Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Penempatan konten digital yang kaya informasi didalam lingkungan komunikasi tanpa batas atau internet, memungkinkan informasi menjadi lebih mudah diakses. Namun terdapat prosedur, aturan dan etika dalam memanfaatkan konten digital. Karena pemanfaatan konten digital oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dapat mengarah kepada pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu diperlukannya kebijakan perlindungan konten digital. All rights reserved dan some rights reserved merupakan bentuk dari perlindungan hak cipta. Sebuah situs yang memuat konten ilegal seperti pelanggaran hak cipta akan diblokir oleh pihak yang berwenang, namun dalam hal pemblokiran sebuah situs karena dianggap memuat konten yang ilegal memerlukan prosedur dan aturan tepat. Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggara jasa hosting terkait dengan pelanggaran hak cipta terhadap konten digital milik pengguna. Penelitian ini mencoba menjelaskan perlindungan hukum terhadap konten digital yang di-hosting pada perusahaan penyedia jasa layanan web hosting dan bagaimana tanggung jawab hukum penyedia jasa hosting terhadap konten digital milik konsumen;Placing digital content into the internet enables information become moreaccessible. However, there are procedures, rules and ethics when using digitalcontent. The use of digital content by parties who are not responsible can lead tocopyright infringement. Hence the need for digital content protection policies. Allrights reserved and some rights reserved is a form of copyright protection.A site containing illegal content such as copyright infringement will beblocked by the authorities, but blocking a website requires proper procedures andrules.Indonesia does not have regulation regarding the responsibility of hostingservice providers related to copyright infringement. This research tries to explainthe legal protection of digital content placed on web hosting service providers andhow the legal responsibility of hosting service providers against consumer's digitalcontent, Placing digital content into the internet enables information become moreaccessible. However, there are procedures, rules and ethics when using digitalcontent. The use of digital content by parties who are not responsible can lead tocopyright infringement. Hence the need for digital content protection policies. Allrights reserved and some rights reserved is a form of copyright protection.A site containing illegal content such as copyright infringement will beblocked by the authorities, but blocking a website requires proper procedures andrules.Indonesia does not have regulation regarding the responsibility of hostingservice providers related to copyright infringement. This research tries to explainthe legal protection of digital content placed on web hosting service providers andhow the legal responsibility of hosting service providers against consumer's digitalcontent]"

"

ABSTRAK

 

Nama              : JEANE PHIALSA

Program studi  : Magister Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Judul               : Perlindungan Hak Cipta Bagi Digital Audio Sampling di Indonesia

Pembimbing    : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.

 

Tesis ini membahas mengenai perlindungan hak cipta atas sebuah hasil rekaman suara yang kemudian dijadikan sebuah digital audio sampling untuk selanjutnya digunakan kembali dalam suatu karya yang baru. Digital audio sampling ini memberikan kemudahan dan sebagai alternatif untuk memproduksi musik agar lebih efektif dari segi waktu, tenaga dan biaya, tanpa harus mempekerjakan musisi untuk melakukan rekaman dan membayar biaya sewa studio rekaman, maka para pencipta lagu maupun produser dapat menghemat banyak sekali biaya produksi yang seharusnya dikeluarkan. Di Indonesia pun sudah sangat popular dalam penggunaan sampling tersebut, dari sampling alat musik pada umumnya seperti strings, drum, gitar, bass, piano, alat tiup hingga alat musik tradisional. Namun Undang-Undang Hak Cipta belum sepenuhnya mengakomodir pengaturan mengenai rekaman suara maka keberadaan pembuatan hingga penggunaan digital audio sampling. Begitu juga fenomena keberadaan samplingalat musik tradisional Indonesia yang sudah banyak diproduksi oleh pihak asing dan dijual secara online, Undang – Undang Pemajuan Kebudayaan mempunyai pengaturan mengenai pengamanan namun impelementasi dari Pemerintah masih belum maksimal sehingga fenomena tersebut masih terus berlangsung, dikhawatirkan akan merugikan Indonesia karena komersialisasi yang tidak diawasi langsung oleh negara Indonesia sebagai pemilik ha katas kebudayaan tradisional tersebut.

