Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum pengaturan penyelesaian sengketa dan perselisihan hasil pemilihan umum oleh kekuasaan kehakiman di Indonesia dan kemudian merumuskan ulang formula pengaturan yang berbasis electoral justice system. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa problematika hukum dimaksud diantaranya berkaitan dengan miskonsepsi tentang sengketa Pemilu dan perselisihan hasil Pemilu, desain institusional bawaslu, hukum acara baik untuk penyelesaian sengketa Pemilu maupun untuk perselisihan hasil Pemilu yang tidak kompatibel dengan karakteristik Pemilu, dan ambiguitas tafsir mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu. Problematika tersebut dalam beberapa kasus telah melahirkan dualisme putusan pengadilan yang saling bertentangan, sehingga mendistorsi prinsip negara hukum yang diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, pengaturan penyelesaian sengketa dan perselisihan hasil pemilihan umum oleh kekuasaan kehakiman di Indonesia perlu direformulasi berbasis pada prinsip-prinsip electoral justice system agar lebih memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

---

The research aims to analyze the problems regarding the regulation of electoral dispute and election result dispute settlement by judicial power in Indonesia. The research also aims to reformulate the regulation of electoral dispute and election result dispute settlement by judicial power in Indonesia based on electoral justice system principles. This study found that the problems are about the misconception concerning electoral dispute and election result dispute, institutional design of Bawaslu, the procedural law for the settlement of electoral disputes as well as for the election result dispute are not compatible with the characteristics of the election, and the ambiguity of constitutional court's interpretation regarding its authority in the election result dispute settlement. These problems in some cases led to the duality of conflicting court rulings, thus distorting the rule of law as mandated by the constitution. Therefore, the regulation of electoral dispute and election result dispute settlement by judicial power in Indonesia needs to be reformulated based on electoral justice system principles in order to embody legal certainty in the election process in Indonesia."

"Pemilu merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara dalam memperjuangkan segala kebutuhan rakyatnya dan pencerminan dari sistem demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu di negara Indonesia dilaksanakan secara konsisten dengan berdasar kepada asas yang dituangkan secara tegas dalam Konstitusi, yang mana dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah peran dari institusi pengadilan yang berkewajiban untuk bertindak imparsial serta efektif dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu. MK sebagai institusi pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara PHPU, dalam praktiknya, baik putusan yang dikeluarkan dalam Pemilu maupun Pemilukada sering megeluarkan putusan yang bersifat “kontroversial” dan problematik yang mana menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat serta ahli hukum karena dianggap kurang dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Mengingat kekuatan putusan yang dikeluarkan MK sangat “kuat”, MK diharapkan dapat menentukan metode atau konsep pendekatan yang tepat dalam menjawab segala isuisu konstitusionalitas yang ada. Diantara bentuk metode atau konsep pendekatan yang dilakukan oleh Hakim MK dalam menyelesaikan PHPU adalah judicial activism dan judicial restraint, dimana konsep tersebut dianggap oleh beberapa orang memiliki hal yang bertolak belakang satu dengan yang lainnya.

---

Election is a mechanism provided by the state in fighting for all the needs of its people and a reflection of the democratic system. The election in Indonesia is carried out consistently based on the principles expressly stated in the Constitution, which is also influenced by several factors. One of these factors is the role of the court institution which is obliged to act impartially and effectively in overseeing the implementation of the Election. The Constitutional Court as a court institution that has the authority to settle PHPU cases, in practice, both decisions issued in the General Election and regional head elections, often issue decisions that are “controversial” and problematic which lead to pros and cons among the public and legal experts because they are deemed insufficient to give a sense justice to society. Considering the strength of the decisions issued by the Constitutional Court is very "strong", the Court is expected to be able to determine the method or concept of the right approach in answering all existing constitutionality issues. Among the methods or concepts used by the Constitutional Court Judges in resolving the PHPU were judicial activism and judicial restraint, where these concepts were considered by some to have contradicting matters with one another"

