Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program pemagangan ke Jepang merupakan bagian dari program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk memberikan pembekalan keahlian dan kemampuan pada sumber daya manusia di Indonesia agar terserap pasar kerja dan memiliki daya saing di era globalisasi. Studi tentang implementasi kebijakan program ini dilakukan untuk melihat implementasi program pemagangan ke Jepang yang telah dilaksanakan sejak tahun 1993 namun masih memiliki berbagai persoalan terkait partisipasi masyarakat untuk mengikuti program, serta peserta pemagangan yang melarikan diri saat berada di Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif, serta teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, dalam implementasi program pemagangan ke Jepang masih memiliki berbagai permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu yang terkait dengan sosialisasi, permasalahan pihak pelaksana mencakup keterbatasan jumlah pihak pelaksana dan komitmen pihak pelaksana dalam menjalankan program, kesiapan mental dan tindakan indisipliner peserta pemagangan, serta ketersediaan fasilitas penunjang program.

---

Apprenticeship program to Japan is a part of job training program implemented by the Directorate General of Training and Productivity Ministry of Labour of the Republic of Indonesia. This program aims to provide training skills and abilities of human resources in Indonesia to be absorbed by the labor market and competitiveness in the globalization.

Studies on the implementation of program policies is done to see the implementation of apprenticeship program to Japan that have been implemented since 1993. However, the program still has many problems related to the participation of the society in the program, and the trainee who escaped while in Japan. This research uses qualitative and descriptive approach. Data collection uses techniques through in-depth interviews, literature study, and field observations.

Results of this study concludes that the implementation of the apprenticeship program to Japan still has several problems to be solved, which is related with socialization, problems of implementers includes a limited number of implementers and implementing the commitments to implement the program, mental readiness and undisciplined trainee, as well as the availability of facilities supporting program."

"Permasalahan sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Penyebab timbulnya masalah sosial dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, budaya, biologis dan psikologis. Indonesia sebagai negara berkembang tak luput dari masalah sosial, tingginya tingkat kemiskinan berdampak pada tumbuhnya berbagai macam masalah sosial lainnya seperti keterlantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Penanganan permasalahan sosial yang ada merupakan tanggung jawab pemerintah. Upaya penurunan permasalahan sosial terus dilakukan salah satunya dengan program Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial Repubik Indonesia. Pelaksanaan program rehabilitasi sosial memerlukan sumber daya manusia dalam hal ini pekerja sosial yang handal. Kondisi pekerja sosial yang ada pada Ditjen Rehabilitasi Sosial secara kuantitas tidak mampu untuk memberikan pelayanan kepada penyandang masalah sosial yang ada. Hal ini menjadi perhatian untuk menangani kondisi tersebut maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada pekerja sosial, sehingga menarik peneliti untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai fungsional pekerja sosial pada Ditjen Rehabilitasi Sosial. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-postivist dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan dan Focus Group Discussion (FGD) yang seluruhnya dikaitkan dengan konsep Pendidikan dan Pelatihan yang dikemukan oleh Notoadmojo dengan lima dimensi yakni training needs assessment, sasaran pelatihan, isi program, prinsip belajar dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pekerja sosial secara umum telah sesuai dengan teori tersebut. Berdasarkan penjabaran dan penelitian yang telah dilakukan, rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya pemberian diklat secara spesifik sesuai dengan bidang pekerja sosial yang ditangani dan perlu dilakukan pendataan ulang untuk mengetahui kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pekerja sosial.

---

Social problems are a phenomenon that appears in the reality of social life. The causes of the emergence of social problems are motivated by economic, cultural, biological and psychological factors. Indonesia as a developing country does not escape from social problems, the high level of poverty has an impact on the growth of various other social problems such as neglect, disability, remoteness, social disability and behavior irregularities, disaster victims, victims of violence, exploitation and discrimination. Handling existing social problems is the responsibility of the government. Efforts to reduce social problems continue to be carried out, one of which is the Social Rehabilitation program conducted by the Directorate General of Social Rehabilitation, Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. The implementation of social rehabilitation programs requires human resources in this case reliable social workers. The condition of the social workers in the Directorate General of Social Rehabilitation is in quantity not able to provide services to persons with existing social problems. This is a concern to deal with these conditions so education and training for social workers is needed, so that it attracts researchers to analyze how the implementation of education and training of functional social worker employees at the Directorate General of Social Rehabilitation. The study was conducted using a qualitative method with a post-postivist approach and data collection techniques were carried out by interview, documentation, literature study and Focus Group Discussion (FGD) which were all linked to the concept of Education and Training presented by Notoadmojo with five dimensions namely training needs assessment , training objectives, program content, learning and evaluation principles. The results of the study show that the implementation of employee training of social workers in general is in accordance with the theory. Based on the elaboration and research that has been done, the recommendations that can be given include the provision of training specifically in the field of social workers that are handled and re-data collection needs to be done to find out the employee training needs that are appropriate with social workers."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Konsep yang digunakan dalam penelitian adalah terkait dengan good governance yang berfokus pada akuntabilitas dan partisipasi, serta konsep whistleblowing system. Penelitian kualitatif ini melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi whistleblowing system di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui Sistem Pengaduan Masyarakat. Akuntabilitas dan partisipasi mempengaruhi penerapan whistleblowing system. Whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih mengalami beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan. Hambatan tersebut diakibatkan oleh tidak adanya panduan yang jelas dalam menindaklanjuti pengaduan, kurangnya sosialisasi, serta belum adanya evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

