Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah keamanan dan stabilitas kawasan merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Pada saat itu, isu keamanan dianggap sebagai isu yang sensitif. Namun dalam perkembangannya, isu keamanan tidak bisa dihindarkan sebagai suatu agenda kerjasama ini. Ide pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN (APSC) pada tahun 2015 merupakan perwujudan salah satu pilar Komunitas ASEAN (ASEAN Community) yang bertujuan untuk mempercepat kerjasama politik keamanan di ASEAN dan mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional. Tesis ini membahas peningkatan kapabilitas militer negara-negara ASEAN dalam menghadapi Komunitas ASEAN 2015 (2007-2014). Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan kapabilitas militer negara-negara ASEAN adalah kebangkitan Cina. Negara-negara ASEAN mencoba untuk merespon kebangkitan Cina sebagai upaya dari deterrence menghadapi kebangkitan Cina tersebut.

---

Security and stability of the region are factors underlying the establishment of the ASEAN as a regional organization in Southeast Asia. At that time, the issue of security was considered as a sensitive issue. However, in its development, security issues cannot be avoided as this cooperation agenda. The idea of the establishment of the ASEAN Political-Security Community (APSC) in 2015 is a manifestation of one of the pillars of the ASEAN Community (ASEAN Community) which aims to accelerate the political security cooperation in ASEAN and establishes peace in the region, including the international community.

This thesis discusses increasing military capabilities of ASEAN countries towards ASEAN Community 2015 (2007-2014). One of the factors that led the arms buildup among ASEAN countries is the rise of China. ASEAN countries are trying to respond to the rise of China as an effort of deterrence to face the rise of China."

"Ide pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN APSC pada tahun 2015 merupakan perwujudan salah satu pilar dari Komunitas ASEAN. ASEAN Community Pembentukan komunitas keamanan ini merupakan suatu fenomena yang menarik karena komunitas ini dibentuk dalam suatu kawasan regional yang terdiri dari negara negara dengan kapabilitas militer yang cenderung serupa karena tidak terdapat hegemon regional di kawasan tersebut.Penelitian ini berfokus untuk menganalisis mengapa proses pematangan APSC diikuti oleh poliferasi senjata ofensif oleh negara negara anggota ASEAN Penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara proses pematangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN APSC dengan dinamika persenjataan di Asia Tenggara serta seberapa besar tingkat interaksi antara kedua variabel tersebut.

---

The idea of the establishment of ASEAN Political Security Community APSC in 2015 is a manifestation of security pillar which is one of the pillars that support ASEAN Community The establishment of this security community is an interesting phenomenon as it is created in a region that consists of states with similar military capabilities as the region does not possess regional hegemon.This research focuses on the question why the maturation of ASEAN Political Security Community APSC is followed by the arms proliferation of ASEAN member states. It also explains the linkage between the maturation of APSC and the arms dynamics in Southeast Asia as well as the level of interaction among the two variables."

"Tesis ini membahas tentang aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan memberikan perhatian khusus pada kredibilitas kebijakan extended deterrence melalui penelitian kualitatif deskriptif sebagai desain penelitian. Penyerangan Korea Utara terhadap Kapal Cheonan milik Korea Selatan dan serangan artileri di Pulau Yeonpyeong pada tahun 2010 merupakan ancaman konvensional yang dilakukan Korea Utara. Sementara ujicoba nuklir dan rudal Korea Utara pada tahun 2006 dan 2009 membawa kekhawatiran lebih terhadap stabilitas keamanan Korea Selatan. Pada akhirnya memunculkan pertanyaan tentang efektivitas extended deterrence yang diberikan Amerika Serikat terhadap Korea Selatan. Hasil penelitian menyatakan bahwa level komitmen merupakan alasan gagalnya kebijakan extended deterrence yang diberikan Amerika Serikat dalam mencegah serangan Korea Utara pada kurun waktu 2005 hingga 2010. Komitmen kebijakan nuklir, relokasi dan pengurangan jumlah pasukan, serta kampanye war on terrorism Amerika Serikat merupakan alasan extended deterrence tidak mampu menahan serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan.

