Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Lembaga Perbankan adalah suatu lembaga yang sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat. Salah satu hal yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank adalah dengan adanya peraturan mengenai rahasia bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengatur beberapa pengecualian rahasia bank. Pengecualian yang telah diatur tersebut dianggap belum melindungikepentingah masyarakat secara keseluruhan, hal tersebut karena belum diaturnya pengecualian rahasia bank dalam perkara pembagian harta bersama. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui apakah ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan dalam pelaksanaannya telah melindungi kepentingan pihak bank, nasabah penyimpan dan pasangannya serta bagaimana implikasi hukum yang berlaku bagi pihak bank setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 64/PUU-X/2012. Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan dan wawancara, kemudian analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu ketentuan rahasia bank yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan saat ini hanyamelindungi kepentingan pihak bank dan nasabah penyimpan, tetapi tidak untuk pasangan nasabah penyimpan, hal ini karena belum diaturnya ketentuan mengenai pengecualian rahasia bank dalam hal pembagian harta bersama. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, maka pengecualian rahasia bank diluar Undang-Undang Perbankanpun bertambah. Namun, belumdikeluarkannya peraturan tertulis yang jelas oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan putusan tersebut, menimbulkan kebingungan di masyarakat dan dunia perbankan.;Banking institution is an institution that is highly dependent on public trust. One of the things that increase trust is the lack of legislation regarding banksecrecy. Banking Act number 10 of 1998 has regulated about the exceptions of bank secrecy. The exception that regulated considered does not protect the interest all of people, it is because the exception of bank secrecy in the case to divide the marital assets does not arrange. Therefore, the authors wanted to know bank secrecy provisions that has regulated in Banking Act has been protect the interests of the bank, depositors, and their partner or not, and then the implication that applicable for the bank after the constitutional court decision number 64/PUUX/2012. The form of the research is a normative research with descriptive analytical research typology. Type of data used are secondary data. Data collection techniques used, namely through the study of literature, for further analysis on the issues by using data analysis with qualitative approach. From theresearch, obtained the conclusion to answer the problem, namely the bank secrecy that had regulated in the Banking Act has already protect the bank and depositors interests, but it does not protect for the partner of the depositors interest, this is because the exception of bank secrecy which concern about the marital assets after divorcement doesn’t arrange. After the constitutional court decision no. 64/PUU-X/2012, the exclucion of bank secrecy increased. However, because ofOtoritas Jasa Keuangan have not made a regulation regarding the implementation of that court constitutional court decision, it can cause confusion in the public and in the banking world., Banking institution is an institution that is highly dependent on publictrust. One of the things that increase trust is the lack of legislation regarding banksecrecy. Banking Act number 10 of 1998 has regulated about the exceptions ofbank secrecy. The exception that regulated considered does not protect the interestall of people, it is because the exception of bank secrecy in the case to divide themarital assets does not arrange. Therefore, the authors wanted to know banksecrecy provisions that has regulated in Banking Act has been protect the interestsof the bank, depositors, and their partner or not, and then the implication thatapplicable for the bank after the constitutional court decision number 64/PUUX/2012. The form of the research is a normative research with descriptiveanalytical research typology. Type of data used are secondary data. Datacollection techniques used, namely through the study of literature, for furtheranalysis on the issues by using data analysis with qualitative approach. From theresearch, obtained the conclusion to answer the problem, namely the bank secrecythat had regulated in the Banking Act has already protect the bank and depositorsinterests, but it does not protect for the partner of the depositors interest, this isbecause the exception of bank secrecy which concern about the marital assetsafter divorcement doesn’t arrange. After the constitutional court decision no.64/PUU-X/2012, the exclucion of bank secrecy increased. However, because ofOtoritas Jasa Keuangan have not made a regulation regarding the implementationof that court constitutional court decision, it can cause confusion in the public andin the banking world.]"

