Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Panduan ini dibuat untuk kepentingan mempromosikan perluasan akses masyarakat terhadap data daninformasi dari lembaga pemerintahan.Secara umum, UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah menjamin akses masyarakat terhadap data dan informasi dari lembaga pemerintahan dan membaginya berdasarkan jenis ? jenis akses terhadap informasi publik."

"Sistem Informasi Akademis (Siska) adalah suatu sistem infonnasi dengan atsitektur klien-server yang menangani data-data akademis di Jurusan Elektro Fakultas Teknik UI. Untuk dapat digunakan, Siska memerlukan pengisian data akademis ke dalam basis datanya. Jumlah data akademis yang banyak menyebahkan proses pengisian data ini potensial untuk terjadinya kesalahan. Karenanya, kebutuhan akan perlunya suatu cara yang efisien dan mudah untuk memasukkan data secara akurat menghasilkan gagasan untuk membuat suatu sistem entri data Siska. Sistem entri data ini terdiri dart dua subsistem, yaitu subsistem data scanner yang dapat memhaca data basil scan form IRS, dan subsistem entri data herhasis web untuk memasukkan data ke Siska dengan menggunakan web browser. Sistem entri data ini hersifat sebagai tambahan untuk Siska, karenanya data yang dimasukkan melalui sistem entri data harus berada dalam format yang sama dengan yang disimpan oleh fasilitas entri data Siska yang telah ada. Dengan demikian, pengguna dapat memilih aplikasi yang lebih disukai olehnya dalam proses pengisian data ke basis data Siska. Untuk membuat sistem entri data, rincian kebutuhan sistem perlu dibuat dengan memperhatikan permintaan dart pengguna. Dari rincian kebutuhan yang ada, perancangan sistem dapat dibuat sebagai panduan dalam pembuatan sistem. Pada akhirnya, pengujian perlu dilakukan untuk mengetahui apakah data berhasil dimasukkan dengan menggunakan sistem enrri data. Pengujian juga perlu dilakukan untuk mengeiahui apakah data berada dalam format yang benar. Skripsi ini akan membahas implementasi sistem enrri data untuk Siska. Pembahasan akan mencakup analisis kebutuhan sistem, desain perangkat lunak, penerapan dan pengujian terhadap kerja perangkat lunak."

"Demokrasi dan Keterbukaan adalah satu jalinan yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa keterbukaan hanya akan menjadi pemanis di bibir. Sementara keterbukaan tanpa demokrasi adalah keterbukaan yang semu, karena rakyat hanya akan diberi informasi yang disediakan pemerintah.Buku ini membahas tentang keterbukaan data yang mulai tidak dapat ditinggalkan dan kebijakannya di Indonesia."

"Skripsi ini membahas awal penggunaan komputer untuk perpustakaan di Indonesia, yang pertama kali dilaksanakan oleh PDII-LIPI pada 1971-1995 yang masih bergantung pada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai perkembangan zaman. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa kesuksesan penggunaan komputer di PDII-LIPI untuk melaksanakan tugas dokumentasi terdiri dari aspek teknis yaitu perkembangan teknologi komputer itu sendiri dan aspek non teknis seperti perencanaan, kemampuan staf dan pola pikir, komunikasi, kebijakan, serta pendokumentasian sejarah.

---

This thesis discusses the early use of computers for libraries in Indonesia, which was first implemented by PDII-LIPI in 1971-1995 that still relies on the use of Information and Communication Technology (ICT) in accordance with the times. This study is a qualitative research with case study method.

The results of this study suggest that the success of the use of computers in PDII-LIPI to carry out the task documentation consists of the technical aspects of the development of computer technology itself and the non-technical aspects such as planning, staff capabilities and mindset, communication, policies, and documenting history."

"Data geospasial dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional berbasis data. Akan tetapi, data geospasial yang tersedia di Indonesia masih belum memadai karena masih adanya tumpang tindih antardata yang diproduksi oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan penyelenggaraan data geospasial pemerintah, salah satunya adalah Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan SDI mengamanatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai Pembina Data Geospasial Tingkat Pusat dengan memiliki lima tugas utama dalam pembinaan untuk mengimplementasikan SDI khususnya dalam penyelenggaraan data geospasial. Namun dalam mengimplementasikan tugas-tugas pembina tersebut, BIG masih belum mengimplementasikan sepenuhnya seperti belum dilakukannya pemeriksaan ulang data prioritas. BIG masih memiliki permasalahan seperti kurangnya jumlah SDM, anggaran, serta aturan turunan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk membahas implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan SDI untuk data geospasial di BIG. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivism dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan studi pustaka, serta menggunakan teknik analisis ideal type Max Weber. Hasil dari penelitian ini adalah belum memadainya implementasi SDI untuk data geospasial di BIG karena masih terdapat banyak kekurangan serta terdapat pula faktor-faktor yang memengaruhi belum memadainya implementasi tersebut. Rekomendasi penelitian berikutnya adalah adanya evaluasi terhadap implementasi SDI secara menyeluruh dari semua stakeholder terkait.