---

This qualitative study describes the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise. Concepts used in the study is related to concept of good governance that focuses on accountability and participation, as well as the concept of whistleblowing system. Data have been collected from in-depth interviews and studying related published document. This research finds that the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise is conducted by Society Complain System. Accountability and participation affect the application of the whistleblowing system. Whistleblowing system at the Directorate General of Customs and Excise are still experiencing some barrier encountered in the implementation. Although the implementation of whistleblowing system is considered to have been effective when viewed from the achievement of the goal, but there are still some barriers faced. The barriers caused by the absence of clear guidance to follow up complaints, lack of socialization, as well as the lack of a thorough evaluation conducted by the Directorate General of Customs and Excise."

"Fokus di dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Sistern Pelatihan Kerja Nasional pada Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Direktorat Jenderal Pernbinaan Pelatihan dan Produktivitas.. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward George III. dalam bukunya yang beljudul Implementing Public Policy. Menurut Edward George III suatu kebijakan dapat dinilai implement/asinya dengan mengacu pada empat variabel yang terkait satu sama lain. Keempat variabel tesebut adalah vaxiabel komunikasi (dengan indikator : penyaluran, kejelasan dan konsistensi), variabel sumber daya (sumber daya manusia, kewenangan, informasi dan sarana dan parasana), variabel sikap dan variabel struktur birokrasi (slandar operation prosedur dan iiagmentasi). Populasi penelitian ini adalah ll Kepala Balai latihan Kexja Unit pelaksana Teknis Pusat.. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner dengan menggunakan skala Likert untuk dalam metodenya dan wawancara dengan informan yan mengetahui tcntang Sistem Pelatihan Kelja Nasional. Sedangkan data sckunder, berupa literatur, buku, artikel, perundang-undangan dan dokumen yang terkait dengan penclitian. Berdasarkan pengolahan data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa impementasi kebijakan pembinaan Sistem Pelatihan Kexja Nasional (Sislatkernas) pada Balai Latihan Kelja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK-UPTP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas sudah beljalan dengan baik. Ini di dapat dengan melihat variabel komunikasi memperoleh skor relatif 77,I7%, variabel sumber daya mendapatkan skor relatif 72,87%, variabel sikap dengan skor relatif 74,55% dan variabcl struktur birokrasi dengan skor nelatif 73,94%. dapat dapat di golongkan baik. Rckapitulasi dari skor relatif variabel-variabel diatas menunjuklcan skor relatif 74,63% schingga berdasarkan acuan interpretasidengan skor tesebut dapat digolongkan baik. Implementasi kebijakan pcmbinaan Sislatkemas pada BLK-UPTP dapat berjalan lebih baik lagi maka Ditjen Binalattas perlu mcngadakan pemetaan tentang kualifrkasi instruktur dan mengupayakan peningkatan kualifikasi inslruktur melalui diklat, sosialisasi, bimbingan tcknis, workshop serta uji kompetensi bagi instruktur dan penyediaan anggaran untuk menjadikan kcjuruan-kejuruan yang ada di BLK-UPTP dapat menjadi Tempat Uji Kompetensi.

---

The focus in this research is Policy’s Implementation of National Working Training System {Sislatkemas) in Vocational Training Centre on Centre Technical Implementer Unit of Directorate General of Development of Training and Productivity. This research uses Edward George ill policy implementation theory of his book "Implementing Public Policy". According to Edward George Ill, as policy can be assessed the its implementation with the connection of 4 variables. 4 variables are : communication variable (the indicator : distribution, clarity, and consistency), resources variable (human resources, authority, information, and facilities and infrastructure), attitude variable and birocracy structure variable (standard operation procedure and iragrnentation).

