Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pencitraan pegawai negeri sipil (PNS) era reformasi, sebagaimana tercermin dalam buku Catatan Parno PNS Gila (2011) karya Yulius Haflan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan cultural studies dengan menerapkan strategi trans-coding sebagai salah satu mekanisme representasi untuk menganalisis teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks masuk ke dalam sistem representasi citra PNS dominan dan mengalami perubahan dan perluasan dimensi sehingga membentuk makna dan citra baru. Pencitraan PNS dalam teks masih membawa citra yang sudah populer di masyarakat namun juga membentuk citra baru. Citra populer yang masih ditampilkan, yaitu: patuh, berdedikasi, gaji kecil, dan budaya kerja yang buruk. Citra yang baru meliputi gigih dan gagap teknologi. Pencitraan tersebut disampaikan dalam bahasa yang komunikatif dan penuh humor, yang merupakan cara efektif untuk memberikan pemahaman sekaligus menghibur pembaca.

---

This thesis focused on the image of civil servants in reform era, as reflected in the book of Catatan Parno PNS Gila (2011) written by Yulius Haflan. This research is based on a qualitative research, using the cultural studies approach and applying the trans-coding strategies, as one of the representation mechanisms, to analyze texts. The result of the research shows that the text entered the representation system of dominant image of the civil servants and makes changes and expansion of dimensions so that it constructs new meanings and images. The images of civil servants in the text still carry the public's popular images but at the same time it also constructs several new images. The popular images that still exist consist of obedient, dedicated, civil servant with low income and low performance work culture, while the new images include persistent attitude and technology illiterate. Those images are delivered in a communicative and humorous way, an effective way to convey ideas and to entertain the readers."

"Tesis ini membahas mengenai Kewajiban Pemberhentian Sementara Terhadap Pengangkatan Komisioner dan Anggota Lembaga Non Struktural Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dikaitkan dengan mekanisme pengisian jabatan Komisioner Dan Anggota Lembaga Non Struktural. Dalam pengisian jabatan tersebut terdapat mekanisme yang berbeda antara komisioner atau anggota yang mewakili Pemerintah atau yang biasa disebut dalam peraturan perundangan-undangan sebagai Unsur Pemerintah dengan komisioner atau anggota yang melalui seleksi terbuka atau yang biasa disebut dalam peraturan perundangan-undangan sebagai Unsur Masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban pemberhentian sementara yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah mengenai Dipilin PNS, tidak serta mengikat seluruh PNS yang diangkat sebagai Komisioner dan Anggota Lembaga Non Struktural. Disisi lain, aturan mengenai kewajiban pemberhentian sementara PNS dimaksud belum diatur mengenai sanksi bagi pihak terkait apabila kewajiban pemberhentian sementara PNS dilaksanakan saat semua persyaratan pemberhentian sementara PNS tersebut telah memenuhi syarat.

---

This thesis discusses the Temporary Suspension Obligation for the Appointment of Commissioners and Members of Non-Structural Institutions with the Status of Civil Servants as stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, associated with the mechanism for filling the positions of Commissioners and Members of Non-Structural Institutions. In filling the position, there is a different mechanism between commissioners or members representing the Government or commonly referred to in laws and regulations as Government Elements and commissioners or members who go through open selection or commonly referred to in laws and regulations as Community Elements.

Based on the results of the study, it was concluded that the temporary suspension obligation stipulated in the State Civil Apparatus Law and Government Regulations regarding the Election of Civil Servants, does not and binds all civil servants appointed as Commissioners and Members of Non-Structural Institutions. On the other hand, the rules regarding the obligation to suspend the civil servant have not been regulated regarding sanctions for related parties if the obligation to suspend the civil servant is implemented when all the conditions for the suspension of the civil servant have met the requirements."

