Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKDinas Kominfomas telah menetapkan target capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan informasi publik selama periode 2013-2017. Namun, pencapaian selama tahun 2013-2014 tidak diketahui. Penelitian ini bertujuan merancang model evaluasi kualitas layanan informasi publik yang cocok diterapkan oleh Dinas Kominfomas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Tahapan penelitian meliputi tahap pengumpulan data, pengujian model, serta tahap analisis menggunakan pendekatan Confirmatory Factor Analysis dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Penelitian ini menghasilkan model EPIS-Qual yang terdiri dari 10 dimensi dan 43 indikator yang dapat digunakan oleh Dinas Kominfomas untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan informasi publik.

---

ABSTRACTKominfomas Office has set an achievement level of people's satisfaction of public information services quality during the period 2013-2017. However, the achievement during 2013-2014 is unknown. The purpose of this research is to design an evaluation model of public information services quality that suitable to be applied by the Kominfomas Office. This study uses qualitative and quantitative methods. The stages of research include data collection phase, testing the model, and analysis phase using Confirmatory Factor Analysis approach with the help of SmartPLS. This research resulted an EPIS-Qual model consisting of 10 dimensions and 43 indicators that can be used by Kominfomas Office to measure the level of people's satisfaction of public information services quality.;Kominfomas Office has set an achievement level of people's satisfaction of public information services quality during the period 2013-2017. However, the achievement during 2013-2014 is unknown. The purpose of this research is to design an evaluation model of public information services quality that suitable to be applied by the Kominfomas Office. This study uses qualitative and quantitative methods. The stages of research include data collection phase, testing the model, and analysis phase using Confirmatory Factor Analysis approach with the help of SmartPLS. This research resulted an EPIS-Qual model consisting of 10 dimensions and 43 indicators that can be used by Kominfomas Office to measure the level of people's satisfaction of public information services quality.;Kominfomas Office has set an achievement level of people's satisfaction of public information services quality during the period 2013-2017. However, the achievement during 2013-2014 is unknown. The purpose of this research is to design an evaluation model of public information services quality that suitable to be applied by the Kominfomas Office. This study uses qualitative and quantitative methods. The stages of research include data collection phase, testing the model, and analysis phase using Confirmatory Factor Analysis approach with the help of SmartPLS. This research resulted an EPIS-Qual model consisting of 10 dimensions and 43 indicators that can be used by Kominfomas Office to measure the level of people's satisfaction of public information services quality., Kominfomas Office has set an achievement level of people's satisfaction of public information services quality during the period 2013-2017. However, the achievement during 2013-2014 is unknown. The purpose of this research is to design an evaluation model of public information services quality that suitable to be applied by the Kominfomas Office. This study uses qualitative and quantitative methods. The stages of research include data collection phase, testing the model, and analysis phase using Confirmatory Factor Analysis approach with the help of SmartPLS. This research resulted an EPIS-Qual model consisting of 10 dimensions and 43 indicators that can be used by Kominfomas Office to measure the level of people's satisfaction of public information services quality.]"

"ABSTRAKRendahnya kualitas pelayanan publik di DKI Jakarta adalah dampak dari lemahnya efektivitas organisasi pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah dengan penerbitan Ketetapan Rencana Kota (KRK). Penelitian ini menganalisis efektivitas pelayanan publik ditinjau dari mekanisme pelayanan, sistem pengendalian, internal control, pengukuran kinerja dan efisiensi anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan di Dinas Tata Ruang belum efektif ditandai dengan prosedur dan mekanisme pelayanan yang rumit, sistem pengendalian organisasi lemah serta efisiensi anggaran belum optimal. Faktor penyebabnya antara lain sumber daya manusia terbatas, belum diterapkannya e-goverment system, serta sistem pengukuran kepuasan pemohon dan pengelolaan pengaduan tidak efektif.