"Perkawinan akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap hadirnya harta bersama. Harta bersama dalam hal ini tidak hanya mencakup aktiva, namun juga mencakup pasiva atau utang bersama. Tidak jarang apabila terdapat suatu objek berupa harta bersama yang dijadikan sebagai jaminan untuk suatu utang bersama berupa perjanjian kredit yang dilakukan dengan pihak bank. Apabila objek yang hendak dijadikan jaminan berupa tanah beserta dengan bangunan di atasnya, maka pembebanan jaminan dapat dilakukan dengan lembaga jaminan hak tanggungan. Suatu permasalahan akan timbul ketika perkawinan harus berakhir karena adanya perceraian. Sama halnya dengan perkawinan, perceraian pun akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap harta dan utang bersama. Setelah perceraian, harta dan utang bersama seharusnya dibagi dengan besaran yang sama untuk suami dan istri. Akan tetapi, dalam praktiknya bisa saja terdapat salah satu pihak yang hanya menginginkan harta bersama tanpa mengingat bahwa harta sebagaimana dimaksud masih menjadi objek jaminan atas utang bersama berupa perjanjian kredit yang pernah dilakukannya. Keadaan demikian pun sejatinya tercermin dalam Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PN Kpg. Dalam menganalisis keadaan demikian, Penulis menggunakan metode penelitian doktrinal sehingga menghasilkan penulisan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pembagian harta bersama yang objeknya masih menjadi jaminan untuk utang bersama tidak selalu dibagi dengan bagian yang sama besarnya untuk suami dan istri ketika mereka bercerai. Keadaan demikian jelas berbeda dengan ketentuan pembagian harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

Marriage will have legal consequences on the presence of joint marital property. Joint marital property in this case does not only include assets but also includes liabilities or joint debts. It is not uncommon for there to be an object in the form of joint marital property that is used as guarantee for a joint debts in the form of a credit agreement with the bank. If the object to be used as a guarantee is in the form of land along with the building on it, then the guarantee can be done with the institution of mortgage rights. A problem will arise when a marriage must end due to divorce. Similar to marriage, divorce will also have legal consequences on joint assets and debts. After divorce, joint assets and debts should be divided equally for husband and wife. However, in practice, there can be one party who only wants the assets without considering that the property in question is still an object of guarantee for joint debt in the form of a credit agreement. This situation is reflected in Decision Number 130/Pdt.G/2019/PN Kpg. In analyzing this situation, the author uses a doctrinal research methods to produce analytical descriptive writing. The results of the research show that the division of joint marital property whose object is still guaranteed for joint debt is not always divided into equal parts for the husband and wife when they divorce. This situation is different from the provisions on the division of joint property in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Civil Code."

"Perkawinan campuran antara WNI dan WNA bukan merupakan suatu hal baru yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2015, terdapat 1.200 perkawinan campuran yang diyakini dapat meningkat seiring waktu dengan kemudahan komunikasi serta mobilitas sosial. Perkawinan campuran pada dasarnya tunduk pada dua atau lebih hukum karena adanya perbedaan kewarganegaraan diantara pasangan. Keberlakuan hukum ini tidak hanya meliputi perkawinan tetapi juga harta benda perkawinan. Bila suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian maka timbul persoalan berapa besaran harta yang diperoleh masing-masing pihak dan atas dasar apa pembagian tersebut dilangsungkan. Keberlakuan dari dua atau lebih hukum membuat Majelis Hakim di Indonesia memiliki kebijaksanaan tersendiri guna memilah dan menentukan besaran harta yang diperoleh oleh setiap pihak. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menentukan bagaimana Majelis Hakim di Indonesia menentukan hukum yang berlaku terhadap pembagian harta benda perkawinan dari perceraian perkawinan campuran. Penulisan ini membandingkan keberlakuan hukum Indonesia maupun negara lain dalam pengaturan terhadap perkawinan hingga pembagian harta benda perkawinan itu sendiri. Lebih lanjut, penulisan ini juga bermaksud untuk menganalisa penerapan dari kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional pada tiga studi kasus pembagian harta benda perkawinan dalam perceraian perkawinan campuran di Indonesia. Penulisan ini dikemas menggunakan penelitian yang bermetode yuridis normatif terhadap beberapa peraturan perundang-undangan baik di Indonesia maupun negara lain.

