Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 87037 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fariz Panghegar
Jakarta: Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2014
388.095 9822 FAR b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
S7710
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Faris Satria Alam
"Tesis ini membahas mengenai aspek hukum perlindungan konsumen pengguna jasa angkutan umum jenis angkot di Jakarta. Salah salah satu jasa yang paling sering digunakan atau dinikmati konsumen adalah jasa transportasi angkutan umum jenis angkot yang ada di Jakarta. Konsumen sebagai pengguna jasa transportasi jenis angkot sejatinya mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum dan pelayanan maksimal. Pentingnya jaminan pemenuhan hak konsumen atas pengguna jasa angkutan umum jenis angkot di DKI Jakarta ini sebenarnya sudah dalam status yang menghawatirkan. Buruknya kualitas pelayanan angkutan umum di perkotaan tidak bisa dilihat secara sektoral saja. Akan tetapi melibatkan semua stakeholder, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen tentunya. Salah satu langkah yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membenahi karut marutnya transportasi yakni dengan membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi angkutan umum di Jakarta. UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal termasuk keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Disamping itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi: jaringan pelayanan angkutan jalan, jaringan prasarana angkutan jalan, fasilitas perlengkapan jalan, keselamatan, dan sumber daya manusia (SDM) untuk daerah Provinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota ditambah dengan fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Serta juga diatur secara tersirat dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, dan Danau Serta Penyeberangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meliputi sarana dan prasarana serta kewajiban pengemudi kendaraan angkutan umum. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pengaturan mengenai hak-hak konsumen dan kewajibankewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Disamping itu juga terdapat upaya hukum penyelesaian sengketa dan pengaturan mengenai sanksinya.

This thesis discusses the aspects of consumer protection law type "angkot" of public transport users in Jakarta. Among one of the most frequently used services or the services enjoyed by consumers is the kind of public transportation types of "Angkot" in Jakarta. Consumers as users of transport services actually have the right kind of public transportation to get legal protection and maximum service. Importance of ensuring the fulfillment of the rights of consumers over public transport users types of "Angkot" in Jakarta is already in a worrying state. The poor quality of public transport services in the urban sector cannot be seen alone. However, involving all stakeholders, ranging from government, business, and society as a consumer of course. One of the steps that must be performed in Jakarta Provincial Government to fix the distorted chaotic transport is by making minimum service standards (MSS) for public transport in Jakarta. Law. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transportation requires that public transport companies must meet minimum service standards including security, safety, comfort, affordability, equality, and regularity. Besides, it is also the Minister of Transportation Regulation Number 81 Year 2011 about Minimum Service Standards Provincial Transportation Sector and District / City which includes: road transport network services, network infrastructure, road transport, road equipment facilities, safety, and human resources (HR ) for the region and the province to the Regency / City coupled with testing of motor vehicle service facilities. As well as implicitly stipulated in the Regulation of DKI Jakarta No. 12 Year 2003 on Traffic and Road Transport, Railways, Rivers, and Lakes Crossing well as in the province of Rizal include infrastructure and public transport vehicle drivers obligations. Based on Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection and the Law. 22 of 2009 on Traffic and Transportation are arrangements regarding consumer rights and obligations that must be met businesses in operation. Besides, there is also a legal remedy and dispute resolution arrangements regarding sanctions."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35988
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Darmanto
"Local wisdom of Mentawai people in managing forest and natural resources in Siberut, Indonesia."
Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia; Unesco, 2012
634.92 DAR b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"This research aims to reveal and describe the strategies undertaken by the driver maintain the contiuity of life survival in the urban cullture in the City Makassar, shape or form the drivers of resistance against cultural domination in Makassar, and the role of relevant institutions in the existance of the public mini-bus drivers in Makassar. This research was conducted in Makassar, the data collection method used in Library Studies, Observations, and indepth interviews. The nature and approach of this research is descriptive qualitative.