---

ABSTRACT

The low quality of public services in DKI Jakarta is the impact of the weakeffectiveness of public service organizations One form of public service is bypublishing the Ketetapan Rencana Kota KRK This study analyzes theeffectiveness of the public service in terms of the mechanism of services controlsystems internal control performance measurement and budget efficiency Thisstudy used a qualitative approach The research showed that the servicesperformed in the Spatial Planning Office is still ineffective characterized with thecomplicated procedures and mechanisms in the service weak organization controlsystem as well as the efficiency of budget has not been optimal Factors causingthis include the limited human resources lack of implementation of e governmentsystems as well as ineffective applicant satisfaction measurement and complaintsmanagement systems The low quality of public services in DKI Jakarta is the impact of the weak effectiveness of public service organizations. One form of public service is by publishing the Ketetapan Rencana Kota (KRK). This study analyzes the effectiveness of the public service in terms of the mechanism of services, control systems, internal control, performance measurement and budget efficiency. This study used a qualitative approach. The research showed that the services performed in the Spatial Planning Office is still ineffective characterized with the complicated procedures and mechanisms in the service, weak organization control system, as well as the efficiency of budget has not been optimal. Factors causing this include the limited human resources, lack of implementation of e-government systems as well as ineffective applicant satisfaction measurement and complaints management systems."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Aplikasi Informatika sebagai instansi pemerintah wajib menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 23 yaitu setiap penyelenggara sistem informasi harus memastikan interoperabilitas sistem informasi yang dikelolanya dengan sistem informasi lain yang terkait Jaminan interoperabilitas dapat dipenuhi jika tersedia mekanisme evaluasi interoperabilitas untuk sistem informasi Penelitian ini menggunakan kerangka kerja Information Systems Interoperability Maturity Model dengan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi penerapan interoperabilitas di lingkungan organisasi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata rata interoperabilitas sistem informasi di dalam organisasi berada pada Level 1 Manual dibutuhkan perbaikan agar interoperabilitas mencapai level yang diharapkan.

---

ABSTRACT

Directorate General of Informatics Applications as a government agency shall execute the mandate of the Government Regulation No 82 of 2012 Article 23 that every information system operators must ensure interoperability between their information systems and the other related information systems The guarantee of interoperability can be met if there is available a mechanisms to evaluate the interoperability of information systems This study using Information Systems Interoperability Maturity Model with a qualitative approach to evaluate the implementation of interoperability within the organization The result of this study showed that the average level of information systems interoperability in organization is at Level 1 Manual needed improvement to achieve interoperability at the desired level."

"Perpustakaan Jakarta Barat merupakan salah satu perpustakaan umum yang berada di bawah naungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta (DISPUSIP). Saat berinteraksi dengan pemustaka serta menyebarkan informasi seputar Perpustakaan Jakarta Barat secara online, mereka membentuk akun resmi Instagram yang diberi username @perpusjkt_barat. Penelitian ini menyinggung penggunaan media sosial Instagram sebagai sarana pemasaran layanan di Perpustakaan Jakarta Barat. Tujuan dari penelitian ini, yaitu mendeskripksikan layanan-layanan seperti apa yang coba dipasarkan oleh Perpustakaan Jakarta Barat di akun resmi Instagram mereka. Di samping itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan serta kendala yang dihadapi oleh pustakawan selama mengelola akun resmi Instagram perpustakaan. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan melalui wawancara dengan pustakawan pengelola akun Instagram dan observasi pola postingan akun @perpusjkt_barat selama 12 bulan terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpustakaan Jakarta Barat lebih banyak memanfaatkan akun Instagram mereka sebagai sarana penyebaran informasi seputar acara dan event. Di samping itu, ditemukan juga bahwa pemanfaatan Instagram di Perpustakaan Jakarta Barat belum terbilang maksimal. Meski dihadapkan pada hambatan seperti kurangnya tenaga ahli profesional, para pustakawan Perpustakaan Jakarta Barat tetap berupaya mengatasi kendala tersebut dengan memanfaatkan kelebihan serta fitur-fitur yang terkandung di Instagram.

