Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Periode tahun 1950-1953 dalam sejarah Indonesia merupakan awal demokrasi liberal di masa pengaruh sistem Barat berperan dalam menjalankan pemerintahan. Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Mentri yang dipilih berdasarkan mayoritas yang duduk dalam parlemen. Pada masa awal demokrasi liberal ini keadaan perekonomian nasional sungguh memprihatinkan, sektor_sektor perekonomian mengalami kerusakan akibat perang. Sektor perekonomian yang sudah berkembang masa Hindia Belanda yaitu perkebunan yang menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat Indonesia mengalami kerusakan berat sejak kedatangan Jepang. Politik perekonomian Jepang yang mengutamakan bahan-bahan makanan untuk mendukung perang, mengakibatkan perkebunan terbengkalai.Pemerintah masa ini berusaha untuk membangun kembali atau merehabilitasi perkebunan yang sudah ada dan membuka perkebunan baru. Kebijaksanaan kabinet yang ada tidak lepas dari masalah perekonomian dan perkebunan yang menjadi sumber utama devisa. Komoditi karat misalnya, telah menjadi salah satu komoditi yang berperan besar dalam perekonomian sejak masa Hindia Belanda dan masa Perang Dunia I.Situasi internasional yang dilanda Perang Dingin juga menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia untuk mengembangkan komoditi karat karena permintaan dunia Terhadap komoditikarat sangat. Besar sehingga menyebabkan harga karat meningkat. Sementara itu di Indonesia terdapat persediaan karat yaitu peninggalan masa Hindia Belanda yang masih dapat diusahakan seperti karat rakyat dan karat perkebunan. Pecahnya Perang Korea akibat Perang Dingin menyebabkan permintaan dunia terhadap karat makin meningkat, hal ini mendorong banyaknya permintaan terhadap karat Indonesia baik oleh negara yang terlibat langsung dalam perang maupun yang tidak terlibat tetapi memproduksi peralatan perang. Keadaan perekonomian nasional yang semula sangat kekurangan devisa yang diperlukan untuk pembangunan nasional mulai teratasi, karena terjadinya boom dalam ekspor karet nasional di mana permintahan yang meningkat Terhadap karet menyebabkan harga karet meningkat drastis di pasar internasional. Kekurangan dalam anggaran pemerintah sejak terjadinya boom ekspor karet dapat diatasi."

"ABSTRAKSelama berlakunya Agreement on Implementation of Article VII GATT 1994 yang kemudian diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Importir Film-Film Hollywood yang tergabung dalam Grup 21 selama ini tidak memasukkan nilai royalti dalam perhitungan nilai pabean untuk menghitung bea masuk. Hal ini diketahui dari hasil audit pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan atas dasar laporan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional yang dimotori oleh aktor film Deddy Mizwar. Barang tidak berwujud dalam bentuk film impor berisi hak cipta akan menimbulkan nilai jual/harga barang yang lebih tinggi dibandingkan dengan film impor kosong. Terhadap penyerahan barang tidak berwujud (hak cipta) dari distributor film hollywood (MPAA) kepada importir di Indonesia dan atas pemanfaatan dan penggunaan film untuk kegiatan bisnis yang dilakukan di daerah pabean oleh pengusaha bioskop harus dikenakan pajak pertambahan nilai. Harga barang tidak berwujud pada saat importasi yang dibayarkan kepada pemegang hak (MPAA) dalam bentuk royalti menyebabkan bertambahnya harga yang sebenarnya dibayar atas importasi barang impor tersebut. Dari hasil penyerahan dan penggunaan film impor ke dalam daerah pabean pabean akan mengenakan bea masuk atas royalti karena hak tersebut sebagai bagian atau komponen yang tidak terpisahkan dari paket film impor tersebut.Hasil penelitian menyarankan Perubahan Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.11/2011 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 mengenai Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, menyempurnakan Undang-Undang Perpajakan dan Kepabeanan untuk mencapai keadilan pemungutan pajak, dan menyusun regulasi yang menguntungkan para pelaku industri film dan membiayai sekolah-sekolah film.

