Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan Kesehatan Nasional yang implementasinya dimulai Januari 2014 membuat perubahan system pembayaran dari Retrospektive Paymant System ke Prospective Payment System dengan tarif INA-CBG`s. Perbedaan tarif INACBG`s dan tarif RS menjadi masalah mendasar sehingga RS harus melakukan upaya agar tercapai kendali mutu dan biaya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang diambil RS terkait perbedaan tarif rumah sakit pelayanan rawat jalan dengan tarif INA-CBG`s. Metode penelitian dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 645(27,1 %) kasus dari total 2384 kasus memiliki selisih negatif dan1739 (72,9%) kasus dengan selisih positif. Rerata tarif RS Rp 221.683 dan rerata tarif INA-CBG`s Rp278.676 dengan rerata selisih tarif Rp56.993. Total selisih tarif Rp135.871.933 atau 25,7% dari tarif RS.Selisih tarif positif ini sangat baik bagi RS dan dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan RS. Klaim obat penyakit kronis diluar tarif paket INA-CBG`s menambah selisih positif menjadi Rp.187.208.274 atau mendapat surplus sebesar 35,42% dari total tarif RS. Komponen tarif RS yang terbesar adalah obat sebesar 37,4%. Pihak manajemen menerapkan upaya efisiensi biaya dari mulai proses perencanaan sampai evaluasi, dengan tetap mengutamakan mutu, mempercepat penyusunan dan implementasi clinical pathway agar pelayanan lebih terstandarisasi dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta sistem remunerasi yang baik yang mencerminkan asas adil dan layak. Dengan upaya yang diterapkan, diharapkan rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang efektif dan rasional serta bermutu dan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

---

There is a fundamental change of hospital`s payment system in Indonesia since the Indonesian National Health Insurance was implemented (January 2014). The former retrospective payment system was changed into prospective payment system with Indonesia Case Base Groups (INA-CBG) as expense base. This change forced hospital to propose a new efforts to adjust the rate difference between the previous hospital-based-tariff system and the latter INA-CBG-basedtariff system in order to assure the health service quality. This study aims to find out hospital`s efforts to adjust the tariff difference between the hospital-basedtariff- system and INA-CBG-based-tariff-system.This is a quantitative as well as qualitative research.

There were 2384 cases analyzed, with 645 cases (27.1%) with positive tariff balance and 1739 cases (72.9%) with negative tariff balance. Tariff differences was Rp. 135.871.977 (27.5% of the total hospital tarif). Average hospital tariff was Rp. 221.683, while the average INA CBG`s tariff was Rp. 278.676 and average difference was Rp 56.993. Hospital claim for chronic disease, which was not included in INA-CBG`s list, increased the positive balance to Rp. 187.208.274 (35,42% of hospital total tariff). Medication became the biggest part of the hospital cost (37.4%). The hospital`s management had worked efficiently to control the cost and assure the quality. Cost-efficiency-efforts as well as good remuneration system had been implemented from planning to evaluation. Hospital had to arrange and implement the clinical pathway as a standardization as well as quality controlhospital`s tariff, INA-CBG`s tariff, efficiency, quality, remuneration."

"Sistem Integrasi Tarif merupakan suatu sistem pembayaran tarif transportasi umum yang memungkinkan pengguna hanya membayar satu kali untuk dua moda transportasi yang berbeda. Untuk penelitian kali ini, moda transportasi yang ditinjau adalah TransJakarta dan LRT. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui preferensi masyarakat mengenai sistem integrasi tarif, serta nilai tarif integrasi yang optimal untuk masyarakat. Metode pengambilan data untuk praktikum ini adalah Stated Preference Method. Metode pengolahan data untuk praktikum ini menggunakan Discrete Choice Model. Survey pada penelitian ini dilaksanakan pada halte TransJakarta Velodrome dan stasiun LRT Mal Kelapa Gading. Dua variabel yang berpengaruh dalam penelitian ini adalah harga dan waktu. Hasil dari penelitian ini adalah tarif yang dapat diterima masyarakat.

---

Tariff Integration System is a payment system for public transportation tariffs that allows users to only pay once for two different modes of transportation.

For this research, the modes of transportation reviewed are TransJakarta and LRT.

The purpose of this research itself is to determine the people's preferences regarding the system of tariff integration,

as well as the optimal value of integration rates for the community. The data collection method for this practicum is the Stated Preference Method.

The data processing method for this practicum uses the Discrete Choice Model.

Two variables that influence in this research are price and time. The results of this study are tariffs that are acceptable to the public."

