Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Data pembanding atas transaksi hubungan istimewa merupakan salah satu hal yang seringkali diperdebatkan oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan Pemeriksa Pajak dalam menentukan data pembanding pada saat melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa, untuk mengetahui kendala Pemeriksa Pajak dalam menentukan data pembanding, serta untuk mengetahui apa yang menyebabkan sengketa antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak mengenai data pembanding. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeriksa Pajak mempertimbangkan karakteristik usaha, dokumentasi harga transfer, faktor kesebandingan, ketersediaan data pembanding internal, informasi dari sumber informasi eksternal, kelengkapan data dan ketersediaan website kandidat pembanding, kriteria kandidat pembanding, pendekatan pemeriksaan, serta metode harga transfer. Kendala yang dihadapi adalah kendala pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak, ketidakterbukaan Wajib Pajak, keunikan produk dan jasa serta proses bisnis Wajib Pajak, pemahaman Pemeriksa Pajak, load pekerjaan yang tinggi, mutasi pegawai, keterbatasan sumber informasi dan variasi database, kendala akses database, serta kendala penguasaan bahasa asing tertentu. Sengketa mengenai data pembanding disebabkan adanya perbedaan kepentingan, perbedaan pemahaman, tidak dilakukannya analisis transfer pricing yang mendalam, keterbatasan akses informasi, adanya tindakan untuk menjustifikasi transaksi, kurangnya pedoman dalam penentuan data pembanding, serta masalah komunikasi dan keterbukaan yang timbul pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

---

Comparable on affiliate transactions is one thing that is often debated by the Taxpayers and Tax Auditors. This study was conducted to find out the Tax Auditors? consideration in determining comparable during transfer pricing audit and the constraints as well as the causes of dispute on comparable between Taxpayers and Tax Auditors. This research was conducted using qualitative approach.

The results showed that Tax Auditors consider Tax payers? business characteristics, transfer pricing documentation, comparability factors, the availability of internal comparable, the information obtained from external source such as databases, the completeness of data and the availability of comparable company's website, the qualitative and quantitative criteria of comparable company, transfer pricing methods used, and audit approach carried out. The constraints is due to understanding and tax compliance, lack of openness, the Taxpayers? uniqueness of products, services, and business, Tax Auditors? knowledge, high work load, personnel transfers within organization, limited information resources and variations in databases, limited access to database, and foreign language constraint. Disputes on comparable between Taxpayers and Tax Auditors may arise due to differences in interests and understanding, the absence of in-depth analysis of transfer pricing, limited access to information, justification on transaction, the lackness of guidance in determining comparable, and communication problems and lack of openness during the audit."

"Salah satu strategi manajemen perpajakan yang umumnya dilakukan antar intra grup perusahaan multinasional adalah transfer pricing, tetapi seringkali memiliki konotasi negatif karena erat kaitannya dengan penghindaran pajak. Perkembangan teknologi dan industri berbasis know-how juga mendorong peningkatan transaksi yang berupa intangible asset dan jasa. Kedua jenis transaksi tersebut seringkali menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat menimbulkan koreksi atas pelaporan pajak perusahaan dan mendorong Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan dan kemudian permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Penulisan karya ilmiah ini menganalisis kasus banding transfer pricing atas intangible property dan jasa intra grup untuk menemukan faktor penyebab sengketa dan kemudian mendeskripsikan kajian yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutus sengketa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis 7 (tujuh) kasus banding tahun 2005-2012. Setelah dilakukan analisis terhadap kasus-kasus tersebut, Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab sengketa, yaitu perbedaan data, perbedaan interpretasi data, dan perbedaan interpretasi hukum. Selain itu, ditemukan pula bahwa terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa, yaitu kelengkapan dan kualitas dokumen pendukung, keterangan dari tiap pihak, dan pengetahuan Hakim.

---

One of the strategies commonly practiced by MNC groups internally is transfer pricing, which primary purpose is to enhance the efficiency of business process. However, this method often causes negative impression since it is closely related to tax avoidance issue. The rapid growth of technology and know-how based industry also boost transactions involving intangible assets and services. Disputes between Tax Payer and Directorate General of Tax (DGT) may arise when determining the nature of those transactions. Corrections made by DGT may lead to objection by Tax Payer and will be proceeded to Tax Court if remains unsatisfied with the result.

This study examines 7 (seven) appeals of transfer pricing case from 2005-2012 related to intangible property and intra-group service to find the factors causing the dispute and describe considerations taken by Judges to make the decision by using qualitative-descriptive approach.

