Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Notaris Pengganti yang melakukan rangkap jabatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif; dengan alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Berdasarkan kasus yang diangkat dalam tesis ini, di dalam tesis ini akan diuraikan pengaturan mengenai pengangkatan Notaris Pengganti, Akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti yang rangkap jabatan serta tanggung jawab Notaris yang digantikan terhadap Notaris Pengganti yang rangkap jabatan. Pengganturan penggangkatan Notaris Pengganti diatur dalam pasal 33 UUJN dan pasal 22-23 Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia No 25 Tahun 2014. Notaris Pengganti yang rangkap jabatan tetap mempunyai kewenangan membuat akta. Akta yang dihasilkan oleh Notaris Pengganti yang rangkap jabatan adalah akta otentik selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Notaris yang digantikan bertanggung jawab seara moril terhadap Notaris Pengganti yang rangkap jabatan.

---

This thesis discusses Substitute Notary doing dual position. To answer these problems, this research using normative juridical research method the data collection tool to the study of literature. Based on the cases raised in this thesis, in this thesis will be detailed arrangements regarding the appoinhnent of Substitute Notary the Notary Deed which made by Subtitute Notary who have dual position and responsibilities of notaries who replaced to substitute Notary who have dual position. Arrangements regarding the appointrnent of Substitute Notary is regulated in article 33 and artisle UUJN 22-23 Rule of Law and Human Rights No. 25 of 2014. Notary substitute who have dual position still have the authority to make the deed. Deed which made by Notary who have dual position is an authentic deed in accordance with the legislation. Notary who replaced by Notary substitute dual position has morale responsible of appointment of Substitute Notary."

"Keberadaan Notaris di dalam transaksi kegiatan di pasar modal sangat dibutuhkan, terutama terkait pembuatan akta-akta otentik. Notaris yang menjalankan kegiatan di bidang pasar modal, harus terlebih dahulu terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam LK sekarang beralih ke Otoritas Jasa Keuangan) dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam nomor VIII D.1. Dalam hal seorang Notaris berhalangan untuk menjalankan jabatannya baik karena sakit atau karena sebab lain,Notaris dapat mengajukan cuti dan kemudian akan digantikan oleh seorang Notaris Pengganti. Akan tetapi syarat untuk menjadi Notaris Pengganti dalam menjalankan peran Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal tidaklah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dalam peraturan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK. Mengenai Kedudukan Notaris Pengganti ini terdapat 2 pendapat. Pendapat pertama atas dasar Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris Pengganti berhak menggantikan kewenangan Notaris dalam membuat akta-akta sehubungan dengan transaksi di bidang Pasar Modal, Pendapat kedua menyatakan bahwa kewenangan yang diperoleh Notaris sebagai salah satu profesi penunjang Pasar Modal itu melekat pada diri Notaris yang bersangkutan, sehingga Notaris Pengganti hanya dapat menggantikan tugas dan kewenangan Notaris secara umum dan tidak diperkenankan untuk membuat akta-akta sehubungan dengan transaksi di bidang Pasar Modal. Pada prakteknya, Notaris yang digantikan akan diminta untuk membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan akan menanggung risiko dari akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti tersebut sehingga akta yang dibuat tetap sah dan mengikat sebagai akta otentik.

---

The existence of a Notary in the transaction activity in the capital market is necessary, especially related to the establishment of authentic deeds. Notaries who have activities in the capital market first must be registered in Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam LK now known as Otoritas Jasa Keuangan) and comply the requirement that be regulated in Bapepam regulation VIII.D.1. In case a notary can not do his/her task because he/she sick or because of another reason, he/she can request to take a vacation and replaced by a substitute notary. But, both laws about notary or Bapepam regulation did not set the requirement to be a substitute notary in carrying out the rule of the Notary as one of capital market supporting professional. There are 2 opinions about position of Substitute Notary From Capital Market Notary. The first one opine that the substitute notary can replace a notary`s authority to make a deed about transaction in the capital market based on the law about notary. The second one opine that the notary`s authority as one of capital market supporting professional was stick to the person(to the notary) so the substitute notary can simply replace notary`s duties and authorities in general and did not allowed to make a deed about transaction in the capital market. In practice, notary who replaced will be required to make a statement letter which basically states he/she will bear all the risk for the deeds that made by his/her substitute notary so the deeds that made by his/her substitute still valid and binding as an authentic deed."