 

Kata Kunci      : Perlindungan Hak Cipta, Digital Audio Sampling, Musik Tradisional Indonesia.

 

---

ABSTRACT

 

Name                          : JEANE PHIALSA

Study Program            : Master of Law, Intellectual Property Right

Title                            : Copyright Protection of Digital Audio Sampling in Indonesia

Counsellor                  : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H.

 

This thesis discusses the protection of copyright for a sound recording which is used as a digital audio sampling who re-used in a new project. Digital audio sampling is an alternative to producing music to be more effective in terms of time, effort and cost, without have to hire recording musicians and pay the rental fees for recording studios. Songwriters and producers can save a lot of production cost. In Indonesia, it has been very popular sampling, from sampling musical instruments in general such as strings, drums, guitars, basses, pianos, wind instruments until traditional musical instruments. However, Undang-Undang HakCiptahas not fully accommodated the protection regarding sound recording, the existence of the manufacture to the use of digital audio sampling. Likewise, the phenomenon of the existence of sampling Indonesian traditional musical instruments that have been produced by foreign parties, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaanhas arrangements regarding safety, but implementation from the Government is still not optimal so that the phenomenon continues until now, it is feared that it will harm Indonesia due to commercialization which was not directly monitored by the Indonesian state as the owner of the traditional culture.

 

Keyword         :Copyright, Digital Audio Sampling, Indonesian Traditional Musical Instrument.

"

"Doktrin first sale merupakan sebuah doktrin yang memperbolehkan konsumen untuk memberikan dan menjual kembali ciptaan atau salinan ciptaan yang telah dibelinya secara sah tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, sampai saat ini masih diperdebatkan terkait dengan penerapan doktrin first sale terhadap karya digital, salah satunya adalah terhadap e-book dikarenakan dalam mendistribusikan suatu e-book konsumen perlu untuk membuat salinan baru terlebih dahulu, dimana tindakan tersebut berada di luar ruang lingkup penerapan doktrin first sale. Selain itu, teknologi Digital Rights Management yang seringkali dipasang dalam e-book juga mencegah seseorang untuk melakukan pendistribusian e-book. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dimana hasil dari penelitian ini bersifat preskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah e-book yang diproteksi dengan Digital Rights Management tidaklah dijual, melainkan dilisensikan terhadap konsumen, yang dalam hal ini berbeda dengan penjualan buku cetak dan berada di luar lingkup penerapan doktrin first sale. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah sebaiknya mengatur lebih spesifik mengenai keabsahan dari penerapan doktrin first sale dalam UU HC, khususnya terhadap karya-karya digital seperti e-book. Pengaturan ini dapat mencakup kompensasi terhadap setiap penjualan kembali yang dilakukan oleh pembeli e-book. Selain itu, aplikasi-aplikasi e-reader juga dapat menerapkan sistem yang memperbolehkan seseorang untuk memberikan suatu e-book tanpa harus menggandakannya terlebih dahulu.

---

The first sale doctrine allows consumers to sell or otherwise dispose the works or particular copies of the works that they have legally purchased, without the authority of the copyright owner. However, there has been a wide and varied debate regarding its application towards digital works, such as e-books where the buyer has to make a new copy for the new owner, in which it is considered to be outside the scope of the first sale doctrine. Moreover, the Digital Rights Management technology that is often implemented in e-books will prevent someone from distributing the e-books that they have bought. The author will use the statutory approach and the case approach to answer those issues, where the result of this study will be prescriptive. This study found that unlike its printed counterpart, e-books that are protected by Digital Rights Management are licensed, not sold, meaning that the first-sale doctrine cannot serve as a legal milestone towards the distribution of e-books. The study suggests that the amendment of Indonesian Copyright Act should include provisions regarding the first sale doctrine, especially towards digital works like e-books. These new provisions can include compensation and royalties every time a buyer resell an e-book that they have previously purchased. Furthermore, e-reader apps should implement a system that allows the consumers to lend or give an e-book without having to make a new copy beforehand."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan Sarana Kontrol Teknologi dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Karya Cipta Lagu dan Musik terhadap penyedia layanan jasa situs download lagu secara ilegal secara gratis di Internet. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk meneliti rumusan permasalahan mengenai topik terkait. Untuk mengetahui hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini diantaranya adalah urgensi perlindungan hukum dari adanya Sarana Kontrol Teknologi bagi Pemegang Hak Cipta terhadap situs download lagu secara ilegal, perbandingan pengaturan Sarana Kontrol Teknologi di Indonesia dan Amerika Serikat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Digital Millenium Copyright Act (DMCA), dan menganalisis kasus-kasus penyedia layanan situs download lagu secara ilegal, serta peranan dan manfaat perlindungan hukum dari adanya Sarana Kontrol Teknologi bagi Pemegang Hak Cipta terhadap adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyedia layanan situs web download lagu secara ilegal.

