gig workers in Indonesia. The model used by the author is adapted based on three reference journals by Wong, Kost, & Fieseler (2021), Mousa & Chaouali (2022), and Lin, Au, Leung, & Peng (2020) . The author combines these three journals to create a new research model. This study employs quantitative methods with SEM analysis using Lisrel 8.80 and SPSS Statistics 23 software. The researchers distributed questionnaires to Telegram and Facebook groups to collect data from digital gig workers across Indonesia. A total of 237 respondents were obtained as samples for this study. The research findings reveal that there is a positive influence of job crafting on meaningful work and career commitment. Additionally, there is a partial mediating role of meaningful work in the positive influence of job crafting on career commitment. The findings from this study can be utilized and serve as a reference for interested parties, particularly academics and companies, to enhance the career commitment of digital gig workers by assisting in the job crafting process and the formation of meaning, thus enabling digital gig workers to persist in the chosen career path."

"Penurunan kinerja PNS penyebab utamanya yaitu pemberian gaji dan tidak adanya tunjangan kinerja yang mencukupi. Remunerasi untuk aparatur MA dan badan peradilan di bawahnya mulai diberlakukan pada 1 September 2007, berdasarkan Perpres No. 19 Tahun 2008 serta Keputusan Ketua MA No. 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tunjangan kinerja (Remunerasi) dalam peningkatan kinerja pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitan Kuantitatif, dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan menyebarkan Kuesioner didalam Instansi Badan Pengawasan Mahkamah Agung - RI.Skala yang digunakan adalah skala likert. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Rank Spearman.hasil penelitian ini yaitu remunerasi yang diberikan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI berhubungan secara signifikan terhadap kinerja PNS.

---

The decline in the performance of civil servants are the main cause of salaries and the absence of adequate performance benefits.Remuneration for aparratur MA and judicial bodies under came into effect on September 1, 2007, based on Presidential Decree No. 19 of 2008 and Decree No. Chief Justice 128 / KMA / SK / VIII / 2014 on Special Benefit Performance in the Environment Servants Supreme Court and the Courts are Being Underneath. The purpose of this research is to analyze the effect of alimony (Remuneration) performance improvements on the supervision of the Supreme Court of Indonesia.

This research uses a Quantitative approach to the study, with data collection methods with the interview Questionnaire and spread in the body of the Supreme Court's Oversight Agencies-RI. The scale used is Likert scale.Data analysis technique used in this research is the method of Spearman Rank. the results of this research that remuneration Supervisory Board of the Supreme Court significantly related to the performance of civil servants."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh praktik manajemen sumber daya manusia (praktik SDM komitmen tinggi) terhadap kinerja individu Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui variabel mediasi komitmen afektif, motivasi pelayanan publik, dan perilaku inovatif dalam konteks penyederhanaan birokrasi dan perubahan sistem kerja ASN akibat pandemi Covid-19 di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan menganalisis data kuesioner dari 182 responden ASN BPOM melalui model persamaan struktural (SEM) menggunakan aplikasi LISREL 8.51 full version, penelitian ini menemukan pengaruh positif dari praktik SDM komitmen tinggi terhadap komitmen afektif, perilaku inovatif, dan kinerja pegawai yang dimediasi oleh motivasi pelayanan publik. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa komitmen afektif tidak berpengaruh terhadap perilaku inovatif dan kinerja pegawai, sehingga komitmen afektif tidak memediasi hubungan antara praktik SDM komitmen tinggi dengan perilaku inovatif dan kinerja pegawai. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukan bahwa perilaku inovatif berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

---

This study aims to examine the effect of human resource management practices (high commitment HR practices) on the individual performance of the State Civil Apparatus (ASN) through the mediating variables of affective commitment, public service motivation, and innovative behavior in the context of bureaucratic simplification and changes in the ASN work system due to the Covid-19 pandemic at the National Agency of Drug and Food Control (BPOM). By analyzing questionnaire data from 182 ASN respondents through a structural equation model (SEM) using the full version LISREL 8.51 application, this study found a positive effect of high-commitment HR practices on affective commitment, innovative behavior, and employee performance mediated by public service motivation. However, this study also found that affective commitment had no effect on innovative behavior and employees' performance so that affective commitment did not mediate the relationship between high-commitment HR practices and innovative behavior and employee performance. In addition, the results of the study also show that innovative behavior has a positive effect on employee performance."