Population in this research is ll head of Vocational Training Centre on Centre Technical Implementer Unit. Primary data is likert questionnaire and interview to knowing of National Working Training System (Sislatkemas). As secondary data are literatures, books, articles, legislation, and the other documents which related with this research.

Based of research data processing, it can be concluded; the development policy .implementation of National Working Training System (Sislatkemas) at Vocational Training Centre on Centre Technical lmplernenter Unit of Directorate General of Development of Training and Productivity is mmiing well. It can be seen the communication variable has score 77,l7%, resources variable has score 72,87%, attitude variable has score 74,5S% and birocracy structure variable has score 73,94%. This score can be classified as good. Recapitulation of variable relative score shown relative score 74,63%. This score, based on reference interpretation can be classitied as good.

Policy implementation of National Working Training System (Sislatkemas) at Vocational Training Centre on Centre Technical lmplementer Unit can be running better, so Directorate General of Development of Training and Productivity needs to do a mapping about instructor qualilication and see about instructor qualification development through training, socialization, technical guidance, workshop, and competencies test to instructor and budgeting provision to make vocation on Vocational Training Centre on Centre Technical Implementer Unit can be the place of competency test."

"Dalam melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan keuangan daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kompetensi terbaik. Hal ini disebabkan oleh peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sangat krusial karena perannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelaksana pembangunan yang melekat pada tugas dan tanggung jawabnya. Penerapan teori Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada  ASN bisa memberikan kontribusi positif baik terhadap kinerja ASN maupun instansi. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis sejauh mana implementasi OCB pada ASN Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik stratified random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN, terutama dari generasi Z, menunjukkan tingkat penerapan OCB yang tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Penerapan OCB menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, sebagaimana dibuktikan melalui laporan kinerja.

---

In carrying out its duties in managing local finances, the Directorate General of Regional Finance of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia requires Human Resources (HR) with the highest quality and competence. This is attributed to the crucial role of Civil Servants (ASN) due to their responsibilities as administrators of governance and implementers of development inherent in their duties and responsibilities. The application of the Organizational Citizenship Behavior (OCB) theory to ASN can contribute positively to both the performance of ASN and the institution. Therefore, this research aims to analyze the extent to which the implementation of OCB in ASN at the Directorate General of Regional Finance of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia. This study uses a quantitative approach with stratified random sampling technique. The results of this research indicate that the majority of Civil Servants (ASN), especially from the Z generation, demonstrate a high level of implementation of Organizational Citizenship Behavior (OCB) in the Directorate General of Regional Financial Management. The implementation of OCB becomes one of the factors influencing the achievement of performance targets for the Directorate General of Regional Financial Management, as evidenced by the Performance Report."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan bertujuan untuk memahami tugas dan fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dan juga memahami tugas pokok dan fungsi dari bagian obat publik, perbekalan kesehatan, dan bagian obat program dan obat bencana. Sedangkan tujuan dari tugas khusus adalah untuk menganalisa rasio harga obat antara obat generic dengan obat nama dagang di regional I, II, dan III Republik Indonesia.

---

Pharmacists Professional Practice in Directorate of Public Medicine and Medical Supplies at Ministry of Health Republic of Indonesia aims to understand the duties and functions of parts of Directorate of Public Medicine and Medical Supplies and also to understand the duties and functions of the part of public medicine, medical supplies, and part of drug programs and disasters medicine. While the purpose of the special task is analysis of the ratio between generics drug price with trade names drug price in regional I, regional II, regional III at Republic of Indonesia."

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan persediaan berupa BRT Ditjen X pada tahun 2016 serta tahapan reviu laporan keuangan dan prosedur reviu akuntansi persediaan berupa BRT Ditjen X yang diterapkan oleh Itjen Kemenhub RI pada tahun 2017. Dalam rangka mendapatkan informasi dan data reviu laporan keuangan, penulis melakukan aktivitas magang di Inspektorat I Itjen Kemenhub RI. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan BRT Ditjen X pada tahun 2016 tidak sesuai dengan penerapan akuntansi persediaan berbasis akrual. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tahapan reviu laporan keuangan yang diterapkan oleh Itjen Kemenhub RI pada tahun 2017 telah sesuai dengan standar reviu laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan prosedur reviu akuntansi persediaan berupa BRT Ditjen X sangat terbatas.

