Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Penelitian ini akan membahas mengenai efektivitas strategikontraterorisme pemerintah Tiongkok terhadap gerakan bersenjata Uighur di wilayah Xinjiang. Pemerintah Tiongkok telah melakukan berbagai kebijakan yang berdimensi sosial-politik-kebudayaan seperti kebijakan migrasi etnis Han ke wilayah Xinjiang, kebijakan keluarga berencana, kebijakan bahasa Mandarin ataupun kebijakan kontraterorisme yang bersifat hard approach seperti kebijakan Kampanye Serangan Keras yang digunakan dalam merespon gerakan bersenjata Uighur. Dari pilihan-pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok, penelitian ini mencoba melihat efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok tersebut;This research will examine the effectiveness of China’s government counterterrorism strategy toward the Uighur’s armed movement in Xinjiang region. Chinese government has conducted various policies that have sociopolitical-cultural dimension such as Han ethnic migration policy into Xinjiang region, family planning policy, Chinese language policy or counterterrorism policy which is tend to be hard approach as Strike Hard Campaign policy used in responding to Uighur’s armed movement. Based on optional policies taken by theChinese government, this research will asses the effectiveness of measures taken by Chinese government., This research will examine the effectiveness of China’s governmentcounterterrorism strategy toward the Uighur’s armed movement in Xinjiangregion. Chinese government has conducted various policies that have sociopolitical-cultural dimension such as Han ethnic migration policy into Xinjiangregion, family planning policy, Chinese language policy or counterterrorismpolicy which is tend to be hard approach as Strike Hard Campaign policy used inresponding to Uighur’s armed movement. Based on optional policies taken by theChinese government, this research will asses the effectiveness of measures takenby Chinese government.]"

"Pasca Tragedi 9/11, negara-negara di dalam sistem internasional diminta untuk mendukung dan mengadopsi kampanye Global War on Terror dalam merespon ancaman terorisme. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung kampanye ini. Selain karena terekspos rezim dalam sistem internasional, Indonesia juga mengalami ancaman terorisme dari dalam negeri. Seiring dengan berjalannya waktu, pilihan tindakan Indonesia pun berkembang: dari hanya patuh terhadap rezim kontraterorisme yang berlaku dan menerima bantuan, menjadi aktor yang turut menggerakkan agenda kontraterorisme dalam berbagai forum multilateral. Indonesia bahkan dapat dikatakan sebagai “lead sharper” kebijakan kontraterorisme di Asia Tenggara. Melihat perkembangan Indonesia dalam kebijakan luar negerinya, menarik untuk menilik bagaimana isu kontraterorisme berdinamika dengan kebijakan luar negeri untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan: “Apa bentuk kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kontraterorisme selama 2001-2019? Apa saja faktor yang mempengaruhi pilihan kebijakan tersebut?” Pertanyaan ini akan coba untuk dijawab dengan menggunakan analisis realisme neoklasik dalam tiga pemerintahan di Indonesia. Dengan menjawab pertanyaan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat melacak upaya kontraterorisme yang dilakukan Indonesia selama delapan belas tahun ke belakang dan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan tersebut.

---

After the 9/11 Tragedy, countries in the international system were asked to support and adopt the Global War on Terror campaign in responding to the threat of terrorism. Indonesia was one of the countries that supported this campaign. Apart from being exposed of the regime in the international system, Indonesia was also facing the threat of terrorism from its domestic sphere. Over time, Indonesia's choice of action has also grown: from only obeying the prevailing counterterrorism regime and receiving assistance, to being an actor who helps move the counterterrorism agenda in various multilateral forums. Indonesia can even be said to be the "lead sharper" of counterterrorism policies in Southeast Asia. Seeing Indonesia's development in its foreign policy, it is interesting to see how the counterterrorism issue is having its dynamic with foreign policy to achieve the country’s goals. Thus, this research seeks to answer the question: “What form of foreign policy was carried out by Indonesia to meet counterterrorism needs during 2001-2019? What were the factors that influenced this policy choice?” These questions will be answered using an analysis of neoclassical realism in Indonesia’s three reign governments. By answering these questions, it is hoped that this research will be able to trace Indonesia's counterterrorism efforts over the past eighteen years and analyze the factors that influenced these choices."