"Memasuki abad 21 khususnya setelah masa resesi, Indonesia memasuki era transisi di bidang perokonomian terutama dalam aspek moneter, dimana pasar keuangan menjadi fondasi utama untuk menyehatkan kembali perekonomian nasional. Unsur utama pasar keuangan tersebut adalah pasar modal yang berfungsi sebagai media penyalur modal kepada pelaku-pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menjalankan bisnisnya baik untuk untuk mengembangkan bisinisnya, maupun menjadi eksistensinya dalam perkonomian yang semakin terbuka sejak pertumbuhan perdagangan pasar bebas. Kesempatan inilah yang dipakai oleh pelaku-pelaku ekonomi secara timbal balik, yaitu antara masyarakat dan Perusahaan Perusahaan yang melakukan Penawaran Perdana (IPO) atau sudah Terbuka (Tbk), dimana pihak yang satu mengharapkan keuntungan dengan memasukan modal dan pihak yang lain mendapatkan sumber modal segar untuk menjalankan bisnisnya, yang dapat secara berangkai menciptakan efek pasar keuangan yang bertumbuh secara positf. Untuk melakukan kerjasama antara pelaku-pelaku ekomoni tersebut secara sinergis, maka diperlukan lembaga-lembaga pendukung dan para profesi penunjang pasar modal, salah satunya adalalah Notaris. Dalam perkembangan kegiatan pasar modal yang semakin pesat, seorang Notaris pasar modal yang cukup ahli di bidangnya seringkali tidak dapat memenuhi permintaan pasar untuk membuat perjanjian-perjanjian yang diperlukan dalam kegiatan pasar modal tersebut, sehingga dalam prakteknya munculah Notaris Pengganti pasar modal. Peraturan mengenai Notaris pengganti cukup tertera jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi tidaklah demikian dengan Notaris Pengganti pasar modal, oleh sebab itu dalam menentukan peran dan kewenangan Notaris Pengganti pasar modal diperlukan pendekatan yang cukup mendalam baik secara normatif maupun praktek. Peran Notaris Pengganti pasar modal saat ini memang tidak dapat dihindari, tetapi hal itu juga harus menjadi bahan telaah secara kritis guna mewujudkan kegiatan pasar modal yang profesional dan sah secara hukum.

---

Entering the 21st century, especially after the recession, Indonesia entered a transitional era in the economy sector especially in the monetary aspect, where the financial markets became the main foundation to rejuvenate the national economy. One of the major financial markets is capital market transaction that have functions as a medium to distribute capital for the economic stakeholder that need of funds to run the business or developing, and keep its existence in an increasingly interconnected economy is open since the growth of free market trade. The opportunity is used by economic stakeholder are reciprocal, between the community and the Companies that perform Initial Public Offering (IPO) or is already Public (Tbk), where one party want gain profit by entering the capital and the other to get a capital to run the businesses, that hopefully can be sequential create the effect of the financial markets to grow. To make synergy between economy stakeholders, its necessary to support the institutions and the professions as the capital market, and one of the most important is Notary profession. In the development of capital market activity is rapidly increasing, a Notary Public of capital markets that expert in the field often fail to meet market demand to make the necessary agreements in capital market activities, so in practice right now appears Substitute Notary of capital markets. Regulation on Notaries replacement fairly stated clearly in the Law Notary, but not so with the role Substitute Notary in the capital markets, and therefore determining the role and authority of Substitute Notary in capital market approach is clearly needed that is quite profound, both normative and practical. The role of Substitute Notary of capital markets at this time is unavoidable, but it must also be critically examine task in order to make a capital market activities that legal and professional."

"Sengketa kepemilikan sertipikat seringkali menimbulkan permasalahan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan akhirnya diselesaikan di pengadilan. Dalam kasus ini perselisihan terjadi karena adanya penggantian sertipikat SHM nomor 15/ Bengkayang kota menjadi SHM nomor 1574/ Bumi emas tanpa sepengetahuan pihak yang berhak atas SHM nomor 15/ Bengkayang Kota dan kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang mencatatkan perubahan sertipikat tersebut kedalam buku tanah. Permasalahan disini adalah apakah putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mengapa Kantor Badan Pertanahan tidak serta merta menjalankan putusan Mahkamah Agung tersebut. Metode penelitian yang diguanakan dalam penulisan ini adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normative, tipe penelitian ini merupakan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. metode yang digunakan adalah metode Kualitatif normatif.

