Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sidang sengketa Pilpres 2014 merupakan peristiwa nasional yang diliput oleh banyak media massa. Dari sekian banyak media massa yang meliput, terdapat dua media massa yang petingginya aktif mendukung salah satu pasangan calon, yaitu Media Indonesia dan Koran SINDO. Untuk mengungkap sejauh mana pengaruh keberpihakan dua petinggi media massa terhadap artikel berita sidang sengketa Pilpres 2014 yang terdapat dalam dua media massa tersebut, nilai ciri kebahasaan apa saja yang digunakan untuk menunjukkan keberpihakan ditinjau dari sudut pandang linguistik, dan pelanggaran kode etik jurnalistik apa saja yang dilakukan kedua media massa tersebut, dilakukan penelitian menggunakan metode analisis wacana kritis Norman Fairclough.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dukungan petinggi Media Indonesia dan Koran SINDO berpengaruh pada pilihan kata, tata bahasa, dan struktur berita sidang sengketa Pilpres 2014. Media Indonesia menggunakan rata- rata tujuh ciri nilai kebahasaan untuk menunjukkan keberpihakan. Koran SINDO menggunakan rata-rata tujuh nilai ciri kebahasaan untuk menunjukkan keberpihakan. Pelanggaran kode etik jurnalistik pasal tiga ditemukan dalam dua media massa tersebut

---

The 2014 presidential election dispute session is a national event that is covered by many mass media. Of the many mass media cover, there are leader of two mass media actively support one candidate, Media Indonesia and Koran SINDO. To uncover the extent of the influence of the mass media leader against two high-ranking news articles disputed 2014 presidential election session contained in two of the mass media, the value of linguistic characteristics are to be used to show the alignments from the point of view of linguistics, and violation of journalism ethics what is being done both the mass media, research conducted using Norman Fairclough method of critical discourse analysis.From the results of this study concluded that the influence of Media Indonesia and Koran SINDO leader affecting on the choice of words, grammar, and structure of the session of dispute of presidential election 2014. Media Indonesia using seven values linguistic characteristics to show partiality. Koran SINDO using seven values linguistic characteristics to show partiality. Violations of third chapter of journalistic ethics found in the two media."

"Berawal dari asumsi media bahwa adanya korelasi yang kuat antara apa yang diagendakan oleh media massa dan isue yang menjadi agenda publik menjadi akan semakin berpengaruh terhadap pemberitaan di media massa menjelang maupun akhir masa kampanye pemilu presiden. Kencenderungan sementara yang diperlihatkan media mengarah kepada munculnya media dengan kekuatan maupun kecenderungan politik tertentu.Fokus penelitian ini tentang bagaimana sesungguhnya pemberitaan pemilihan presiden disajikan oleh surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Koran Sindo dan bagaimana implikasinya terhadap ketahanan Nasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis isi dengan pendekatan kuantitatif dan wawancara mendalam.Dalam penelitian ditemukan bahwa berdasarkan kategori faktualitas, akurasi, kelengkapan dan relevansi tidak ada perbedaan yang signifikan dalam penyajiannya sedangkan untuk kategori nilai informasi terdapat perbedaan yang signifikan terhadap ketiga media surat kabar tersebut dalam penyajiannya serta ada implikasinya terhadap ketahanan nasional di dalam isi pemberitaan pilpres yang disajikan kepada masyarakat atau khalayak.Peneliti menyarankan media masa cetak sebagai salah satu komunikator masa di Indonesia, sebaiknya tetaplah menjadikan diri sebagai wadah pendidikan moral dan politik untuk bisa menjadi netral, independen, dan pelaksana kontrol yang efektif. Mengurangi kecendrungan media terhadap politik tertentu dengan cara memperlihatkan sisi ketokohan, kharisma sosok kandidat calon presiden secara berimbang, tanpa mengesampingkan pemberitaan kandidat calon lainnya merupakan hal yang penting guna membentuk kondisi pencitraan politik yang sehat, sehingga menjadi faktor yang turut mempengaruhi perubahan perilaku pemilih.

---

Starting from the assumption that the media has strong correlation between what is upload by the mass media and issue is on the agenda of the public in the presidential election campaign. The media shown a tendency to the emergence of the media with the power for specific political leanings.

The focus of this research about how exactly the presidential election news presented by the newspaper Kompas, Media Indonesia and the Koran Sindo and what is its implications for national resilience. The type of research is the research wish content analysis with quantitative method and in-depth interviews.