"Sepanjang sejarah hubungan internasional, kebijakan keamanan selalu berevolusi demi merespons kemunculan ancaman keamanan baru. Di abad ke-21, ancaman keamanan nontradisional berupa terorisme—dengan intifada kedua dan insiden 11 September sebagai titik puncaknya—memicu pergeseran kebijakan keamanan ke arah perang nonkonvensional. Salah satu kebijakan keamanan baru yang dinilai kontroversial adalah pembunuhan yang ditargetkan. Selama penggunaannya sebagai instrumen kontraterorisme, praktik ini menuai banyak kritik yang menganggap kebijakan ini ilegal, imoral, dan inefektif. Namun, tidak sedikit pula pihak yang berupaya mempertahankan legalitas, legitimasi, dan efektivitas praktik tersebut. Atas latar belakang ini, penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “bagaimana perkembangan literatur akademis tentang pembunuhan yang ditargetkan dalam konteks kontraterorisme?” Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap 27 literatur akademis terakreditasi internasional yang mengangkat isu ini dengan batasan waktu publikasi dari tahun 2000 sampai Juli 2021. Tulisan ini mengadopsi metode pengorganisasian literatur taksonomi untuk mempermudah penulis dalam mengintegrasikan perspektif interdisipliner dalam tinjauan pustaka ini serta memungkinkan penulis mengidentifikasi tema-tema yang masih kurang berkembang. Dengan menggunakan metode taksonomi, penulis memetakan tulisan-tulisan tersebut menjadi dua kategori: (1) dimensi normatif pembunuhan yang ditargetkan dalam kontraterorisme, yang dibagi menjadi tiga subtema berupa legalitas, legitimasi, dan transformasi faktor-faktor ideasional terkait pembunuhan yang ditargetkan; dan (2) efektivitas pembunuhan yang ditargetkan sebagai instrumen kontraterorisme. Penulis berargumen terdapat tiga masalah yang memunculkan kesenjangan penelitian dalam badan literatur pembunuhan yang ditargetkan, antara lain inkonsistensi fondasi konseptual, perbedaan paradigma kontraterorisme, dan ketimpangan tren pendirian literatur di antara kategori yang berbeda. Tinjauan pustaka ini menemukan enam karakteristik yang menggambarkan perkembangan diskursus akademis tentang pembunuhan yang ditargetkan dalam kontraterorisme: (1) lemahnya fondasi konseptual; (2) kesenjangan metodologis antarkategori; (3) pertentangan paradigma penegakan hukum dan perang; (4) derajat efektivitas yang sangat bervariasi; (5) konsistensi pendirian netral dalam literatur normatif; dan (6) diversifikasi pendirian dalam literatur praktis. Tulisan ini merekomendasikan penguatan kerja sama antara akademisi dan pelaku kebijakan untuk mengonsolidasi kajian tentang praktik ini, perumusan instrumen hukum internasional baru untuk meregulasi pembunuhan yang ditargetkan, identifikasi center of gravity kelompok teror dan hubungannya dengan praktik pembunuhan yang ditargetkan, serta merefleksikan praktik ini bagi kebijakan kontraterorisme Indonesia.

---

Throughout the history of international relations, security policy continues to evolve in response to emerging new security threats. In the 21st century, terrorism as a nontraditional security threat—with the second intifada and the September 11 attacks as its peaks—shifted the security policy towards nonconventional warfare. Targeted killing is among one of the controversial new security policies. In the course of its implementation as a counterterrorism instrument, this practice has been opposed for its perceived illegality, immorality, and inefficacy. Nevertheless, some scholars attempt to defend the legality, legitimacy, and effectivity of the practice. Against this backdrop, the author formulates the following research question: “how is the development of academic literature on targeted killing in counterterrorism context?” To answer the research question, the author conducts a literature review on 27 internationally accredited academic literature on this topic within the publication period of 2000 to July 2021. This paper adopts a taxonomy methodological approach to enable the author to integrate interdisciplinary perspective into the literatur review as well as to identify underdeveloped thematic categories. By utilizing taxonomy methods, the author divides the literature into two categories: (1) the normative dimension of targeted killing in counterterrorism, divided into three subthemes, namely legality, legitimacy, and ideational transformation of targeted killing; and (2) the effectivity of targeted killing as a counterterrorism instrument. The author argues three main issues gave rise to the research gaps in the body of literature on the topic, namely inconsistent conceptual foundation, differing counterterrorism paradigms, and disparity in the trends of literature stances across categories. The findings of this literature review identify six characteristics that portray the development of the academic discourse on targeted killing in counterterrorism: (1) a weak conceptual foundation; (2) a methodological gap between categories; (3) clashes between law enforcement and armed conflict paradigms; (4) varying degrees of effectivity; (5) consistency of neutral stance in the normative group; and (6) diversified literature stances among practical literature. This paper recommends for an intensification of cooperation between scholars and policymakers to consolidate studies on targeted killing, a formulation of a new international law instrument to regulate targeted killing, an identification of center of gravity in terror group and its relation to targeted killing practices, and a reflection of this practice for Indonesian counterterrorism efforts."

