Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Palms diversity composition, and density i six selected sites of 15 rectangular plots of 100 x 20 m were successfully studies. The sites are in kasepuhan ciptagelar, which located in the Gunung Halimun Salak National Park in West Java. The sites are in the disturbed primary submontane forest at 800 to 1400 m altitude. Ethnobotanical observations made in some of the villages in kasepuhan ciptagelar proceeded through informal unending open interviews involving some traditional elders, prominent communities, and handicraftsmen. There is no species addition to the park from the kasepuhan cigelar. Three species of rattans (calamus polystachys, C. burckianus, and korthalsia laciniosa) are added to the park from Cibedug, Leuwijaming, Ciptarasa, and Cikidang. Young leaves of doemonorops rubra are used for traditional inner baduy cloth. The use of C. javensis canes for bracelets and rings, and the infructescence of plectocomia elongata for decoration are new findings "

"Penelitian ini berangkat dari banyaknya konflik yang terjadi pada pengelolaan taman nasional. Manfaat taman nasional dalam menjalankan fungsinya sebagai kawasan konservasi adalah dapat dinikmati oleh semua orang, sehingga termasuk dalam kriteria pemanfaatan public goods. Namun, pada sisi lain dalam areal taman nasional juga memiliki potensi sumber daya alam lain yang bersifat komersil, seperti tambang, sumber air, pariwisata, dll., sehingga menarik minat pihak lain untuk memanfaatkannya maka terjadilah kompetisi; barang dengan kriteria ini termasuk common pool resources. Jadi berdasarkan hal tersebut maka taman nasional memiliki kriteria pemanfaatan ganda. Kriteria semacam ini, memicu terjadinya konflik. Wilayah kajian untuk penelitian ini adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), yang merupakan salah satu taman nasional di Indonesia yang menuai konflik pengelolaan paling banyak. Hal ini karena TNGHS terletak pada wilayah strategis yang melintasi 2 propinsi (Jawa Barat dan Banten) serta 3 kabupaten (Bogor, Sukabumi dan Lebak), disamping itu banyaknya potensi sumber daya alam yang dimilikinya (emas, geothermal, sumber air, dan wisata alam). Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan interactive governance untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di TNGHS; serta bagaimana pengelolaan yang berkelanjutan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat pengelolaan di TNGHS. Kerangka teori yang digunakan adalah teori interactive governance (Kooiman, 2008) yang diintegrasikan dengan konsep sustainability (Bossel, 1999) dalam pengelolaan sebuah taman nasional untuk mewujudkan pengelolaan berkelanjutan (sustainable governance) dalam bentuk 'governance of governance' (Pieters, G.B., et.al, 2012). Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui aplikasi action research berbasis Soft System Methodology (Checkland dan Scholes, 1990) dengan model siklus ganda (McKay dan Marshal, 2001). Hasil dari penelitian ini secara teoritis menyebutkan bahwa sistem dan struktur dari penerapan aktivitas interactive governance di area taman nasional mengarah pada governability, dimana stakeholder sebagai aktor strategis dengan kepentingan beragam mempunyai tujuan dalam mengurangi konflik dalam bentuk networks, partnership dan bentuk interaksi negosiasi lainnya. Aktivitas interactive governance-nya sendiri mengalir dalam siklus konsep sustainability sehingga menghasilkan pengelolaan berkelanjutan (sustainable governance) di TNGHS dengan beberapa persyaratan fundamentalis yaitu : sistem eko-governmetalis pada manajemen kawasan, struktur komunitas regulatoris pada manajemen kelembagaan, dan pengelolaan demokratis rasional pada manajemen sumber daya alam. Sistem ini diturunkan dalam beberapa aktivitas operasional yang dalam implementasinya menuntut beberapa perubahan yang menyangkut mekanisme dan regulasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, struktur kelembagaan, termasuk perubahan metode, strategi dan teknik partisipatif para pihak yang terkait. Perubahan ini akan memberikan suatu cara untuk memfasilitasi, mengatur dan secara langsung meningkatkan kemampuan self-regulasi dari pihak pengelola dengan para pihak lainnya Perubahan ini diikuti dengan dengan kerjasama para pihak yang dilakukan dalam konteks partnership berbentuk kolaborasi dan kemitraan, dan hubungannya dilakukan dalam konteks networks governance berupa koordinasi, adaptasi dan pengendalian.

---

The background of this study is some conflicts that occur in the management of national park. Benefits of a national park and its function as one of conservation area that can be enjoyed by the society. This charachteristics of the national park, it can be called as public goods. However, a large about at natural resources that exists in the national park especially commercial natural resources, such as mining, water resources, tourism, etc., Many stakeholders attract to utilitize the resources in such a way that leads them into a competition. The later charachteristics sets the national parks as common pool resources. Based on these two features, the national park have a dual utilization charachteristics. Such atribute triggers some conflicts in its management. The object of this study is the Gunung Halimun Salak National Park (GHSNP), one of the national parks in Indonesia which has the most conflict in its management. It is because GHSNP located in a strategic area across two provinces (West Java and Banten) and three districts (Bogor, Sukabumi and Lebak). In addition, high amount of the potential of its natural resources (gold, geothermal, water resources and nature) is the other reason that drive conflicts in GHNSP. The principal issues raised in this research is how the interactive governance is to create sustainable resources in GHSNP; and how the sustainable management is applied by stakeholders in the management of GHSNP.