---

Certificate of ownership disputes often lead to legal problems for those who are involved and finally settled in court. In this case the dispute is due to the replacement of Right of ownership certificate number 15 / Bengkayang Kota became right ownership certificate number 1574 / bumi Emas unbeknownst to the parties entitled to right of ownership certificate number 15 / Bengkayang Kota and District Land Office Bengkayang then recorded the changes of the certificate of land into a land book. The problem here is whether the verdict of Supreme Court in accordance with applicable laws, why Land Office does not necessarily execute the verdict of the Supreme Court. The research method in this paper is primarily used juridical normative literature, this type of research is a descriptive analytical study, the data used are primary and secondary data. method used is the method of Qualitative normative."

"ABSTRAKTesis ini membahas peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham untukpersetujuan jual beli saham pada Perseroan Terbatas. Jual beli saham merupakanperbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham dalamperseroan terbatas. Jual beli saham yang dibahas dalam tesis ini adalah jual belisaham yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat UmumPemegang Saham adalah salah satu organ perseroan yang mewakili kepentinganseluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut. Berdasarkan BeritaAcara Rapat PT. BIB, penulis menemukan bahwa penyelenggaraan Rapat UmumPemegang Saham dilakukan oleh orang yang kedudukannya sebagai KomisarisUtama PT. BIB dan juga pemegang saham PT. BIB yang beritikad tidak baik.Selanjutnya Akta Jual Beli Saham dibuat dengan Direktur Utama yang jugapemegang saham sebagaimana di atas, untuk melakukan perubahan kepemilikansaham miliknya yang telah dialihkan dan kemudian dialihkan kembali kepada pihaklain, sehingga terjadi benturan kepentingan. Berdasarkan Putusan Nomor:363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST dan diperkuat dengan Putusan Nomor :608/PDT/2008/PT.DKI, Komisaris Utama yang bersangkutan dinyatakan bersalahmelakukan perbuatan melawan hukum dan gugatan kabur (obscuur libel). Penelitianini adalah penelitian yuridis-normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan berkewajiban memberikanpenyuluhan hukum dan mernberikan pelayanan pembuatan akta dengan menanyakan,meminta dokumen-dokumen yang diperlukan, meneliti agar dokumen dalampenyusunan akta Iengkap dan dapat memenuhi maksud dan keinginan dari pihak-pihak yang memerlukan jasanya, dengan memperhatikan hukum yang berlaku.Perbuatan Pemegang Saham yang merangkap juga sebagai Komisaris Utama PT.BIB merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal1365 KUHPerdata, sehingga menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugiankepada pembeli lainnya yang dirugikan dengan perubahan kepemilikan saham.

---

AbstractThis thesis explores the role of the Notary in the General Meeting of Shareholdersfor approval of sale and purchase of shares in Limited Liability Company. Sharepurchase is a legal act that resulted in a change of ownership of shares in limitedliability companies. Buying and selling shares discussed in this thesis is to purchaseshares requires the approval of the General Meeting of Shareholders. GeneralShareholders' Meeting is one of the organs of the company that represents theinterests of all shareholders in the limited liability company. Based on page theMinutes of Meeting PT. BIB, the authors found that the Annual General Meeting ofShareholders by people who position as President Commissioner of PT. BIB and alsoshareholders of PT. BIB is not well intentioned. Furthermore, the Deed of Sale andPurchase of Shares made by Director who is also the holder of shares as above, tomake changes in his shareholding has been removed and then transferred back to theother party, so there is a conflict of interest. Based on the Decision Number:363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST and strengthened by Decision Number:608/PDT/2008/PT.DKI, the relevant Commissioner found guilty of unlawful acts andvague claims (libel obseuur) . This research is a juridical-normative with descriptivedesign. The research concludes that the notary concerned is obliged to provide legalcounseling and provides services making the deed by asking, requesting thedocuments needed, scanning documents to complete the preparation of the deed andcan meet the intent and desire of the parties who require their services, with legalnotice applicable. Shareholders who concurrently acts also as the PresidentCommissioner of PT. BIB is an unlawful act as defined under Article 1365 CivilCode, giving rise to an obligation to indemnify the other buyers are harmed bychanges in share Ownership."

