Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Advance Pricing Agreement (APA) merupakan salah satu alternatif penyelesaiansengketa Transfer Pricing dengan bentuk perjanjian yang mengatur ketentuan hargawajar sesuai dengan Arm's Length Principles untuk transaksi pada tahun yangdisepakati. Adapun alternatif lain yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalampenyelesaian sengketa Transfer Pricing yaitu dengan Mutual Agreement Procedure(MAP) atau penyelesaian sengketa sesuai Undang-Undang KUP Pajak sepertiupaya keberatan dan banding (dispute settlement). Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis penggunaan APA sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketaTransfer Pricing berdasarkan analisis biaya dan manfaat dengan menggunakanstudi kasus pada PT X. PT X merupakan anak perusahaan dari induk perusahaannyayang berada di Jepang. PT X dalam prakteknya menjalankan fungsi pabrikasi atausebagai contract manufacturer. Berdasarkan skema bisnis yang dijalankan ini,maka permasalahan Transfer Pricing menjadi suatu permasalahan yang selaludihadapi PT X pada setiap pemerikaan pajak. Analisis biaya dan manfaat dilakukandengan membandingkan komponen biaya dan manfaat dalam bentuk berwujud(tangible) maupun tidak berwujud (intangible) dari setiap alternatif. Rekomendasipenelitian ini adalah menjelaskan mengapa APA merupakan alternatif yang terbaikbagi PT X diantara alternatif lainnya dalam menghadapi sengketa Transfer Pricing

---

Advance Pricing Agreement (APA) is an alternative for Transfer Pricing disputes

through an agreement that regulates fair price provisions in accordance with the

Arm's Length Principles for transactions in the agreed year. Other alternatives can

be reached by taxpayers in the settlement of Transfer Pricing disputes, such as the

Mutual Agreement Procedure (MAP) or dispute settlement in accordance with the

KUP Tax Law such as objection and appeal. This study aims to analyze the use of

APA as an alternative to transfer pricing dispute based on cost and benefit analysis

using a case study at PT X. PT X is a subsidiary of its parent company in Japan. In

practice, PT X performs the function a contract manufacturer. Based on this

business scheme, the Transfer Pricing problem is a problem that is always found in

every tax examination. The cost and benefit analysis is conducted by comparing the

components of costs and benefits in tangible and intangible forms of each

alternative. The recommendation of this research is to explain why APA is the best

alternative for PT X among other alternatives in dealing with Transfer Pricing

disputes"

"Skripsi ini membahas tentang kondisi dunia bisnis saat ini dimana banyak perusahaan multinasional memanfaatkan praktek transfer pricing untuk kepentingan perpajakannya, yaitu untuk meminimalkan beban pembayaran pajaknya. Hal ini tentu sangat merugikan suatu negara. Oleh karena itu, pihak otoritas pajak mewajibkan setiap perusahaan multinasional untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) atas transaksinya antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Skripsi ini menganalisis bagaimana suatu perusahaan multinasional (dalam hal ini PT XYZ) menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai PER-32/PJ/2011 melalui transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (ABC Sdn Bhd & ZMT Sdn Bhd). Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif atas transaksi pendanaan dan kerjasama maintenance sistem komputer PT XYZ dengan pihak istimewa, dan hasil analisis tersebut PT XYZ menerapkan prinsip kewajaran sesuai PER-32/PJ/2011.