Results and discussion of this study indicate that the strategies undertaken by the driver to maintain the continuity of life is the first form of strategy in the social field are realized in patterns of social relationships that is the relationship with the owner of the vehicle, relationships with colleagues, relationships with fellow driver, relationship with passangers, and the relationship with the government. The two pronged strategy in the economic field are realized in the way of managing personal expenses income, household expenditure, spending for education and health, daily installments, the levy and social gathering. And also describes about how to cope if the income is less that by borrowing the car owner, families, and fellow driver. Further by describing the forms of the resistance public mini-bus drivers of government namely the cultural domination, by doing violations as a form of resistance, such as resistance to the tariff policy, breach of routes and route of formation of the new terminal itself onother driver agreement, and lack of beacon obedience traffic. Also described the role of institution or agencies public mini-bus related to the existence of non-formal institutions such as Organda and non-formal institutions such as your brother directed. While formal institutions such as the Department of Communications, Department of Public Works and Department of Spatial Planning, is also described according to their respective roles. "
JPUKIA 4:2 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Gazali Ulfa
"Pembangunan simpang tak sebidang seperti flyover diharapkan mampu membantu menyelesaikan masalah kemacetan di kota-kota besar. Tapi pada pelaksanaannya pembangunan flyover tidak membantu memecahkan masalah kemacetan, dibeberapa tempat malah menimbulkan masalah baru. Pengguna sarana transportasi umum yang akan berpindah dari satu moda transportasi ke moda transportasi lainnya di kaki simpang flyover kurang terfasilitasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis simulasi pejalan kaki di kaki simpang flyover yang akan berpindah moda transportasi sehingga perencanaan dan perancangan sarana dan prasarana pejalan kaki dapat mempertimbangkan simulasi pejalan kaki tersebut. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode pencacahan dan metode simulasi NOMAD. Hasil analisis terbaik dari sekenario simulasi NOMAD adalah pemindahan rute angkutan umum sehingga perjalanan pejalan kaki menjadi lebih pendek.

Construction of grade separated junctions such as flyovers are expected to solve congestion problem in major cities. However, despite solving congestion problem, flyovers may also cause new problem in terms of a number pedestrian who need to shift to a connection transportation mode at intersection approach or at the outer edge of intersection leg."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2010
S50667
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yuqqa Macdalena
"Penelitian ini mengalisis collaborative governance pada integrasi moda transportasi angkot dalam pelaksanaan Program Jak Lingko Di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan smart mobility. Kajian ini menggunakan pendekatan post positivist untuk menganalisa proses collaborative governance yang terjadi pada integrasi moda transportasi dalam sistem BRT Transjakarja sebagai bagian dari pelaksanaan program Jak Lingko. Proses collaborative governance yang terjadi dianalisis dengan lima dimensi model collaborative governnace yang terdiri atas dimensi konteks sistem umum, dimensi pendorong, dimensi dinamika kolaborasi, dimensi aksi kolaboratif dan dimensi dampak kolaborasi. Model Collaborative Governance ini dikembangkan dengan memasukkan parameter smart mobility pada dimensi dampak kolaborasi.