"Perlindungan hukum bagi Notaris yang membuka isi (rahasia) akta sangatlah penting demi kelangsungan Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena Notaris adalah pejabat umum yang melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkannya membuat akta otentik yang tidak dikehendaki untuk diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Jadi dengan memahami lebih mendalam kewenangan Notaris dan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta serta menggunakan Hak Ingkarnya, maka dengan demikian terpenuhi ketentuan Undang-Undang dan kebutuhan masyarakat mengenai kepastian hukum dari akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Notaris dalam menjalankan jabatannya sehari-hari yang membuat akta otentik adakalanya diminta untuk membuka isi (rahasia) akta, sehubungan dengan ulah para pihak yang meminta untuk dibuatkan akta tersebut yang mencampur adukkan sifat keperdataan dan kepidanaan, sehingga seringkali Notaris dipanggil menjadi saksi atau tersangka untuk membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Dalam hal demikian Notaris harus memahami benar peraturan UUJN dan peraturan perundangundangan lainnya mengenai penggunaan Hak Ingkar, agar dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian atau membuka isi (rahasia) akta. Selain itu, untuk melindungi kepentingan profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan tentram, maka Notaris dapat meminta perlindungan kepada Organisasi Notaris secara umum dan Majelis Pengawas Notaris secara khusus.

---

Law protection to the Notary who reveal the confidentiality of notarial deeds is very important to the function and power or authority of the Notary itself. Notary as public officer who provides service to the members of society who needs Notary to make original deeds which requires confidentiality and the content of the deeds can not be known by any party who has no interest. Therefore through understanding the power and authority of Notary and his obligation, Notary has to keep the content of deeds confidentially. In order not to be known by any party who has no interest to that deed. Through deep comprehension the power of authority, the obligation of Notary to keep in secret the Notary deed and the use of right or refusal, then fulfill the provision of law and the needs of society which requires legal assurance of the Notarial deed which has the perfect evidence.

Notary when running his daily function in making orginal deeds sometimes be required to enclosed the content (the secret) of the deed, just because misconduct of the party who asked to make the above deed which mixed the civil and criminal characteristic, quite often Notary being asked as witness or as accused to reveal the content (the secret) of the deed to the investigating officer and the accuser. In this matter Notary has to really understand the provision the Law of Notary and other provision considering the right of refusal, in order to release from the obligation to be a witness and to reveal the content (the secret) of the deed. On the other hand to protect the Notary profesion and its interest who runs his function peacefully, so Notary can ask for protection from Notary Organization and Board of Notary Supervision."

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap Notaris atas pelaporan kepemilikan manfaat. Kepemilikan manfaat diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 (Perpres13/2018). Dengan adanya Perpres ini Korporasi wajib menyampaikan surat pernyataan mengenai kebenaran informasi yang disampaikan kepada instansi berwenang melalui AHU-Online. Pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi salah satunya Notaris. Notaris dalam hal ini berperan penting dalam pengungkapan kepemilikan manfaat, sesuai Perpres 13/2018 yang mengatur kewajiban korporasi untuk menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat kepada instansi yang berwenang dapat dilaksanakan oleh Notaris. Dengan munculnya peraturan di atas mewajibkan Notaris untuk mengisi kolom pemilik manfaat di Website Resmi Ditjen AHU apabila terdapat pemilik manfaat dalam korporasi tersebut, serta Notaris wajib melaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai implementasi pemenuhan Perpres 13/2018 serta dampak dari notaris atas pelaporannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”). Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tipologi penelitian Preskriptif, yang menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan. Hasil analisa adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) selalu menerima pelaporan pemilik manfaat yang dilakukan oleh notaris, seharusnya Kemenkumham melakukan identifikasi dan verifikasi terlebih dahulu sebelum menerima pelaporan dari Notaris. Dengan tidak dilakukan pengecekan oleh Kemenkumham, Notaris dimungkinkan mendapat tuntutan Perdata maupun Pidana dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Atas dasar tersebut perlunya surat pernyataan kepemilikan manfaat untuk melindungi Notaris dari segala tuntutan hukum dari pihak manapun.

---

This study discusses the protection of Notaries for reporting beneficial ownership. Beneficial ownership is regulated in Presidential Regulation No. 13/2018 (Perpres13/2018). With this Presidential Regulation, corporations are required to submit a statement regarding the truth of the information submitted to the authorized agency through AHU-Online. One of the parties who can convey information on the beneficial owner of the corporation is a Notary. Notaries in this case play an important role in disclosing beneficial ownership, in accordance with Presidential Regulation 13/2018 which regulates the obligation of corporations to convey information about beneficial owners to the authorized agency, which can be carried out by a Notary. With the emergence of the above regulations, it is obligatory for Notaries to fill in the beneficial owner column on the Official Website of the Directorate General of AHU if there are beneficial owners in the corporation, and Notaries are required to report to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). The problems that will be raised in this study are regarding the implementation of the fulfillment of Presidential Regulation 13/2018 and the impact of the notary on his reporting to the Ministry of Law and Human Rights (“Kemenkumham”). To answer these problems, a normative juridical research method was used using a prescriptive research typology, which used primary and secondary data, and a data collection tool used by library research. The result of the analysis is that the Ministry of Law and Human Rights (“Kemenkumham”) always accepts reports of beneficial owners by a notary, the Ministry of Law and Human Rights should first identify and verify before receiving a report from a Notary. By not checking by the Ministry of Law and Human Rights, it is possible for Notaries to receive civil and criminal demands from parties who feel aggrieved. On this basis, a statement of beneficial ownership is needed to protect the Notary from all legal claims from any party."