"Kemhan sebagai leading sector dalam bidang pertahanan merupakan sektor yang berperan sebagai penggerak dan contoh bagi instansi lainnya di bidang pertahanan. Namun, tingkat persentase partisipasi PNS Kemhan dalam mengikuti Latsarmil dan ditetapkan sebagai Komcad pada tahun 2021 sampai dengan 2022 masih cukup rendah. Dari total jumlah anggota Komcad yang telah mengikuti Latsarmil dan ditetapkan pada tahun 2021 sebanyak 3.103 orang, hanya 6 orang (0,19%) yang merupakan PNS Kemhan. Sedangkan pada tahun 2022, total jumlah anggota Komcad yang ditetapkan adalah 2.974 orang, dimana hanya 74 orang (2,48%) yang merupakan PNS Kemhan. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesiapan PNS Kemhan yang telah mengikuti Latsarmil untuk melaksanakan tugas sebagai Komcad, persepsi PNS Kemhan yang belum mengikuti Latsarmil terhadap Komcad dan strategi meningkatkan partisipasi PNS Kemhan sebagai Komcad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi dengan model sequential explanatory (urutan pembuktian kuantitatif-kualitatif). Pada pendekatan kuantitatif, penulis menggunakan perhitungan kuesioner dengan skala Likert. Sedangkan dalam pendekatan kualitatif, penulis menggunakan metode kualitatif fenomenologi dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil yang diperoleh adalah PNS Kemhan siap melaksanakan tugas sebagai Komcad, Persepsi PNS Kemhan yang belum mengikuti Latsarmil dipengaruhi oleh faktor fungsional, struktural, situasional dan personal dan strategi utama untuk meningkatkan partisipasi PNS Kemhan dalam mengikuti Latsarmil adalah mengadakan beasiswa pendidikan di perguruan tinggi bagi PNS Kemhan yang telah mengikuti Latsarmil Komcad dan lebih intens berkoordinasi dengan Kemendikbud Ristek agar dapat meningkatkan penyetaraan Latsarmil Komcad dengan bobot sks prodi di perguruan tinggi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian, pengumpulan data fokus pada kuesioner dan meneliti dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan bantuan program Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi terbaru.

---

The Ministry of Defense as the leading sector in the field of defense is a sector that acts as a driving force and example for other agencies in the field of defense. However, the percentage level of participation of Ministry of Defense Civil Servants in participating in basic military training and being designated as a Reserve Component in 2021 to 2022 is still quite low. Of the total number of Komcad members who have attended basic military training and are set to be 3,103 in 2021, only 6 people (0.19%) are Ministry of Defense civil servants. Whereas in 2022, the total number of Reserve Component members set to be 2,974 people, of which only 74 people (2.48%) are Ministry of Defense civil servants. The purpose of this study is to analyze the readiness of Ministry of Defense Civil Servants who have attended basic military training to carry out their duties as Reserve Components, the perceptions of Ministry of Defense Civil Servants who have not attended basic military training on Reserve Components and strategies to increase the participation of Ministry of Defense Civil Servants as Components Reserve. The method used in this study is a combination method with a sequential explanatory model (quantitative-qualitative proof). In the quantitative approach, the author uses a questionnaire calculation with a Likert scale. Whereas in a qualitative approach, the author uses a qualitative phenomenological method with interviews and document studies. The results obtained are that the Civil Servants of the Ministry of Defense are ready to carry out their duties as a Reserve Component. The perception of Civil Servants of the Ministry of Defense who have not attended basic military training is influenced by functional, structural, situational and personal factors and the main strategy to increase the participation of the Ministry of Defense Civil Servants in participating military basic training is to provide educational scholarships at tertiary institutions for Civil Servants of the Ministry of Defense who have participated in basic military training for the Reserve Component and coordinate more intensely with the Ministry of Education and Culture and Research and Technology in order to increase the equality of Komcad basic military training with the weight of study program credits in tertiary institutions. Future research is expected to expand the object of research, focus on collecting data on questionnaires and research using quantitative research methods with the help of the latest version of the Statistical Product and Service Solutions (SPSS) program.