---

Mixed marriage between Indonesian citizens and foreigners is not a new thing that has happened in Indonesia. In 2015, there were 1,200 mixed marriages which are believed to increase over time with ease of communication and social mobility. Mixed marriages are subject to two or more laws due to differences in nationality between the partners. The enactment of this law does not only cover marriage but also marital property. If a marriage is declared to have been broken up due to divorce, the question arises of how much property each party has acquired and on what basis the division takes place. The enforceability of two or more laws makes the Panel of Judges in Indonesia have its own discretion to sort and determine the amount of assets acquired by each party. The purpose of this paper is to determine how the Panel of Judges in Indonesia determines the law that applies to the distribution of marital assets from mixed marriage divorces. This writing compares the application of Indonesian law and other countries in regulating marriage to the division of the marital property itself. Furthermore, this paper also intends to analyze the application of the principles of Private International Law in three case studies of the division of marital property in the divorce of mixed marriages in Indonesia. This writing is packaged using normative juridical research on several laws and regulations both in Indonesia and other countries."

"Skripsi ini membahas mengenai keabsahan peralihan aset atau kekayaan Yayasan dikarenakan bubarnya suatu Yayasan akibat tidak menyesuaikan diri dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang mewajibkan suatu Yayasan untuk mendaftarkan diri serta mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan statusnya sebagai Badan Hukum di Republik Indonesia sehingga segala perbuatan hukumnya dianggap sah berdasarkan undang-undang.Skripsi ini mengambil contoh peralihan aset dari Yayasan X kepada Yayasan Y, dimana status badan hukum Yayasan X menimbulkan permasalahan badan hukum dari yayasan, yang mana hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan peralihan aset yang terjadi antara Yayasan X dengan Yayasan Y yang berakibat pada tidak jelasnya alas hak dari aset yang dialihkan.Dari penelitian ditemukan bahwa dari Yayasan yang tidak memenuhi legalitas pendirian akan kehilangan statusnya sebagai Yayasan, sehingga peralihan aset dari Yayasan X kepada Yayasan Y tidak bisa dilakukan dengan mendasarkan kepada Undang-Undang No 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang yayasan. Dengan demikian alas hak dari aset yang dialihkan menjadi batal demi hukum.In this Mini Thesis, we discused abaut the validity of the transfer of assets or property due to the dissolution of the foundation who is not adjusting to Law No. 16 Year 2001 juncto No. 28 Year 2004 who required a foundation to enroll and obtain approval from the minister of justice and human rights for its status as a legal entity in Republic of Indonesia, so all legal actions deemed valid under the law.

This thesis take sample the transferring of assets between the foundation x and foundation y, where the status of foundation x?s legal entity has raised a question on its validity, which then leads to the obscurity of the transfer of assets which occurs between x by y foundation foundation which results in the lack of clarity the legal right of assets.

The finding of this reasearch shows that the foundation that does not meet the legality of establishment will lose its status as a foundation, hence the transfer assets from foundationx to foundation to y, can not be done based on the law no 16 2001 juncto the act of no. 28 years 2004 regarding the foundation. Therefore the legal right of assets will be void for the sake of law."

"[Peralihan kekayaan yayasan berupa tanah, dengan melakukan jual beli aset yayasan yang memiliki sertipikat hak Pakai dengan nomor 82/ Cilandak Barat atas nama Departemen Kesehatan menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Dalam hal ini Yayasan dapat melakukan peralihan hak atas tanah yang merupakan asset/ kekayaan yayasan dengan berdasarkan Undang-undang Nomor: 16 Tahun2001 juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 dan memenuhi syarat jual beli yaitu syarat materiil dan formil, apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah dibuat menjadi batal demi hukum Dan PT. Graha Nusa Utama dapat melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 317/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel ke pengadilan yang lebih tinggi. Sehingga kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari analisis adalah bahwa peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli harus memenuhisyarat materiil dan formil.;The transition of foundation’s wealth in the form of land, by doing the purchase and selling of foundation’s assets which have the right of use certificate with the number of 82/Cilandak Barat on behalf of the Department of Health raises several legal issues. In this case the foundation can make the transition of land rightwhich is an asset/wealth of the foundation on the basis of Act No. 16 year 2001 in conjunction with Act No. 28 year 2004 and have eligible purchase and sell requisite in terms of material and formal, if it fails to qualify, the Sale and Purchase Agreement which has been made will be void and PT. Graha Nusa Utama can make an appeal against the decision of the South Jakarta District Court No. 317/Pid.B /2013/PN.JKT.SEL to a higher court. So that the conclusions andrecommendations can be drawn from this analysis is that the transfer of rights over land by way of purchase and sell shall have the eligible material and formal requisite., The transition of foundation’s wealth in the form of land, by doing the purchaseand selling of foundation’s assets which have the right of use certificate with thenumber of 82/Cilandak Barat on behalf of the Department of Health raises severallegal issues. In this case the foundation can make the transition of land rightwhich is an asset/wealth of the foundation on the basis of Act No. 16 year 2001 inconjunction with Act No. 28 year 2004 and have eligible purchase and sellrequisite in terms of material and formal, if it fails to qualify, the Sale andPurchase Agreement which has been made will be void and PT. Graha NusaUtama can make an appeal against the decision of the South Jakarta District CourtNo. 317/Pid.B /2013/PN.JKT.SEL to a higher court. So that the conclusions andrecommendations can be drawn from this analysis is that the transfer of rightsover land by way of purchase and sell shall have the eligible material and formalrequisite.]"