---

The focus of this study is the United States and South Korea military alliance with special attention to the credibility of extended deterrence policy through qualitative descriptive research design. The sink of South Korea’s battleship, Cheonan and the attack on Yeonpyeong Island in 2010 were the conventional threats to South Korea. Meanwhile, North Korea nuclear ballistic missile tested in 2006 and 2009 stimulated anxiety in South Korea’s security stability side. Those conditions made a question about the effectiveness of United States extended deterrence policy toward South Korea. The commitment level is the reason why United States extended deterrence policy failure in preventing North Korea attack from 2005 to 2010. Nuclear commitment, relocation and size of military presence, and war on terrorism policy are the reason why the United States extended deterrence failed to prevent North Korea attack on South Korea. "

"Penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk menjabarkan bentuk pelaksanaan kebijakan luar negeri India yang dijalankan oleh negara tersebut berkenaan dengan Look East Policy yang dalam kerangka penjabarannya didahului dengan mengkaji faktor-faktor, baik internal maupun eksternal, yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri India dalam mengeluarkan Look East Policy terhadap negara-negara ASEAN. Faktor-faktor internal yang dimaksud adalah berupa perkembangan dalam kondisi politik, ekonomi, dan keamanan domestik India yang menstimulasi negara tersebut untuk merilis Look East Policy. Disisi lain, faktor-faktor eksternal mencakup pengidentifikasian berbagai masalah yang terutama muncul dikarenakan perubahan pada lingkungan eksternal India dengan perubahan-perubahan yang terjadi pasca-Perang Dingin. Penjabaran lebih lanjut akan diterangkan dengan bentuk aplikatif dari implementasi kebijakan Look East Policy terhadap ASEAN dalam tiga tataran. Tataran yang pertama adalah tatanan antara implementasi kebijakan Look East Policy India sebagai negara dengan ASEAN sebagai organ regional. Tataran yang kedua adalah tatanan antara implementasi kebijakan Look East Policy India sebagai negara dengan kerjasama sub-regional dalam ASEAN. Tataran yang ketiga adalah tatanan hubungan bilateral antara implementasi kebijakan Look East Policy India dengan Negara-Negara yang berada dalam kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini mengambil bentuk penelitian deskriptif untuk menjabarkan realisasi kebijakan Look East Policy secara komprehensif pada implementasi yang memiliki relevansi dengan latarbelakang kebijakan India untuk merilis Look East Policy yang terkait dengan arah kebijakan luar negeri negara tersebut untuk menata kembali hubungan luar negerinya dengan negara-negara ASEAN. Penjabaran realisasi kebijakan Look East Policy atas negara-negara ASEAN, baik yang memiliki dimensi ekonomi maupun non-ekonomi, akan menjadi fokus pada penelitian ini.

---

The goal of this research is to describe the form of India?s foreign policy. India?s foreign policies are closely related to Look East Policy orientation. The description of India?s foreign policy begins with the study of explanations to the factors which came as an input factor toward India?s Look East Policy to ASEAN Countries. There are several factors that came as background. These factors are divided into two categories, internal and external factors. Further description will be explained by the explanation of applicative form of look east policy orientation in three levels. The first level will emphasize the relation between the implementation of India?s look east policy and the ASEAN as a regional organ. The Second level will emphasize the relation between the implementation of India?s look east policy and the sub regional cooperation within the ASEAN territories. The third level will emphasize the relation between the implementation of India?s look east policy and the countries of ASEAN territories as bilateral relations. This research takes a form of descriptive research to describe the realizations of India?s look east policy comprehensively at the level of implementation that relevance with the background of India?s foreign policy which related to its orientation due to the redefining india?s foreign relations toward ASEAN Countries. The implementation of India?s ‗Look East Policy? foreign policy -economically or non-economically- will be the focus study of this research."