---

This thesis discusses the arrangement of Technology Control Facilities in providing Legal Protection for Authors and Copyright Owners for Song Copyrights Music Against Illegal Song Download Service Providers for free Internet. This study uses a normative juridical method to examine the formulation of Problems regarding related topics. In order to know this, the problem studied in this thesis, including the urgency of legal protection from the existence of Technology Control for Copyright Holders against illegal song download sites, Comparison of the arrangement of Technology Control Facilities in Indonesia and United States in terms of Copyright Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and the Digital Millenium Copyright Act (DMCA), and analyze cases of illegal song download site service providers, as well as the role and benefits of legal protection from the existence of Technological Control Facilities for Copyright Holders against copyright infringement commited by illegal song download website service providers."

"Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya digitalisasi perkembangannya sangat cepat pada saat ini. Perkembangan ini secara bertahap akan dapat mengungkapkan penipuan yang telah terjadi terhadap penciptaan nilai ekonomi. Dalam isu ini, Penulis akan membawa analisis tentang musik digital yang bernama spotify. Musik digital ini sedang digugat oleh penerbit musik besar dengan kerugian $ 1,6 miliar dan ganti rugi yangbernama wixen music publishing, yang mempunyai lisensi lebih dari 200 artis. Gugatan itu diajukan di California pada 29 Desember 2017, anggapan wixen adalah spotify melanggar pelanggaran hak cipta yang disebut hak mekanik, secara khusus menuduh spotify menggunakan ribuan lagu itu tanpa lisensi yang tepat dan izin dari wixen. Makalah penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif yang berarti kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum spesifik dengan cara menganalisis. Makalah penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam makalah penelitian ini akan menganalisis penggunaan hak cipta spotify selama menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum, konvensi dan peraturan yang berlaku. Hasil dari makalah penelitian ini adalah untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana spotify menghasilkan uang, legalitas fonogram digital dan menganalisis kasus spotify. Dengan melakukan hal itu diharapkan bahwa dalam makalah penelitian ini dapat memberikan saran untuk perbaikan pada penggunaan hak cipta musik digital dalam perspektif hukum hak cipta dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan pelanggaran hak cipta dalam industri musik digital dalam Konvensi Internasional tentang Hak cipta dan hukum peraturan nasional No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

The advancement of science and technology especially the rapidly digitizing technology nowadays. The development of digitalization will gradually be able to reveal the fraud that has occurred so far against the creation of economic value. In this issue, Writer brings an analysis on digital music named spotify. This digital music is being sued by a major music publisher for $1,6 billion in damages and injuncitve named wixen music publishing, which licenses music from about 200 artists. The lawsuit was filed in California on December 29 2017, wixen assumption is spotify violates copyright infringement which called mechanical rights, specifically alleging spotify is using thousands of it is songs without a proper license and permission from wixen. This research paper is made by using normative judicial method which means a scientific activity based on method, systematics, and certain thoughts that aim to learn one or more specific legal phenomena by analyzing. In this research paper will analyze copyright use of spotify during running its business pursuant to prevailing laws, conventions and regulations. The result of this research paper is to draw a conclusion on how spotify makes money, the legality of digital phonogram and analyze spotify case. By doing so it is hope that in this research paper could provide any suggestion for the improvement on the copyright use of digital music in copyright law perspective and also increase people’s awarness to implement the preventive measures of copyright infringment in digital music industry in International Convention on Copyright and national regulation law no. 28 year 2014 on Copyright."