"

"Tuntutan kesempurnaan Pegawai Negeri selaku aparatur negara yang memegan peranan penting dalam kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangatlah tinggi. Sementara itu, sistim penghargaan sebagai balasan atas jasa yang telah dicurahkan dengan sepenuh jiwa dan raga oleh Pegawai Negeri kepada negara diselenggarakan dengan tidak berdasarkan pada kinerja (merit system) dan sangat terkesan serta populer dengan plesetan PGPS (?pintar goblok penghasilan sama?). Oleh karena itu, Pemerintah telah mencanangkan perlunya dilakukan program reformasi birokrasi yang diantaranya termasuk penerapan kebijakan perbaikan sistim remunerasi bagi Pegawai Negeri. Kebijakan perbaikan sistim remunerasi bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat mulai diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan pada 1 Juli 2007 dan secara terbatas dan bertahap dilanjutkan penerapannya pada beberapa kementerian/lembaga. Penerapan perbaikan sistim remunerasi yang terbatas dan bertahap itu tentu telah menimbulkan diskriminasi karena tidak adanya keadilan dalam penerapan kebijakan perbaikan sistim remunerasi bagiPegawai Negeri secara keseluruhan. Di samping persoalan keadilan dalam penerapan kebijakan perbaikan sistim remunerasi itu, juga terdapat berbagai kelemahan yuridis dalam pelaksanaan penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini berangkat dari permasalahan pokok yaitu bagaimana ketaatan asas hukum dalam penerapan kebijakan perbaikan sistim remunerasi bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dalam konteks sebagai negara yang memproklamirkan dirinya Negara Hukum. Jawaban atas permasalahan penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif, dengan menelaah data sekunder yang menggunakan alat pengumpulan data secara studi kepustakaan dengan metode pengolahan dan analisa data secara pendekatan kwalitatif serta bersifat deskriptif-analitis dan berbentuk preskriptif-analitis. Mengingat topik penelitian ini terkait dengan remunerasi yang dianalisis secara yuridis, maka landasan teori didasarkan pada kerangka pemikiran hierarki kebutuhan dan keadilan. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, amanat konstitusi yang menghendaki sistim remunerasi itu haruslah mampu memberikan dan menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan dan layak masih belum terwujud dengan baik. Kedua, peraturan perundang-undang yang mengatur sistim remunerasi tidak menegaskan aturan sistim remunerasi yang berbasis kinerja. Ketiga, rumusan norma dan validitas norma peraturan yang dibuat sebagai dasar hukum pemberlakuan kebijakan perbaikan sistim remunerasi tersebut adalah tidak taat asas-asas hukum dan dapat dikatakan tidak valid. Untuk itu, dalam rangka ius constituendum, tiada jalan lain yang harus dilakukan untuk reformasi sistim remunerasi adalah dengan membuat Undang-Undang tentang Kepegawaian yang baru yang sunguh-sunguh merumuskan amanat konstitusi dan menggantikan Undang-Undang tentang Kepegawaian yang saat ini berlaku.