The theoretical framework used in this study is interactive governance theory (Kooiman, 2008) which is integrated with the concept of sustainability (Bossel, 1999) in the management of a national park to achieve sustainable governance in the form of "governance of governance" (Pieters, GB, et. al, 2012). The approach conducted in this research is action research applications based on the Soft System Methodology (Checkland and Scholes, 1990) with a dual imperatives model (McKay and Marshall, 2001).

The results of this research as theoretically that the implementation of the interactive governance activities at the national park area is the systems and structures of leads to governability. There are many stakeholders as strategic actors with diverse interests have a goal to reducing conflict by networks, partnerships and the other forms of interaction negotiation. The interactive governance activities flow in a cycle sustainable concept, so it's produces sustainability governance at TNGHS. There are some fundamentalist requirements : the ecogovernmetalis system on area management, community and regulatory structure in institutional management, and the rational democratic management in the natural resources management.

Interactive governance derived in several operational activities, in which its implementation requires some changes regarding to the mechanism and regulation that is formed in the regulation, institutional structure, including changes in methods, strategies and participatory techniques of stakeholders. This change will provide a way to facilitate, regulate and enhance the ability of self-regulation of the manager. This changes was followed by the cooperation of the stakeholders in the partnership context formed in collaboration and partnership, also the relation in the context of networks governance in the form of coordination, adaptability and control."

"Penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Subbidang Jalan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2013 yang berorientasi kepada konteks Results Based Management (RBM) dan kriteria perancangan dana transfer terkait dengan pemanfaatannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desentralisasi Fiskal, dan Transfer Fiskal Antar Tingkat Pemerintahan, Results Based Management dan Project Cycle Management. Penelitian ini menggunakan pendekatan post postivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/dokumen dan survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan DAK bidang infastruktur subbidang jalan tahun anggaran 2013, dari sisi planning, implementing a project, monitoring, dan evaluating sesuai dengan konteks RBM dan PCM, namun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemanfaatan DAK terkait di wilayah Kabupaten Tangerang adalah regulasi, hubungan antar stakeholders, kapasitas internal kelembagaan dan sumber daya manusia.

---

This research discusses about the effectiveness of specific purpose grant which is allocated by central government for regional government to fulfill national priority development on regional government, specific at road infrastructure sector in Kabupaten Tangerang fiscal year of 2013. Researcher uses Fiscal Decentralization Theory, Intergovernmental Fiscal Transfer, Results Based Management, and Project Cycle Management. Use post-positvist paradigm, in-depth interview, and field research methods are used by reasearcher to analyse main problem. This research also consider the RBM context (planning, monitoring, and evaluating) and PCM context (implementing a project) to determine the results of this research. Research has shown that management of specific purpose grant, sector of roads infrastructure in Kabupaten Tangerang, Fiscal Year of 2013 has supported RBM and PCM context, but there are some factors affecting the problem of budget management, such as regulations, stakeholders relations, internal institution capacities, and human resources."

"Penelitian ini berusaha melihat implikasi kebijakan perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai bentuk upaya konservasi terhadap kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini berfokus mengeksplorasi akses masyarakat dan kelangsungan hidup masyarakat. Terkait data kelangsungan hidup masyarakat, metode survei dilakukan untuk melengkapi deskripsi kepemilikan aset dan aktivitas masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat mekanisme akses melalui kesepakatan antara masyarakat dan pihak taman nasional dengan dibantu organisasi non pemerintah untuk pemanfaatan wilayah yang termasuk ke dalam kawasan, tetapi mekanisme akses tersebut belum cukup memberdayakan kelangsungan hidup masyarakat. Rekomendasi dari penelitian ini adalah adanya implementasi yang efektif dari kebijakan sistem zonasi dan model kolaborasi supaya dapat memberikan kepastian akses masyarakat dan meningkatkan kelangsungan hidup masyarakat.

---

This study examines how the expansion of Gunung Halimun Salak National Park impact on the livelihood of communities who live in and around the parks. This study used qualitative approach and explored the livelihood assets and livelihood strategies of the people as they gained their access to use resources inside the park through households survey. The study unveils that communities gain their access through the negotiation of social relation between the communities and the national park authorities with limited help from non governmental organization, but the access mechanism is not yet to empower and to develop their livelihood assets and strategies. This study suggests that the effective implementation of zoning system and collaborative model management are needed to secure the access gained by communities and to improve the livelihood of communities."

