Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh cita-cita Indonesia dalam mewujudkan swasembada daging sapi telah dimulai sejak tahun 2000. Indonesia secara berturut-turut mencanangkan program swasembada daging sapi ke dalam tiga periode: 2000-2005; 2005-2010; 2010-2014. Namun, di penghujung tahun 2014, pencapaian swasembada daging sapi di Indonesia dinyatakan belum tercapai. Maka, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang menyebabkan kegagalan program swasembada sapi pada periode tahun 2010-2014.Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik dan dinamika perdagangan internasional komoditas pangan strategis, serta gesekannya terhadap kepentingan nasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam dinamika ekonomi politik internasional, upaya swasembada pangan yang dilihat dari perspektif nasionalisme ekonomi berada dalam kepungan liberalisasi perdagangan internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan integritas dari semua pihak yang berkepentingan agar suatu negara dapat mencapai swasembada pangan.

---

The background of this research is Indonesia's attempt to achieve beef self-sufficiency that has been started since 2000. Indonesia has launched beef self-sufficiency programs consecutively into three periods: 2000-2005; 2005-2010; 2010-2014. However, in the end of 2014, Indonesia still has not reached its target. Thus, this study is conducted to determine the internal and external factors that cause the failure in beef self-sufficiency program in the period 2010-2014.

This research aims to understand the practices and the dynamics of strategic food commodities international trade, as well as its friction against the national interest. The results of this research revealed that in the dynamics of the international political economy, the efforts to achieve food self-sufficiency, which are viewed from the economic nationalism perspective, were surrounded by the liberalization of international trade. Therefore, it takes the integrity of all the stakeholders so that a nation can achieve food self-sufficiency."

"Program swasembada beras merupakan program penting di Indonesia. Program tersebut mempunyai empat target utama, yaitu peningkatan produksi, stabilisasi harga dan cadangan bers pemerintah, serta penghentian impor. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah memberi mandat kepada badan usaha milik Negara, yaitu Bulog untuk melaksanakan kebijakan perberasan. Banyak kajian menemukan bahwa keterlibatan badan usaha semacam Bulog dapat memicu kegagalan pemerintah dalam mengalokasikan pendanan.Pengkajian ini bertujuan untuk mengistimasi biaya social dari program swasembada beras berdasarkan pelaksanaan instrument kebijakan beras oleh bulog. Data yang digunakan merupakan data tahunan pada tingkat nasional periode 2002-2014, pengkajian menggunakan model fungsi preferensi politik untuk mengestimasi rente ekonomi dan kesejahteraan social yang hilang dengan menggunakan nilai elastisitas harga dari permintaan dan penawaran beras.Hasil kajian menunjukan bahwa rata-rata rente ekonomi yang timbul mencapai Rp6,37 triliun per tahun atau 18,54% dari ketahanan pangan, sedangkan kesejahteraan social yang hilang rata-rata Rp0,90 triliun per tahun atau 2,34% dari dana ketahanan pangan. Hal ini membuktikan bahwa program swasembada beras melibatkan Bulog dalam pelaksanaanya secara ekonomi tidak efisien . pemerintah perlu menyediakan infrastruktur pertanian yang lebih baik, mengkaji ulang harga pembeliaan pemerintah, dan menghentikan impor beras guna meredam kegagalan pasar."

"Penelitian ini membahas mengenai penyebab kegagalan swasembada gula era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2011. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah eksplanatif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara narasumber. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori liberalisasi ekonomi, teori society-centered approaches dan teori kroni kapitalisme. Berdasarkan ketiga teori tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan swasembada gula disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah regulasi pemerintah yang dipengaruhi liberalisasi dan posisi kelompok masyarakat dalam kebijakan swasembada gula dimana pihak korporasi lebih kuat dibanding petani. Hal ini disebabkan adanya kedekatan pihak korporasi kepada pihak pemerintah. Adapun faktor eksternal adalah agenda liberalisasi ekonomi melalui AoA WTO dan Post Monitoring Program LoI IMF. Penelitian ini menemukan bahwa faktor eksternal menjadi faktor utama dan mempengaruhi kegagalan swasembada gula era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