"ABSTRACTThis paper deals with the politics of patronage and piety in local elections by examining the role of and dilemma faced by Nahdlatul Ulama (NU), the largest Muslim organisation in Indonesia, in a local electoral competition. Focusing on the 2017 local election in Brebes, Central Java, this article conjirms previous scholarly works findings of widespread patronage distribution and the impact of rising religious conservatism on electoral competition. However, this papershows that piety and patronage politics neither necessarily maintain oligarchic rule nor provoke intolerance and violence. The case of the electoral competition in Brebes reveals that IslamiC organizations in Indonesia are not immunejrom electoral politic, and due to institutional weaknesses of most political parties in Indonesia, will likely remain important political players by mobilizing support in elections at both the local and national lewd. In a broader context, Islamic mobilization in local elections in Indonesia helps understand the emergence of pious democracy in democratic Muslim-majoniy countries."

"Tesis ini membahas tentang sistem pemilu yang berkembang saat ini termasuk di Indonesia. Pemilu merupakan pelaksanaan kehendak rakyat sebagai perwujudan dari demokrasi. Anggota legislatif yang terpilih adalah wakil rakyat yang diharapkan dapat mengemban amanat rakyat. Indonesia pada dasarnya menganut sistem pemilu proporsional dengan daftar calon yang disusun oleh partai pada daerah dengan perwakilan jamak. Pada awalnya sistem pemilu Indonesia menerapkan daftar tertutup (proporsional tertutup) tetapi sejak diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 2008, daftar calon bersifat terbuka (proporsional terbuka) sehingga calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon terpilih. Penetapan calon yang terpilih ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena terdapat sistem yang mengatur tentang penghitungan dan pembagian kursi legislatif bagi partai dan calon. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dilakukan dengan teori pemilu, teori aturan pemilu serta konsep tentang pemilihan sistem pemilu, perbandingan sistem pemilu, desain aturan pemilu, mekanisme pemilu, partisipasi pemilih, dan proporsionalitas. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian, maka hal-hal yang disampaikan adalah meliputi sistem pemilu, perbandingan sistem penghitungan perolehan kursi DPR dalam UU pemilu, dan penerapan sistem penghitungan perolehan kursi dalam Pemilu Tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sistem penghitungan perolehan kursi DPR pada Pemilu Tahun 2009 dan yang akan diterapkan dalam Pemilu Tahun 2014 ternyata sangat rumit dan tidak mudah untuk dipahami bagi penyelenggara pemilu, partai dan calon legislatif, apalagi rumusan yang dibuat oleh pembentuk UU ternyata tidak sederhana dan berbelit-belit. Akibatnya, terdapat berbagai penafsiran atas sistem penghitungan perolehan kursi DPR baik oleh KPU, partai maupun calon legislatif, sehingga pada Pemilu Tahun 2009, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan judicial review dan pengujian undang-undang yang saling bertentangan tentang sistem penghitungan perolehan kursi DPR. Kerumitan rumusan sistem penghitungan perolehan kursi DPR tersebut dapat mengakibatkan disproporsionalitas pembagian kursi DPR yang pada akhirnya banyak suara pemilih yang terbuang sia-sia.

---

This thesis discusses the development of electoral system developed, including in Indonesia . Election is the implementation of the will of the people as the embodiment of democracy . Legislators are representatives of the people, who are expected to carry out the mandate of the Indonesian people, basically adhere to the proportional representatives system with a list of candidates drawn up by the party in the multi member district. At first, Indonesian electoral system implements a closed list but since the enactment of Act No. 10/2008, electoral system implements an open list so that the candidate who gets the ost votes is elected . Determination of the elected candidate was not as easy as one might imagine because there is a complex system for calculation and distribution of legislative seats for parties and candidates . By using normative juridical research methods, the approach made by the theory of elections, electoral rules theory and the concept of electoral system choice, comparative electoral systems, the design of electoral rules, electoral mechanisms, voter participation, and proportionality. To obtain the conclusion of the study objectives were presented with the electoral system, the comparative of the legislative distribution seats system in the Indonesia election law, and the application of the distribution seats system in the general election at the 2009.

