Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berbasiskan studi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan tax compliance model Fischer et.al (1992) yang dimodifikasi, penelitian ini mengevaluasi penerapan aturan PBB-P2 berupa tarif pajak progesif dan kenaikan basis pajak Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun 2014 di Provinsi DKI Jakarta dan hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan metode survei terhadap 368 wajib pajak yang dianalisis menggunakan regresi logit, penelitian ini mengungkap variabelvariabel pada hubungan persepsi wajib pajak atas faktor struktur pajak, faktor sosio-demografis dan faktor sosio-ekonomi yang signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Secara spesifik, variabel yang signifikan adalah pengaruh kelompok dari faktor sosio-demografis dan tingkat pendapatan dari faktor sosioekonomi. Untuk persepsi wajib pajak atas faktor strukur pajak, variabel yang signifikan adalah keadilan sistem pajak, kompleksitas sistem pajak, sanksi pajak, tarif progresif dan basis pajak. Variabel basis pajak NJOP 2014 yang diasumsikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak justru positif, yang menunjukkan wajib pajak menerima aturan kenaikan NJOP PBB-P2 di DKI Jakarta tahun 2014.

---

Based on taxpayer compliance study using a modification of Fischer et.al's tax compliance model frame (1992), this research emphasizes on evaluating Rural and Urban Property Tax Province of DKI Jakarta's policies for progressive tariff tax and increasing tax base Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) in 2014 and its relation with taxpayer's compliance. By using survey method for 368 taxpayers and logit regression analysis for the survey data, this research unveils variables of taxpayer's perception of tax structure's factor, socio-demographic factor, and socio-economic factor which had significant effects on taxpayer's compliance. Specifically, significant variables are peer influence from socio-demographic factor and income lever from socio-economic factor. For taxpayer`s perception of tax structure's factor, the significant variables are: fairness of tax system, complexity of tax system, tax sanction, progressive tariff tax and tax base. Other result from this research shows that the tax base variable NJOP 2014, which was assumed to have a significant negative effect on taxpayer compliance, was ascertained to have a significant positive effect on taxpayer compliance. This outcome shows taxpayer`s approval on increasing tax bases NJOP 2014's regulation in Province of DKI Jakarta."

"Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dinilai belum tepat sararan karena Nilai Jual Objek Pajak di Provinsi DKI Jakarta yang terlalu tinggi, membuat Gubernur ingin merevisi Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah sesuai dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Namun terdapat kekurangan pada database objek pajak serta diperlukan kajian lebih lanjut mengenai objek pajak yang dibebaskan dan sasaran kebijakan agar Peraturan Gubernur ini dapat bersifat berkelanjutan.

---

Due to high rate tax object sales value in DKI Jakarta Province, rural and urban property tax exemption policy becomes inappropriate thus the Governor demand to revise the Governor Regulation Number 259 Year 2015.The purpose of the research is to evaluate rural and urban property tax exemption policy in DKI Jakarta Province. This research uses quantitative approach and qualitative data analysis technique.

The result of this research is rural and urban property tax exemption policy suitable with six criteria of evaluation policy, there are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness. However, there are some inadequacies in the database of tax object and further study about object of exempt taxes and target policy is necessary for the Governor Regulation rsquo's sustainability."

"Sejak dilimpahkannya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ke Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, jumlah total piutangnya merupakan yang terbesar diantara piutang pajak daerah lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi permasalahan dan sekaligus melakukan upaya pencairan tunggakan yang berasal dari tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diantaranya adalah dengan kebijakan penagihan pajak, kebijakan insentif pajak, dan kebijakan pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta, serta menganalisis kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan dua hasil penelitian. Pertama, kebijakan penagihan yang telah dilakukan masih tergolong dalam penagihan pasif yakni dengan menerbitkan surat himbauan pembayaran, dan bagi penunggak yang nominalnya cukup besar dilakukan pemasangan stiker atau papan informasi penunggak pajak. Kebijakan insentif pajak diberikan berupa pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi bagi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan hasil pelimpahan pemerintah pusat. Kebijakan pencegahan dilakukan sebagai upaya agar tidak bertambahnya piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yakni dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk Nilai Jual Objek Pajak sampai dengan 1 satu miliar dan melakukan penangguhan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi wajib pajak yang selama tiga tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran sejak tahun 2013. Kedua, secara umum kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pencairan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI terkait dengan data yang tidak lengkap dan akurat. Selain itu jumlah sumber daya manusia yang ada kurang memadai untuk dapat melaksanakan penagihan secara efektif karena jumlah penunggak dan objek pajak yang harus ditagih cukup banyak.

---

Since the transfer of authority of rural and urban land and building tax receivable to DKI Jakarta Provincial Government, the total amount of its receivables is the largest among other local taxes receivable. Various efforts were made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome the problems and at the same time make efforts to disburse arrears arising from the arrears of rural and urban land and building tax, such as with tax collection policy, tax incentive policy, and prevention policy.