---

TThis research discusses the causes in achieving sugar self-sufficiency in the era of the President Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2011). It employs a qualitative method which has explanative characteristics. The data collection methods include collect are literature study and interviews. Three body of theoritical literature are explore in this study, including economic liberalization, society-centered approaches and crony capitalism. Based on these theories, the failure of achieving self-sufficiency is caused by internal and external factors. Internal factors include deregulative policies that meet the particular interest groups in sugar self-sufficiency related to corporation in Indonesia. In this situation, the mutual interaction between government and interst corporations or crony capitaism strenghten the corporations over the farmers. The external factors are the agenda of economic liberalization of the Agreement on Agriculture WTO and Post Monitoring Program Letter of Intent IMF. This study argued that external factors the dominant in leading to the failure of sugar self-sufficiency are more in the President Susilo Bambang Yudhoyono."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemaknaan identitas Indonesia sebagai destinasi investasi asing oleh Pemerintahan Joko Widodo. Pada masa Pemerintahan Joko Widodo telah terjadi reformulasi kebijakan investasi asing dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan secara cepat dan masif di tengah pertentangan domestik dalam era Reformasi yang menghadirkan paradigma pentingnya mendengar aspirasi masyarakat luas, serta pandangan terhadap sistem internasional yang konfliktual. Penelitian terdahulu telah banyak membahas mengenai dinamika investasi asing di Indonesia, namun abai dalam menganalisis faktor identitas serta kurang memperhatikan process tracing melalui pidato pemerintah dalam memaknai realitas reformulasi kebijakan investasi asing di Indonesia. Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dalam Kajian Ekonomi Politik Internasional (Abdeal, 2009) dan konsep identitas (Abdelal, dkk, 2006) serta metode penelitian kualitatif melalui analisis isi (content analysis) dengan Aplikasi MAXQDA Versi 22.7.0 terhadap 371 Pidato Presiden Joko Widodo dalam periode waktu April 2014 sampai dengan Oktober 2020, penelitian ini menemukan bahwa norma konstitutif berupa ketentuan informal, tujuan-tujuan sosial, perbandingan relasi melalui kepercayaan pasar dan daya saing, serta model kognitif politik dan ekonomi ala pemerintahan Joko Widodo menentukan konstruksi identitas Indonesia sebagai destinasi investasi asing yang ramah investor. Penelitian ini berkontribusi dalam menghadirkan indikator-indikator yang mengkonstruksi identitas Indonesia sebagai destinasi investasi asing oleh Pemerintahan Joko Widodo, dalam body of literature.

---

This study aims to understand the meaning of Indonesia’s identity as a foreign investment destination by Joko Widodo Administration. In his period, the foreign investment policies reformulation in the Job Creation Law carried out quickly and massively amidst domestic protest, in the Reformation era which presented a paradigm about the importance of public aspiration as well as views on the conflictual international system. Existing literature has widely discussed about the dynamics of foreign investment in Indonesia, but neglected to analyze identity as a variable and government speeches’ processing tracing on understanding the reformulation of foreign investment policies in Indonesia. Deploying the concept of identity (Abdelal, et al, 2006) on the constructivism paradigm in International Political Economy (Abdelal, 2009) and qualitative methods through content analysis with the MAXQDA application Version 22.7.0 to 371 Speeches by President Joko Widodo period April 2014 to October 2020, this study found that constitutive norms in the form of informal provisions, social goals, comparative relations through market trust and competitiveness, as well as Joko Widodo’s political and economic cognitive models contributed to construct Indonesia's identity as an investor-friendly foreign investment destination. This study contributes to explore indicators constructing Indonesia’s identity as foreign investment destination under Joko Widodo administration, in the body of literature."

"ABSTRAKIndonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, dengan garis pantai lebih dari 54.000 km yang menjadikan Indonesia sebagai garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Ironisnya, Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan garam nasional terkait kuantitas dan kualitas. Hingga saat ini, Indonesia masih mengandalkan garam impor untuk memenuhi kebutuhan nasional, terutama pada kebutuhan garam industri. Dalam penelitian ini, sebuah kajian dilakukan untuk menilai kesesuaian kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai produksi dan permintaan garam dengan menggunakan pendekatan Sistem Dinamika untuk memproyeksikan kebutuhan nasional baik garam konsumsi maupun garam industri untuk sepenuhnya dipenuhi oleh produksi lokal. Hasil analisis produksi garam dengan periode bulanan menunjukkan bahwa faktor cuaca secara dramatis masih mempengaruhi produksi garam nasional sehingga Indonesia masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan garam di musim hujan. Sementara hasil dari skenario menunjukkan bahwa Indonesia berhasil dalam swasembada garam konsumsi dan garam industri pada tahun 2028 dengan investasi teknologi untuk meningkatkan kualitas garam. Sementara skenario perluasan area tanaman menunjukkan bahwa Indonesia hanya dapat memenuhi kebutuhan garam industri non-CAP pada tahun 2021.