"Unmanned Aerial Vehicle (UAV) merupakan pesawat tanpa awak yang bersenjata, yang juga adalah sebagai salah satu teknologi mutakhir yang dikembangkan Amerika Serikat. UAV memiliki begitu banyak kelebihan dibandingkan dengan jenis senjata lain, UAV digunakan di berbagai negara di dunia sebagai bagian dari operasi kontra-terorisme Amerika Serikat. Namun, pada kenyataannya, penggunaan UAV di Pakistan pada tahun 2004 hingga 2012 tidak berhasil mengurangi serangan teroris di negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa ketidakberhasilan penggunaan UAV tersebut terjadi menggunakan metode congruence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakberhasilan tersebut terjadi karena (1) Amerika Serikat tidak benar-benar memahami karakteristik kelompok teroris di Pakistan, (2) adanya kesalahan dalam proses pembuatan keputusan dilihat dari intelligence cycle, dan (3) tidak adanya dukungan dari masyarakat lokal Pakistan.

---

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is an armed unmanned plane, which is also one of the most advanced technologies developed by the United States. UAV is more superior compared with other kinds of weapon. Currently, it is used in many parts of the world as a part of the United States’ counter-terrorism measure. However, the use of UAV in Pakistan since 2004 to 2012 does not successfully reduce the number of terrorist attack that happens on that country. This research aims to figure out the reasons behind this failure through the use of congruence in retrospective. The results show that the failure of UAV relies upon 3 factors: (1) US did not really understand the characteristic of targeted terrorist organizations, (2) there is a mistake in the decision making based on the intelligence cycle, and (3) the nonexistent of local society’s support."

"ABSTRAKPenyebaran paham radikal terorisme tidak akan berhenti pada kebijakan pemerintah dan berbagai instansi terkait dalam melakukan tindakan tegas seperti dengan memblokir situs, blog, akun atau bahkan dengan menangkap pemilik situs atau akun tersebut. Pendekatan secara tegas melalui jalur hukum sangat penting, namun disamping itu sangat diperlukannya upaya integratif dengan megkolaborasi pendekatan lunak yaitu upaya kontra narasi yang dilakukan oleh BNPT sehingga dapat menyentuh pada hulu persoalan. Penelitian ini berupaya menganalisis kontra narasi oleh BNPT dengan menggunakan teori kontra narasi oleh Sarah Zeiger 2016 dalam mencegah penyebaran paham terorisme melalui media online dengan metode deskriptif kualitatif seperti studi literatur dan wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber di BNPT maupun narasumber ahli. Hasil penelitian menemukan bahwa monitoring melalui media online perlu dilakukan setiap saat sebagai upaya proses deteksi dini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat terhadap potensi penyebaran paham terorisme yang sebagian besar mengatas namakan ideologi dan agama. Strategi kontra narasi dilakukan melalui dua pendekatan baik secara online melalui situs BNPT dan secara offline dilakukan pertemuan langsung dengan audiens melalui kegiatan sosialisasi, workshop dan pelatihan. Selanjutnya perlunya keterlibatan seluruh komponen masyarakat khususnya audiens sebagai komunitas media. Strategi kontra narasi terhadap audiens dalam merespon potensi ancaman radikal terorisme melalui situs BNPT, memiliki jumlah yang relatif masih kecil bila dihadapkan dengan jumlah pengguna internet saat ini. Namun dengan adanya penguatan wawasan kebangsaan, kebhinekaan dan kecintaaan terhadap NKRI melalui kontra narasi dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Ketahanan Nasional.

