Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Anggapankerugiantersebutdipicudariadanya addendumpekerjaantambahpadaKontrakPekerjaanPengadaanBarangdanJasa Life TimeExtention GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU BelawandimanasetelahterjadinyaKontrak,padasaatPenyediaBarangdanJasabesertaPenggunaBarangdanJasayaituMapna Co.denganP.T. PLN Perseromelakukan Fact Finding,merekamenemukanadanyakerusakantambahandimanakerusakantersebuttidaktermasukdalampekerjaan yang adadidalamkontrak. PekerjaanTambahtersebut yangdimasukkankedalam addendum kontrakdianggaptelahmerugikan Negaradkarenamembuatnilaikontrakmenjadimelebihi HPS yangtelahditetapkanolehPanitiaPengadaan.Hal tersebutlah yangmenjadidasardariJaksaPenuntutUmumuntukmemberikandakwaanbahwaTersangkatelahmelakukanperbuatan yang merugikan Negara.Dalamskripsiini,penulisakanmembahasmengenaitanggungjawabdireksisebagaipengurus PT. PLNPerserodansebagaipihak yangmemberikanpersetujuanataspenetapanpemenangPengadaanBarangdanJasa LTE GT2.1 dan 2.2 PLTGU Belawan, danapakahbenaradatindakan yang merugikan Negaradalamkasusini.

---

ABSTRACT The assumption of loss was driven by the presence of the added work addendum onthe contract of Life Time Extention Goods and Services Job Procurement in GasTurbine 2.1 and Gas Turbine 2.2 PLTGU Belawan, where at the PLTGU followingthe contract, at the time of providers of goods and services and users of goods andservices that is Mapna co. with PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) doing theFact Finding procedure, they found some additional damage where the additionaldamage are not included in its work there in contract.Added work the addendumcontract considered to have been included in losses to the state because the additionalwork caused by the additional damage make the contract price exceeding the ceilingprice (HPS) that has been made by the committee of procurement.Those things beingthe ground of Public Prosecutors to give an indictment that the suspect has been doesan action which losses to the state .In this thesis, writer will talk about theresponsibility of the board of directors as the PT. PLN (Persero) Directors and as theparty that provide the approval to the determination of this procurement winner."

"Tesis ini membahas tentang fiduciary duty Direksi PT BUMN dan tanggung jawab mereka atas pelanggaran fiduciary duty tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan studi kasus yang relevan sebagai penunjang analisis atas kerangka teoritis. Hasil penelitian menyarankan agar diadakan perubahan pada Undang-undang Anti Korupsi untuk memberikan kesempatan yang lebih adil kepada Direksi PT BUMN dalam hal justifikasi terhadap businesss judgment yang mereka ambil masih dalam lingkup fiduciary duty-nya walaupun terjadi kerugian pada Perseroan.

---

The focus of this thesis is the fiduciary duty of the Directors of the state-owned company and their responsibility for the breach of the duty leading to the loss to the company. The thesis is based on a normative research using the relevant case studies to support the analysis on the theoretical concept.

The research proposes a revision on Anti Corruption Law to allow a fair opportunity to the Directors of the state-owned company in justifying their business judgment within the context of their fiduciary duty in the event of the company’s loss"

"Penelitian ini dilatarbelakangi putusan majelis hakim dalam perkara nomor 42/PDT.G/2013/PN.PBR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang putusannya telah membebaskan seorang Notaris dari gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakannya yang telah terbukti merubah isi minuta akta sesuai hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau yang dituangkan dalam putusan nomor 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012. Sedangkan faktanya pihak Penggugat telah mengalami kerugian milyaran rupiah atas tindakan Notaris tersebut. Atas pertentangan kedua putusan tersebut dan tindakan Notaris yang merubah isi minuta akta yang menimbulkan kerugian di pihak lain, maka sudah seharusnya diteliti mengenai bagaimana tanggung jawab dari- dan sanksi terhadap Notaris yang merubah isi minuta akta.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research) untuk mendapatkan bahanbahan atau data-data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

---

Background of this research was triggered by the verdict?s of Pekanbaru District Court Panel of Judges in case number 42/PDT.G/2013/PN.PBR, whose decided to freed a Notary from a tort lawsuit over its action that have been proven modifying the contents of such an authentic copy of a notarial deed as corresponding to examination results of Regional Supervisory Council of Notaries of Riau Province as outlined in verdict number 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012. Matter of fact, the Plaintiff has suffered from losing billions of rupiah caused by the Notary action. Over the contradiction of these verdict and Notary action modifying the contents of such an authentic copy of a notarial deed alongside causing harm to others, then a research should be conduct in respect of how the responsibilty from- and the sanction to Notary that modifying the contents of such an authentic copy of a notarial deed.