"[ABSTRAKIndonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN, memiliki prioritas yang jelas dalam upaya peningkatan hubungan dan politik luar negerinya. ASEAN terus berupaya mengembangkan tingkat perekonomian serta stabilitas keamanan regional melalui Komunitas ASEAN 2015, salah satunya adalah ASEAN Political-Security Community (APSC) yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan diantara anggota ASEAN. Melihat kondisi keamanan kawasan saat ini, diperlukan langkah proaktif untuk menyikapi masalah keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan fungsi APSC, Indonesia berpeluang untuk meredakan konflik di kawasan Asia Tenggara melalui penguatan intelligence sharing diantara negara anggota ASEAN. Penelitian ini berupaya menunjukkan implementasi konsep intelligence sharing dan konsep security community untuk menjelaskan pembangunan kawasan yang stabil melalui cara-cara damai sehingga aspek mutual trust dan collective identity di Asia Tenggara terpenuhi.

---

ABSTRACTIndonesia as one of ASEAN members has a clear priority effort to enhance its relationship and foreign policy. ASEAN keep trying to develop the economic level and the regional security stability through ASEAN Community by 2015, one of them are ASEAN Political Security Community (APSC), which aims to improve the political and security cooperation amongst ASEAN?s members. Seeing the current regional security?s condition, it needs a proactive step to respond the regional security problems in Southeast Asia. By utilizing the function of APSC, Indonesia has chance to ease the conflict in Southeast Asia?s region through intelligence sharing?s enhancing amongst ASEAN?s countries members. This research tries to show the implementation of the intelligence sharing?s concept and the concept of security community to explain a stable regional development through peaceful means so the aspect of mutual trust and collective identity in Southeast Asia fulfilled., Indonesia as one of ASEAN’s members has a clear priority effort to enhance its relationship and foreign policy. ASEAN keep trying to develop the economic level and the regional security stability through ASEAN Community by 2015, one of them are ASEAN Political Security Community (APSC), which aims to improve the political and security cooperation amongst ASEAN’s members. Seeing the current regional security’s condition, it needs a proactive step to respond the regional security problems in Southeast Asia. By utilizing the function of APSC, Indonesia has chance to ease the conflict in Southeast Asia’s region through intelligence sharing’s enhancing amongst ASEAN’s countries members. This research tries to show the implementation of the intelligence sharing’s concept and the concept of security community to explain a stable regional development through peaceful means so the aspect of mutual trust and collective identity in Southeast Asia fulfilled.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi dampak kebijakan iklim Uni Eropa (EU) dan mengidentifikasi mekanisme hegemoninya terhadap berbagai aspek dan sektor yang ada di negara-negara ASEAN. EU sebagai aktor utama yang proaktif dalam penanganan masalah iklim global telah menghasilkan berbagai kebijakan, program, kerja sama, dan pengaruh-pengaruh yang signifikan terhadap negara maupun lembaga internasional di dunia, termasuk di wilayah ASEAN. Namun, rangkaian kebijakan dan program kerja sama iklim EU melalui mekanisme hegemoninya juga memberikan dampak negatif terhadap negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan kritis. Teori hegemoni dari Gramsci dan teori politik hijau dari Andrew Dobson digunakan dalam penelitian. Penelitian mengumpukan data dari tahun 2015-2023, terhitung sejak diberlakukannya Paris Agreement hingga pemberlakuan kebijakan EU Deforestation-Free Regulation di tahun 2023. Studi ini menemukan bentuk baru dari hegemoni politik iklim EU dan mekanismenya. Analisis penelitian juga berhasil menjelaskan berbagai implikasi negatif dari kebijakan iklim EU terhadap berbagai sektor dan aspek yang ada di ketiga negara ASEAN. Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme hegemoni politik kebijakan iklim EU terhadap ketiga negara ASEAN cenderung lebih memenuhi kepentingan ekonomi dan politik EU. Adapun kebijakan iklim EU kontradiktif dengan prinsip pengelolaan lingkungan yang ada di dalam politik hijau.