"Rumah Sakit X memilih strategi organisasi yang berfokus pada pelanggan sebagai keunggulan daya saing terhadap rumah sakit lainnya. Fokus pada pelanggan dijabarkan melalui konsep branded customer service, yang intinya adalah menjadikan pelayanan kepada pelanggan sebagai brand Rumah Sakit X, rnclalui pelayanan kepada pelanggan yang melebihi harapan pelanggan. Stralegi yang dipilih f£I'S8blIl belum selaras dengan strategi di bidang SDM dan manajemen SDM yang diterapkan oleh Rumah Sakit X sehingga belum mendorong para karyawan untuk berperilaku sesuai dengan brand tersebui, akibatnya para pelanggan belum mengalami brand Rumah Sakit X dalam proses pelayanan kcsehatan yang mereka terima. Untuk itu perlu dilakukan peninjauan ulang dan perancangan manajemen SDM di Rumah Sakit X, agar dapat selaras dengan brand yang ditampilkan kepada pelanggan. Dalam rnerancang ulang manajernen SDM, beberapa hal yang diperhatikan adalah: level intervensi yang akan dilakulcan (level strategis atau level implementasi), pathway penerapan branded customer service yang dikemukakan oleh Barlow dan Stewart (2006), serta harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh pada pembentukan perilaku dalam organisasi yang diungkapkan melalui model MARS dari McShane dan Von Glinow (2005).

---

Hospital X has chosen the customer focused organization strategy in order to compete with other hospitals. This strategy is applied through branded customer service, where customer service is the brand of the hospital, and implemented through giving a service that exceeds the customer's needs. The chosen strategy does not align with the HR strategy and HR management at Hospital X. Therefore, the employees behaviors do not reflect the brand in real service situation. The customer has not experience the brand yet.

It is necessary to evaluate and re-design the HR management at Hospital X and aligning it with the brand, as the reflection of customer focused organization strategy. In redesigning the HR management, some concepts are being considered: the level of intervention (strategic level and implementation level), the pathway of branded customer service (Barlow and Stewart, 2005), and McShane and Von Glinow's MARS model (2005) to explain the factors that influence individual behavior in organization."

"Transformasi BUMN menjadi perusahaan multi bisnis memunculkan tantangan baru termasuk dalam hal pemilihan Strategi SDM. Sebagai salah satu faktor keunggulan bersaing, pengelolaan sumber daya manusia perlu diselaraskan baik di induk maupun anak perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran corporate parenting dalam penyelarasan Strategi SDM di Pos Indonesia Group. Peneliti mengevaluasi pelaksanaan corporate parenting dibandingkan dengan konsep teoretis dan kondisi akhir yang ingin dicapai. Pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan document review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategic control sebagai model corporate parenting di Pos Indonesia Group berperan penting dalam menyelaraskan strategi sumber daya manusia, terutama terkait pembagian peran induk dan anak perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia, menentukan prioritas penyelarasannya, serta membentuk ekosistem bisnis untuk kepentingan talent development. Strategic control juga berperan dalam menurunkan tingkat kendali induk sekaligus mendorong anak perusahaan menjadi lebih otonom

---

The transformation of State-Owned Enterprise into a multi-business company raises new challenges, including the selection of HR strategies that can be implemented both in the parent company and subsidiaries. As one of the factors of competitive advantage, human resource strategies across all entities need to be aligned. This study aims to evaluate the role of corporate parenting in aligning HR strategies in Pos Indonesia Group. Researchers evaluate the implementation of corporate parenting compared to the theoretical concept and the desired state to be achieved. A case study approach is used in this research. Data was collected through interviews and document review. The results show that strategic control as a corporate parenting model at Pos Indonesia Group has various roles in aligning human resource strategies, especially related to regulating the role of the parent company and subsidiaries in managing human resources, determining alignment priorities, and forming a business ecosystem for the benefit of talent development. Strategic control also plays a role in reducing the controlling role which is currently still dominated by the parent company while at the same time encouraging subsidiaries to become more autonomous."

"Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari institusi militer diharapkan bertransformasi menjadi sebuah war college. Dalam rangka mendukung transformasi tersebut, peran manajemen sumber daya manusia sangat krusial, terutama kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik yang perlu didukung oleh kompetensi para perencananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi SDM perencanaan sumber daya manusia stratejik, menganalisis kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik, dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik pada Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data utama penelitian ini bersumber dari survey yang dilakukan terhadap 83 personil yang bertugas di Direktorat Umum yang didukung dengan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi perencanaan sumber daya manusia stratejik di Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia masih perlu ditingkatkan karena didominsasi oleh kompetensi dengan kategori sedang (51,8%) dan rendah (28,9%) sehingga kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik juga menunjukkan kategori yang didominasi oleh kinerja kategori sedang (39,8%) dan rendah (36,1%), dan hubungan kedua variabel tersebut akhirnya memberikan kesimpulan bahwa kompetensi memiliki pengaruh terhadap kinerja perencanaan sumber daya manusia stratejik pada Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia dengan nilai pengaruh 73,9%.