This research is using a normative juridical approach with analytical descriptive reseacrh specification. Data collection techniques is using library research method to obtain materials or secondary data in the form both of primary legal materials and secondary legal materials that were analyzed qualitatively to answer the submitted research question."

"Dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum masih dijumpai beberapa kendala yang pada kondisi tertentu berpeluang memicu terjadinya perbuatan melawan hukum baik dalam lingkup perdata, administrasi ataupun pidana. Penulisan ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta autentik dan akibat hukum terhadap pemalsuan Akta yang dibuatnya. Metode dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan pemerintah, perundang-undangan dan buku. Dari hasil penulisan ini disimpulkan bahwa jasa yang diberikan oleh Notaris terikat dengan persoalan kepercayaan, oleh karena itu Notaris harus bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan jasanya. Terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tanggal 26 Maret 2013 Nomor 40/PID.B/2013/PN.LSM, Notaris/PPAT Imran Zubir Daoed Sarjana Hukum dinyatakan telah melakukan tindak pidana pemalsuan terhadap Akta autentik yang dibuatnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 264 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tanggung jawab Notaris/ PPAT Imran Zubir Daoed Sarjana Hukum dapat berupa tanggung jawab secara hukum dan secara moral.

---

In carrying out its duties and position as a Notary Public Officials still encountered some constraints on certain conditions likely to trigger an unlawful act well within the scope of civil, administrative or criminal. This writing discusses the responsibilities as Acting Notary Public authorized to make authentic deed and effect of the law against counterfeiting Deed made. The method in this paper is a normative juridical using secondary data, including government regulations, legislation and books.

From the results of this paper concluded that the services rendered by Notary tied to the issue of trust, therefore Notary must act honestly and responsibly in providing care services. Related to Lhokseumawe District Court Decision On March 26, 2013 Number 40 / Pid.B / 2013/PN.LSM, Notary /Land Deed Official Mr. Imran Zubir Daoed was alleged to have committed the crime of embezzlement as stated in Article 264 Code of Criminal Law. In connection with this, the responsibility of Notary and /or PPAT Imran Zubir Daoed may be liable legally and morally."

"Tesis ini berisi tentang tanggung jawab dari pihak notaris terhadap pembuatan akta otentik yang didasarkan pada keterangan palsu.Yang dimaksud dengan keterangan palsu tersebut adalah keterangan yang dituliskan di dalam akta tersebut yang tidak sesuai dengan keinginan dari para pihak baik yang disengaja maupun tidak sengaja.Keterangan palsu tersebut bisa berasal dari keterangan yang didapat dari Para Pihak yang menghadap Notaris atau keterangan yang ditulis oleh Pihak Notaris sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu mengacu pada asas-asas hukum tertulis. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan sumber dari website atau dokumen dari internet yang dapat mendukung kepentingan penelitian yang ditulis oleh penulis. Jika kesalahan dilakukan secara sengaja oleh pihak penghadap, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan berupa ganti rugi atau tindak pidana pemalsuan terhadap pihak yang merugikan tersebut dan pihak Notaris tidak dapat dipersalahkan apabila pihak Notaris dapat membuktikan apabila tidak terlibat dalam kesengajaan tersebut. Akan tetapi apabila kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Notaris maka Pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dan meminta ganti rugi serta Notaris tersebut dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi pidana, sanksi perdata, dan juga sanksi administratif. Notaris dapat melakukan perbaikan apabila melakukan kesalahan tersebut secara tidak sengaja. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 pengganti Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Disebutkan bahwa Notaris dapat melakukan perbaikan dengan mengirimkan Berita Acara dan juga membuat perbaikan pada kesalahan yang ada di minuta akta yang telah dibuat oleh Notaris.