---

This research focuses on reconstructing the European Union's (EU) climate policy impacts and identifying their hegemonic mechanisms in aspects and sectors in ASEAN countries. As the primary actor that is proactive regarding global climate issues, the EU produces various policies, programs, cooperation, and substantial influences on countries, regions, and international institutions around the world, including in the ASEAN. Despite being proactive on the climate issue, the EU's climate cooperation efforts and programs function through hegemony and have negative implications for ASEAN countries, particularly Indonesia, Malaysia, and Philippines. This study applies a qualitative-explorative research method with a critical approach. Gramsci's theory of hegemony and Andrew Dobson's green political theory are utilized in the study. The research spans from 2015 to 2023, beginning with the Paris Agreement and concluding with the enforcement of the EU Deforestation-Free Regulation proposal in 2023. The study reveals new forms of EU climate political hegemony and its mechanisms. In addition, the analysis shows that the EU’s climate policies have negative impacts on aspects and sectors in the three ASEAN countries. The conclusion of this study suggests that the political hegemony mechanism of EU climate policy towards the three ASEAN countries tends to fulfill the EU’s economic and political interests. In addition, the EU's climate policies are contrary to green political values."

"[ABSTRAKSebagai sebuah institusi regional yang memiliki peranan cukup signifikan dalammenciptakan stabilitas kawasan, ASEAN melakukan upaya pengembangan kerjasama dari waktu ke waktu untuk menjaga relevansinya dalam dinamika politikinternasional. Upaya signifikan yang dilakukan oleh ASEAN dalamperkembangannya adalah agenda pembentukan Komunitas ASEAN di mana padafase ini, perdebatan mengenai pengaturan keamanan di ASEAN dari berbagaiperspektif muncul. Perdebatan tersebut pada dasarnya membahas bentukpengaturan keamanan yang beragam, akan tetapi komunitas keamanan merupakankonsep yang mendominasi sebagai sebuah konsep yang dianggap paling relevandalam menjelaskan ASEAN pada masa ini. Meskipun begitu, literatur yang adamemperlihatkan bahwa perkembangan konsep pengaturan keamanan yangmembahas mengenai komunitas keamanan belum mampu menjelaskan kondisiASEAN saat ini dan di masa depan karena ASEAN tidak menunjukkan potensiuntuk melakukan evolusi sebagai sebuah komunitas keamanan yang mapanmenurut konsep yang sudah ada seperti layaknya Uni Eropa. Selain itu, salah satuhal yang menjadi urgensi ASEAN untuk melakukan reformasi institusi sebagai komunitas keamanan yang lebih baik, misalnya dengan reformulasi ASEAN Way.

---

ABSTRACTAs a regional institution that has significant role in creating regional stability,ASEAN has been developing cooperation from time to time in order to maintainits relevance in international politics. One significant step ASEAN has taken wasthe agenda of creating ASEAN Community which led to discourses from severalperspectives about security arrangement as theoretical framework to understandASEAN. Those discourses basically discussed different types of securityarrangement,with the security community as the most relevant type of securityarrangement dominating the study of ASEAN. However, the existing literaturesdiscussing about security community as a security arrangement concept have not been able to fully explain the present and future condition of ASEAN. Since ASEAN has not show any indication yet to evolve into a mature securitycommunity as the concept said, just like European Union. Furthermore, there is anurgency for institutional reform within ASEAN to serve the purpose of being a better security community, such as by reformulating the ASEAN Way., As a regional institution that has significant role in creating regional stability,ASEAN has been developing cooperation from time to time in order to maintainits relevance in international politics. One significant step ASEAN has taken wasthe agenda of creating ASEAN Community which led to discourses from severalperspectives about security arrangement as theoretical framework to understandASEAN. Those discourses basically discussed different types of securityarrangement,with the security community as the most relevant type of securityarrangement dominating the study of ASEAN. However, the existing literaturesdiscussing about security community as a security arrangement concept have not been able to fully explain the present and future condition of ASEAN. Since ASEAN has not show any indication yet to evolve into a mature securitycommunity as the concept said, just like European Union. Furthermore, there is anurgency for institutional reform within ASEAN to serve the purpose of being a better security community, such as by reformulating the ASEAN Way.]"