The result shows that using different data and having different interpretation on data and law may have caused the disputes. Apart from that, there are several aspects that may affect Judges consideration, such as the completeness and quality of proof documents, arguments from each party, and Judges knowledge."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kasus harga transfer di Indonesia dan praktik transaksi transfer pricing dalam skema bisnis lima belas pemohon banding. Selain itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian kasus sidang banding harga transfer dan efektivitas peraturan transaksi hubungan istimewa dalam mendeteksi penghindaran pajak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan transaksi lintas batas negara dan peningkatan kerja sama antar negara sehingga kecenderungan wajib pajak memanfaatkan perbedaan tarif pajak juga meningkat. Dalam penelitian ini, disajikan stratifikasi kasus penelitian, skema harga transfer lima belas pemohon banding, dan alur persidangan.

---

The objective of this research is to navigate transfer pricing cases in Indonesia Tax Court and transfer pricing activity in each fifteen Tax Payer`s Business Structures. Moreover, this research also to investigate how Indonesia Tax Court conclude Transfer Pricing Activity and how effective Domestic Transfer Pricing Regulation in detecting a profit shifting or tax avoidance within Transfer Pricing Scheme. In brief, this research is motivated by the increasing of cross-border transaction and multinational agreement that leads Tax Payer to do tax planning or even tax avoidance. This research will present stratification of tax court case study, transfer pricing scheme of each fifteen tax payers, and the process of tax court."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak badan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak dan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. Kepatuhan pelaporan wajib pajak diukur dari jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, SPT Masa PPh Pasal 25, dan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilaporkan secara tepat waktu pada tahun pajak sebelum dan setelah dilakukannya pemeriksaan pajak. Pembayaran pajak diukur dari jumlah pembayaran yang dilakukan wajib pajak pada jenis pajak PPh Pasal 25/29 Badan dan PPh Pasal 21 yang dibayarkan atas tahun dan masa pajak sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Dua perbulan pada kurun tahun 2008 sampai dengan 2011. Uji statistik yang digunakan untuk pengujian adalah Uji t sampel berpasangan dan data diolah secara komputerisasi dengan program SPSS versi 21. Penelitian ini membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pelaporan dan penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebon Jeruk Dua ini.

---

This Study have a purpose to know if tax audit have a significant impact to tax level of compliance and tax revenue from corporate tax payers in Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax Office. Level of compliance being defined as the sum of all tax report in corporatet tax filling report, tax article 25 filling report, and tax article 21 filling report being reported in time in the tax year before and after tax audit. Tax revenue being defined as the sum of all payment of tax in article 25/29 corporate and article 21 from corporate tax payers in the tax year before and after tax audit. This study using quantitatif data using secondary data from Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax Office in the year 2008 until year 2011. Statistic test being used in this study is t-test paired samples and being counted in computerised program of SPSS version 21. This study prove that tax audit have significant impact in level of compliance and tax revenue form corporate tax payers in Jakarta Kebon Jeruk Dua Tax office."

"Skripsi ini menguji hubungan antara penghindaran pajak dengan biaya utang dan juga menganalisis pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap hubungan penghindaran pajak dan biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010−2011, sebanyak 54 perusahaan (108 sampel data) dengan menggunakan model data panel. Hasil dari penelitian ini membuktikan terdapat hubungan negatif antara penghindaran pajak dengan biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010−2011. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa keberadaan Dewan Komisaris tidak dapat memperkuat hubungan negatif antara penghindaran pajak dan biaya utang sedangkan keberadaan Komite Audit tidak mempengaruhi hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang.

---

This thesis examines the relation of tax avoidance on cost of debt and analyzing the impact of Board of Commissioners and Audit Committee on the relation of tax avoidance and cost of debt on manufacturing company in BEI in 2010−2011 a total of 54 companies (108 data samples) using a data model panel. The results of this research prove there is a negative relationship between tax avoidance and costs of debt on companies listed on the Stock Exchange in 2010-2011. In addition, this study also proves that the existence of the Board of Commissioners cannot strengthen the negative relationship between tax avoidance and the cost of debt, while the existence of the Audit Committee does not affect the relationship between tax avoidance and the cost of debt."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya value relevance atas pengakuan pajak tangguhan serta menghubungkannya dengan kualitas audit dan perubahan ketentuan tarif pajak. Pengujian dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur dan menggunakan metode data panel. Model yang digunakan berasal dari model Feltham dan Ohlson (1995). Hasil menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan memiliki value relevance dan kualitas audit yang diukur dengan ukuran KAP dan auditor tenure meningkatkan value relevance atas aset pajak tangguhan. Adapun value relevance atas aset pajak tangguhan berbeda antara sebelum dan sesudah perubahan ketentuan tarif pajak. Sementara liabilitas pajak tangguhan tidak memiliki value relevance.