---

The West Jakarta Public Library is one of the public libraries under the Department of Libraries and Archives of DKI Jakarta. In an effort to interact with users and disseminate information about The West Jakarta Public Library on the Internet, they formed an official Instagram account with the username @perpusjkt_barat. This study discusses the use of Instagram social media as a marketing services at The West Jakarta Public Library. The purpose of this research is to describe what kind of services the West Jakarta Library is trying to market on their official Instagram account. In addition, this study also identified the obstacles faced by librarians while managing the library's official Instagram account. The type of research used, namely qualitative research with data collection techniques through interviews with the librarians who have responsibility to managing the Instagram accounts and observing the content of @perpusjkt_barat accounts in the last 12 months. The results showed that West Jakarta Public Library mostly utilized their Instagram account as a tool for disseminating information about their events. In addition, it was also found that the utilization of Instagram in West Jakarta Library has not been fully utilized. Although faced with obstacles such as the lack of professional experts, The librarians still try to overcome these obstacles by utilizing all the features available on Instagram."

"Sesuai dengan Permen Kominfo No. 6 Tahun 2018 pasal 412 Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan. Direktorat Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) telah memberikan layanan aplikasi pemerintahan seperti Web Hosting, Virtual Private Server, Office, Mail, perizinan, dan integrasi jaringan intra pemerintah. Seluruh layanan yang diberikan menggunakan infrastruktur pusat data yang dikelola oleh Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pengguna layanan TI termasuk pengelola infrastruktur sendiri, terdapat banyak gangguan terhadap layanan yang menyebabkan ketidakpuasan pengguna terhadap layanan TI yang diberikan sehingga menimbulkan kurang kepercayaan terhadap layanan TI yang telah diberikan Direktorat LAIP. Dengan banyaknya permasalahan pada layanan TI yang diberikan, proses pengelolaan layanan TI dalam Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas menjadi sebuah perhatian. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan penelitian untuk melakukan evaluasi dan memberikan perbaikan terhadap pengelolaan layanan TI khususnya pada proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management pada Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas untuk meningkatkan kualitas layanan TI menggunakan framework ITIL versi 3. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dokumentasi, wawancara dan Group Discussion. Hasil dari evaluasi memperlihatkan bahwa proses Incident Management saat ini berada pada level 1 – pre-requisites, proses Change Management berada pada level 0 atau belum sama sekali dikelola, dan proses service asset and configuration management berada pada level 1 – pre-requisites. Hal ini menunjukan kematangan dalam proses pengelolaan layanan TI yang ada saat ini mempengaruhi layanan TI yang diberikan. Oleh karena itu perbaikan dirancang dengan memberikan rekomendasi pengelolaan layanan TI sesuai best practice ITIL versi 3 pada people, process, dan tools untuk proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management.

---

In accordance with ministerial regulation Kominfo No. 6 Year 2018 Article 412. The Directorate of Informatics Application Services is responsible for the implementation of policies, provision of technical guidance and supervision, as well as supervision, evaluation, and reporting in the field of government informatics application services. The Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) has provided government application services such as Web Hosting, Virtual Private Servers, e-Office, Mail, Licensing, network integration, and various other applications. All services provided use data center infrastructure managed by the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Based on the results of observations and interviews with IT service users including infrastructure managers themselves, more attention was given to services that caused user dissatisfaction with the IT services provided, giving rise to a lack of trust in IT services provided by the Directorate LAIP. With the complexity of the IT services provided, the process of managing services in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas is a concern. Based on the problems that occur, it is necessary to conduct research to evaluate and provide improvements to IT services specifically in the incident management process, change management, and asset services and management configuration in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas to improve the quality of IT services using ITIL version 3 framework. The stage of data collection is done using observation, interviews and group discussions. The results of the approved evaluation when the management process is currently at level 1 – pre-requisites, the management change process is at level 0 or not managed at all, and the asset service and management configuration processes are at level 1 - a prerequisite. This shows the maturity in IT services that are currently affect IT services. Therefore improvements are designed by providing IT service installations in accordance with ITIL version 3 best practices for people, processes, and tools for incident management processes, change management, and asset services and configuration management."

"Kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa atau disingkat Kelompencapir adalah suatu kelompok masyarakat yang dibentuk atas kesadaran dan prakarsa sendiri untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan media elektronik, media cetak, penerangan umum, dan saluran komunikasi Iainnya. Sedangkan Kelompok Inforrnasi Masyarakat (KIM) adalah suatu iembaga Iayanan public yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada Iayanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.Pada zaman orde Baru, pemerintah memegang kendali dalam sistem informasi dan komunikasi nasional, sehingga informasi yang boleh atau tidak boleh disebarkan kepada masyarakat ditentukan oleh pemerintah. Kebijakan komunikasi dan informasi ditentukan demi kepentingan pemerintah semata. Pada era reformasi sekarang ini, terjadi perubahan dalam konsep pelaksanaan komunikasi dan informasi. Masyarakat menghendaki kebebasan dalam komunikasi dan informasi serta adanya trasparansi, sedangkan pemerintah diharapkan menjalankan fungsi dan peran sebagai regulator dan fasilitator. Dengan adanya peran KIM sebagai pembendung informasi dan penyaring informasi bagi masyarakat, maka informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat lapisan sudah diinterpretasikan.Sesuai dengan tuntutan zaman dalam era reformasi sekarang ini, masyarakat bebas dalam memilih informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi masyarakat pedesaan khususnya, informasi tersebut tidak secara mudah difahami maka perlu suatu wadah untuk memberikan kemudahan dalam memahami inforrnasi yang mereka dapat, yaitu melalui KIM. Banyak masyarakat yang belum mengerti tentang fungsi dan peran KIM ditengah masyarakat. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajian tentang keberadaan Kim tersebut.Sesuai hasil penelitian di lapangan, bahwa KIM Palasari telah merasakan peran dan fungsi kelompoknya dalam masyarakat, diantaranya: pembendung dan penyaring informasi bagi masyarakat, mitra pemerintah daerah dalam menyebarluaskan informasi, penyalur aspirasi masyarakat, pengontrol sosial dalam pembangunan, pelancaran arus informasi, dan terminal informasi.Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Dengan metode ini diharapkan akan dapat ditulis semua fungsi dan peranan KIM dalam penyebarluasan inforrnasi kepada masyarakat dan deskripsi tentang KIM Palasari. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian tentang KIM, untuk mendapatkan hasil yang lebih sempuma sebaiknya objek penelitian dilakukan pada banyak daerah. Dalam pemilihan responden, sebaiknya responden juga diambil dari masyarakat sekitamya, akan lebih mendatangkan informasi yang lebih lengkap.Demi sempumanya penelitian ini, diharapkan untuk penelitian berikutnya agar memfokuskan penelitian pada kasus spesifik untuk memberikan gambaran peran KIM dalam penyebarluasan inforrnasi termasuk pada learning group, growth group atau problem-solving group."

"lnformasi kesehatan sangat dibutuhkan bagi orang tua saat anak akan menjalani operasi untuk mengurangj tingkat kecemasannya yaitu pada tahap pre operasi, intra operasi dan post operasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi kesehatan apa saja yang dibutuhkan orang tua untuk menurunkan kecemasannya saat anaknya akan menjalani operasi. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif sederhana. Penelitian ini dilakukan di kamar persiapan operasi RSAB Harapan Kita dengan jumlah responden sebanyak 68 orang, yang terdiri dari orang tua yang anaknya akan menjalani operasi. Media penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan alat bantu kuisioner. Analisis dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama adalah analisis Univariat dengan menggunakan distribusi frekuensi tentang karakteristik demografi orang tua.Tahap kedua adalah analisis bivariat dengan melihat hubungan antara tingkat kecemasan dengan informasi kesehatan yang dibutuhkan orang tua. Dengan nilai p value pre operasi 0,074%, p value intra operasi 0,091% dan p value post operasi 0,769 % lebih besar dari nilai α 0,05. Hal ini disebabkan karena pendidikan orang tua yang sebagian besar adalah perguruan tinggi serta pengalaman orang tua yang anaknya operasi lebih dari satu kali. Pada penelitian ini informasi kesehatan dibutuhkan oleh orang tua yang anaknya akan menjalani operasi, tergantung pada tahap apa informasi itu dibutuhkan (pre operasi, intra operasi, post operasi). Penelitian ini diharapkan perawat di kamar persiapan operasi mempunyai kemampuan dalam mengkaji informasi kesehatan apa saja yang dibutuhkan orang saat anaknya akan menjalani operasi dan perlu direkomendasikan peraturan tetapnya."