"Penelitian ini mengeksplorasi dinamika perlindungan hukum terhadap karya cipta film yang dilombakan dalam festival film, dengan fokus utama pada pelanggaran hak moral. Ide dan gagasan kreatif adalah fondasi dasar dalam penciptaan karya, namun ide tidak dapat dilindungi hingga diwujudkan dalam bentuk ekspresi yang konkret. Hak cipta memberikan perlindungan hukum bagi karya seni dan kesusasteraan melalui Konvensi Bern, yang kemudian diperkuat oleh perjanjian TRIPs dalam lingkup perdagangan internasional. Indonesia, sebagai bagian dari kerangka global ini, telah mengadopsi regulasi yang relevan melalui undang-undang dan ratifikasi konvensi internasional. Proses pembuatan film terdiri dari pra-produksi, produksi, pasca-produksi, dan distribusi, di mana setiap tahap memerlukan perlindungan hak cipta. Namun, tantangan muncul ketika karya film diikutsertakan dalam kompetisi festival film, terutama terkait klausula baku dalam perjanjian yang dapat merugikan peserta, seperti pengalihan hak cipta kepada panitia. Meskipun Konvensi Bern hanya mengatur hak moral yang terdiri dari right of paternity dan right of integrity, ada dua hak lain dalam doktrin hak cipta, yaitu right of divulgate dan right of retraction, yang belum diatur dalam undang-undang di Indonesia. Penelitian ini juga menyoroti masalah hukum yang muncul, khususnya pelanggaran hak moral yang terjadi ketika potongan film digunakan tanpa mencantumkan pemilik aslinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang ada, mengevaluasi kecukupan regulasi di Indonesia, dan menawarkan solusi untuk melindungi hak moral pencipta film. Dengan demikian, penelitian ini memberikan tinjauan yuridis yang mendalam mengenai pelanggaran hak moral dalam konteks festival film, yang diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi karya cipta digital sinematografi di Indonesia.

---

This study delves into the legal protection dynamics for film copyrights submitted to film festivals, with a primary focus on moral rights violations. Creative ideas and concepts form the fundamental basis for the creation of works; however, these ideas cannot be protected until they are manifested in concrete expressions. Copyright law provides legal protection for artistic and literary works through the Berne Convention, which is further bolstered by the TRIPs agreement within the international trade framework. As part of this global framework, Indonesia has implemented relevant regulations through domestic laws and the ratification of international conventions. The film production process encompasses pre-production, production, post-production, and distribution, each stage necessitating copyright protection. Nonetheless, challenges arise when films are submitted to festival competitions, particularly concerning standard clauses in agreements that may disadvantage participants, such as the transfer of copyright to the organizers. While the Berne Convention addresses moral rights, including the right of paternity and the right of integrity, it does not encompass other rights in copyright doctrine, such as the right of divulgation and the right of retraction, which remain unregulated under Indonesian law. This study also highlights the legal issues arising from the use of film excerpts without proper attribution to the original creators, constituting a violation of moral rights. The objective of this research is to analyze the current legal protections, assess the adequacy of Indonesian regulations, and propose solutions to safeguard the moral rights of filmmakers. Consequently, this study provides a comprehensive juridical review of moral rights violations within the context of film festivals, aiming to enhance legal protection for digital cinematographic works in Indonesia."

"Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat dengan mudah dapat mengakses segala macam bentuk karya cipta digital yang dapat ditemukan melalui media internet. Hal tersebut turut membawa dampak negatif, dimana beberapa tindakan pelanggaran atas hak cipta terhadap buku elektronik (e-book) di Indonesia semakin sulit untuk dihindari. Maka, penggunaan Teknologi Pengaman atau Digital Rights Management (“DRM”) diharapkan dapat menjadi salah satu upaya perlindungan atas hak cipta terhadap buku elektronik (e-book) di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis peraturan terkait penggunaan teknologi pengaman atau DRM di Indonesia serta membandingkannya dengan peraturan di Amerika Serikat. Serta, penelitian ini juga akan menjelaskan mengenai implementasi penggunaan teknologi pengaman atau DRM terhadap sebuah buku elektronik (e-book). Adapun, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber penelitian dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah walaupun secara umum peraturan mengenai Teknologi Pengaman atau DRM telah termuat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”), namun peraturan tersebut belum memberikan pengaturan secara mendetail terkait dengan penggunaan sebuah Teknologi Pengaman atau DRM. Sehingga, Indonesia dapat mengadopsi peraturan yang ada di Amerika Serikat terkait dengan Teknologi Pengaman atau DRM dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan peraturan tersebut dengan kondisi Indonesia.

---

Throughout the technological development, people can easily access all kinds of digital version of the work that can be found through internet. This also has a negative impact, where some acts of copyright infringement against e-book in Indonesia are increasingly difficult to avoid. Therefore, the use of Digital Rights Management (“DRM”) is expected to be one of the efforts to protect copyright of e-book in Indonesia. To that end, this research will analyze regulations related to the use of DRM in Indonesia and compare them with regulations in the United States. Additionally, this research will also explain the implementation of the use of DRM on an e-book. Meanwhile, this research was conducted using research sources and data obtained through literature studies. The conclusion that can be taken is that although the regulations regarding DRM have been contained in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (“UUHC”), but the regulation has not provided detailed arrangements related to the use of DRM. Thus, Indonesia can adopt existing regulations in the United States related to DRM while paying attention to and adjusting the regulations to Indonesian conditions."

"Ketentuan mengenai kepemilikan atas karya cipta sinematografi berdasarkan hubungan kerja di lembaga swasta atau berdasar pesanan pihak lain telah diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC 2002) dimana pembuat karya tersebut yang dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Ciptanya kecuali diperjanjikan lain. Adanya kompleksitas hubungan hukum dan perjanjian yang dibuat para pihak sebagai bentuk perlindungan hukum untuk mempertegas kepemilikan Hak Cipta berdasar pesanan menjadi penting dikaji lebih mendalam dengan banyaknya karya cipta sinematografi yang lahir di provinsi Bali sebagai media pemasaran produk barang dan jasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan komparatif. Data yang digunakan yakni data sekunder dengan teknik studi dokumen dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan melalui wawancara mendalam dengan responden dan narasumber di Provinsi Bali, khususnya di Denpasar, sebagai pusat pembuatan karya cipta sinematografi.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan tata cara non-probability sampling design yang menggunakan teknik purposive sampling dengan snowballing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kepemilikan Hak Cipta atas karya cipta pesanan Pasal 8 ayat (3) UUHC 2002 di Indonesia berbeda dengan pengaturan karya cipta yang work made for hire di Amerika Serikat dan Inggris namun menyerupai pengaturan di negara Perancis. Dalam implementasinya di Provinsi Bali kepemilikan karya cipta sinematografi berdasar pesanan, Hak Ekonominya dominan berada pada pemesan yang menyerupai konsep perjanjian pemborongan pekerjaan Pasal 1601 b KUH Perdata.

---

Article 8 paragraph 3 Law of The Republic of Indonesia Number 19 Year 2002 Regarding Copyright (UUHC 2002) states if a work is made within the scope of employment or based on an order, the party who create such a work shall be deemed as the Author and the Copyright Holder, unless otherwise agreed by the two parties. It is important to do deep study in works made based on order regarding to the complexity of legal relations in it and agreement made by the parties as a form of legal protection to emphasize copyright ownership on works made based on order since a lot of cinematographic works starting to be made in Bali province as a media for marketing products and services. This study uses statute, conceptual, and comparative approach. This study also uses secondary data with study document technique and primary data through in depth interviews with respondents and informant in Bali Province, especially in Denpasar, as a center where the cinematographic works are made.This study is a qualitative, in the manner of non-probability sampling design using purposive sampling with snowballing. The results showed that the copyright ownership provision related to works made based on order in Article 8 paragraph 3 UUHC 2002 in Indonesia is different from the provision of work made for hire in the United States and in United Kingdom, but similar to French provision. Implementation in Bali Province showed that the economic right related to the copyright ownership of cinematographic works made based on order, is dominant on the person for whom the work was prepared which is similar to the concept of the contract for work in Article 1601 b Indonesian Civil Code."