---

This thesis discusses the current condition of the business world where many multinational companies take advantage of transfer pricing practices to the benefit of tax, which is to minimize the burden of tax payments. This is very detrimental to a country. Therefore, the tax authorities require every multinational company to apply the principles of fairness and the predominance of business (arm's length principle) on the transaction between the parties that have a special relationship. This thesis analyze how a multinational corporation (in this case PT XYZ) to apply the principles of fairness and the predominance of business according to PER-32/PJ/2011 through transactions with a related party (ABC Sdn Bhd Sdn Bhd & ZMT). The method used is descriptive analysis of the financing transaction and partnership maintenance computer system with related parties, and the results of the analysis of PT XYZ apply the principle of reasonableness in accordance PER-32/PJ/2011."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang ketentuan domestik transfer pricing di Indonesia yang dibandingkan dengan OECD Transfer Pricing Guidelines dan Transfer Pricing Guidelines Malaysia dan Singapura. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Sebagai hasil dari penelitian ini, Peneliti menyarakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan garis panduan komprehensif dan lengkap, Transfer Pricing Guidelines-Documentation dan Transfer Pricing Guidelines untuk transaksi khusus jasa, harta tidak berwujud dan pinjaman antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana yang diterbitkan oleh otoritas negara Malaysia dan Singapura, untuk menerbitkan ketentuan peraturan perpajakan yang mengatur lebih lanjut mengenai domestic correlative transfer pricing adjustment, dan untuk meninjau ulang dan/atau melakukan revisi ketentuan peraturan perpajakan yang mengatur mengenai batasan jumlah nilai transaksi yang tidak memerlukan dokumentasi transfer pricing karena saat ini batasan tersebut masih sangat rendah apabila dibanding negara-negara lain.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is to do a comparative study of Indonesian transfer pricing regulation with OECD, Malaysian and Singaporean Transfer Pricing Guidelines. This reasearch is a qualitative descriptive interpretive. As the result of this reasearch, reasearcher suggests to Director General of Taxation to issue a comprehensif and complete guidelines, Transfer Pricing Guidelines-Documentation and Transfer Pricing Guidelines for related party services, intagible property and loans transaction similar to what has been issued by Malaysia and Singpore tax authority, to issue a tax regulation that regulates domestic correlative transfer pricing adjustment, and to reconsider/to revise tax regulation that regulates limitation of transaction amount which does not require a transfer pricing documentation, currently it is still considered too low compares to what are regulated by other countries."

"Penelitian ini membahas mengenai implikasi Aksi Base Erosion and Profit Shifting Nomor 13 dalam Regulasi Dokumentasi Transfer Pricing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Implikasi Aksi BEPS 13 dalam regulasi dokumentasi transfer pricing sebagaimana diatur dalam PMK-213/2016, di antaranya adalah bertambahnya compliance cost yang harus ditanggung Wajib Pajak. Implikasi Aksi BEPS 13 dalam regulasi dokumentasi transfer pricing sebagaimana diatur dalam PMK-213/2016 juga terlihat dari pengadopsian beberapa ketentuan baru yaitu penggunaan dokumentasi tiga tingkat three-tiered documentation , penggunaan pendekatan arm's length price setting atau ex-ante basis, nilai threshold atau ambang batas yang baru, pengaturan kerangka waktu ketersediaan dokumentasi transfer pricing, dan penggunaan bahasa dalam dokumentasi transfer pricing. Untuk mengurangi cost of compliance yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak, dibutuhkan simplification measures berupa safe harbors yang mengatur jenis-jenis transaksi afiliasi tertentu saja yang diwajibkan untuk menyelenggarakan dokumentasi transfer pricing seperti jenis transaksi afiliasi yang berpotensi melakukan penghindaran pajak.

---

This study focuses on the implications of Base Erosion and Profit Shifting Action Number 13 in transfer pricing documentation regulation in Indonesia. The research method used in this study is descriptive qualitative with qualitative data analysis technique. The implication of BEPS Action 13 in transfer pricing documentation regulation as stipulated in PMK 213 2016 is the increase of compliance cost that must be borne by Taxpayer. The other implication of BEPS Action 13 in transfer pricing documentation regulation as stipulated in PMK 213 2016 is the adoption of several new provisions, such as the use of three tiered documentation, the use of arm 39 s length price setting approach or ex ante basis, the use of new thresholds, the time frame of the availability of transfer pricing documentation, and the use of language in transfer pricing documentation. To reduce the cost of compliance that must be borne by Taxpayer, it is necessary to set out simplification measures in the form of safe harbors arranging certain types of affiliated transactions that are required to prepare transfer pricing documentation such as affiliated transaction that has the potential to do tax avoidance."

