Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas teori pembangunan Dunia Ketiga yang dikaitkan dengan isu transformasi agraria di Indonesia secara kritis melalui interpretive method dalam penelitian kualitatif. Alur penelitian dalam tesis ini memadukan pemikiran dari Escobar (1985, 1988) dan Fakih (2009) mengenai mekanisme pendistribusian power/knowledge Blok Kapitalis dalam proyek pembangunan secara lokal di Indonesia. Temuan studi menunjukkan bahwa proyek pembangunan Dunia Ketiga merupakan strategi Blok Kapitalis untuk mempertahankan dominasinya dalam rezim internasional. Strategi tersebut mendukung penetrasi model produksi kapitalis, sehingga dapat eksis dan bertahan dalam transformasi agraria di Indonesia. Eksistensi kapitalisme dimanifestasikan dalam rekayasa sosial berupa Revolusi Hijau dan Pasar Tanah yang mengesampingkan visi kesejahteraan yang adil dan beradab karena senantiasa mengutamakan target akumulasi kapital yang hanya berorientasi pada hasil dan pendapatan dalam setiap proyek pembangunan pada era neokolonialisme.

---

This thesis discusses the Third World Development theory which is critically associated with the agrarian transformation issue in Indonesia through interpretive methods in qualitative research. Escobar (1985, 1988) and Fakih (2009) thinking about the mechanism for distributing the Capitalist?s ?local centers of power knowledge? in Indonesia became the main approach in analyzing. This research found and indicated that the Third World development projects are the Capitalists strategy to stabilizing their hegemonic discourse in international regime. This strategy supports the penetration of capitalist mode of production, so it can exist and persist in the agrarian transformation which becomes one of many social realities of development projects in Indonesia. Capitalism existence embodied in social engineering as in Green Revolution and Land Markets which ruled out the vision of Just and Civilized Humanity is because it consistently prioritizes the capital accumulated target of every development project in neocolonialism era."

"Konflik lahan pertanian merupakan fenomena yang banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mengurangi tingkat konflik lahan pertanian di Indonesia untuk dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program reforma agraria mandiri terhadap kesejahteraa petani di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan metode kuantitatif menggunakan model Differences in Differences (DiD) dan kualitatif melalui wawancara. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data dari Indeks Family Life Surveys (IFLS) pada tahun 1997, 2000, 2007 dan 2014 dengan menggunakan responden petani baik kepala rumah tangga maupun anggota rumah tangga tani yang berusia lebih dari 15 tahun. Hasil penelitian dengan menggunakan model DiD menyatakan setelah masa terjadinya program reforma agraria mandiri, berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, pengeluaran perkapita dan kondisi rumah petani. Namun, petani yang memiliki akses lahan setelah masa terjadinya program reforma agraria tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan pengeluaran petani, tetapi berpengaruh terhadap peningkatan kondisi rumah petani. Sedangkan, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani yang melakukan reforma agraria mandiri menyatakan bahwa setelah melakukan reforma agraria mandiri (reclaiming lahan), tingkat kesejahteraan mereka meningkat. Pendapatan, pengeluaran perkapita dan kondisi rumah mereka meningkat dan menjadi lebih baik. Program reforma agraria mandiri dapat meningkatkan kehidupan individu petani dan bermanfaat untuk banyak orang, salahsatunya adalah perbaikan kualitas air bersih dan akses jalan yang lebih baik.

---

Agricultural land conflict is a common phenomenon among Indonesian society, with various efforts made by the government to reduce the level of agricultural land conflicts in Indonesia in order to improve the welfare of farmers. This study aims to examine the impact of the independent agrarian reform program on the welfare of farmers in Indonesia. The study employs a mixed-method approach, using a quantitative method with the Differences in Differences (DiD) model and a qualitative method through interviews. The secondary data used in this study comes from the Indonesian Family Life Surveys (IFLS) in 1997, 2000, 2007, and 2014, using farmer respondents, both household heads and members of farming households aged over 15 years. The results of the study using the DiD model indicate that after the implementation of the independent agrarian reform program, there was an improvement in income, per capita expenditure, and the housing conditions of farmers. However, farmers who gained land access after the agrarian reform program showed no significant improvement in income and expenditure, but there was an improvement in their housing conditions. In addition, based on interviews with several farmers who implemented the independent agrarian reform (land reclamation), they stated that after participating in the agrarian reform program, their welfare increased. Their income, per capita expenditure, and housing conditions improved and became better. The independent agrarian reform program can improve the lives of individual farmers and benefit many people, including improving the quality of clean water and providing better road access."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memahami aspek ekonomi politik dalam pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial di Indonesia secara kualitatif dengan metode deskriptif-analisis, tinjauan literatur dan didukung dengan wawancara intensif. Reforma agraria merupakan agenda penting di masa pemerintahan Joko Widodo karena tercantum dalam Nawacita, untuk mencapai pemerataan ekonomi. Akan tetapi pasang surut dalam proses pelaksanaanya membuat program ini menjadi terhambat terlebih konflik agraria yang seharusnya berkurang dengan adanya reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS ini justru semakin bertambah setiap tahunnya. Tujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi ini dihambat dai faktor internal para pelaksana reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS. Lemahnya koordinasi dan perbedaan tingkat kepentingan antara tujuan negara dengan para pelaku pelaksanaan reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS membuat program ini berjalan masih jauh dari harapan meskipun sudah menunjukkan progress yang cukup baik. Warisan buruk pemerintahan sebelum-sebelumnya juga berpengaruh dalam pelaksanaan saat ini. Dalam Penelitian, penulis membahas sisi sejarah dan ekonomi politik reforma agraria dan perhutanan sosial RAPS dari pasca kemerdekaan hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to understand the political economics of Indonesian agrarian reform and social forestry. Analysis was conducted qualitatively with descriptive analytic method, literature review, and supported with intensive interview. Agrarian reform is an important agenda of Joko Widodo rsquo s administration as it is included in Nawacita with the purpose to achieve equality in economic development. However, the ebbs and flows in its implementation process undermine the program. Moreover, the agrarian conflict ndash which is supposed to be decreasing as a result of implementing agrarian and social forestry reform RAPS ndash is increasing annually. The process in achieving the goal of achieving equality in the economic development has been furthermore undermined by internal factors of those in charge of implementing the agrarian and social forestry reform RAPS. Despite of having showed good progress, weak coordination and different interests between the state and the actors involved in the RAPS continue to be the core problems that undermine the success of the program. Inheritances of bad practices from previous governments also play a role in present day implementation. In this study, the writer analyzes the historical and political economy side of the RAPS from the post independence era to the era of Joko Widodos administration 2014 2019. "