"Hadirnya platform e-commerce memungkinkan dilakukannya penjualan barang atau jasa secara langsung kepada pelanggan melalui internet. Penggunaan platform e-commerce membawa keuntungan bagi pelaku usaha dan konsumen. Namun demikian, kerap terjadi penggunaan foto produk sebagai materi penjualan dengan tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang merupakan suatu pelanggaran terhadap hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan hukum bagi pemegang hak cipta foto produk terhadap penggunaan foto produk secara komersial tanpa izin serta tanggung jawab penyelenggara platform e-commerce terhadap pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis masalah tersebut berdasarkan hukum tentang hak cipta. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa terjadi penggunaan foto produk tanpa izin yang merupakan pelanggaran terhadap hak cipta pada platform e-commerce. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang hak ciptanya dilanggar dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau menuntut secara pidana. Terhadap pelanggaran tersebut, Penyelenggara platform e-commerce tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum selama telah melakukan kewajibannya dengan memastikan platform miliknya tidak memuat dan tidak memfasilitasi penyebarluasan konten yang dilarang serta memiliki tata kelola dan menyediakan saran pelaporan, memberikan informasi pengguna yang mengunggah konten yang dilarang dalam rangka pengawasan dan/atau penegakan hukum, dan melakukan pemutusan akses (take down) terhadap konten yang dilarang.

---

The presence of e-commerce platforms makes it possible to sell goods or services directly to customers through the internet. The use of e-commerce platforms brings benefits to businesses and consumers. However, there is often the use of product photos as sales material without the permission of the creator and / or copyright holder which is an infringement of copyright. This research aims to analyze the legal protection for product photo copyright holders against commercial use of product photos without permission and the responsibility of e-commerce platform organizers for violations that occur. This research uses normative juridical research methods that aim to analyze the problem based on the law on copyright. Based on this research, it is known that there is an unauthorized use of product photos which is a violation of copyright on e-commerce platforms. The creator and/or copyright holder whose copyright is infringed may file a lawsuit for compensation and/or prosecute criminally. Against such violations, e-commerce platform operators cannot be held legally liable as long as they have carried out their obligations by ensuring that their platforms do not contain and do not facilitate the dissemination of prohibited content and have governance and provide reporting suggestions, provide information on users who upload prohibited content in the context of supervision and/or law enforcement, and take down prohibited content."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hak cipta yang diberikan atas penayangan potongan-potongan gambar atau video dari YouTube pada program-program televisi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa pihak televisi tidak menghargai hak cipta dari video-video dari YouTube yang mereka gunakan dengan tidak mencantumkan nama pemilik video-video tersebut namun menggunakannya untuk kepentingan komersial serta mendapatkan keuntungan atas itu. Pencantuman "courtesy of YouTube" tidak melegalkan tindakan pihak televisi dalam memanfaatkan video-video dari YouTube tersebut. Pihak televisi harus menghargai hak cipta yang melekat pada video-video yang mereka gunakan.

---

This thesis discusses the giving copyright protection of broadcasting the pieces of pictures or videos from YouTube on television programs in Indonesia. This is a normative study that examines the formulation of the problem from the point of view of the applicable legislation.

Based on the results obtained that the television does not respect the copyright of the videos from YouTube that they use by not include the name of the owner of these videos, but use them for commercial purposes and get benefit from them. The phrase "courtesy of YouTube" not legalize the act of television on utilizing the videos from YouTube. Television must respect copyright attached to the videos they use."