"Retribusi Graha Wisata Kuningan adalah salah satu retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, di samping berbagai jenis retribusi lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999. Salah satu manfaat dari pengenaan Retribusi terhadap komoditas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tersebut adalah untuk mengembalikan atau menutup biaya-biaya yang telah dikeluarkan guna membangun sarana dan prasarana atas komoditas tersebut. Dengan demikian, manfaat tersebut akan dapat tercapai apabila penerimaan retribusi Graha Wisata Kuningan paling tidak dapat menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraannya.Salah satu faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya penerimaan retribusi adalah besaran tarif yang dikenakan. Dalam kajian ini akan diteliti apakah tarif yang berlaku di Graha Wisata Kuningan telah sesuai atau belum. Apabila belum, akan diteliti besaran tarif yang paling sesuai sehingga penerimaan retribusinya paling tidak dapat menutupi biaya penyelenggaraannya. Disamping itu untuk mengetahui perkiraan penerimaan retribusi Graha Wisata kuningan, perlu diketahui potensi retribusinya, hal tersebut juga berguna dalam menentukan target retribusi yang akan ditetapkan. Dalam menghitung potensi retribusinya akan dilihat baik dengan menggunakan tarif lama ataupun dengan tarif hasil perhitungan, sehingga akan terlihat perbandingannya."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan jasa kepabeanan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Priok II Jakarta dengan menggunakan konsep Service Quality. Disamping itu juga ingin mengetahui tingkat perbedaan harapan penerima layanan terhadap kelima dimensi kualitas pelayanan Servqual serta ingin mengetahui penilaian pejabat dan pegawai KPBC dari aspek kualitas pelayanan menurut Model 7'S Mckinsey.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan quesioner, wawancara mendalam dan pengamatan langsung (observasi). Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran berbagai perpustakaan dan dokumentasi. Data yang terkumpul dari quesioner dilakukan analisa dengan menggunakan Importance Performance analysis.Hasil penelitian menunjukan bahwa 43,65 % penerima layanan menilai kinerja petugas kepabeanan sudah baik dengan tingkat kesesuaian 80,67%, Dalam menyiapkan diri mengahadapi stakeholder-nya, KPBC dengan segenap sumber daya yang dimiliki memandang Shared vision and value, strategy ,structure, system, staff. skill and style sebagai aspek-aspek penting dalam kualitas pelayanan.Hasil penelitian ini secara akademis dapat sebagai referensi perpustakaan Pascasarjana yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa, sedangkan di KPBC khususnya dan DJBC pada umumnya dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian lanjutan, dalam cakupan unit analisis yang lebih luas dan komperhensif. Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KPBC pada khususnya dan DJBC pada umumnya dalam menyusun strategi pengambilan keputusan mengenai peningkatan kualitas pelayanan dengan memperhatikan dimensi-dimensi yang ada dan aspek-aspek kualitas pelayanan yang dianggap penting oleh stakeholder-nya."

"Penelitian ini membahas mengenai tidak diperpanjangnya fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up untuk keperluan angkutan umum dan akibatnya pada PT JMT. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak diperpanjangnya fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up disebabkan adanya perubahan Undang-Undang Kepabeanan serta adanya fasilitas pengganti berupa BMDTP. BMDTP diberikan guna meningkatkan produksi dalam negeri. Peneliti menyarankan untuk adanya perpanjangan dari fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up untuk keperluan angkutan umum sehingga ada persaingan sehat pada industri bus gandeng dalam negeri, juga akan ada penyediaan moda transportasi TransJakarta yang lebih baik.

---

This research to analyze about unextended the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose especially towards PT. JMT. This research used qualitative approach with descriptive design. This research conclude that the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose because the regulation of customs had change and there`s a new incentive which is called BMDTP. BMDTP given to increased all local production. Researcher suggest to extend the the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose, therefore made a competitive in articulated buses local industries, also there`s a supplies for vehicles to make TransJakarta transportation be better."

"Adanya krisis ekonomi, telah berlakunya undang-undang no. 22 dan undangundang no. 25 tahun 1999, subsidi pemerintah yang makin menurun, jumlah dan jenis pelayanan rumah sakit yang makin meningkat, demand masyarakat yang makin meningkat, bergesernya pola penyakit, tarif sekarang masih berdasarkan Perda No. 15 tahun 1995, adanya persiapan RSUD Pariaman menjadi rumah sakit unit swadana dan telah adanya rencana stratejik RSUD Pariaman tahun 2000-2004, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dirasa perlu ditetapkan penetapan tarif yang rasional di RSUD Pariaman, yang dalam penelitian ini dibatasi dalam penetapan tarif di instalasi rawat jalan.Dalam menetapkan tarif rasional di instalasi rawat jalan RSUD Pariaman dilakukan penelitian biaya di unit-unit penunjang dan unit-unit produksi RSUD Pariaman, meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Data berupa data sekunder dikumpulkan dari catatan/laporan kegiatan, pengelolaan data. dilakukan dengan cara double distribution method, dan kemudian dilakukan perhitungan yang menghasilkan biaya- total dan biaya satuan. Survai kemampuan membayar masyarakat (ATP) dilakukan pada pengunjung rawat jalan dengan wawancara berupa kuiesioner yang telah disiapkan.Persepsi stakeholders yang terkait dengan penetapan tarif dilakukan dengan wawancara mendalam. Simulasi tarif dilakukan dengan berpatokan pada biaya satuan, tarif saat ini, ATP, persepsi stakeholders dan cost recovery rate, dengan demikian didapat tarif rasional instalasi rawat jalan untuk RSUD Pariaman berkisar antara Rp. 5.000,- - Rp. 12.500,-. Hasil penelitian ditetapkan tarif pada poli umum Rp. 5.000,- dengan CRR 107,8 %, poli gigi Rp. 10.000,- dengan CRR 18,99 % dan poli spesialis Rp. 12.500,- dengan CRR 342,84 %.Rekomendasi dari penelitian ini dalam penetapan tarif hendaknya berdasarkan tarif yang rasional, pemerintah wajib memberi subsidi pada rumah sakit dan subsidi khusus pada orang miskin.