This study aims to analyze the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in DKI Jakarta Province, and analyze the obstacles it faces.This research is descriptive and using qualitative approach.

This research produced two research results. First, the collection policy that has been done is still classified in the passive billing by issuing a letter of appeal for payment, and for the nominally large enough arrears done the installation of stickers or taxpayer information boards. The tax incentive policy is provided in the form of reduction of principal and the elimination of administrative sanctions for the of rural and urban land and building tax from the central government.

The prevention policy is carried out in an effort to avoid increasing of rural and urban land and building tax receivable by issuing of rural and urban land and building tax exemption policies for the Value of Tax Objects up to 1 one billion and suspending the issuance of Tax Collection Entitlement of rural and urban land and building tax for taxpayers who for three consecutive years do not make payments since 2013. Secondly, the constraints faced in the implementation of the policy of disbursement of arrears of of rural and urban land and building tax in the Province of DKI associated with data that is not complete and accurate. In addition the amount of human resources available is insufficient to be able to carry out billing effectively because the amount of delinquent and tax object to be billed enough."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi peraturan daerah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses formulasi peraturan daerah PBB Kota Surakarta seiring dengan amanat UU No. 28 Tahun 2009 tentang pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi peraturan daerah PBB di Kota Surakarta sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan amanat undang-undang No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 10 Tahun 2004. Formulasi peraturan daerah PBB dilakukan dengan mengadopsi UU No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 12 Tahun 1985, serta menyesuaikannya dengan kondisi daerah dan masyarakat di daerah tersebut.

---

This undergraduate thesis focused on the formulation of local regulations regarding rural and urban property tax in Surakarta municipality. The study was conducted to gain insight about the formulation process of local regulations regarding rural and urban property tax as mentioned in the Law of the Republic Indonesia Number 28 of 2009 concerning Regional Tax. This undergraduate thesis used qualitative approach through field study and literature study for data collection.

The result showed that the formulation process of the local regulations regarding rural and urban property tax in Surakarta was formulated according with the provisions and the mandate according to the Law of the Republic Indonesia Number 28 of 2009 and the Law of Republic Indonesia Number 10 of 2004. The formulation of local regulations adopted the Law of The Republic Indonesia Number 28 of 2009 and the Law of Republic Indonesia Number 12 of 1985, also adjusted some articles to local conditions and communities in the area."

"Disparitas harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di DKI Jakarta menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014. Skripsi ini menggambarkan proses perumusan penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, tujuan penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah proses formulasi kebijakan penetapan Nilai Jual Objek Pajak tahun 2014 sudah melalui seluruh tahapan dalam formulasi kebijakan.

---

The disparity between property market value and its Property Tax Object Sales Value in Jakarta insists local government to adjust Property Tax Object Sales Value in 2014. This undergraduate thesis describes policy formulation process of  Property Tax Object Sales Value in 2014. This descriptive research used qualitative approach and in-depth interview as data collection technique. The result of this research is determination of Property Tax Object Sales Value has been going through all the process of policy formulation."

"Retribusi Daerah sebagai salah satu bentuk penguatan keuangan daerah melalui pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pusat ke daerah. Penelitian ini membahas mengenai Analisis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupeten Tanah Datar Sumatera Barat. Penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskritif dan pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Di Kabupaten Tanah Datar terdapat kepemilikan tanah yang berbeda dengan daerah lainnya, yaitu adanya tanah ulayat. Untuk memungut PBB di tanah datar diperlukan kerja sama dengan masyarakat pemuka adat di nagari. Terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan PBB diantaranya kesadaran masyarakat yang cukup rendah dan basis data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

---

With the enactment of Undang Undang No. 28 Tahun 2009 on Regional Taxes and Levies as one of the region through the transfer of financial strengthening of land and building tax Rural and Urban from the center to the regions. This thesis discusses the Property Tax Analysis of Rural and Urban Kabupeten Tanah Datar in West Sumatra. This study uses a qualitative research approach with descriptive methods and collecting data using interviews and literature study.

In Tanah Datar land ownership are different from other regions, namely the communal land. To levy tax on land and building on flat land required cooperation with indigenous community leaders in the village. There are several obstacles in implementing such property taxes are fairly low public awareness and databases that do not correspond to the actual state."

"Skripsi ini membahas mengenai evaluasi pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang proses berjalannya administrasi perpajakan pengelolaan PBBP2 yang telah dilaksanakan di Kota Pekanbaru setelah kurang lebih dua tahun. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni wawancara dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru yang mencakup indikator struktur organisasi, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sistem informasi, serta proses dan prosedur administrasi pelayanan masih belum berjalan efektif dan efisien, karena masih terdapat hambatan?hambatan terkait komunikasi dan koordinasi dengan pihak Camat, Lurah, RW, dan RT, keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas, tidak tersedianya tenaga penilai dan alat teknologi untuk penelitian lapangan, dan kurang oprtimalnya pelayanan yang diberikan oleh petugas Dispenda kepada Wajib Pajak.

