Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kontruksi realitas sosial penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak di Surabaya, melalui program talk show Primetime News di Metro TV, serta peran media massa sebagai ruang publik ideal pada realitas sosial berpotensi konflik tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma kritis, yang menggunakan metode analisis wacana kritis milik Norman Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media membentuk representasi, relasi, dan identitas pihak-pihak yang terlibat dalam wacana. Selain itu, pekerja media, rutinitas media, organisasi media, dan extra media menjadi faktor yang mempengaruhi kontruksi realitas sosial. Temuan lain adalah adanya pengaruh keberadaan waktu prime time dalam industri televisi, serta munculnya dehumanisasi dalam peliputan terkait prostitusi. Program ini menjadi upaya Metro TV dalam menciptakan ruang publik sebagai media untuk diskursif inklusif, untuk mencegah terjadinya konflik. Meski demikian, faktor ekonomi menjadi penghalang untuk membentuk ruang publik dengan kondisi yang ideal.

---

This thesis discusses construction of social reality, the closing of localozation "Dolly and Jarak" in Surabaya, through a talk show program "Primetime News" on Metro TV, as well as the role of mass media as an ideal public sphere related to that social reality potential conflict. This study is a qualitative research with a critical paradigm, which uses Norman Fairclough’s critical discourse analysis method.

The results showed that the media shape representations, relationships, and the identity of the parties involved in the discourse. In addition, media workers, media routines, media organizations, and extra-media are the factors that affect the construction of social reality.

Other findings, there is the influence of the existence of a prime time in the television industry, and the emergence of dehumanization in prostitution-related reporting. This program is a Metro TV efforts in creating a public space as a medium for discursive inclusive, to prevent conflict. However, economic factors become a barrier to form a public space with ideal conditions."

"Kendati rokok dan merokok adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius di dunia dan di Indonesia, namun sejatinya yang lebih utama adalah masalah pertarungan ekonomi politik yang bertali-temali dengan komunikasi dan media. Isu rokok telah membelah Indonesia dalam dua kubu, yaitu yang pro dan kontra terhadap regulasi terhadap komoditas yang adiktif dan membahayakan kesehatan ini. Selama ini Indonesia tergolong dalam salah satu negara yang paling lemah dalam meregulasi tembakau dan rokok. Regulasi terhadap tembakau/rokok membutuhkan kemauan politik yang kuat, karena walaupun Konstitusi mengamanatkan negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi kelangsungan hidup warganya namun harus berhadapan dengan pragmatisme ekonomi politik yang berujung pada mesranya penyelenggara negara dengan industri rokok. Argumen perlindungan kesehatan masyarakat dibenturkan dengan argumen ekonomi, karena dikontruksikan bahwa tembakau dan rokok adalah komoditas yang berjasa menyumbang cukai puluhan triliun rupiah serta menyangkut mata pencaharian jutaan petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Padahal tembakau dan rokok yang berisfat adiktif dan membahayakan kesehatan walaupun legal namun tidak normal. Kesadaran palsu dan mitos-mitos seputar tembakau dan rokok berkelindan dengan hegemoni oleh pemilik industri rokok . yang menampilkan diri sebagai dermawan dan warga negara yang baik lewat iklan, promosi dan sponsor yang massif. Akibatnya jumlah perokok di Indonesia terus meningkat menduduki peringkat ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India. Dua dari tiga pria dewasa menjadi perokok. Industri rokok juga secara sistematik menjerat perokok-perokok di bawah umur. Semuanya ini menimbulkan dampak kesehatan yang amat dahsyat berupa kematian prematur lebih dari 200.000 jiwa per tahun, di antaranya 25.000 perokok pasif yang terutama di kalangan kaum perempuan dan anak-anak. Penelitian ini mencoba membedah kontestasi wacana pro-kontra regulasi rokok di ruang publik media massa dan media sosial yang terdistorsi oleh aneka trik interferensi atau gangguan yang dilakukan industri rokok. Peneliti mencoba memadukan Teori Diskursus dan Ruang Publik Habermas, Teori Hegemoni Gramsci, dan Teori Habitus Bourdieu.