"Rujuk Balik merupakan program yang diselenggarakan oleh BPJS untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan akses pelayanan bagi peserta JKN, khsuusnya penderita penyakit kronis. RSUP Fatmawati sebagai rumah sakit yang 90 pasiennya adalah peserta JKN tentunya juga melaksanakan pelayanan rujuk balik. RSUP Fatmawati telah mencantumkan ketepatan rujuk balik ke dalam Key Performance Indicator IRJ RSUP Fatmawati. Pada pelaksanaannya rujuk balik di RSUP Fatmawati belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan capaian rujuk balik pada bulan Mei sampai dengan September 2016 yang hanya pada kisaran 0,08 sampai 1,62. Hipertensi termasuk 10 besar penyakit di IRJ RSUP Fatmawati yang sebenarnya pasiennya dapat dilakukan rujuk balik. Rujuk balik pada pasien hipertensi masih jarang dilakukan. Pasien hipertensi yang dirujuk balik hanya pada kisaran 3 sampai 8 orang tiap bulan. Penelitian ini merupakan operasional research yang berfungsi untuk menghasilkan strategi, sehingga dapat memperbaiki sistem rujuk balik di RSUP Fatmawati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak terdapat faktor penghambat dalam implementasi rujuk balik pada pasien hipertensi, baik dari supply RSUP Fatmawati dan FKTP maupun demand pasien. Semua pihak yang berkaitan dengan pelayanan rujuk balik ini, yakni RSUP Fatmawati dan FKTP harus bekerja sama dan berkomitmen untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.

---

Counter Referral is a program organized by BPJS to improve the quality and easiness of services access for JKN participants, particularly patient with chronic diseases. Fatmawati General Hospital, 90 of patients are JKN participants, carry out counter referral services. Fatmawati General Hospital has included percentage of counter referral accuracy to Outpatient rsquo s Key Performance Indicator. In the implementation, counter referral in Fatmawati Hospital has not run well. This is proven by realization of counter referral in May up to September 2016 were only in the range of 0.08 to 1.62. Hypertension is included as 10 major diseases in Fatmawati rsquo s Outpatient Installation which patients actually can be referred back.

Counter referral in hypertension patients still rarely performed. Hypertension patients are referred back only in the range of 3 to 8 people each month. This study is an operational research that serves to produce a strategy to improve counter referral system at Fatmawati Hospital. The results showed that there are many factors inhibiting the implementation of counter referral in hypertension patients, both from the supply Fatmawati General Hospital and FKTP and demand the patient. All participants associated with the service of counter referral, such as Fatmawati General Hospital and FKTP, should work together and commit to address these inhibiting factors."

"Hak untuk memperoleh informasi semakin terjamin setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut merupakan sebuah mandat nasional yang harus dipatuhi oleh semua badan publik untuk dapat menyediakan informasi yang diminta oleh masyarakat. Di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta merupakan salah satu Badan Publik yang memiliki permohonan informasi terbanyak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah berhasil dan hal-hal apa saja yang belum berhasil dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data dengan studi lapangan, studi kepustakaan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian implementasi UU KIP oleh Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa terdapat hal yang belum berhasil dilihat dari faktor komunikasi, kecukupan sumber daya, dan kepemilikan SOP, sedangkan implementasi yang sudah berhasil dapat dilihat dari tersedianya fasilitas untuk mendukung pelayanan informasi publik.

---

The right to access information is progressively well guaranteed after the enactment of Law 14 of 2008 on the Openness of Public Information. The Law is a national mandate which must be obeyed by all public bodies to be able to provide information that is requested by the society.

In Jakarta, Department of Education is one of public bodies that has the most information application. Therefore, researcher aims to find out what are the things that have or have not succeeded in implementation of Openness of Public Information Law at Education Department of DKI Jakarta. This research uses qualitative approach by collecting datas with field and literature studies, as well as interviews.

The result of this research shows that there are some factors that have not yet sucsesfully implemented, which are communication, resource adequacy, and SOP ownership; whereas the implementation that has succeeded can be seen from the availability of facility to support public information service."