---

The purpose of this study is to investigate the value relevance of recognition of deferred tax and relate it with audit quality and changes in tax rates. The tests conducted to the manufacturing sector company and using panel data methods. The model is derived from the model of Feltham and Ohlson (1995).

Results indicate that the deferred tax assets have value relevance and audit quality as measured by auditor size and auditor tenure increases the value relevance of deferred tax assets. As for the value relevance of deferred tax assets is different between before and after the changes in tax rates. While deferred tax liabilities are not have value relevance."

"Layanan BNI e-Tax merupakan salah satu bentuk dukungan BNI sebagai bank persepsi tempat pembayaran pajak terhadap upaya pemerintah –dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP)– untuk mewujudkan pengadministrasian pajak yang efektif dan efisien, khususnya dalam pembayaran pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas layanan BNI e-Tax dalam menekan biaya kepatuhan WP Badan dengan menggunakan konsep efektivitas dan biaya kepatuhan. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survey dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa layanan BNI e-Tax efektif dalam menekan biaya kepatuhan WP Badan

---

BNI e-Tax Service is one of BNI’s supports as appointed bank for being the point-of-payment toward government -in this case the Directorate General of Tax (DGT)- to establish an effective and efficient tax administration, especially in tax payment. This research focused to analyze the effectiveness of BNI e-Tax service in reducing Corporate Tax Payer’s compliance costs by using effectiveness and compliance costs concepts. This descriptive research used quantitative approach with survey and in-depth interview as data-collection techniques. As results, BNI e-Tax service has been effective in reducing Corporate Tax Payer’s compliance costs."

"Munculnya sektor informal dibidang ekonomi akibat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dalam dua dekade pembangunan nasional, telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan dapat memutar roda perekonomian secara mantap dan mandiri. Dampak negatifnya, konstribusi mereka yang minim terhadap penerimaan negara (pajak), terutama pajak pusat seperti pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).Penyebabnya adalah, selain faktor struktur sosial yang memang berbeda dengan sektor formal, undang-undang pajak yang ada terlalu terfokus kepada sektor formal yang besar-besar, dan sektor informal terlalu dilindungi dengan berbagai aturan yang membuat mereka lolos dari jejaring pajak dan semakin "hard to tax".Kebijakan penerapan norma penghitungan penghasilan neto untuk pengusaha kecil dan menengah yang tidak menyelenggarakan pembukuan lengkap, nampaknya. merupakan kebijakan sepihak yang tidak mendidik dan bertentangan dengan prinsip "Self Assesment". Juga merugikan pengusaha keeil dan menengah yang dipaksa tidak boleh mengakui kerugian dalam usahanya.Untuk mengatasinya, penulis mencoba memberikan solusi secara umum, dengan Cara memasukkan secara tegas sektor informal kedalam undang-undang Pajak kita, dan memproduksi undang-undang tentang Laporan Keuangan dan Wajib Audit yang berlaku umum dan tidak khusus semisal undang-undang tentang Perseroan Terbatas, dimana dari sini diharapkan sektor informal sebagai salah satu bentuk usaha mau melakukan pencatatan atau pembukuan atas segala transaksi usahanya. Ini dalam rangka mendidik mereka agar mau melakukan tertib administrasi, yang akan membuat diri mereka lebih memformilkan diri, sehingga berubah menjadi sektor formal yang berkembang dan maju, yang akhirnya bisa dipajaki.Penulis juga menyarankan agar pemerintah segera melakukan deregulasi atas undang-undang No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar Akuntan. lni penting sekali untuk memberdayakan peran akuntan publik nasional, dan mengantisipasi diberlakukannya undang-undang tentang Laporan Keuangan dan Wajib Audit, yang pada saatnya nanti sangat memerlukan banyak sekali tenaga akuntan. Deregulasi ini dirasakan amat mendesak, untuk mendobrak status quo, yang tanpa di sadari telah menjauhkan sektor informal dari jejaring pajak, sehingga semangat "gotong royong" memikul beban pajak yang menjiwai sistim perpajakan kita, menjadi omong kosong belaka, dan faktor Equity atau keadilan, sebagai salah satu prinsip perpajakan semakin jauh untuk digapai."