Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKAssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang identik sebagai asosiasi elitmulai melibatkan Civil Society Organizations (CSO) sebagai respon terhadapdinamika yang terjadi di level domestik, regional maupun internasional. Komitmenuntuk menjadi lebih people-oriented ini dinyatakan dalam berbagai dokumen resmiASEAN. Tugas Karya Akhir ini menyoroti mekanisme pelibatan CSO dalam prosesregionalisme ASEAN dan kesesuaiannya dengan pernyataan-pernyataan formal yangtercantum pada dokumen resmi ASEAN. Kajian literatur yang dilakukanmenunjukkan bahwa ASEAN menggunakan mekanisme bounded engagement yangtercermin dari tiga indikator utama yaitu berdasarkan CSO yang dilibatkan, fungsiyang diberikan kepada CSO, serta isu. Moda pelibatan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi antara pernyataan normatif dan praktik yang terjadi.

---

ABSTRACTAssociations of South East Asian Nations (ASEAN) which is identical as an eliteassociation has started involving Civil Society Organizations (CSO) as the responsetowards the dynamics in domestic, regional, or international level. The commitmentto become more people-oriented is stated in ASEAN official documents. Thisliterature-review highlights the CSO engagement mechanism in ASEAN regionalismprocess and its compatibility with formal statements in ASEAN official documents.This literature-review shows that ASEAN uses bounded engagement mechanismreflected from three main indicators, namely participant-based engagement, functionbasedengagement,and issue-based engagement. This engagement mode shows the inconsistency between normative statements and current practices. , Associations of South East Asian Nations (ASEAN) which is identical as an eliteassociation has started involving Civil Society Organizations (CSO) as the responsetowards the dynamics in domestic, regional, or international level. The commitmentto become more people-oriented is stated in ASEAN official documents. Thisliterature-review highlights the CSO engagement mechanism in ASEAN regionalismprocess and its compatibility with formal statements in ASEAN official documents.This literature-review shows that ASEAN uses bounded engagement mechanismreflected from three main indicators, namely participant-based engagement, functionbasedengagement,and issue-based engagement. This engagement mode shows the inconsistency between normative statements and current practices. ]"