---

ABSTRACTThe spread of radicalism of terrorism will not stop at government policies and various agencies involved in taking decisive action such as by blocking sites, blogs, accounts or even by capturing the site owner or the account. The unequivocal approach through legal channels is very important, but besides that it is very necessary integrative efforts with megkolaborasi soft approach that is counter narrative efforts conducted by BNPT so that it can touch on the upstream of the problem. This research attempts to analyze counter narrative by BNPT by using counter narrative theory by Sarah Zeiger 2016 in preventing the spread of terrorism through online media with qualitative descriptive method such as literature study and in depth interview with a number of resource persons in BNPT and expert source. The results of the study found that monitoring through online media needs to be done at any time as an early detection process aims to obtain accurate information on the potential spread of terrorism that mostly in the name of ideology and religion. The counter narrative strategy is carried out through two approaches both online through the BNPT website and offline to a live meeting with the audience through socialization, workshop and training. Furthermore, the need for the involvement of all components of society, especially the audience as a media community. The counter narrative strategy of the audience in responding to the potential threat of radical terrorism through the BNPT site, has a relatively small amount when faced with the current number of internet users. However, with the strengthening of national insight, diversity and love of the Republic of Indonesia through counter narrative can contribute greatly to the National Resilience."

"Tesis ini membahas ancaman dan kerawanan Indonesia terhadap terorisme, terutama penyebaran narasi radikal dan atau terorisme, serta mengajukan model kontra narasi sebagai strategi dalam bidang pencegahan ancaman terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk menganalisis ancaman, dan kerentanan, dan skenario untuk penguatan dan usulan pembentukan model sebagai sistem deteksi dini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman narasi radikal atau terorisme di Indonesia berada pada posisi yang tinggi, diikuti dengan tingkat kerentanan Indonesia yang tinggi. Sehingga perlu dilakukan kontra narasi dan dilakukan penguatan terhadap strategi tersebut, serta diperlukan suatu model yang berlaku nasional sebagai dasar acuan

---

This thesis discusses the level of threats and vulnerabilities of Indonesia against terrorism, especially the spread of radical and or terrorism narratives, as well as propose a model of counter narrative as the strategy in the field of prevention in order to tackle the threat of terrorism in Indonesia. This study used a qualitative approach, to analyze the threats and vulnerabilities, as well as a scenarios for strengthening and proposed the establishment of a model as an early warning system. The results of this study indicate that the threat of radical or terrorism narratives in Indonesia is at a high level, followed by a high degree of vulnerability in Indonesia. Hence, it is necessary to apply the counter-narratives, and to strengthen the counter narative strategy, as well as we need a model that applicable nationwide as a platform."

"Hubungan negara dan masyarakat merupakan hal yang penting untuk dijaga demi menciptakan kedamaian suatu negara. Permasalahan etnis yang terjadi di Republik Rakyat Tiongkok, tepatnya permasalahan suku Uighur di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, telah menciptakan ketegangan antara pemerintah Tiongkok dan suku Uighur. Bingtuan, sebagai sebuah organisasi sosial di Xinjiang yang bertanggungjawab langsung kepada pemerintah pusat, dapat memberikan gambaran atas hubungan pemerintah dan masyarakat Xinjiang, khususnya suku Uighur. Bingtuan sendiri merupakan sebuah organisasi paramiliter yang dibentuk oleh pemerintah Tiongkok untuk mengembangkan daerah Xinjiang, menjaga stabilitas Xinjiang, serta mendukung terciptanya kesatuan etnis di Xinjiang. Suku Uighur yang merupakan penduduk mayoritas Xinjiang sejak lama telah memiliki konflik dengan pemerintah Tiongkok. Berdasarkan peranannya, kehadiran Bingtuan tentu dimaksudkan untuk meredam ketegangan yang ada di antara pemerintah Tiongkok dan suku Uighur. Namun, melihat sejauh mana permasalahan suku Uighur telah terjadi, kehadiran Bingtuan justru memperparah hubungan antara kedua pihak tersebut karena menyebabkan kesenjangan sosial serta memperkuat adanya pandangan bahwa pemerintah berupaya untuk melakukan sinifikasi terhadap suku Uighur.State-society relation is an important thing to maintain in order to create peace in a country. Ethnic issues that occur in Peoples Republic of China, specifically the Uighurs conflict in Xinjiang Uighur Autonomous Region, have created tensions between Chinese government and the Uighurs. Bingtuan, as a social organization in Xinjiang that is directly responsible to the central government, can give us an overview of the relationship between the government and Xinjiangs people, particularly the Uighurs. Bingtuan itself is a paramilitary organization formed by the central government to develop Xinjiang region, maintain stability in Xinjiang, and promote ethnic unity in Xinjiang. The Uighurs as the majority population in Xinjian have had conflicts with the government since long ago. Based on its roles, the presence of Bingtuan is intended to appease the conflict between the Chinese government and the Uighurs. However, seeing how far the Uighurs issue has happened, Bingtuans presence instead exacerbated the relation between those two because it caused social gap and strengthen the idea that the government strive to sinicize the Uighurs."