Research results obtained by category in correlation that factuality, accuracy, completeness and relevance there was no significant difference in the presentation, while for the category value of information. There are significant differences between the three newspaper in its presentation, and there are implications for national security on the content of the election presented to the public.

The researcher suggests that the print media, as one of the communicators in Indonesia, should still make themselves as moral and political education forum and has to be a natural, independent, and implementing effective control. The media has also to be independent from certain political by showing the personal and charismatic figure of the presidential candidate in a balanced way. Candidates, reporting is essential in order to establish a healthy political image; conditions; thus becoming factors that influence voter behavioral change."

"Kode etik merupakan suatu hal mendasar yang sangat dibutuhkan dalam berbagai hal di kehidupan, tidak terkecuali di lingkungan kerja dalam sebuah perusahaan . Tesis ini akan membahas tentang analisa singkat terhadap kode etik di Commonwealth Bank of Australia. Secara umum, saya akan menjelaskan terkait kepemilikan saham di Commonwealth Bank, pelanggaran terhadap kode etik di Commonwealth Bank dalam 5 tahun terakhir, hubungan Commonwealth Bank dengan UNGC, dan implmentasi CSR di Commonwealth Bank of Australia.

---

Code of Conduct and Ethics is a fundamental thing that is needed in various aspect in life, including in company’s work environment. This thesis will discuss a brief analysis on Commonwealth Bank code of conduct and ethics. Generally, i will explain the share ownership portion in Commonwealth Bank of Australia, violations of code of conduct and ethics in the last 5 years, Commonwealth Bank’s relationship with UNGC, and CSR implementation in the Commonwealth Bank of Australia."

"ABSTRAKKode etik dan caring harus diketahui oleh mahasiswa keperawatan karena kedua hal tersebut merupakan dasar dari profesi keperawatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan tentang kode etik keperawatan dan caring pada mahasiswa FIK UI. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross sectional terhadap 226 mahasiswa FIK UI yang diambil dengan teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa FIK UI memiliki tingkat pengetahuan yang baik (92%) mengenai kode etik secara umum dan cukup (47,3%) mengenai caring profesi keperawatan. Direkomendasikan untuk institusi pendidikan keperawatan agar dapat memberikan edukasi dan memotivasi mahasiswa untuk mempraktikkan pengetahuan kode etik dan caring yang telah diberikan dalam kehidupan sehari-hari.

---

ABSTRACTNursing students have to know about code of ethics and caring because both of them are fundamental on nursing profession. This study used to know a representation of the level of knowledge of the nursing profession's code of ethics and caring among nursing students in Universitas Indonesia. This study used decriptive with cross sectional approach among 226 nursing students University of Indonesia by using simple random sampling methods. The results showed that nursing student in Universitas Indonesia (92%) has a good level of knowledge of the nursing profession's code of ethics and (47,3%) respondents has a fair level of knowledge of caring in the nursing profession. It was recommended for nursing faculty to give education and motivate students to practice the knowledge of the nursing profession's code of ethics and caring in daily activities."

"Tesis ini membahas mengenai pelanggaran kode etik notaris yang dilakukan oleh seorang Notaris X dalam pembuatan 2 (dua) akta pendirian perusahaan atas nama perusahaan yang sama dengan susunan kepungurusan yang sebagian berbeda. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Notaris X terbukti telah lalai dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris yaitu tidak menjaga kepentingan para pihak dalam perbuatan hukum sebagaimana terbukti dari Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 dan akibat hukum dari adanya 2 (dua) Akta Pendirian Perusahaan atas nama perusahaan yang sama adalah terhadap Akta Pendirian PT. X Nomor 12 yang dibuat di hadapan Notaris X tetap dianggap sah dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan melalui pengadilan sedangkan Akta Pendirian PT. X Nomor 13 tetap sah karena telah memenuhi persyaratan administratif yang diatur oleh Departemen Hukum dan HAM dan telah mendapatkan pengesahan mengenai status badan hukum PT dari Menteri Hukum dan HAM.

---

This thesis discusses about the misconduct of Notary Code of Ethics committed by a notary public. Notary X in the creating of two deed of establishment on behalf of the same company with the management of some different arrangement. This research is the study of law with the normative nature of descriptive evaluative research. The result of this study is that the Notary X has proven careless in performing his duty and responsibility as a Notary which is not fulfilling the interest of both parties in a legal act, as evidenced by the Central Supervisors Assembly of Notary No: 04/B/Mj.PPN/VIII/2010 and the legal consequences of the two companies on behalf of the same company on the Establishment Deed PT. X No. 12 was made before Notary X is still considered valid and may be canceled or cancellation requested through the courts while the deed of establishment of PT. X No. 13 remain in force through legal entity administration due to the decision of minister concerning legalization of company as a legal entity."

"Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tersebut dalam menjalankan jabatannya ternyata diketahui melakukan pelanggaran, kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi kliennya, maka Notaris tersebut berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, karena Notaris sebagai pejabat umum harus mempunyai integritas moral dan profesi yang wajib dijunjung tinggi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu pelanggaran yang bersifat kumulatif tersebut juga merupakan poin seberapa jauh kepatuhan notaris yang berpengaruh apabila Notaris itu mengajukan perpindahan atau perpanjangan masa jabatan.

---

Notary is a public official who is by the Act granted the authority and trust of the community to perform the most power of the State to create authentic written evidence in the field of civil law. Authentic deed that created by a Notary has the perfect strength of evidence and provides legal certainty. If a Notary commit violations, errors or omissions that handicap his client in performing his job, he is obliged to be responsible for his/her actions legally, because he as a public official must have the moral and professional integrity that must be upheld to increase public trust. Moreover the cumulative violations are also a point of how great the effect of the compliance notary if the notary propose a displacement or extension of tenure."

"Notaris adalah pejabat umum yang harus menjalankan jabatannya secara professional. Sebagai pejabat umum yang berkewajiban melayani masyarakat dengan sungguh - sungguh maka notaris tidak diperbolehkan memperlakukan dirinya sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan - kegiatan promosi, baik dalam media cetak ataupun media elektronik 4 (empat) Kode Etik Notaris. Walaupun hal ini telah secara jelas dilarang, namun ternyata masih ditemukan pelanggaran - pelanggaran yang terjadi. masih ditemukan pelanggaran - pelanggaran tersebut, akibat hukum bagi notaris yang melanggar serta penggaruh dari pelarangan kegiatan - kegiatan promosi tersebut terhadap penyelenggaraan Cyber-Notary di masa yang akan datang. Guna mengetahui hal - hal tersebut maka penulis memperggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, dengan tipe penelitian eksplanatoris, dan metode analitis data adalah pendekatan kualitatif yang menyajikan data secara evaluatif - analistis. Penyebab terjadinya pelanggaran tersebut diantaranya adalah persaingan tidak sehat yang diakibatkan oleh formasi notaris yang tidak ideal, lemahnya moral dikalangan masyarakat saat ini, pengawasan terhadap notaris belum berjalan secara efektif, kurang tersedianya media informasi yang disediakan oleh lembaga - lembaga yang seharusnya berwenang, yang menyebabkan adanya iklan - iklan kantor Notaris di website yang tidak resmi yang dalam hal ini mempermudah masyarakat didalam memperoleh informasi tentang keberadaan suatu notaris tertentu yang terdaftar didalam website tersebut, yang kemudian berujung kepada kegiatan bisnis didalam mencari klien untuk mendapatkan keuntungan. Akibat hukum bagi notaris yang mengiklankan dirinya di Internet untuk mendapatkan klien dapat berupa sanksi disipliner, sanksi perdata dan juga sanksi pidana. Mengenai tentang pelaranggan tentang pengiklanan diri notaris ini juga akan mempengaruhi terhadap penyelenggaraan Cyber-Notary di masa yang akan datang berdasarkan Kode Etik Notaris.

---

Notaries are public officials who have to run the office in a professional manner. As a public official who is obliged serve people with really - really the notary is not allowed to treat itself as conducting business - promotional activities, either in print or electronic media 4 (four) of the Code Notary. Although this has been explicitly prohibited, but it still found violations - violations that occurred. still found violations - violations, due to the notary who violates the law and prohibition influence of activities - activities that promotion of the implementation of the Cyber-Notary in the future. In order to know it - it is the author of the study use normative literature of a legal nature, with the type of explanatory research, and analytical methods of data is a qualitative approach that presents evaluative data - analytical. The cause of the violation of which is the unfair competition caused by the formation of a notary who is not ideal, moral weakness among the public at this time, the supervision of the notary public has not run effectively, the lack of available media information provided by the institution - an institution that should be authorized, which led to advertising - advertising in the Notary's office official website that is not in it is easier for the public in obtaining information about the existence of a certain notary listed on the website, which then leads to the client's business activities in seeking to profit. Due to the law for a notary who advertises on the Internet to get the client can be either disciplinary sanctions, civil sanctions and criminal sanctions. About advertising self prohibited for notary will also affect the implementation of the Cyber-Notary in the future based on the Notary Code."