---

Civil servants, as a state apparatus have a big and an important role in the smooth organization and tasks of the government and national development. Their performance is claimed very high. Meanwhile, the award system as a reward for services rendered have been torrentialwith full life and wholeheartedly by them with no organized based onperformance (merit system) and are very impressed with the popular and the term ?PGPS? ( ?Pintar Goblok Penghasilan Sama? or "wise fool of the same"). To solve the problem, Indonesian government has been trying to reform the remuneration system. Since July 1 2007, Department of Finance of Republic of Indonesia has started to introduce a new remuneration system for its officials. The new remuneration system has implemented by limited and gradually in several ministries / agencies. The limited application of a new remuneration system has been caused discrimination due to the absence of justice in the implementation of policy for overall civil servants. In addition to the issue of fairness/justice in the implementation of the policy, there are many weaknesses in the implementation of the juridical application of these policy. This research tries to observe whether the new remuneration system for civil servants is well obeyed in accordance with law because of Indonesia as a country proclaiming itself as the Rule of Law or Rechtsstaat. This research is based on juridicalnormative, with the secondary data analysis and with the method of data processing and analysis by qualitative and descriptive-analytical and prescriptiveanalytical. Given the topic of this research related to the remuneration of the juridical analyzed, the theoretical foundation or framework of thought is based on the hierarchy of needs and theory of justice. This research produced some findings. First, the mandate of the Constitution require the remuneration system should be able to provide and create the prosperity which is proper and justice has not been realized well. Second, the regulations which set the remuneration system does not assert that the rules-based remuneration system performance. Third, the formulation of norms and norm validity of regulations made as a legal basis of the policy about reformation of the remuneration system is not compliance the principles of law and it can be said is invalid. Therefore, in order ius constituendum, there is no way that should be done to reform the system of remuneration is to make a new Act on civil servant or officialdom Act (Undang- Undang Kepegawaian) that compliance to constitution and replacing the old Act."

"Pada prinsipnya Pelarangan PNS untuk berserikat dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok Kepegawaian esensinya telah menghilangkan hak asasi PNS, dan HAM yang dijamin dalam dalam UUD 1945, DUHAM, ICCPR, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi ICCPR, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. Penulisan dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, yaitu mendiskripsikan fenomena pengurangan HAM PNS di bidang politik melalui pencarian/penelusuran data primer dengan cara melakukan penelitian lapangan bertemu dengan narasumber/inforrnan melalui wawancara dan memberikan kuesioner yang dimulai dari bulan April hingga pertengahan Juni 2007. Latar belakang responden yang diteliti memiliki berbagai macam latar belakang, seperti latar belakang profesi, yaitu pegawai negeri sipil dari anggota partai politik yang juga sebagai anggota DPR, sedangkan latar belakang responden mulai dari tamatan Sekolah Menengah Umum (SMU), Sarjana (SI), Magister (S2), Doktor (S3), dan guru besar (Profesor), dan juga latar belakang di PNS mulai dari staf, eselon IV, eselon III, eselon, R, dan eselon I. Disamping data primer, penulis juga menelusuri data sekunder berupa studi dokumentasi kepustakaan berupa landasan konsep dan teoritikal, kepustakaan buku-buku tentang HAM, peraturan perundang-undangan, data tersebut ditambah dengan penelusuran melalui media massa, baik cetak maupun elektronik (kliping Koran/majalah/tabloid, penelusuran internet. Pelarangan hak berserikat, yaitu masuk menjadi anggota/pengurus partai politik, bagi PNS berarti telah menghapuskan HAM PNS yang telah jelas dijamin dalam UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, Kovenan Hak Sipil dan Politik (telah diratifikasi Indonesia ke dalam UU), dan UU Tentang Partai Politik. Oleh karena itu, Hak berserikat bagi PNS harus segera dipulihkan, karena hak berserikat dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945, dalam berbagai produk perundang-undangan mengenai HAM (lokal dan intemasional), dari dalam UU Partai Politik. Selain itu juga, perlu dibentuk peraturan yang dapat memberikan batasan yang jelas dan tegas yang mengatur bagi PNS yang masuk menjadi anggota/pengurus partai politik.

---

In principle, the prohibition for civil servant to become member/administrator of political parties has eliminated the Civil Servant rights, and human rights that has guarantee in Indonesian Constitution UUD 1945, Universal Declaration of Human Rights, Law Number 12 Year 2005 on Ratification ICCPR, Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, and Law Number 31 Year 2002 on Political Parties.