---

Eventhough cigarettes and smoking are serious public health problem in the world as well as in Indonesia, acatually it is more prominently a political economy contestation that intertwine with communication and the media. The issue of tobacco that has divided Indonesia into two sides, namely the pros and the contras towards regulation of this addictive and hazardous commodity.

So far Indonesia is considered as one of few countries that poorly regulate tobacco and cigarettes. Regulating tobacco/cigarettes needs a strong political will, since the Constitution entrusted that the State should nurture the Nation and protect the sustainabable life of its people, while on the other hand it has to confront with political economic pragmatism of tobacco-industrioState complex.

The arguments of public health protection is colliding with economic arguments, since it has been constructed that tobacco and cigarettes are commodities that collect trillions of Rupiah excise tax and considered as the life and blood of several million tobacco farmers and cigarette company workers. Eventhough tobacco and cigarettes are addictive and hazardous to health, they are legal yet abnormal.

False consciousness and myths that surround tobacco and cigarettes intertwining with the hegemony mastered by the owners of cigarettes companies who perform as philanthropists and good citizens through their massive tobacco advertising, promotion and sponsorship. Consequently the number of smokers in Indonesia is continuosly increasing and become the third highest after China and India. Two out of three adult males are smokers. The cigarettes companies are systematically entrap under age smokers. Due to this situation, a horrifying health impact implies with the premature deaths of more than 200,000 lives every year, including passive smokers, mostly among women and children.

This research is trying to analyze the discourse contestation of pro and contra towards tobacco regulation in the public sphere of mass media and social media that are distorted by many sly interferences practiced by the cigarette companies. The researcher is trying to synthesize Habermas’s Discourse and Public Sphere theories, Gramsci’s theory of Hegemony, and Bourdieu's concept of Habitus."

"Skripsi ini membahas mengenai implikasi konflik antar elit lokal di Surabaya terhadap pelaksanaan penutupan lokalisasi Dolly-Jarak tahun 2014. Penelitian ini mengaplikasikan konsep divided government dan unified and consensual elites sebagai kerangka analisis. Pencalonan Tri Rismaharini sebagai calon Walikota yang diusung PDIP pada Pilkada tahun 2010 telah menjadi sumber konflik internal antar elit PDIP Surabaya. Konflik tersebut mengakibatkan munculnya berbagai hambatan yang dihadapi Walikota selama masa pemerintahannya. Penelitian dilakukan melalui metode studi kasus dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi literatur, observasi, dan wawancara secara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Walikota sempat mengalami kesulitan dalam menutup lokalisasi Dolly-Jarak tahun 2014. Namun, penutupan dapat tetap terlaksana karena Walikota dapat memperoleh dukungan di tingkat elit dengan cara melakukan konsolidasi dan konsensus antar elit. Dapat disimpulkan bahwa implikasi konflik antar elit lokal di Surabaya terhadap penutupan lokalisasi Dolly-Jarak dapat tercermin dalam dua kategori perdebatan yang timbul antar elit tersebut. Pertama, perdebatan terkait cara dan waktu pelaksanaan penutupan lokalisasi Dolly-Jarak. Kedua, perdebatan terkait kebijakan pasca penutupan, yakni nominal bantuan dana stimulant, upaya rehabilitasi, dan pembangunan di eks-lokalisasi Dolly-Jarak.

---

This thesis discusses the implication of local elites conflict towards the closure of Dolly-Jarak localization in 2014. This research applies divided government and unified and consensual elites concept as the analysis framework. The internal conflict of PDIP Surabaya?s elites is initially generated from Tri Rismaharini?s candidacy for Surabaya?s local leaders election in 2010 which is supported by PDIP. The conflict has raised all sorts of disturbances during Tri Rismaharini?s reign as the city?s mayor. This research uses case study method with literature observation study and in depth interview data collection technique.