---

ABSTRACTDuring the enactment of Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994 and later adopted into Law No. 17 of 2006 concerning Amendment to Law Number 10 of 1995 on Customs, Hollywood film importers joined in Group 21 for it did not include the value of royalty in the calculation of customs value for calculating customs duties. It is known from the results of the audit Customs Directorate General of Customs and Excise on the basis of reports of the National Film Advisory Board led by actor Deddy Mizwar. Intangible goods in the form of imported films contain copyright will lead to the sale value/price of goods higher than foreign movies empty. Against delivery of intangible goods (copyright) from hollywood movie distributor (MPAA) to importers in Indonesia, and the use and the use of film for business activities carried on in the cinema should be customs by employers subject to value added tax. Price intangible goods at importation is paid to the right holder (MPAA) in the form of royalties actually lead to increased prices paid on the importation of goods imported. From the results of the delivery and use of imported films into the customs area would impose customs duty on royalties for those rights as part or integral component of a package of imported films.The results suggest change rates in the Minister of Finance No. 90/PMK.11/2011 Eighth Amendments to the Regulation of the Minister of Finance No. 110/PMK.010/2006 on Classification of Goods and the Imposition of Import Duty on Imported Goods and Regulation of the Minister of Finance No. 102 / PMK.011/2011 About Other Value As Top Tax Base Utilization Intangible taxable goods from the Customs Foreign Customs Area Form Inside Story Film Film Import and Delivery Story Import, And Basic Income Tax Withholding Article 22 of the last amended by Regulation of the Minister Finance No.213/PMK.011/2011 the Determination System Classification of Goods and the Imposition of Import Duty on Imported Goods, perfecting taxation laws and customs tax collection to achieve justice and to develop regulations that benefit the movie industry and finance schools film."

"Manajemen risiko merupakan hal yang sudah diterapkan oleh berbagai otoritas pabean di Manajemen risiko digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dapat mengurangi tindak pelanggaran kepabeanan yang dilakukan oleh importir. Manajemen risiko yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menentukan tingkat risiko suatu importasi yang dilakukan oleh importir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah (1) faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tingkat risiko adalah profil importir, profil komoditi, dan profil pemasok; (2) penetapan tingkat risiko sendiri dilakukan dengan penetapan jalur impor, yaitu jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, dan jalur prioritas.

---

Risk management used by Directorate General of Customs and Excise to reduce the customs violations by importers. Risk management implemented by Directorate General of Customs and Excise to determine risk ranking of an importation. This research use qualitative method with descriptive purpose. Data collect by in-depth interview and literature study. Result of this research were: (1) factors that influence the risk ranking were importer profiles, commodity profiles, and supplier profiles; (2) risk ranking itself done with import channel, that were red channel, yellow channel, green channel, and priority channel."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan impor mobil Indonesia dalam kerangka Import Licensing Agreement. Selain ilu juga membahas kebijakan perkembangan industri mobil Indonesia perihal mana yang lebih menguntungkan apakah melalui kebijakan impor atau pengembangan program mobil nasional. Penelitian ini adalah yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan mengenai kebijakan impor mobil Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan Imporr Licensing Agreement. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah untuk saat ini lebih memilih pengembangan industri mobil melalui impor mobil dibandingkan dengan pengembangan mobil nasional. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan Import Licensing Agreement dan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan program mobil nasional.

---

The focus of this study is to analyze and critize the regulation of four wheel car import with completely built up (CBU) condition in Indonesia. This research uses a qualitative approach with normative methodology. The outcome of this research shows that there is a lot of problem between the regulation of car import with Import Licensing Agreement. This research also suggests Indonesian Government must not depending to developed the Indonesia Car Industry with impor cars but they must developing Indonesia National Car Programme again. Because the Indonesia National Car Programme have so many advantage if use Indonesian National factory."

"ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk mengadakan studi mengenai analisa perdagangan future perminyakan dan kemungkinan penggunaan perdagangan future dengan mengambil contoh perdagangan future di Singapura pada perdagangan perminyakan di Indonesia terutama dalam usaha-usaha untuk melindungi keuntungan kilang terhadap gejolak perubahan harga bahan baku kilang maupun produk kilang, untuk kemudian memberikan saran-saran guna mengantisipasi masalah-masalah yang akan dihadapinya.Hasil penelitian menunjukan bahwa perdagangan future perminyakan di Singapura sangat mendukung penggunaan strategi hedging. Sedangkan pelaksanaan strategi crack spread hedge hanya dapat dilaksanakan seperuhnya karena tidak tersedianya perdagangan future untuk minyak mentah. Singapura pernah mempunyai fasilitas tersebut tetapi karena jumlah perdagangannya terlalu rendah maka produk tersebut berhenti diperdagangkan. Oleh karena itu berlangsungnya suatu produk pada bursa komoditi sangat tergantung dari jumlah yang diperdagangkan."