Writing Methods by implementing qualitative research, which is describing the phenomenon of reducing the Civil Servants political rights through searching/exploring primary data by doing field research to see some informers by interviewing and giving questioners, which executed from April to mid of June 2007. The respondent backgrounds are from various professions such as Civil Servants who works at Department of Law and Human Rights, Department of Domestic Affairs, and National Employment Agency, also member of political parties and Parliament, while the education of respondents are High School graduates, Bachelors degree, Masters degree, Doctoral degree, and Professors. The position of respondents who work as civil servants are staff, echelon IV, echelon III, echelon II and echelon I.

In addition to primary data, the author also searches secondary data by documentation studies such as conceptual and theoretical basis, Iiterature on human rights studies, laws, also added by searching mass media, printed and electronic (paper clipping/magazine/weekly papers, internet exploring).

The prohibition to civil servants to join becoming member/administrator of political parties, means the prohibition has deleted the civil servants right which is guaranteed in Indonesian Constitution UUD 1945, Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, Universal Declaration of Human Rights, Covenant of civil and political rights (has been ratified to Law), and Law on Political Parties. That's why, the right to join organization to civil servants should be regained, because such right is guaranteed and protected in UUD 1945, in various of law products concerning human rights (national and international), and law on Political Parties. Besides, regulations should be made to form clear and strict boundaries for ruling the civil servants who become member/administrator of political parties."

"Setelah berakhirnya rezim orde baru membuat sistem pemerintahan bergeser menuju arah New Public Management (NPM). Seiring dengan implementasi NPM, pemerintah harus merancang dan mengelola organisasi termasuk ASN sebagai pelaku reformasi birokrasi. Oleh karena itu pemerintah memberlakukan regulasi dan kebijakan tentang pengembangan kompetensi ASN untuk mendorong pegawai yang unggul dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Namun seringkali tujuan organisasi berbeda dengan kepentingan pegawai. Sehingga penting untuk mendengarkan suara-suara pegawai dalam memaknai pengembangan kompetensi. Penelitian ini mengeksplorasi perspektif pegawai dalam menerima pengembangan kompetensi dan bagaimana peran pemimpin dalam praktiknya. Dengan menggunakan metode kualitatif dan mewawancarai 13 pegawai sektor publik yang diawali dengan survei eksplanatori dalam pemilihan informan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan seringkali pengembangan kompetensi dikaitkan dengan pemenuhan kesejahteraan secara finansial. Selain itu makna lain yang menggambarkan pengembangan kompetensi masih terpinggirkan oleh prioritas lainnya. Implikasi praktisnya adalah pemerintah masih perlu mengkaji ulang kebijakan pengembangan kompetensi sehingga dalam praktiknya dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya.

---

After the end of the New Order regime, the government system shifted towards New Public Management (NPM). Along with implementing NPM, the government must design and manage organizations including ASN as agents of bureaucratic reform. Therefore, the government enforces regulations and policies regarding the development of ASN competencies to encourage superior employees in order to achieve organizational goals. However, organizational goals often differ from employee interests. So it is important to listen to employee voices in interpreting competency development. This research explores employee perspectives in receiving competency development and the role of leaders in practice. Using qualitative methods and interviewing 13 public sector employees starting with an explanatory survey in selecting informants. The findings from this research show that competency development is often associated with achieving financial well-being. Apart from that, other meanings that describe competency development are still marginalized by other priorities. The practical implication is that the government still needs to review its competency development policy so that in practice it can be carried out in accordance with its function."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana jaringan sosial masih menjadi dasar bagi individu untuk memperoleh pekerjaan sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, melalui: 1 Bagaimana cara PNS mendapatkan pekerjaannya saat ini, apakah dengan usaha sendiri, bantuan pihak lain, atau usaha sendiri dan bantuan pihak lain; 2 Bentuk bantuan apa saja yang PNS berikan kepada pihak lain yang telah membantunya dalam mendapatkan pekerjaan saat ini; 3 Siapakah pihak lain yang membantu PNS dalam mendapatkan pekerjaannya saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 46 responden yang berada di lingkungan pemerintah Kota Bekasi yang memiliki masa kerja minimal 4 tahun. Berdasarkan hasil survey yang diperoleh, jaringan sosial masih memiliki peran penting untuk memperoleh pekerjaan. Hasil Penelitian menunjukan sebesar 52,2 PNS di lingkungan pemerintah kota Bekasi mendapatkan pekerjaannya saat ini melalui usaha sendiri dan bantuan pihak lain, selebihnya, sebesar 41,3 melalui usaha sendiri dan sebesar 6,5 murni melalui bantuan pihak lain. Pihak lain yang membantu dalam mendapatkan pekerjaan yaitu 26,1 adalah keluarga, 8,7 adalah teman, dan 15,2 adalah kerabat. Dari hasil tersebut diketahui bahwa lapisan sosial yang terbentuk dari jaringan sosial yang ada di lingkungan pemerintah kota Bekasi adalah keluarga, teman, dan kerabat. Mereka saling memberikan dukungan dan bertukar informasi mengenai lowongan pekerjaan.