"Perkawinan, merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sah akan menimbulkan akibat Perkawinan. Salah satunya akibat Perkaiwnan terhadap harta benda. Akibat perkawinan terhadap harta benda diatur di dalam KUHPerdata yang mengatur percampuran harta. Pada saat ini harta benda perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur adanya harta bawaan dan harta bersama. Setelah terjadi perceraian, harta bersama dibagi menurut hukum para pihak. Sepanjang belum ada putusan Pengadilan mengenai pembagian harta bersama, maka suami istri tidak berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri. Dalam hal suami atau sitri telah meninggal dunia dan telah terjadi perceraian, namun belum ada pembagian harta bersama, maka suami atau istri harus meminta persetujuan ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama. Jika tidak, maka perbuatan hukum tersebut dapat batal demi hukum dan suami atau istri tersebut dapat digugat perbuatan melawan hukum. Hal ini yang terjadi dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 96/K/Pdt/2016 dimana istri telah menjual harta bersama yang dimiliki bersama dengan suaminya yang telah meninggal dunia (Pewaris). Dalam kasus tersebut istri telah menjual obyek harta bersama berupa tanah tanpa persetujuan ahli waris lain. Dalam hal ini istri memang berhak atas harta bersama tersebut, namun dalam hal ini belum ada putusan Pengadilan Negeri terkait pembagian harta bersama. Namun, walupun isteri masih berhak atas obyek harta bersama tersebut, obyek tersebut merupakan harta peninggalan yang diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi perbuatan menjual tanah tersebut tanpa persetujuan ahli waris lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan jual beli batal demi hukum. Metode penulisan yang dipakai adalah normative dengan tipologi eskplanatoris.

---

Marriage, an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife which is to form a happy family and eternal based on God. Legal marriage would lead to a result of marriage. One of them is a result to marriage property. As a result of marrige property set out in the Civil Code that regulates marital property. At this time, the regulation against marriage property has been regulated in the regulation of marriage that governs their personal property and marital property. After the divorce, marital property is divided according to the law of the parties. Throughout there has been no court decision on the division of marital property, the husband and wife are not entitled to take legal actions against the marital property without the consent of the husband or wife. In the case of a husband or wife had died and there has been a divorce, but there is no division of marital property, the husband or wife must seek approval heirs to take legal actions against the marital property. If not, then legal action can be null and void and the husband or wife may be sued a tort. This happened in the case of Decision No. 96 / K / Pdt / 2016 in which, the wife has been selling property that is owned jointly with her husband who had died (Heir). In such cases the wife had to sell an object of common property such as land without the consent of other heirs. In this case the wife is entitled due to the marital property, but in this case there has been no decision of the District Court related to the division of marital property .. However, even though the wife was still entitled to the marital property of the object, the object is a legacy bequeathed to his heir. So the act of selling the land without the consent of other heirs can be categorized as an act against the law and selling can be null and void. Writing method used is normative with explanatory typology."

"Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa mempermasalahkan darimana harta tersebut berasal. Jika salah satu pihak ingin mengalihkan harta bersama maka hams mendapat persetujuan dari pasangannya. Hal ini tidak menjadi masalah apabila perkawinan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk suatu mmah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataanya perkawinan terkadang tidak berjalan dengan baik sehingga berakhir dengan perceraian. Salah satu akibat dari perceraian yang sering menjadi masalah adalah mengenai pembagian harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan akibat hukum dari harta bersama yang tidak dibagi apabila setelah terjadi perceraian salah satu pihak mengalihkan harta bersama tersebut pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2301 KlPdtJ2007 dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 552IPdt.G/2013lPn.Dps. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku yang berkaitan dengan perkawinan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam hal terjadi perceraian mengenai harta bersama diatur menurut hukum yang berlaku pada saat suami istri melangsungkan perkawinan. Jika pembagian harta bersama diajukan ke pengadilan maka Majelis Hakim yang memutus perkara mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia karena dalam UU No. 111974 maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur lebih lanjut mengenai pembagian harta bersama. Akibat dari harta bersama yang tidak dibagi setelah terjadi perceraian dan harta bersama tersebut dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan pasangannya maka hakim diberikan kewenangan untuk dapat memberikan putusan yang waj ar dan adil.

---

Marital property is everything earned or acquired by either spouse during marriage regardless of who paid for it. Property jointly owned by husband and wife cannot be diverted nor sold by one without the consent of the other. In this case, marital property would not be a problem at the beginning because the purpose of getting married is to live happily and the love that each other and to the almighty god. But in the event that the marriage has come to an end, the problems after that is who owns what during the marriage.

The objective of this research is to dig deeper about the regulations of marital property in Law Nomor 1 of 1974 concerning Marriage and the consequential damages if the marital property is not properly divided or diverting the status of the property (analyzing Decision of Mahkamah Agung Nomor 2301K1Pdtl2007 and Decision Court Of Denpasar Nomor 552IPdt.G/2013lPn.Dps. This research is using a yuridis normative research method using secondary data, data for this research were collected and obtained by looking through regulations and books about marriage.

On the basis of the result of this research, it can be concluded that if the marriage ends in divorce, the problems about marital property should be solved according to the laws where the marriage took place. However, if either spouse file for marital property distribution the court will decide and considerate, based on the Supreme Court of Republic of Indonesia Juresprudence. Because neither in Law Nomor 1 of 1974 concerning Marriage nor the implementing regulations states on how the marital property should be divided. Therefore, the judge is given the authority to give a fair and acceptable verdict concerning the marital property due to divorce and diverted to other parties without the consent of the other."

"Tesis ini mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yang diperjualbelikan setelah terjadinya perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 14/Pid.B/2019/PN.PML. Adapun permasalahan yang diangkat adalah akibat hukum atas jual beli harta bersama dimana salah satu pihak tidak memberikan persetujuan dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelusuran data sekunder dari berbagai dokumen sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyatakan bahwa bilamana salah satu pihak tidak mengetahui dan memberikan persetujuan atas jual beli harta bersama maka jual beli tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur obyektif yaitu sebab yang halal. Hal tersebut dikarenakan persetujuan pasangan bersifat mutlak dalam pelaksanaan jual beli atas harta bersama. Dalam jual beli harta bersama setelah terjadinya perceraian peran penting tidak hanya berupa persetujuan dari mantan pasangan suami istri tetapi juga perlunya sikap kehati-hatian dari PPAT yakni PPAT harus hadir dan memastikan bahwa pihak yang bertandatangan adalah pihak yang berwenang. Akibat dari ketidakhati-hatian PPAT menyebabkan kerugian. Selain itu PPAT juga harus bertanggungjawab dan terancam sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018

---

This thesis about marital properties obtained during marriages which are traded after the divorce based on the Decision of Pemalang District Court Number 14/Pid.B/2019/PN.PML. The problem raised is the legal consequences of the sale and purchase of marital properties in which one party does not give consent and responsibility that must be borne by the Land Deed Making Officer (PPAT). The research method used is normatif juridical with secondary data retrieval from various primary, secondary and tertiary legal source document. The approach used is qualitative with descriptive analytical research type. The result of the study stated that if one of the parties does not know and give approval for the sale of marital assets the sale and purchase will be null and void by law because it does not fulfill the objective element which is halal cause. That is because the consent of the spouse is absolute in the conduct of buying and selling of joint marital properties. In the sale and purchase of marital properties after the divorce the important rule is not only in the form of approval from a former husband and wife but also the need for prudence from the PPAT that is the PPAT must be present and ensure that the signatory is an authorized party. As a result of carelessness PPAT causes losses. Because PPAT must also be responsible and threatened administrative sanction as Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 2 of 2018"