"Hampir semua model akademis memahami radikalisasi sebagai perkembangan yang berlangsung selama periode waktu tertentu dan melibatkan banyak faktor dan dinamika yang berbeda. Sisi lain radikalisme ini dapat dijelaskan sebagai metode yang diterapkan oleh kelompok agama Islam Sunni yang bertujuan untuk menggulingkan rezim penguasa yang memiliki kekuatan geopolitik non muslim yang mendukung mereka untuk membuka jalan dalam mencapai tujuan tersebut, sehingga wujud ancamannya terasa secara global di berbagai belahan dunia mulai dari Amerika, Eropa, Australia dan Asia, termasuk di Indonesia. Salah satu wilayah Indonesia yang pernah menjadi sorotan dunia akibat gerakan radikal yang melahirkan aksi terorisme adalah provinsi Sulawesi Tengah. Secara substansial, Sulawesi Tengah menjadi daerah endemik radikalisme di Indonesia akibat akses konflik komunal masyarakat Poso yang meluas dan berimplikasi pada terlampauinya batas-batas sosial dalam kurun waktu yang lama. Di samping itu, wilayah Sulawesi Tengah ini menjadi daerah endemik aksi radikal, disebabkan oleh perluasan jaringan teroris radikal ke Sulawesi Tengah yang didasarkan pada konflik Poso dan di luar konteks konflik Poso. Berdasarkan adanya permasalahan kegagalan dalam penerapan strategi pencegahan radikalisme di atas, dapat diidentifikasikan masalahnya berasal dari belum tepatnya sasaran pelaksanaan strategi pencegahan gerakan radikal tersebut dan belum adanya tolak ukur keberhasilan dalam pencegahan gerakan radikal di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaan strategi pencegahan radikalisme diperlukan evaluasi. Tindakan ini sangat diperlukan mengingat banyaknya temuan pelaku aksi teror di Indonesia yang pelakunya bersembunyi di wilayah Poso, yang sebanyak 13 orang pelaku teroris mulai dari teroris bom Bali hingga tokoh-tokoh yang aktif tergabung dalam kelompok radikal JAD dan JAT. Tokoh-tokoh tersebut yang ditemukan berada di wilayah Poso ini memiliki peran sebagai intelijen JAD dan bendahara JAD, serta 1 tokoh aktif yang menjabat sebagai Sekjen JAT.

---

Almost all academic models understand radicalization as a development that takes place over a period of time and involves many different factors and dynamics. The other side of this radicalism can be explained as a method applied by the Sunni Islamic religious group which aims to overthrow the ruling regime that has non-Muslim geopolitical power supporting them to pave the way for achieving this goal, so that the threat is felt globally in various parts of the world starting from America, Europe, Australia and Asia, including in Indonesia. One of the regions of Indonesia that has been in the world spotlight due to radical movements that gave birth to acts of terrorism is the province of Central Sulawesi.

Substantially, Central Sulawesi has become an endemic area of radicalism in Indonesia due to the widespread access to communal conflicts of the Poso people and the implications of the exceeding of social boundaries for a long time. In addition, the Central Sulawesi region has become an endemic area for radical action, due to the expansion of the radical terrorist network to Central Sulawesi which is based on the Poso conflict and outside the context of the Poso conflict. Based on the problem of failure in implementing the radicalism prevention strategy above, it can be identified that the problem stems from the inaccurate target of implementing the radical movement prevention strategy and the absence of a measure of success in preventing radical movements in Indonesia, so the implementation of the radicalism prevention strategy requires evaluation. This action is very necessary considering the many findings of terrorists in Indonesia whose perpetrators were hiding in the Poso area, as many as 13 terrorists ranging from the Bali bombing terrorists to figures who are active in the JAD and JAT radical groups. These figures who were found in the Poso area had roles as JAD intelligence and JAD treasurers, as well as 1 active figure who served as JAT Secretary General. "