---

The purpose of this study is to have knowledge of how social networking became a basic idea for an individual to get a job as a civil servant in government office of Bekasi City, through 1 How civil servants got their job, whether by their own, help from others, or both of them 2 What kind of assistance granted to other parties whom assist civil servants in getting their job 3 Who are the other parties that assist civil servants for getting their job. This study use quantitative method with 46 respondents who were in the government office and had a minimum four year work time. The result of this study showed that social network still has an important role in order to get a job. The data showed 52.2 civil servants got the job through their own efforts and the help of others, 41.3 through their own efforts amounted, and 6.5 purely through the help of others. The other parties that help to got the job are 26.1 from families, 8.7 friends, and 15.2 relatives. From these results, it is known that social layers that formed from social network in the neighborhood of government office of Bekasi City are families, friends, and relatives. They support each other and exchange information about job vacancies."

"Tesis ini membahas permasalahan penegakan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan sanksi kode etik dan sanksi disiplin yang ada dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2018. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipologi preskriptif dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya problematika tumpang tindihnya norma etik dan disiplin serta penegakannya serta kewenangan cukup luas dari atasan langsung untuk menentukan muara penegakan pelanggaran. Penyebab adanya problematika tersebut berasal dari disorientasi proses positivisasi norma etik terhadap tujuan awal pembentukan ketentuan kode etik dan kode perilaku pegawai. Celah pengaturan dalam ketentuan Peraturan Menteri dimaksud perlu diperbaiki dengan menyasar dua masalah tadi guna menyelaraskannya dengan tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dapat dilakukan rekonstruksi pengaturan penegakan pelanggaran Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan pada umumnya dengan memperhatikan ketaatan serta memperkuat orientasi pada tujuan pembentukan peraturan dengan meningkatkan pemahaman akan karakter norma etika terlebih dahulu

---

The focus of this study is to discusses the issues over enforcement of violations of civil servants within the Directorate General of Treasury through the Code of Ethic Sanctions and Discipline Sanctions in the provisions of the Minister of Finance Regulation Number 190/PMK.01/2018. This research is a normative legal research with prescriptive typology and uses qualitative data analysis methods. The study showed the problems in overlapping matters of ethical norms and disciplinary norms and its enforcement and also in the extensive authority from direct superiors to determine the estuary of violations. The cause of the problem is derived from the disorientation in the codification process of ethical norms toward the ultimate purpose of forming the provisions of the Civil Cervant Code of Ethics. The regulation insufficiency in the provisions of the Ministerial Regulation is needed to be improved by targeting the two problems earlier in order to harmonize it with three legal basic values ​​put forward by Gustav Radbruch, namely justice, purposiveness/benefits and legal certainty. The results of this study suggest that the reconstruction of the enforcement of violations of Civil Servants can be carried out in the Directorate General of Treasury and the Ministry of Finance by paying more attention to obey and to strengthen the orientation of the objectives by forming the provisions with good understanding of the character of ethical norms."