"Tiongkok merupakan negara yang tertutup dan cenderung agresif dalam menjalankan hubungan luar negerinya. Selama tiga dekade terakhir, pertumbuhan kapabilitas Tiongkok secara besar-besaran menimbulkan kecurigaan bagi negara-negara lainnya di kawasan, tidak terkecuali ASEAN. Memasuki akhir tahun 1990an, Tiongkok kemudian mengubah pendekatannya dengan menerapkan konsep keamanan baru dalam menjalin kerjasama dengan ASEAN. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan memahami alasan Tiongkok dengan menerapkan konsep keamanan baru dan berusaha mengetahui keterkaitan konsep keamanan baru Tiongkok dengan kondisi soft power Tiongkok di ASEAN. Untuk memahami kedua hal tersebut, tulisan ini menggunakan konsep reassurance dan soft power sebagai kerangka berpikir. Konsep reassurance yang merupakan cara yang dilakukan negara untuk meyakinkan negara lain terhadap intensi baik yang dimilikinya. Dalam penerapannya, strategi ini ternyata dapat memiliki peran dalam peningkatan soft power suatu negara. Berdasarkan asumsi di atas, akan dianalisis alasan Tiongkok menerapkan konsep keamanan baru sebagai strategi reassurance dan dampaknya terhadap soft power Tiongkok di ASEAN.

---

Before the late 1990s, China’s overtly aggressive actions in the South China Sea and its unwillingness to engage the region on a multilateral basis led to mistrust and fear on ASEAN. Moreover, China’s overwhelming development in economy and defense has strengthens the rise of “China threat” perception. Since the late 1990s, however, China’s policy toward ASEAN has shifted from one based on coercive behavior to regional institutions and accommodating approach based on active participation in ASEAN-based fora and a willingness to undertake actions that give the appearance of embracing ASEAN diplomatic norms. China promotes the implementation of its New Security Concept in any cooperation with ASEAN to gain trust and legitimacy. To provide the analysis, this writing takes reassurance and soft power theory as analytical framework. Reassurance is a strategy aim to reassure others about their benign intentions. Apparently, the application of this strategy could bring significant effect on the rise of soft power. By using qualitative method, this writing intent to understand why China implements the New Security Concept and observe its relevance with China’s Soft power in ASEAN."

"Ilmu hubungan internasional memiliki tiga paradigma utama; realisme, liberalisme, dan kontruktivisme yang khas dalam memandang institusi. Tulisan ini akan melihat dan membandingkan bagaimana ketiga paradigma ini memandang ASEAN Political Security Community 2015. Pada akhirnya, dapat diketahui keunikan dan kelemahan masing-masing paradigma dalam memandang kerjasama keamanan di Asia Tenggara ini. Realisme memandang security dilemma sebagai faktor kunci munculnya kerjasama, sedangkan liberalisme memandang institusionalisme sebagai faktor determinan. Di sisi lain, konstruktivisme menakankan pada identitas kolektif yang terkonstruksi di antara negara-negara anggota APSC 2015.

---

International relations has three major paradigms: realism, liberalism, and constructivism that has distinct view on institution. This paper will compare how the three paradigms asses the ASEAN Political Security Community 2015. In the end, the uniqueness and weaknesses of each paradigm will be identified. Realism regards security dilemma as a key factor in the emergence of security cooperation, while liberalism sees institutionalism as a determinant factor. On the other hand, constructivism emphasizes on collective identity that is constructed among the member countries of APSC 2015."