"ABSTRAKBusiness restructuring sebelumnya merupakan bidang dalam transfer pricing yang belum diatur, namun dengan diterbitkannnya OECD Transfer Pricing Guidelines (OECD TPG) yang baru, sejak tahun 2010, petunjuk terhadap hal tersebut telah disusun. Tujuan Tesis ini adalah menganalisis regulasi transfer pricing Indonesia atas transaksi cross-border business restructuring, membandingkannya dengan regulasi yang ada di Australia, Austria, China, Jerman, dan Meksiko, dan rekomendasi yang diberikan OECD TPG 2010 kepada perusahaan multinasional dan otoritas pajak terkait aspek transfer pricing atas transaksi cross-border business restructuring tersebut.Untuk memperoleh jawaban mengenai perumusan masalah dalam Tesis ini, aspek-aspek yang membedakan antara masing-masing regulasi akan dibandingkan secara terpisah. Aspek yang pertama membandingkan ketersediaan regulasi perpajakan (baik ketentuan umum, ketentuan khusus, transfer pricing ataupun intangible property) yang mengatur transaksi business restructuring. Aspek yang kedua membandingkan pembebanan berupa kompensasi atau exit charge atas konversi bisnis. Aspek yang ketiga membandingkan konsekuensi penentuan kembali (recharacterization) atas transaksi business restructuring. Aspek yang keempat membandingkan preferensi antara pengujian atas contractual terms dan pengujian substansi transaksinya yang dipertimbangkan otoritas pajak untuk mengevaluasi transaksi business restructuring. Aspek yang kelima membandingkan kewajiban khusus untuk mendokumentasikan transaksi luar biasa (extraordinary transactions) seperti business restructuring, termasuk latar belakang dilakukannya transaksi-transaksi tersebut.Tesis ini menyimpulkan bahwa tidak seperti Australia, Austria, dan Jerman, otoritas pajak Indonesia belum memberikan petunjuk mengenai perlakuan transfer pricing atas transaksi business restructuring. Walaupun demikian, pendekatan umum berdasarkan ketentuan transfer pricing yang sudah ada telah konsisten dengan prinsip yang dinyatakan dalam OECD TPG 2010 bahwa prinsip arm’s length seharusnya diterapkan untuk semua jenis transaksi afiliasi.

---

ABSTRACTBusiness restructuring was previously an unregulated transfer pricing area but with the new OECD Transfer Pricing Guidelines (OECD TPG), from 2010, guidelines have been formulated. The purpose of this thesis is to analyze Indonesian transfer pricing regulations on cross-border business restructuring transaction compare with regulations in Australia, Austria, China, Germany, and Mexico, and how OECD TPG 2010 suggests practical guidance for taxpayers and tax authorities on the issues surrounding transfer pricing relating to business restructuring.In order to answer the question set out in this thesis, some aspects of the regulations have been examined separately. The first part compared availability tax regulations on business restructurings (general, special, transfer pricing, or intangible property regulations). The second part compared imposition a compensation or exit charge upon business conversion. The third part compared the consequences of recharacterization of business restructuring. The Fourth part compared the preference of tax authorities between examination of contractual terms or actual behaviour/conduct of the parties. The fifth part compared special documentation requirements for extraordinary transactions e.g. business restructurings, including justifying the rationale for business restructuring.This thesis shows that unlike countries such as Australia, Austria, and Germany, Indonesian tax authorities have not yet provided any formal guidance on the treatment of business restructuring for transfer pricing purposes. Nonetheless, the approach to transfer pricing for all transfer pricing matters in Indonesia has generally been consistent with the principle enunciated in the OECD TPG 2010 that the arm’s length principle should apply in all transactions carried out among related parties."