"Pemilu Presiden 2014 lalu menjadi demonstrasi kekuatan media dalam mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Isu yang mengemuka ialah hilangnya independensi ruang redaksi yang diduga karena faktor pemilik media yang berafiliasi dengan kelompok politik tertentu atau bahkan aktif dalam percaturan politik Indonesia. Penelitian ini ingin melihat bagaimana kepentingan pemilik media yang mendukung kandidat tercermin dalam pembingkaian berita. Bedanya, sudut pandangnya dibalik, bukan pemberitaan calon yang didukung tetapi bagaimana media memberitakan kandidat lawan. Untuk mendapatkan gambaran tersebut, peneliti mengambil objek penelitian pemberitaan Koran Sindo yang dimiliki oleh Hari Tanoesoedibjo yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta pada pasangan Jokowi-JK. Serta pemberitaan harian Media Indonesia yang dimiliki Surya Paloh di Kubu Jokowi-JK, pada pasangan Prabowo-Hatta. Penelitian ini menggunakan perangkat-perangkat framing analisis oleh Gamson-Modigliani. Akan dilihat apakah media massa membuat simplifikasi berita dari para pasangan kandidat. Apakah media massa memberikan prioritas/ranking tertentu pada salah satu pasangan kandidat, dan juga apakah media massa membentuk struktur tertentu dalam berbagai isu yang berkembang selama masa kampanye para pasangan kandidat. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua media itu memiliki agenda tersendiri untuk memengaruhi khalayak dalam memandang calon presiden. Dalam konteks konseptual penelitian ini seakan membuktikan bahwa isi media bukanlah sebuah cermin dari realitas yang sebenarnya, tetapi isi media dibentuk oleh berbagai faktor yang menghasilkan berbagai versi yang berbeda dari realitas.

---

Presidential election in 2014 become media power to influence political community. Issues were discussed is the loss of independence of space editor who allegedly because factors media owners who is affiliated with certain political group or even active in the political map of Indonesia. This study want to see how the interests of the owner of the media that supports candidates reflected in the news framing.

The difference is look at it behind angles, not the news of a candidate who supported, but how media candidates opposed to preaching. To get the picture, i took the object of research which is owned by Hari Tanoesoedibjo (Sindo) that supports the couple Prabowo-Hatta to couple Jokowi-Jusuf Kalla. And the Media Indonesia owned Surya Paloh who support Jokowi-JK to the couple Prabowo-Hatta.

This study using devices out there framing analysis by Gamson-Modigliani. Would be seen whether the mass media made simplify news from the candidate. Whether mass media give priority ranking at any one candidate, and also whether the mass media form a definite structure in various issues that develops during the campaign of candidates.

This research shows that the media has its own agenda to affect others to the presidential candidates. In the context of a conceptual this research seems to prove that the contents of the media is not a mirror of reality that actually, but the contents of the media formed by various factors that produce a variety of a different version of reality."

"ABSTRAKTrust Building merupakan tahapan Grand Strategi Polri dalam membangun kepercayaan, dukungan dan kerjasama dengan masyarakat serta di internal Polri. Polri menerapkan penindakan berupa sidang disiplin dan sidang kode etik Polri untuk pelanggaran pungli karena termasuk penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini berfokus pada studi kasus penindakan pungli Polantas di Polda Metro Jaya periode tahun 2014 - 2016. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dan bersifat deskriptif analisis. Teori yang terkait adalah teori Kepercayaan, Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan, Etika Deontologi dan Pendelegasian Wewenang. Terdapat solusi-solusi agar proses penyelesaian pelanggaran pungli polantas dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan perlunya mengambil keteladanan dari beberapa tokoh yang menjadi inspirasi.

---

ABSTRACTTrust Building is a stage of the Grand Strategy of the Indonesian National Police INP in building trust, support and cooperation with the community and in the internal police. INP apply the action in the form Session of discipline and Police code of ethics sessions for illegal levies as they include abuse of authority. This study focuses on the case study of the illegal levies by traffic police officer at Jakarta regional police in 2014-2016. This research applies qualitative method and descriptive analysis. Related theories are the theory of Belief, Leadership, Decision Making, Deontology Ethics and Delegation of Authority. There are solutions to the process of resolving the violation of the illegal levies to realize public confidence in the INP and the need to take exemplary from some of the inspiring figures."