"Notaris adalah seorang pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta apa saja yang menjadi kewenangannya, termasuk di dalamnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi. Koperasi berkembang dengan pesat dan mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Perhatian ini terlihat dengan dikeluarkannya peraturan perundang ? undangan yang mengatur tentang koperasi. Pada saat ini UU No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi adalah Undang ? undang terbaru sampai saat ini yang mengatur tentang koperasi di Indonesia. Semakin banyaknya koperasi syariah saat ini yang tidak diikuti dengan regulasi yang mengaturnya menimbulkan ketidakjelasan akan cara menjalankan usaha koperasi yang Islami, serta tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas kedudukan dan peran notaris dalam kegiatan usaha koperasi menurut hukum Islam. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana bentuk koperasi yang sesuai dengan hukum Islam, bagaimana bentuk akad yang sesuai untuk perolehan dan penyaluran modal koperasi yang sesuai dengan hukum Perikatan Islam dan UU No. 25 Tahun 1992 serta kedudukan dan peran notaris dalam perolehan dan penyaluran modal koperasi menurut hukum Islam. Tesis ini selain menggunakan metode kepustakaan juga melakukan wawancara kepada notaris dan pengelola koperasi syariah sehingga didapatkan data yang akurat. Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk koperasi yang sesuai menurut Islam adalah koperasi yang bebas dari riba dalam perolehan dan penyaluran modalnya, selain itu tidak semua akad pada koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992 sesuai menurut hukum perikatan Islam, yang terakhir peran notaris dalam perolehan dan penyaluran modal koperasi sudah terlihat sejak pendirian koperasi hingga pada saat perolehan dan penyaluran modalnya. Saran yang dapat disampaikan adalah agar keberadaan koperasi syariah dapat diatur dalam peraturan perundang ? undangan sehingga terdapat kejelasan akan keberadaan koperasi syariah di Indonesia. Selain itu sebaiknya dikeluarkan regulasi atau fatwa berkaitan dengan peran notaris menurut hukum Islam.

---

Notary is a public official who has the authority to make any deeds within his authority, including business activities conducted by Cooperative. Cooperative is developing rapidly and obtains a major attention from the government. Such attention is seen by the enactment of laws and regulations on Cooperative. At the present moment, Law No. 25 of 1992 on Cooperative is the newest law regulating Cooperative in Indonesia. The more numbers of Sharia Cooperatives at the current moment, which is not followed by the regulation on it, causes an uncertainty on means to conduct the activities of Sharia Cooperative and the absence of rules that regulate certain position and role of Notary in the business activity of Cooperative under Islamic Law.

The problems in this thesis discuss the proper form of Cooperative in accordance with Islamic Law and form of agreement that is suitable for the acquisition and distribution of Cooperative's capital in accordance with Islamic Law on Agreement and Law No. 25 of 1992 as well as the position and role of notary in the acquisition and distribution of Cooperative's capital under Islamic Law. Aside from using literature methodology, this thesis is also based on interview with Notary and board of management of Sharia Cooperative so that an accurate data can be obtained.

After the research was conducted, it can be concluded that the suitable form of Cooperative that is in accordance with Islamic Law is Cooperative that is free from usury in the acquisition and distribution of its capital. Besides, not agreements in Cooperative as set forth in Law No. 25 of 1992 are in accordance with Islamic Law on Agreement. Lastly, the role of notary in the acquisition and distribution of Cooperative's capital has been seen since the establishment of Cooperative until the acquisition and distribution of its capital.

Advice that can be conveyed is for the existence of Sharia Cooperative to be regulated by laws and regulations so that there will be clarity on the existence of Sharia Cooperative in Indonesia. Aside from that, it is better to issue a regulation or decision related with role of notary under Islamic law."