---

ABSTRACTThis internship report aims to analyze the Bus Rapid Transit BRT rsquo s reporting in the Directorate General of X in 2016. The other purpose of this internship report are to analyze the stages of financial statement review and the procedures of inventory accounting review applied by the Inspectorate General of the Ministry of Transportation in 2017. To get information and data, the author conducted the internship activities in Inspectorate I of the Inspectorate General of the Ministry of Transportation. The analysis show that the BRT rsquo s reporting have not been complied with the accrual based inventory accounting. The analysis also show that the stages of financial statement review applied by the Inspectorate General of the Ministry of Transportation in 2017 are appropriate to the standard of financial statement review in state ministries and the procedures of inventory accounting review are limited."

"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bisang pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan transformasi digital dalam menjalankan pelayanan pemasyarakatan. Transformasi digital sejalan dengan tata kelola data dan informasi yang baik dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan peraturan satu data Indonesia dan sistem pemerintah berbasis elektronik menjadi pedoman instansi pemerintah dalam pertukaran data dan penggunaan sistem informasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Menurut dokumen cetak biru TI Ditjenpas belum memiliki tata kelola data yang mengakibatkan beberapa data tidak valid dan tidak sesuai yang membuat kurangnya kualitas data. Dengan adanya tata kelola data memudahkan organisasi dalam mengelola data agar mendapatkan data yang terstandar dan berkualitas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam perancangan data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Pada penelitian ini melakukan pengukuran tingkat kematangan data governance untuk mengetahui peta kemampuan organisasi dalam menerapkan data governance, selanjutnya melakukan pemetaan peran, aktivitas, dan tanggungjawab, serta melakukan perancangan struktur organisasi data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perancangan data governance dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan manajemen data governance dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi.

---

The Directorate General of Corrections is the technical implementing element of the Ministry of Law and Human Rights, which has the task of formulating and implementing policies and technical standardization in the correctional sector. The Directorate General of Corrections carries out digital transformation in correctional services. Digital transformation aligns with good data and information governance in achieving organizational goals. Based on the Indonesian one data regulation and an electronic-based government system, it becomes a guideline for government agencies in exchanging data and using information systems in carrying out their primary duties and functions. According to the IT blueprint document, Ditjenpas does not yet have data governance, resulting in invalid and inappropriate data and a lack of data quality. With data governance, it is easier for organizations to manage data in order to obtain standardized and quality data to solve existing problems. The method used in designing data governance at the Directorate General of Corrections refers to as the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). In this study, to measure the maturity level of data governance to determine the map of the organization's ability to implement data governance, then to map roles, activities, and responsibilities, and to design the organizational structure of data governance at the Directorate General of Corrections. Data governance design can be a solution to prepare data governance management to support regulatory compliance."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kegiatan PKPA ini bertujuan memahami tugas dan fungsi Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan serta memahami peran masing-masing subdirektorat dalam Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Tugas khusus yang diberikan berjudul Pengkajian Proses Perencanaan Vaksin Imunisasi di Direktorat Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Tugas khusus ini bertujuan untuk melakukan pengkajian proses perencanaan vaksin imunisasi di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

---

Pharmacists Professional Practice implemented in Directorate of Public Medicine and Health Supply Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices Ministry of Health, Republic of Indonesia aims to understand the duties and functions of the Directorate of Public Medicine and Health supplies as well as understand the role of each subdirectorate in Directorate of Public Medicine and Health supplies. Special task given The study of Vaccine Immunization Planning Process at the Directorate of Public Medicine and Health Supplies. While the purpose of the special task is to doing vaccines immunization planning process studies in Directorate of Public Medicine and Supplies Health."

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Salah satu upaya kesehatan adalah dengan pelayanan kefarmasian, penyediaan obat dan vaksin serta penyediaan perbekalan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan mudah diperoleh. Pelaksanaan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan diatur oleh Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Agar dapat memahami tugas dan peran apoteker dibidang pemerintahan dengan baik, maka calon apoteker perlu melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di salah satu instansi pemerintah yang berhubungan erat dengan dunia farmasi, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, terutama di Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.

---

Based on the ordinance No. 36 year 2009 on Health, government is responsible for planning, organizing, executing, developing and supervising health efforts equitable and affordable to all citizens. One of effort the health of the pharmaceutical services, provision of drugs and vaccines as well as the provision of medical supplies quality, affordable and easy to obtain. Implementation in the management of public medicine and medical supplies organized by the Directorate of Public Medicines and Healthcare Products which is part of the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices. In order to understand the tasks and role of pharmacists in the field of good governance, the candidates of Apothecary need to do Internship Pharmacist Program (PKPA) in one of the government agencies that are closely related to the pharmaceutical world, such as in the Directorate General of Pharmaceutical and Medical Devices and in particular, especially in Directorate of Public Medicines and Medical Supply."