---

Geospatial data is needed to support data-based national development. However, the geospatial data which available in Indonesia is still inadequate because there’s overlap between data that produced by government. Therefore, it is necessary to have a government geospatial data management policy, one of which is the Satu Data Indonesia (SDI) policy. The SDI policy mandates the Badan Informasi Geospasial (BIG) as the Central Level Geospatial Data Supervisor has five main tasks in providing guidance in implementing SDI, especially in managing geospatial data. However, in implementing the supervisory duties, BIG still hasn't fully implemented it, as has not done a re-check of priority data. BIG still has problems such as a lack of human resources, budget, and derivative regulations to implement these policies. Therefore, this study aims to discuss the implementation and factors that influence the implementation of SDI policies for geospatial data in BIG. This study uses a postpositivism approach using the concept of policy implementation with data collection techniques, namely in-depth interviews and literature studies, as well as using ideal type Max Weber analysis technique. The results of this study are the inadequate implementation of SDI for geospatial data at BIG because there are still many deficiencies and there are also factors that influence the inadequate implementation. Recommendation for the next study is to evaluate the SDI implementation from all stakeholders."

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat terjadi suatu pola perubahan gaya hidup masyarakat saat ini, khususnya dalam kegiatan transaksi pada suatu transaksi barang dan/atau jasa dari metode transaksi secara konvensional menjadi transaksi secara elektronik, atas dasar tersebut muncullah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) selaku platform digital yang memfasilitasi kegiatan pertukaran barang dan/atau jasa. Transaksi yang dilakukan pada PSE tentunya tidak terlepas dari adanya potensi kebocoran data dan informasi atas setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen pada PSE, sehingga PSE selaku pelaku usaha berkewajiban untuk melakukan upaya dalam hal mencegah hal-hal tersebut terjadi yang salah satunya dengan menerapkan standar ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) selaku standar internasional dalam upaya mencegah risiko-risiko yang terjadi pada transaksi elektronik yang salah satunya memenuhi hak konsumen dan kewajiban PSE selaku pelaku usaha. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah terkait bagaimana mekanisme penerapan ISO 27001 selaku SMPI serta apakah ISO 27001 selaku SMPI dapat menjamin PSE dari kebocoran data konsumen. Penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, hasil dari penelitian bahwa ISO 27001 selaku SMPI membantu PSE dalam mencegah kebocoran data dan informasi konsumen, serta saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah regulator mengevaluasi dan membuat satu aturan rigit mengenai penerapan SMPI sejak terdapat adanya dualisme pengaturan terhadap penerapan SMPI.

---

The rapid development of technology has made a pattern of changing the lifestyle of today's society, especially in transaction activities in a transaction of goods and/or services from conventional transaction methods to electronic transactions, on this basis an Electronic System Operator (ESO) has emerged as a platform. digital services that facilitate the exchange of goods and/or services. Transactions carried out at ESO are certainly inseparable from the potential for data and information leakage for every transaction made by consumers at ESO. Therefore, ESO as a business actor is obliged to make efforts to prevent these things from happening, one of which is by implementing the ISO 27001 standard. regarding the Information Security Management System (SMPI) as an international standard to prevent risks that occur in electronic transactions, one of which fulfills consumer rights and PSE obligations as business actors. The main problem in this research is related to the mechanism for implementing ISO 27001 as SMPI and whether ISO 27001 as SMPI can guarantee ESO from consumer data leaks. This research will be carried out qualitatively and the results of the research show that ISO 27001 as SMPI can assist ESO in preventing consumer data and information leaks, as well as advice that can be given from this research is that the regulator evaluates and makes one strict rule regarding the implementation of SMPI since there is dual regulatory regulation on the implementation of SMPI. "

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan teknologi XBRL dalam pelaporan keuangan terhadap asimetri informasi yang terjadi di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan telah menerapkan XBRL baik sejak tahun 2015 maupun sejak tahun 2016. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Liu 2017 , yang menggunakan proksi pengukuran asimetri informasi dengan multiple low-frequency liquidity serta memperluas lingkup penelitian dengan menggunakan ukuran perusahaan dan intensitas teknologi sebagai variabel moderasi pada hipotesis kedua dan ketiga. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan XBRL berpengaruh secara signifikan terhadap proksi likuiditas tersebut dengan mengurangi asimetri informasi. Selain itu ditemukan juga bahwa intensitas teknologi suatu industri berpengaruh signifikan dalam mengurangi pengaruh negatif antara penerapan teknologi ini terhadap asimetri informasi.

---

ABSTRACTThis study aims to discover wether the implementation of XBRL on financial reporting towards information asymmetry which occured in Indonesian Capital Market. Therefore, the object of this study are non financial firms which have listed on Indonesia Stock Exchange and have implemented XBRL both since 2015 and since 2016. This study refers to prior research conducted by Liu 2017 , which used multiple low frequency liquidity as information asymmetry proxies and extend the scope by adding firm size and technology intensity as moderating variabels on the second and third hypotesis. The result of this study evidences that the implementation of XBRL influenced those liquidity significantly by reducing information asymmetry. Futhermore have been found as well that the industry rsquo s technology intensity significantly reduced the negative effect between the application of this technology on information asymmetry."