Based on the results of the research is that the distribution seats system at the election in 2009 and which will be implemented in the 2014 election are complicated and not easy to understand for the organizers of the election, prty and the candidates, especially the formulation made by the law maker was not a simple and complicated. As a result, there are different interpretations of distribution seats system, either by the electoral Commission, parties and candidates, so that the election of 2009, the Supreme Court and the Constitutional Court made an opposing judicial review about the distribution seats system. The complexity formula of distribution seats system could result in disproportionality distribution of legislative seats and at the end, many voters are wasted."

"ABSTRAKTesis ini akan menjelaskan mengenai kedudukan Dewan KehormatanPenyelenggara Pemilu (DKPP) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia danmekanisme pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta akibatnya terhadap sistempenyelenggaraan pemilu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukumnormatif dengan desain preskriptif. Menggunakan dua pendekatan yaitu;pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah(historical approach). Hasil penelitian menunjukkan, fungsi DKPP memangberkaitan dengan kekuasaan kehakiman, tetapi tidak berada di bawah kekuasaanyudisial. Penulis memberanikan diri untuk mengkategorikan DKPP sebagaicabang kekuasaan keempat, bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu sebagailembaga penyelenggara pemilu. Walaupun dalam melaksanakan wewenangnyaDKPP masih mengalami berbagai kendala internal dan eksternal, namun sebagailembaga yang masih baru ada di Indonesia, DKPP cukup membawa keoptimisanuntuk terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan. Keberadaan DKPPberdasarkan tugas dan fungsi sebagai penegak ethics penyelenggaraan pemiludiharapkan mampu memberikan kontribusi positif baik dari segi perbaikanmoralitas bangsa juga memberikan sumbangan politik moral dalammengembangkan kualitas demokrasi dari perspektif menciptakan checks andbalances pada setiap lembaga khususnya lembaga penyelenggara pemilu.

---

ABSTRACTThis thesis will explain the position of the Honorary Council of Election inIndonesia’s Constitutional Structure and mechanism of implementation of dutiesand its powers and the consequencies toward electoral system. This research isnormative prescriptive interpretive. Uses two kind of approach, statute approachand historical approach. The researcher concludes that, DKPP function is indeedrelated to the judicial power, but not under judicial control. Writer ventured tocategorize DKPP as branches of fourth power, together with KPU and Bawaslu.Although in exercising authorities DKPP still experiencing various internal andexternal constraints, but as a new institution in Indonesia, DKPP brings optimismspirit to manifest fair election. The existence of DKPP based on tasks andfunctions as a holding of election ethics enforcement expected to contributepositive both in terms of repairing the nation’s morality also contributed indeveloping the moral politics of the quality of democracy from the perspective ofcreating cheks and balances on any institution in particular electoral institutions."

"Keberadaan penyelenggara Pemilu yang baik sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam menjalankan tugasnya, KPU dan Bawaslu harus independen, netral, dan taat kepada undang-undang dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diberikan amanat untuk menjaga independensi KPU dan Bawaslu dan memastikan penegakan etika oleh keduanya. Skripsi ini membahas sejauh mana peran dan wewenang DKPP dalam penegakan etika oleh penyelenggara Pemilu di Indonesia, mulai dari menerima laporan hingga menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan maupun anggota KPU dan Bawaslu, serta petugas penyelenggara Pemilu, baik yang tetap maupun yang tidak tetap.

---

The presence of a good election management body is critical to ensure election implementation is in accordance with mandate of the 1945 Constitution of Indonesia. According to Law Number 15 of 2011 governing Election Management Body, election management body consists of General Election Commission (KPU) and Election Supervisory Body (Bawaslu). In carrying out their duties, both KPU and Bawaslu must be independent, neutral, and complying with laws and Code of Ethics of Election Management Body. According to Law Number 15 of 2011, the Honorary Council of Election Management Body (DKPP) is given a mandate to keep KPU and Bawaslu's independence and to ensure ethics enforcement done by these bodies. This essay discusses the scope of DKPP's roles and authority in ethics enforcement by Election Management Body in Indonesia, starting from receiving a report to taking action against ethics code violations done by heads or members of KPU and Bawaslu, and officers of Election Management Body, either permanent or temporary officers."