---

ABSTRACT Indonesia has more than 17 thousand islands, with a coastline of more than 54,000 km which makes Indonesia the second longest coastline in the world after Canada. Ironically, Indonesia has not been able to meet the needs of national salt regarding quantity and quality. Until now, Indonesia still relies on imported salt to meet the national needs, especially on the needs of industrial salt. In this research, a study was conducted to assess the suitability of policies established by the government regarding production and demand of salt by using mathematical model and System Dynamics approach to project the national needs of both consumption salt and industrial salt to be entirely fulfilled by local production. The results of monthly production analysis indicate that the weather factor still dramatically influences the production of national salt so that Indonesia even difficulties in meeting the needs of salt in the rainy season. While the results of the scenarios showed that Indonesia succeeds in the self sufficiency of consumption and industrial salt in 2028 with technology investment to increase quality of salt. While the scenario of expanded plants area indicates that Indonesia can only meet the needs of non CAP industry salt in 2021."

"Indonesia is Southeast Asia's largest economy and freest democracy yet vested interests and local politics serve as formidable obstacles to infrastructure reform. In this critical analysis of the politics inhibiting infrastructure investment, Jamie S. Davidson utilizes evidence from his research, press reports and rarely used consultancy studies to challenge mainstream explanations for low investment rates and the sluggish adoption of liberalizing reforms. He argues that obstacles have less to do with weak formal institutions and low fiscal capacities of the state than with entrenched, rent-seeking interests, misaligned central-local government relations, and state-society struggles over land. Using a political-sociological approach, Davidson demonstrates that 'getting the politics right' matters as much as getting the prices right or putting the proper institutional safeguards in place for infrastructure development. This innovative account and its conclusions will be of interest to students and scholars of Southeast Asia and policymakers of infrastructure investment and economic growth."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisa produksi daging sapi dalam negeri dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, untuk kemudian memberikan proyeksi sepuluh tahun kedepan terkait dengan program pemerintah yaitu: Program Swasembada Daging Sapi 2014. Penelitian ini menggunakan jenis data time-series dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2010. Model ekonomi yang digunakan adalah regresi linear berganda, dengan menerapkan pendekatan metode ordinary least square(OLS) untuk mencapai tujuan dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menentukan tingkat produksi daging sapi dalam negeri adalah populasi ternak sapi, jumlah feedloter, dan harga daging sapi itu sendiri. Tingkat elastisitas menunjukkan bahwa produksi daging sapi hanya merespon pada harga daging sapi itu sendiri. Di samping itu proyeksi menunjukkan bahwa swasembada daging sapi pada tahun 2014 tidak dapat dicapai.

---

The thesis intended to analyze the factors that influence the domestic beef production and project the domestic beef production for the next ten years in relation with the government program for ?the meat self-sufficient on 2014?. This research used the national time series data for 1980 to 2010 period. The econometric model (linear regression) approach through the ordinary least square (OLS) method had been implemented in order to meet the objectives of this research.

The results show that the beef price, population of cows, and the number of feedlot company significantly influence the domestic beef production. The elasticity value shows that the beef production only responds to the change of the beef price itself. Beside that, the projection result shows that the beef self- sufficient program in 2014 may not be reached."

"Studi ini mempelajari tentang hubungan kausalitas antara koalisi mayoritas dan batu bara. Guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh, kami melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan text mining dan kuantitatif. Dalam hal ini, penggunaan metode text mining diperlukan guna menjelaskan fenomena pada metode kuantitatif. Perlakuan ini kami uji coba pada dua data set, yaitu data set ringkasan rapat DPR RI pada media daring (WikiDPR, Parlementaria Terkini, dan Tempo.co) dan data set ekspor batu bara dan koalisi mayoritas pada tingkatan DPRD RI (Data Bea Cukai Kemenkeu RI, Pemilu 2014-2019, dan BPS). Hipotesis yang kami bangun adalah penurunan volume ekspor batu bara ketika koalisi terbentuk. Studi ini berangkat dengan motivasi tunnelling effect (deduktif – induktif), yaitu pengukuran dampak dari kebijakan yang dihasilkan secara nasional (DPR RI) pada implementasi di tingkat provinsi (DPRD RI). Kami menggunakan metode Text Mining, Sentiment Analysis, dan Discourse Network Analysis untuk pendekatan text mining. Sementara itu, kami menggunakan Regression Discontinuity Design pada pendekatan kuantitatif. Studi ini menemukan adanya hubungan negatif, yaitu koalisi mayoritas tingkat DPRD RI tidak menurunkan volume ekspor batu bara. Temuan ini sejalan dengan hasil yang didapatkan pada pendekatan text mining, yaitu intensi yang dibangun oleh legislator di DPR RI yang mengerucut pada isu-isu perluasan lahan tambang pada tingkat daerah