This study aim to investigate collaborative governance in the integration of angkot as one of transportation modes within the implementation the Jak Lingko Program in order to realize smart mobility in DKI Jakarta. This study uses a post positivist approach to analyze the collaborative governance process that occurs in the integration of mini bus "angkot" as one of transportation modes into the Transjakarja's BRT system as an integral part of the implementation of the Jak Lingko program. The collaborative governance process that took place was analyzed with five dimensions of the collaborative governance model consisting of the dimension of the general system context, the driving dimension, the dimensions of collaboration dynamics, the dimensions of collaborative action and the dimensions of the impact of collaboration. This Collaborative Governance model was developed by incorporating smart mobility parameters into the dimensions of collaboration impact."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silitonga, Leonard
"Penulisan skripsi ini untuk mengetahui maanfaat pengoperasian bis non-ekonomi Perum DAMRI trayek Jakarta - Medan. Tujuannya untuk memperoleh gambaran kondisi Perum DAMRI dalam melayani trayeknya berdasarkan tingkat permintaan dan penawaran jasa angkutan. load faktor. biaya-biaya eksploitasi dan tarip serta persaingan dengan perusahaan otobis lainnya. Penelitian melalui studi lapangan untuk memperoleh data-data primer dan sekunder sebagai bahan-bahan untuk pembuatan analisa yang diperoleh dari Perum DAMRI dan instansi yang berhubungan jengan bidang-bidang perhubungan darat. Studi kepustakaan sebagai alat bantu dalam melaksanakan analisa. Hasil penelitian menunjukkan. permintaan dan penawaran jasa angkutan Perum DAMRI rendah dan tidak stabil, load faktor rendah yang menunjukkan tingkat pengisian bis dan rit rendah. Biaya biaya eksploitasi, terutama biaya tetap relatif tinggi dibandingan standar yang berlaku. Tetapi, adanya bantuan pemerintah engan pemberian bis dan kredit investasi dengan tingkat bunga yang rendah, menyebabkan harga pokok angkutan Perum DAMRI rendah, sehingga dari segi tarip dapat bersaing. Pasar angkutan bis nonkonomi trayek Jakarta - Medan menyediakan tiga kelas pelayanan dan hampir setiap perusahaan otobis menyediakannya. Sedangkan pelayanan yang diberikan Perum DAHRI terbatas pada satu kelas pelayanan, ini menyebabkan kemampuan merebut pangsa pasar yang lebih besar kurang. Hasil penelitian memberikan kesimpulan sebagai berikut: perum DAMRI kurang mampu bersaing dalam trayek Jakarta - Medan operasi yang dijalankan kurang optimal. Supaya Perum DAMRI tetap bertahan dalam trayek Jakarta Medan, pelayanan harus ditingkatkan dengan operasi yang teratur, jadwal dan rit dilaksanakan dengan tepat, kelaikan bis-bis yang dipergunakan selalu diperhatikan, supaya tidak menunda keberangkatan."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1993
S18490
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dianthi Nidaul Hasanah
"[ABSTRAK
Hasil Survei YLKI pada tahun 2013 juga menunjukkan bahwa, pelanggaran merokok di wilayah KTR paling banyak adalah supir dan kernet angkutan umum di Jakarta. Terdapat 57% supir dan kernet yang tetap merokok di dalam angkutan umum meskipun sudah ada Pergub No. 88 Tahun 2010 mengenai Kawasan Dilarang Merokok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan perilaku merokok di angkutan umum pada supir angkot di kawasan Terminal Kampung Rambutan tahun 2014. Penelitian kuantitatif ini menggunakan desain cross-sectional dan pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling yang dilakukan pada 90 orang responden, yaitu supir angkot perokok aktif di kawasan Terminal Kampung Rambutan. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 61,1% supir angkot yang merokok di dalam angkutan umumnya dalam kondisi sedang ngetem maupun menyetir. Faktor sikap dan kriteria tipe perokok adalah faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok di angkutan umum pada supir angkot. Oleh sebab itu, untuk kedepannya perlu dilakukan promosi kesehatan terkait rokok dan KDM yang lebih gencar dari pengelola terminal dan penegasan peraturan KDM yang perlu ditingkatkan lagi.

ABSTRACT
, YLKI survey results in 2013 showed that smoking violations in the KTR most is precisely by th drivers and conductors of public transport in Jakarta. There are 57% of drivers and conductors who continue to smoke in public transport although there was Pergub No. 88 Tahun 2010 regarding Smoking Area Prohibitation. The purpose of this study was to determine what factors are associated with smoking behavior in public transport on public transportation drivers in Kampung Rambutan Terminal in 2014. This quantitative study with cross-sectional design using purposive sampling conducted on 90 respondents, which is active smoking minivan drivers in Kampung Rambutan Terminal. The instrument used in this study was a questionnaire. The results of this study indicate that there are 61.1% minivan drivers who smoke in public transport in the condition of waiting their passengers and driving. Attitude and type of smoking are the associated factors with smoking behavior in public transport on public transportation drivers. Therefore, for the future needs to be done related to health promotion and smoking area prohibitation more intensively by terminal’s superintendents. And Smoking Area Prohibitation regulation needs to be improved again.]
"
2015
S57841
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>