"The hold fair and free general election requires the protection for voters, for the parties participating in the election, and for the public in general from all fears, intimidations, bribery, and other malpractices. If the election is won through malpractices, then it will be difficult to tell if the leaders or the legislators are true representatives of the people. This article comprehensively explores the issues around criminal conducts on the election process particularly in Indonesia so as to provide a reference to those who participate in the 2004 General Election in a more democratic manner."

"Berbeda dengan masa jabatan anggota DPR ASyang hanya dua tahun, masa jabatan anggotaDPR Australia adalah lebih lama. Namun jika dibandingkan dengan masa jabatan anggota DPR Indonesia yang lima tahun, masa jabatan anggota DPR Australia yang lamanya tiga ta-hun adalah lebih pendek. Dengan demikian apablla dibandingkan dengan Indonesia - Australia lebih sering menyelenggarakan Pemilu. Jika da-lam jangka waktu 30 tahun di AS berlangsung15 kali pemilu, maka di Australia sekurang-kurangnya 10 kali, sedangkan di Indonesia hanya 6 kali. Berdasarkan pengalaman meninjau pemilu di Australia pada bulan Oktober 1598 yang lalu, penulis memaparkan segi-segi HukumTata Negara Pemilu 1958 di Australia."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi, khususnya Internet, telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, salah satunya adalah peningkatan kecepatan penyebaran informasi. Situs-situs berita, misalnya, menjadikan khalayak sebagai khalayak aktif dengan menyediakan ruang diskusi untuk setiap laporan yang mereka terbitkan.Pada saat Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014, situs-situs berita online yang dikelola oleh pemilik dengan afiliasi politik tertentu banyak dimanfaatkan menjadi sarana menyebarkan informasi yang menguntungkan calon tertentu. Secara khusus, artikel ini mencoba untuk menemukan pola keberpihakan khalayak terhadap laporan situs berita online Viva.co.id terkait beredarnya surat pemecatan calon presiden Letjen (Purn.) Prabowo Subianto dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Dengan menggunakan metode analisis konten deskriptif kuantitatif, penelitian ini menganalisis komentar-komentar yang ditinggalkan pembaca terhadap 54 laporan Viva.co.id terkait isu tersebut sepanjang masa kampanye Pilpres dari 4 Juni s.d 5 Juli 2014.Hasil penelitian menunjukkan bahwa komentar yang ditinggalkan pembaca tentang isu beredarnya surat pemecatan Prabowo didominasi oleh resepsi dominant position. Hal tersebut menunjukkan bahwa Viva.co.id dan khalayak yang membaca berita tersebut memiliki kesamaan makna dalam melakukan encoding/decoding pesan.

---

ABSTRACT

The development of information technology, especially the Internet, has influenced many aspects of human life, one of which is the rate of information dissemination. News sites, for example, makes the audiences as active audiences by providing them a space for an open discussion regarding the news.

At the time of the Presidential Election 2014, news sites managed by the owners with a certain political affiliation widely used their owns news sites as a tools to disseminating information that benefit a particular candidate. In particular, this article tries to find patterns of partisanship audience regarding the reports by Viva.co.id about the distribution of a dismissal letter of presidential candidate Letjen (Purn.) Prabowo Subianto from the Indonesian Armed Forces (TNI) published by the Council of Honorary Officers (DKP). By using quantitative descriptive content analysis method, this study analyzed the comments left by readers on 54 Viva.co.id reports on the issue throughout the presidential election campaign period from June 4th - 5th July, 2014.

The results showed that the comments left by the readers on the issue of the dissemination of Prabowo?s dismissal letter is dominated by the reception dominant position. It shows that Viva.co.id and audiences who read the news have the same meaning in encoding/decoding the message."