---

This undergraduate thesis focused on the evaluation of tax administration on rural and urban property tax (PBB-P2) in Pekanbaru. The study was conducted to provide insight about the tax administration process of rural and urban property tax that have been implemented for about two years in Pekanbaru. This undergraduate thesis used a qualitative approach through field study (interview) and literature study for data collection.

The result showed that the implementation of tax administration in Local Department of Regional Income (Dispenda), Pekanbaru, that viewed of some indicators, such as the organization structure, human resources, financial resources, information system, and the process and procedure of administration services still do not operate effectively and efficiently. This is due to several constraints, which are troubles on communication and coordination with heads of respective districts and subdistricts, and even from the local neighborhood, the limitation of human resources, both in terms of quantity and quality, the unavailability of appraisers and technologies for field research, and also the services that are provided by Dispenda’s employees to tax payers are not optimal."

"Tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Bogor terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya tunggakan PBB-P2 dan strategi untuk menagih tunggakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua faktor utama penyebab tingginya utang PBB-P2, yaitu Faktor Administrasi Pajak dan Faktor Wajib Pajak. Faktor Administrasi Pajak meliputi data tidak akurat, kendala dalam pendistribusian SPPT, dan kekurangan sumber daya manusia. Faktor Wajib Pajak meliputi Wajib Pajak enggan membayar pajak, tidak mampu membayar, keberatan atas NJOP, dan bersifat pasif. Strategi untuk menagih utang PBB-P2 adalah sosialisasi, optimalisasi pelayanan, identifikasi Subjek dan Objek Pajak, penagihan aktif, dan kerjasama dengan institusi terkait.

---

Rural and urban property arrears in Bogor continues to increase every year. This study aims to analyze the causes of it and the strategies conducted to collect the tax arrears. This research uses qualitative approach, meanwhile the data collection techniques used are in depth interviews and literature research. The result of this study is there are two huge factors causing high rural and urban property tax arrears, which are tax administration factor and taxpayer factor.

Tax administration factors include inaccurate data, difficulties in SPPT distribution, and lack of human resources. Taxpayer factors include taxpayers are reluctant to pay taxes, taxpayers are unable to pay, taxpayers object to NJOP, and taxpayers are still passive. The strategies conducted to collect tax arrears are through socialization, identification of tax subject and object, tax service optimization, active tax collection, and coordination with other institutions."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi optimalisasi PBB P2 yang diterapkan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi strategi optimalisasi PBB P2 dan gambaran mengenai kendala yang menghambat strategi tersebut. Skripsi ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi PBB P2 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memenuhi kriteria kebijakan yang baik menurut teori evaluasi kebijakan William Dunn. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bandar Lampung yakni belum akuratnya database, belum berjalannya penegakkan hukum pajak, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap PBB P2.

---

This undergraduate thesis focused to examine property tax on rural and urban optimalization strategies in Bandar Lampung. The study was conducted to evaluate property tax on rural and urban optimalization strategies and to gain an overview of the obstacles that hinder the strategies. This undergraduate thesis adopted post-positivist approach through field study and literature study for data collection.

The result showed that property tax on rural and urban optimalization strategies conducted by the government of Bandar Lampung did not meet the criteria of good policy according to William Dunn‟s theory of policy evaluation. Obstacles faced by the government of Bandar Lampung are inaccurate database, lack of law enforcement, and public awareness of property tax on rural and urban."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi kebijakan pajak atas pelimpahan kewenangan PBB kepada Kabupaten Lombok Barat serta untuk mencari alternatif upaya yang tepat untuk diterapkan dalam pencapaian optimalisasi penerimaan PBB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadinya beberapa kendala dalam hal pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Beberapa alternatif kebijakan yang direkomendasikan antara lain: memperbaiki administrasi perpajakan, memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemunugtan, meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi sosial, menetapkan besaran minimum yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, meningkatkan kapasitas penerimaan yang lebih baik, sosialisasi terhadap masyarakat, meminimalkan kekeliruan dalam dokumen penetapan, membangun unit pelayanan yang berbasis on-line, peningkatan sarana, prasarana dan kualitas Sumber Daya Manusia.

---

The purposes of this research is to analyze the implementation of tax policy for property tax devolution and to find an alternative policy that relevant to be applied in order to achieve optimalization of property tax revenue. This research is using qualitative approach to gain a comprehensive understanding of this topic. The result of this research shows that the property tax devolution policy which applied at Lombok Barat district at the moment can not fulfilled the needs of governance.

Some of alternatives policy that recommended are: recover of tax administration, add some of revenue basis, make a minimum payment of taxpayers, revenue capacity building, minimize an error on documentation, improving on -line basis service, capacity building."