---

Determination of the Rational Pricing Out Patient Installation at District Hospital Pariaman in 1999/2000.The economic crisis and decentralization era (Undang-undang No. 22 and 25 /1999) make government subsided will be decreased. The other side quantity and kind of health services are increase, community demand increase, transition of epidemiologic, the pricing on RSUD Pariaman and to be prepared to charge with auto regulation on budgeting of health services and strategic plan of RSUD Pariaman (2000-2004), according to this planning to add health the rational pricing. In this research the rational pricing will be respected on out patient.In determining the rational pricing out patient installation at RSUD (District Hospital) in Pariaman a research in conducted regarding cost in supporting units and production units of Pariaman RSUD that includes investment cost, operating cost and maintenance cost. The secondary data are collected from notes/activities report. And the data processing is done by double distribution method, and then calculation is done to find out total cost and unit cost. The research towards the people ability to pay (ATP) is done towards the out patient through interview by using questioner prepared previously.The perception of stakeholders related to the determination of the pricing is done through in-depth interview. The pricing simulation is done with standard of unit cost at this time, ATP, perception of stakeholders and cost recovery rate. Therefore, the rational pricing of out patients can be obtained for Pariaman RSUD that range from Rp. 5.000 - Rp. 12.500 from the result of this research the pricing determined for general policlinic is Rp. 5.000.- with CRR 107.9 % dental policlinic is Rp. 10.000,- with CRR 118.99 % and specialist policlinic Rp. 12.500,- with CRR 34.84.The recommendation of this research in determining the pricing is that it should be based on the rational pricing, therefore the government is necessary to subsidize the hospital and special subsidy for the need."

"[Dampak penurunan tarif impor terhadap kesempatan kerja di negara berkembangmasih banyak diperdebatkan. Menurut teori, efisiensi penggunaan sumber daya dariperdagangan internasional dapat meningkatkan produksi domestik dan permintaantenaga kerja. Namun setidaknya dalam jangka pendek pengangguran dapatmeningkat di sektor yang tidak mampu bersaing. Studi di Indonesia belum banyakmenunjukkan bukti empiris pengaruh penurunan tarif impor terhadap kesempatankerja. Dengan mengadopsi metodologi Hasan, Mitra, Ranjan, & Ahsan (2012) dandata individual dan sektoral dari SAKERNAS 2000-2010, studi ini menunjukanpenurunan tarif impor di Indonesia dapat mengurangi kemungkinan menganggur disektor yang mampu bersaing dan meningkatkan kemungkinan menganggur disektor kurang mampu bersaing., The effect of import tariff reduction on job opportunities in developing countries isstill debateable. The theory suggests that efficiency in utilization of resourcesresulting from international trade can increase domestic production and demand oflabour. However, at least in the short-run, unemployment can increase in lesscompetitive sectors. Empirical studies from Indonesia on this issues are still limited.By adopting the methodology from Hasan, Mitra, Ranjan, & Ahsan (2012) andemploying individual and sectoral data from SAKERNAS 2000-2010, this studyshows that reducing import tariff in Indonesia decreases of probability ofunemployment in competitive sectors but increases it in less competitive sectors.]"

"Tarif yang harus dibayar oleh penumpang transportasi umum bergantung pada sistem tarif yang digunakan oleh perusahaan transportasi umum. Skripsi ini akan membahas tentang sistem tarif berdasarkan zona sebagai alternatif dari dua sistem tarif yang biasa digunakan, yaitu: sistem tarif berdasarkan jarak dan sistem tarif tetap. Untuk merubah sistem tarif berdasarkan jarak ke sistem tarif berdasarkan zona, diperlukan pembentukan zona dari jaringan transportasi yang tersedia. Beberapa algorima heuristic digunakan dalam pembentukan zona tersebut. Setelah zona terbentuk, kemudian akan dicari tarif baru menggunakan formula optimisasi perubahan tarif.

---

Tariff which the passengers must pay depends on tariff system which is used by public transportation company. In this study, tariff system which is according to zone was introduced as an alternative system for two previous well-known system: tariff system according to the distance and flat tariff system. In order to changing tariff system according to the distance to tariff system according to zone, zone construction from the given transportation network needed. Some heuristic algorithm is used to construct the zone. After the zone constructed, the new tariff can be found using formula for optimizing the changes of tariff."