---

Armed Forces Staff and Command School as part of the military institution is expected to transform into a war college. In order to support this transformation, the role of human resource management is very crucial, especially the performance of strategic human resource planning which needs to be supported by the competence of the planners. This research aims to analyze HR competency in strategic human resource planning, analyze strategic human resource planning performance, and analyze the influence of competency on strategic human resource planning performance at the Armed Forces Staff and Command School. This study uses a quantitative approach. The main data for this research comes from a survey conducted on 83 personnel serving in the General Directorate that is supported by in-depth interview data and literature study. The results of the research show that strategic human resource planning competency at the Armed Forces Staff and Command School still needs to be improved because it is dominated by competencies in the medium (51.8%) and low (28.9%) categories so that strategic human resource planning performance also shows a category dominated by medium (39.8%) and low (36.1%) performance categories, and the relationship between these two variables finally gives the conclusion that competence has an influence on the performance of strategic human resource planning at the Armed Forces Staff and Command School with an influence value of 73.9%."

"Implementasi Kebijakan Assessment Center dalam tubuh organisasi Polri di tingkat Polda khususnya, dianggap bermasalah dalam hal pelaksanaan operasional MSDM dalam organisasi Polri itu sendiri. Di satu sisi, dalam hal peningkatan karir personel, Assessment Center dijadikan salah satu alat untuk dapat mengungkap kompetensi sebenarnya dari anggota personel Polri dimana Assessment Center ini dapat menjembatani kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh kandidat yang akan menduduki jabatan tertentu dengan kebutuhan yang diharapkan. Akan tetapi di sisi lain, implementasi kebijakan Assessment Center tersebut menemui kendala-kendala seperti kurang pahamnya anggota personel pada Assessment Center itu sendiri dalam proses komunikasi dan sosialisasi dan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan Assessment Center ini didukung oleh Peraturan Kapolri yaitu Perkap No.5 Tahun 2016. Kendala implementasi Kebijakan Assessment Center ini terjadi pada Polda Metro Jaya, khususnya Polres Metro Jakarta Barat. Dari 8 Kapolsek di wilayah Polres Metro Jakarta Barat, hanya terdapat 1 orang Kapolsek yang melakukan prosedur proses Assessment Center sementara sisanya 7 Kapolsek belum mengikuti prosedur proses Assessment center. Alhasil, keberadaan kebijakan Assessment Center hanyalah menjadi sebuah formalitas belaka. Penelitian ini menelusuri alasan mengapa implementasi Kebijakan Assessment Center hanya menjadi sebuah formalitas yang disebabkan oleh beberapa faktor penentu berhasilnya sebuah implementasi kebijakan seperti kurang baiknya proses komunikasi diantara personel dan anggaran yang tidak memadai. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif untuk melacak mengapa faktor tersebut menjadi penghalang keberhasilan implementasi Kebijakan Assessment Center. Temuan penelitian ini adalah benar bahwa implementasi Kebijakan Assessment Center belum optimal dan hanya menjadi sebuah formalitas belaka karena faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut diatas. Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan bahwa implementasi Kebijakan Assessment Center untuk pembinaan karir personel polri perlu dikaji lebih mendalam, khususnya di Polda Metro Jaya dalam unit Polres Metro Jakarta Barat untuk bisa diakui sebagai alat untuk mengungkap kompetensi yang sebenarnya anggota personel polri.

---

The implementation of Assessment Center Policy in the National Police organization body is considered to be a troublesome-side-issue to the operation of human resources management within the National Police organization. To some extent, in terms of upgrading the personnel career, Assessment Center is one of the important elements to discover the real competence of the police personnel to be promoted to the higher position where the higher position expects compatible competences. On the other hand, to some other extent, the implementation of the policy encounters with several handicaps such as the lack of knowledge amongst the personnel and the budgets. This policy is backed up by the Police Head regulation (Perkap) no 5, year 2016. This happens to the Jakarta local police office (Polda), particularly in the West Jakarta office (Polres). Out of 8 Police Sector Heads in the West Jakarta office, there is only one Police Sector Head personnel who commits the process of Assessment Center whereas the rest do not. As a result, the existence of the Assessment Center is just a formality. This research is to trace the extent to which the reasons why Assessment Center in the West Jakarta Police office becomes only a formality due to several determining factors such as bad communication amongst the personnel and the budgets needed. The research adopts qualitative methods to track the determining factors of why this happens. The research finds that it is true that the implementation of Asssessment Center is not optimal yet and becomes a formality because of the aforementioned determining factors. In sum, it can be concluded that the implementation of Asssesment Center needs a further investigation in the Jakarta local police office (Polda Metro Jaya) of West Jakarta region to be admitted as a tool to discover the real competence of the police personnel."