The result shows that Tri Rismaharini has some difficulties in closing Dolly-Jarak localization in 2014. However, the closure is still executed because of the support from the elites which is gained by consolidation and consensus between elites. It concludes that the implication of local elites conflict towards the closure of Dolly-Jarak localization could be shown through the emergence of debates pertaining to the issue. The debates on the closure of Dolly-Jarak localization could be categorized into two types. First, the debate is about time and method of the Dolly-Jarak localization closure. Second, the debate is about post-closure policy which discusses nominal of the stimulant fund, rehabilitation, and the development of the ex-Dolly-Jarak localization."

"Berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2004, RCTI menggunakan Aa Gym sebagai presenter talk show politik berjudul "Ada Aa Gym". Pemanfaatan Aa Gym dalam sebuah talk show politik memang bisa membawa dampak positif. Keberadaannya yang cukup dikenal oleh masyarakat dan bahasanya yang membumi bisa menjadi sarana efektif dalam pendidikan politik pada masa itu. Namun, apakah pemilihan Aa Gym dalam program tersebut murni sebagai sarana edukasi bagi masyarakat untuk pendidikan politik? Atau Aa Gym hanya dimanfaatkan untuk kepentingan industri agar program tersebut mampu meraih rating tinggi? Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji hal tersebut. Dalam studi ini penulis menggunakan metode Critical Discourse Analysis (CDA) model Norman Fairclough. Analisis ini menekankan pada konsep Communicative Events dan Order of Discourse yang akan dijalankan dengan menghubungkan tiga dimensi yang ada dalam communicative events, yaitu: teks, praktek wacana (discourse practice), dan praktek sosiokultural (sociocultural practice). Unit observasi penelitian ini adalah 2 episode Program "Ada Aa Gym" yang dipergunakan sebagai sampel. Pada level teks, peneliti menggunakan metode framing model Gamson dan Modigliani. Hasil kajian dari metodologi tersebut kemudian dikaitkan dengan beberapa teori antara lain: Wacana dan ldeologi, Politik Ekonomi Media, Teori Isi Media, Fungsi Sosial Media, Realitas Media, serta Teori Media Massa dalam Komunikasi Politik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemanfaatan Aa Gym sebagai tokoh agama oleh industri media tidak hanya menguntungkan satu pihak karena Aa Gym sebagai seorang ulama juga memerlukan media untuk menyampaikan pesan-pesannya. Hal tersebut menunjukkan satu interaksi timbal balik antara seorang tokoh agama sebagai penuntun umat islam dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran agama dan industri media yang memerlukan respon khalayak dalam jumlah besar untuk meraup keuntungan melalui pengiklan.

---

In the time when Indonesia held a General Election on 2004, TV stations in this country were competing to produce talk show related to politics and campaign. RCTI was one of them. This national TV station was using a popular Islamic figure to become a host in a political talk show. He was known as Aa Gym and the show called "Ada Aa Gym". Indeed it may bring a positive impact to the audience. His existence was really known by the community. He really knew how to speak to the nation. And we know that Indonesia has the largest Moslem Community in the world. For that reason, he may become an effective means in political education for Indonesian. The question is, did Aa Gym were purely used to educate the community for political education? Or, did Aa Gym become a "product" of TV industry to gain ratings? This research aimed to study those questions. The observation unit of this research is the "Ada Aa Gym" show. Two episodes of the show were taken as sample. The study is using the Critical Discourse Analysis (CDA) method from Norman Fairclough. CDA stressed on the patterns of access to discourse (order of discourse) and Communicative Events. The Method articulates a three-dimensional framework for studying discourse where the aim is to map three separate forms of analysis onto one another: analysis of language texts, discourse practice, and sociocultural practice. To analyze the text, this research is using a methodology called framing by Gamson and Modigliani. These methodology were afterwards connected with several theories in part: Discourse and Ideology, The Political Economy of The Mass Media, Media Contents, Social Function of the Media, Mass Media and The Construction of Meanings, and Mass Media in Political Communication. This research found that the using of Islamic figure by the media has given advantage for both side. TV Industry needs a charismatic religious figure to gain ratings, while Aa Gym as a Moslem scholar need the media to distribute the message as taught in Islam. It shows a reciprocal interaction between a religious figure as Moslem's guide to live the social life in the way of Islam and the media industry that need public response in large quantities to scoop up the profit through the advertiser."

