Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Panda raksasa murapakan hewan endemik asal Tiongkok yang paling mudah untuk dikenali. Sebab kelangkaan dan ciri khasnya, panda digunakan sebagai alat diplomasi dan simbolisme politik oleh Tiongkok. Akan tetapi, Diplomasi Panda modern sebagai diplomasi publik baru dimulai pada tahun 1950-an sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Mao Zedong. Karena popularitasnya, Tiongkok mengubah bentuk Diplomasi Panda yang awalnya merupakan hadiah cuma-cuma untuk membangun hubungan internasional dengan kontrak sewa jangka pendek berbasis komersial. Sewa berbasis komersial kemudian berubah menjadi sewa jangka panjang berbasis konservasi setelah Tiongkok mengaksesi Convention on International Trade of Endangered Species. Skema sewa menyewa berbasis konservasi ini terbukti menjadi upaya bernilai untuk memulihkan populasi panda raksasa, terutama setelah tragedi gempa bumi tahun 2008 di Sichuan yang berdampak pada lebih dari separuh populasi panda di habitat aslinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal melalui kajian doktrin hukum, peraturan, dan literatur lainnya. Melalui kajian tersebut, penelitian ini menemukan pentingnya Diplomasi Panda terhadap konservasi spesies panda raksasa dan menemukan bagaimana kerangka hukum dan diplomasi dapat mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk memanfaatkan pinjaman berbasis konservasi satwa endemik langka sebagai upaya konservasi dan alat diplomasi publik di Indonesia.

---

The giant panda is known to be the most recognizable endemic animal from China. Due to its rarity and distinctive features, pandas are known to have been used as a tool of diplomacy and political symbolism by China. However, the modern Panda Diplomacy as a public diplomacy only started in the 1950s as part of Mao Zedong's foreign policy. Due to its popularity, China changed the form of Panda Diplomacy which was originally a gratuitous gift to build international relation to commercial-based short-term loan contracts. The commercial-based loan later transformed into conservation-based long-term loan as China acceded the Convention on International Trade of Endangered Species. The conservation-based loan has been proven to be a valuable attempt to recover the giant panda population, especially after the 2008 earthquake tragedy in Sichuan which affected more than half of the panda population in its natural habitats. This thesis uses a doctrinal legal research method through a study of legal doctrines, regulations, and literatures. Through the studies, this thesis found out the importance of the Panda Diplomacy toward the conservation of giant panda species and figured out how both of the legal framework and diplomacy could make it possible. Therefore, it aims to provide recommendations to utilize the conservation-based loan of endangered endemic animals as conservation efforts and public diplomacy tools in Indonesia."

"Diplomasi vaksin adalah bagian dari diplomasi kesehatan global mengacu pada penggunaan maupun pengiriman vaksin dengan keterlibatan berbagai macam aktor. Diplomasi vaksin menyasar ancaman paling dasar manusia, yakni kesehatan. Momentum besar diplomasi vaksin ketika COVID-19 menelan korban jiwa daripada yang dilaporkan secara resmi. Merefleksikan peristiwa tersebut, kepemimpinan dan tata kelola kesehatan global menjadi momok yang dipertanyakan dalam penanganan wabah. Tulisan ini menggunakan 27 literatur dengan metode taksonomi yang dibagi dalam empat segmen (1) Konseptualisasi Diplomasi Vaksin, (2) Motivasi Diplomasi Vaksin, (3) Tujuan Diplomasi Vaksin, (4) Tantangan Diplomasi Vaksin. Temuan tulisan ini berupa tiga poin. Pertama, diplomasi vaksin menghasilkan praktik diplomasi konkret berupa pola persaingan dan ketergantungan. Kedua, diplomasi vaksin dipersepsikan sebagai medium pemenuhan kepentingan politik. Ketiga, vaksin sebagai barang primer karena sifatnya yang preventif menjadi medium unik serta efektif di tengah konflik dan kontestasi politik termasuk penggunaanya oleh rising power untuk menantang posisi hegemoni. Saat Covid-19, sifat alamiah vaksin didorong dengan serangkaian fragmentasi antara negara Barat dan Selatan menciptakan diplomasi vaksin yang timpang maupun berdampak pada adanya relasi kuasa antara negara produsen atau pendonor dengan penerima. Penimbunan vaksin Covid-19 marak dilakukan oleh negara Barat maupun produsen kawasan Selatan yang mengikat penerima donor di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika dengan intensi politiknya.

---

Vaccine diplomacy is part of global health diplomacy, referring to the use and delivery of vaccines with the involvement of various actors. Vaccine diplomacy targets the basic human threat, namely health. Momentum of vaccine diplomacy reach when COVID-19 claimed more lives than officially reported, thus leadership and global health governance are questionable in handling the outbreak. This paper uses 27 literatures with a taxonomy method divided into four segments (1) Conceptualization, (2) Motivation, (3) Objectives, (4) Challenges. The findings of this paper are three points. First, vaccine diplomacy produces concrete diplomatic practices in the form of competition and dependency patterns. Second, vaccine diplomacy is perceived as a medium for fulfilling political interests. Third, vaccines as primary goods become unique and effective medium for settling conflict due to their preventive nature, including the usage by rising powers to challenge hegemonic positions. During Covid-19, the nature of vaccines was driven by a series of fragmentation between Western and Southern countries creating unequal vaccine diplomacy and impacting on the power relations between producer or donor countries and recipients. Hoarding of Covid-19 vaccines is rampant by Western countries and Southern producers who bind donor recipients in Asia, Europe and Africa with their political intentions."