"Penelitian ini membahas tentang Analisis Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Ekowisata di Suaka Elang. Teori yang dipakai berdasarkan teori dari United Nation Development Programme (UNDP) yang tertulis dalam buku Sedarmayanti dan menggunakan 8 prinsip good governance sebagai dimensinya. Dimensi tersebut adalah (1) Partisipasi, (2) Tegaknya Supremasi Hukum, (3) Transparansi, (4) Berorientasi pada Konsensus, (5) Responsif, (6) Efektifitas dan Efisiensi, (7) Akuntabilitas dan (8) Visi yang Strategis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengambilan datanya dengan cara wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan prinsip good governance yang sudah diterapkan dengan baik adalah (1) Partisipasi, (2) Tegaknya Supremasi Hukum, (3) Akuntabilitas (4) Berorientasi pada Konsensus dan (5) Visi yang strategis. Beberapa prinsip yang belum diterapkan dengan baik adalah (1) Transparansi, (2) Responsifitas dan (3) Efektifitas dan efisiensi.

---

This research discusses the analysis of good governance application at the ecotourism management in Suaka Elang. The theory that being used is based on the theory of the United Nations Development Programme (UNDP) which written on the book by Sedarmayanti and use the 8 principles of good governance as the dimensions. The dimensions are: (1) Participation, (2) Rule of Law, (3) Transparency, (4) Consensus Oriented, (5) Responsiveness, (6) Effectiveness and Efficiency, (7) Accountability and (8) Strategic Vision. This study uses descriptive qualitative design. The technique that being used to collect the data are by interviews and observation. The results of the show good governance principles that have been applied are (1) Participation, (2) Rule of Law, (3) Accountability (4) Oriented Consensus and (5) Strategic Vision. Some principles that have not applied properly are (1) Transparency, (2) Responsiveness and (3) Effectiveness and efficiency."

"Studi ini berangkat dari penelitian empirik di Desa Cipeuteuy dimana teritorialisasi dalam bentuk perluasan kawasan taman nasional pada praktiknya mengalami kendala ketika harus berhadapan dengan realitas di lapangan. Penambahan luas kawasan taman nasional dengan merubah hutan produksi menjadi hutan konservasi membuat masyarakat yang tinggal di pinggir kawasan hutan menghadapi situasi transisi. Kajian ini membahas tentang program teritorialisasi yang dilakukan pemerintah dalam bentuk perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan bagaimana masyarakat merespon program tersebut, dengan tujuan untuk dapat memahami dinamika yang terjadi serta ketegangan yang ada di dalamnya. Dalam melakukan analisa, peneliti melihat bahwa kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh taman nasional yang mendapat legitimasi secara formal. Kekuasaan juga dimiliki oleh penduduk desa dalam merespon praktik pemerintah yang berkaitan dengan normalisasi dan regulasi dimana kuasa dilihat memiliki ciri produktif dalam memproduksi realitas dan juga ritus-ritus kebenaran. Membangun kesadaran kolektif dilakukan penduduk Desa Cipeuteuy sebagai respon atas praktik pengelolaan taman nasional yang memiliki kekuasaan dan legitimasi secara formal terhadap kawasan hutan. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan-pertemuan informal dan menggalang dukungan dari luar desa agar dapat merumuskan masalah bersama, melakukan transformasi nilai kebenaran dan menentukan posisi atas keberadaan taman nasional.The study was established from empirical research in Cipeuteuy village, where territorialisation in the form of national park expansion has experienced the complexity when dealing with the realities on the ground. The expansion of national park area by changing the status of production forest into conservation forest has created a transition situation to the local community living in surrouding area. This study evaluated how the local community responses to the territorialisation program conducted by the government in the form of expansion of Halimun Salak National Park with the aim to understand the dynamics took place and the tension involved in it. In doing the analysis, the researcher found that the power is not only owned by the national park who formally has legitimation. The power is also owned by villagers in responding governmental practices related to normalisation and regulation. This power is seen as having productive characteristic to produce reality and rites of truth. Local community in Cipeuteuy Village established collective awareness to response the management practices conducted by national park, who own the power and formally has legitimation to the forest. This has been demonstrated by carrying out informal meetings and seeking supports from outside the village to enable them to identify common issues, tranform the value of truth and define their position to the existence of national park."

"Fish fauna survey biodiversity was conducted in Ujung Kulon National Park, Pandeglang-West Java, to reveal fish diversity in mangrove ecosystem. Samples were caught using electrofish (12 V 10A), gill net (mesh sized 1-1.5 cm) and fishing tackle. Result showed that there were 58 fish species belongs to 34 families and 43 genera gobiidae was a dominant famili with 3 species. Cigenter river has highest diversity with H = 2.74, E=0.930, d = 5.346. Serinding fish (Ambassis dussumieri) was the highest abundance compared to others."