"Gerakan Reformasi 1998 mengawali terjadinya transisi demokrasi di Indonesia. Gerakan ini berhasil mengakhiri kekuasaan rejim otoriter Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Sebagai sebuah gerakan moral sekaligus gerakan politik yang melibatkan banyak aktor, Gerakan Reformasi 1998 berbasis pada kekuatan mahasiswa, kaum intelektual, aktivis NGO, aktivis civil society organizations (CSOS), dan para elit yang berada di luar pernerintahan.Majelis Amanat Rakyat (MARA) merupakan salah satu aliansi yang berbasis para aktor Gerakan Reformasi yang beragam ini. MARA mcncerminkan sebuah aliansi civil society organizations (CSOS) yang muncul ke permukaan sebagai suatu reaksi terhadap situasi menjelang jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Keberhasilan MARA bersama elemen-elemen kaum reformis lainnya dalam melengserkan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 telah menandai berlangsungnya transisi dan rejim otoriter menuju era demokrasi di Indonesia.Meskipun peranan para individu tokoh reformasi sangat menonjol dalam MARA, namun sebagai sebuah aliansi demokratik peranan MARA juga mencerminkan peranan organisasi-organisasi civil society di Indonesia. Ini merupakan sesuatu yang khas Indonesia, dimana kekuatan civil society yang telah dilemahkan oleh rejim Orde Baru, muncul ke permukaan dan bermanifestasi dalam peranan individual para tokoh reformasi yang merupakan kalangan elit.Kehadiran MARA memiliki arti penting dalam rangka mengkaji proses demokratisasi di Indonesia. Pada dasarnya, proses demokratisasi di berbagai negara memiliki keunikan masing-masing karena terkait dengan situasi obyektif di negara tersebut. Di Indonesia, proses demokratisasi yang dimainkan oleh kaum reformis, seringkali memunculkan dimensi elitis. Hal ini untuk sebagian disebabkan karena linkage antara elit dan massa tidak memiliki sarana yang memadai. Political Society di era Orde Baru pada dasarnya tidak mencerminkan political society yang sesungguhnya, sehingga partai-partai politik gagal mengagregasikan kepentingan massa dengan balk karena terkooptasi oleh state. Pada waktu bersamaan, kekuatan civil society yang dilemahkan, telah mewariskan jaringan yang lemah, ketiadaan platform bersama, dan diliputi suasana saling curiga. Situasi semacam ini telah mengakibatkan Gerakan Reformasi 1998 sebagian besar bergantung kepada komitmen individual para tokoh reformis, selain desakan dari gerakan moral yang diusung mahasiswa.Transformasi MARA menjadi partai politik merupakan salah satu proses memperkuat infrastruktur demokrasi di Indonesia pasca Soeharto. Proses transformasi ini merupakan fenomena yang unik karena sebagai aliansi demokratik yang bersifat elitis, MARA justeru berusaha mencari kaitan yang kuat dengan massa, dengan jalan bemietamorfosis menjadi partai politik. Proses ini merupakan terobosan besar karena MARA bertumpu pada platform pluralisme pada semua aspeknya.Bagi studi tentang demokratisasi dalam kaitannya dengan Gerakan Reformasi 1998, transformasi dari MARA menjadi Partai Amanat Nasional (PAN) juga memberi perjelasan tentang peranan aktor (agency) dan tatanan (structure) dalam proses demokratisasi di Indonesia. Gerakan reformasi 1998, bagaimanapun, lebih banyak digerakkan oleh kekuatan agency, melalui sepak terjang para tokoh reformasi. Pada sisi lain, state yang menjadi tujuan utama untuk direformasi, menunjukkan resistensi yang kuat. Kekuatan status quo mampu mengkonsolidasikan diri dengan mengandalkan struktur kekuatan state, meskipun harus mengikuti mekanisme demokrasi berdasarkan agenda reformasi yang dirancang kaum reformis.Salah satu titik terpenting dari transformasi MARA menjadi PAN adalah bahwa kekuatan reformasi telah berhasil ?memaksa? state untuk melakukan proses demokratisasi secara internal. Hal ini rnengakibatkan terjadinya demokratisasi ganda, karena demokmtisasi teijadi balk pada level society maupun state. Transformasi MARA ke PAN juga memberi kesempatan kembali kepada kelas menengah Indonesia untuk mengambil peranan lebih besar dalam proses memapankan demokrasi.Tahap konsolidasi demokrasi yang telah dilalui dengau dua kali pemilu juga memberi pelajaran bahwa kekuatan reformasi turul menentultan jalannya konsolidasi demokrasi. Meski partai-partai politik yang dibentuk kaum reformis belum berhasil merebut suara mayotitas, namun kehadiran partai-partai itu turut menetukan arah sekaligus menyumbangkan peranan signiikan terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Meski demikian, penelitian ini tetap merekomendasikan perlunya mengkaji secara mendalam mengapa kekuatan demokrasi di Indonesia cenderung gagal dalam mengendalikan proses konsolidasi demokrasi."

"With recent changes in social and political landscapes around the world the focus of preventive counter-terrorism has shifted in many places from government to civil society.The contributors analyze the different approaches of Civil Society Organizations in preventing and countering violent extremism in various countries in South and Southeast Asia. The cases examined include, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Sri Lanka and Bangladesh. The key emphasis is on understanding the context within which each example was initiated, and the factors that determined their relative success or failure. The evidence from these cases suggests that much can be achieved through empowering communities to engage in aiding both the indoctrinated and those who pose the greatest risk of radicalization.A valuable contribution to the literature on preventing and countering violent extremism."

"Peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia masih belum diterima oleh kelompok sosial ekonomi rendah. Kondisi ini mendorong elemen masyarakat sipil melakukan gerakan pendidikan untuk memberikan akses kelompok sosial ekonomi rendah ke pendidikan tinggi. Salah satu elemen masyarakat sipil yang mampu melakukan gerakan pendidikan adalah paguyuban Satu Ikatan Mahasiswa Tegal Bersaudara (Sintesa). Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa elemen masyarakat sipil mampu melakukan gerakan akhir pendidikan, tetapi masih belum menjelaskan apa dan bagaimana mobilisasi sumber daya yang digunakan dalam gerakan tersebut. Penelitian ini menjelaskan sumber daya apa saja yang digunakan serta bagaimana sumber daya tersebut dimobilisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menggunakan metode wawancara, observasi dan studi pustaka untuk mendapatkan data. Hasil dari penelitian ini membahas gerakan mobilitas yang dilakukan oleh Sintesa lebih banyak memikirkan hubungan agregasi. Kemudian, hasil gerakan ini juga memiliki peningkatan baik dalam peningkatan akses ke pendidikan tinggi bagi para peserta yang diintervensi.

---

Higher education participation rates in Indonesia are still not accepted by low socioeconomic groups. This condition encourages elements of civil society to carry out educational movements to provide access to low socioeconomic groups to higher education. One element of civil society that is able to carry out an educational movement is the Tegal Brothers Association (Sintesa). Previous studies have shown that elements of civil society are able to carry out the final movement of education, but still do not explain what and how the mobilization of resources used in the movement. This research explains what resources are used and how these resources are mobilized. This study uses qualitative methods, using interviews, observation and literature study to get data. The results of this study discuss the mobility movement carried out by Sintesa more concerned with the relationship of aggregation. Then, the results of this movement also had a good increase in access to higher education for the intervened participants.

"

"Pada dasarnya, penelitian ini didorong oleh perubahan besar yang tengah terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini. Perubahan tersebut terkait erat dengan semangat reformasi dan otoda yang bermaksud untuk lebih mengurangi peran pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tabun 1999 tentang pemerintah daerah merupakan bentuk respons atas semangat perubahan tersebut. Dengan demikian penyelenggaraan otonomi daerah harus dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat, partisipasi dan pemerataan. Akibatnya, paradigma pembangunan daerah juga mengalami perubahan, termasuk di antaranya perubahan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.Renstra merupakan sistem perencanaan pembangunan yang digunakan oleh kabupaten Gresik sebagai penerjemahan atas semangat otonomi daerah tersebut. Penyusunannya dilakukan dengan mengundang seluruh elemen masyarakat Gresik. Partisipasi mereka diharapkan akan memberikan informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan keinginan masyarakat Gresik secara keseluruhan.Dalam penelitian ini, masyarakat tersebut direpresentasikan melalui unsur-unsur civil society yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Gresik. Civil society sendiri merupakan elemen penting kekuatan masyarakat dan proses demokratisasi di Gresik. Keberadaan mereka sangat strategis dalam mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan dalam proses penyusunan renstra. Namun demikian, masalah yang seringkali muncul adalah berkenaan dengan kesiapan, kualitas isu, kebijakan, kuantitas dan kredibilitas mereka.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pemilihan informan yang digunakan adaiah purposive. Informan-informan penting yang menjadi sampel penelitian ini adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, asosiasi profesi, organisasi sosial-keagamaan/kemasyarakatan dan Bappeda sendiri. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan para informan tersebut.Partisipasi civil society adalah keterlibatan mereka secara langsung dan aktif dalam proses penyusunan renstra. Partisipasi mereka sendiri berada pada tataran decision making ( pengambilan keputusan kebijakan ). Dengan demikian renstra sendiri merupakan dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan atau referensi untuk kegiatan operasional kabupaten Gresik.Temuan penting dalam penelitian ini adalah pemahaman dan pengetahuan civil society sendiri mengenai renstra sangat beragam dan kurang. Di antara satu civil society dengan lainya membawakan isu dan kebijakan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut didasarkan pada perbedaan concern dan kajian masing-masing. Mekanisme pendukung ( enforcing mechanism ) partisipasi sendiri berupa mekansime formal yang dirancang dan difasilitasi pihak pemda. Mekanisme tersebut berbentuk seminar pendahuluan, sidang komisi dan diakhiri dengan rapat paripurna yang bersifat memberikan keputusan final."