---

This study investigates the causal relationship between majority coalition and coal. To obtain a complete picture, we conducted an analysis using both text mining and quantitative approaches. In this stance, the usage of text mining analysis is to explain pattern or phenomenon resulting in quantitative analysis. We use the method onto two datasets: published and open-source meeting summary text data from DPR RI on online media from 2014 to 2020 (WikiDPR, Parlementaria Terkini, and Tempo.co) also the coal export and coalition datasets of the DPRD RI from 2015 to 2021 (Customs Data of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, General Commission of Election, and Statistics Indonesia). According to our hypothesis, when a coalition is formed, the volume of coal exported decreases. This study begins with the motivation of tunneling effects (deductive – inductive) on economic policy utilization, with the goal of determining the impact of national-level policies (DPR RI) to its provincial implementation (DPRD RI). We employ Text Mining, Sentiment Analysis, and Discourse Network Analysis in our text mining methods. Furthermore, we employ the Regression Discontinuity Design on a quantitative level. According to the findings of this study, the majority coalition in DPRD RI did not reduce the volume of coal exports. This finding is consistent with the findings of the text mining approach, in which we discovered that the type of discussion or conversation built by the legislator in the DPR RI was focused on the expansion of mining/smelter development also augmentation of production-distribution chain in the local area"

"Gula merupakan komoditas pangan strategis yang ditargetkan mencapai swasembada pada 2019 meskipun terdapat banyak permasalahan pada industri gula nasional. Swasembada gula dapat terwujud apabila konsumsi gula dalam negeri dapat tercukupi dari produksi dalam negeri. Penelitian ini melakukan analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi maupun produksi gula dalam negeri menuju swasembada gula 2019. Hasil estimasi dengan sistem persamaan simultan menunjukkan bahwa konsumsi gula kristal putih dalam negeri secara positif dipengaruhi oleh konsumsi tahun sebelumnya sedangkan produksi gula kristal putih dalam negeri secara positif dipengaruhi oleh luas lahan tebu dan secara negatif dipengaruhi oleh harga gula nasional tahun sebelumnya. Pada komoditas gula rafinasi, hasil estimasi dengan regresi linier berganda menunjukkan bahwa produksi gula rafinasi secara positif dipengaruhi oleh volume impor gula mentah dan kapasitas produksi maksimal pabrik gula rafinasi serta secara negatif dipengaruhi oleh harga gula mentah internasional dan nilai tukar Rupiah terhadap US$. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa target swasembada gula pada 2019 belum dapat terpenuhi. Meskipun demikian kebijakan peningkatan luas lahan, penetapan besaran HPP yang meningkat setiap tahunnya serta pengendalian harga gula perlu tetap dilakukan untuk meningkatkan produksi dan mengurangi impor.

---

Sugar is a strategic food commodity which is targeted to reach self-sufficiency in 2019 although there are many problems in the Indonesian sugar industry. Sugar self-sufficiency can be realized if domestic sugar production is able to fulfill domestic sugar demand. This study analyzes the factors that influence consumption and production of Indonesian sugar and their implications for the 2019 sugar self-sufficiency target. For white sugar, the estimation using the simultaneous equation system resulted that domestic consumption for white sugar was positively affected by previous year's consumption and domestic production of white sugar was positively affected by sugarcane area and negatively affected by the national sugar price in the previous year. For refined sugar, the estimation using multiple linear regression showed that domestic production for refined sugar is positively affected by the maximum production capacity of refined sugar mills and volume of import raw sugar. Production of refined sugar mills negatively affected by the Rupiah/US$ exchange rate. The consumption for refined sugar is positively affected by the number of population. The projection shows that the sugar self-sufficiency target in 2019 has not been fulfilled. Nonetheless, the policy of increasing land area, determining the amount of HPP that increases every year and controlling the price of sugar need to be done to increase production and reduce imports."