"[ ABSTRAKTulisan ini membahas ruang publik sebagai tempat untuk arena berdebat dan menyampaikan gagasan bagi setiap orang. Namun, dalam konteks hari ini, ruang publik tidak lagi semata ruang dalam artian fisik, tetapi juga ruang di ranah virtual. Di ruang publik di media sosial, komunikasi face-to-face tidak lagi berlaku, termasuk jarak komunikasi seperti ruang publik dalam artian fisik. Sebagai ruang publik, media sosial seperti Facebook, Twitter, Path, dan Kompasiana bersifat bebas akses dan menjadi tempat bertemunya berbagai ekspresi, gagasan dan pendapat. Dalam tulisan ini dibahas lima kasus penggunaan ranah publik di media sosial, meliputi kasus Florence di Path, kasus penghinaan Jokowi di Facebook, kasus penghinaan Ahok di Twitter, kasus Prita dan RS Omi dan kasus Jilbab Hitam. Kasus tersebut menggambarkan bahwa meskipun prinsip kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik berlaku, pengguna bukan berarti dapat menyampaikan opini yang merugikan individu, kelompok atau institusi lain. Opini yang disampaikan tidak mengandung provokasi, baik berbentuk trolling ataupun flaming, sehingga pengguna tidak terjerat kasus hukum. Kasus penggunaan ruang publik dapat menciptakan sebuah gerakan sosial yang dijalankan para pengguna ruang publik. Sifat gerakan sosial tersebut bisa mendukung ataupun menjatuhkan subjek.

---

ABSTRACT

This paper explains about public sphere as the place for debatting and giving the idea for everyone. But, in today’s context, public sphere is not only a sphere in physical way, but also virtual way. In social media, it is no longer effective for face to face communication, including distance as is found in public sphere. As public sphere media, social media like Facebook, Twitter, Path and Kompasiana have free access and become a place where any expressions, ideas and opinions meet. In this paper, discussion is made regarding five cases related to the use of public sphere in social media including Florence case in Path, Jokowi humiliation on Facebook, Ahok humilation on Twitter, Prita and Omni Hospital case and also Jilbab Hitam case. The cases reveal that inspite of the principle of freedom of expression in public sphere, social media users are not meant to convey any opinion that may harm an individual, group or institution. Opinion delivered does not contain any provocations, either “trolling” or “flaming” so that the user will not be legally or lawfully caught. Cases of the use of public sphere may bring about a social movoment by public sphere users. The nature of this social movement may either support or bring down the subject., This paper explains about public sphere as the place for debatting and giving the idea for everyone. But, in today’s context, public sphere is not only a sphere in physical way, but also virtual way. In social media, it is no longer effective for face to face communication, including distance as is found in public sphere. As public sphere media, social media like Facebook, Twitter, Path and Kompasiana have free access and become a place where any expressions, ideas and opinions meet. In this paper, discussion is made regarding five cases related to the use of public sphere in social media including Florence case in Path, Jokowi humiliation on Facebook, Ahok humilation on Twitter, Prita and Omni Hospital case and also Jilbab Hitam case. The cases reveal that inspite of the principle of freedom of expression in public sphere, social media users are not meant to convey any opinion that may harm an individual, group or institution. Opinion delivered does not contain any provocations, either “trolling” or “flaming” so that the user will not be legally or lawfully caught. Cases of the use of public sphere may bring about a social movoment by public sphere users. The nature of this social movement may either support or bring down the subject.]"