---

This thesis is about the responsibility of the notary towards the making of an authentic act that is based on false information. What is meant by the false information is an information that is written in the deed that is not in accordance with the wishes of the parties either intentional or accidental. False information can be derived from the information obtained from the Parties to Notary or statements written by Notary Party itself. This study is a normative juridical that relies on the principles of the written law. While this type of data used is secondary data in the form of legislation in the form of books relating to the research and resources of the website or document from the Internet to support the interests of research written by the author. If an error is made deliberately by the parties, then the party who feels aggrieved can file a claim for damages or a criminal act of forgery against the adverse party and the Notary can not be blamed if the Notary can prove if they are not involved in the deliberation. But if the error committed intentionally by a Notary, a party who feel aggrieved can sue the concerned Notary and ask for compensation as well as the Notary may be imposed sanctions in the form of criminal sanctions, civil penalties, and administrative sanctions. Notaries can make improvements when making such mistakes inadvertently. This is provided for in Article 51 of Law No. 2 of 2014 substitution of Law No. 30 of 2004 about Notary. Mentioned that the Notary can make improvements by sending Minutes and also make improvements to the existing errors in the minutes deed of Notary."

"Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menjadi subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari orang perorangan dan badan usaha, misalkan perseroan terbatas, yang dalam melakukan perbuatan hukum menggunakan alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang disebut Notaris. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Notaril terkait Rapat Umum Pemegang Saham dilihat dari kewajiban notaris yang harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak khususnya dalam RUPS dalam putusan Nomor: 02/B/Mj.PPN/VI/2014 dan Bagaimana urgensi penyusunan kata dalam pembuatan akta Notaril (Studi kasus putusan Nomor: 02/B/Mj.PPN/VI/2014).Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan hasil penelitian bersifat persepktif analitis, karena ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang pelaksanaan tanggung jawab Notaris dengan penerimaan atas sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris akibat kesalahan akta yang dibuatnya ketika terdapat penyimpangan terhadap kewajiban yang dilakukannya dalam pembuatan akta Notaril dan urgensi penyusunan kata dalam pembuatan akta Notaril yang mutlak penting keberadaannya sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Notaris.

---

Republic of Indonesia as a country to ensure certainty of law, order and legal protection for every citizen who is the subject of law. Legal subjects made up of individuals and enterprises, for example limited liability company, which in legal actions using authentic notarial deed is made by the competent public authority called the Notary. The problem in this thesis is how the responsibility of the notary in the making of Deed relevant General Meeting of Shareholders be seen from the obligation notary must act honestly, thorough, independent, impartial, and safeguard the interests of the parties, especially in the GMS in the decision or MPPN No.02/B/Mj.PPN/VI/2014 and How the urgency of the wording in the deed Notaril (verdict Case study No.02/B/Mj.PPN/VI/2014).

To answer these problems do legal research with normative juridical approach using secondary data obtained from literature studies, and research results are an analytical perspective, because it is intended to provide data as accurately as possible on the implementation of the Notary responsibilities by accepting the sanction imposed on the Notary due to fault the deed is made when there is a deviation to the obligations it does in deed Notaril and urgency of the wording in the deed that is absolutely essential Notaril existence as a form of implementation of the obligations of the Notary."

"Tesis ini membahas mengenai Tanggung jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Tanpa Persetujuan Mantan Isteri Penjual dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik berdasarkan Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 968/Pdt.6/2012 PN.SBY. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain eksplanatoris.Hasil dari penelitian ini menyarankan untuk PPAT lebih berhati-hati dalam pembuatan akta jual beli tanpa persetujuan mantan isteri penjual dan dapat secara tegas menolak apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan PPAT tersebut dapat digugat apabila terbukti melanggar secara perdata dan membuat pihak lain mengalami kerugian atas akta jual beli yang dibuat PPAT selain itu juga perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik dapat berupa mengajukan gugatan kepada PPAT yang tidak berhati-hati dan menerima ganti kerugian.

---

This thesis is examining about The Responsibility of PPAT When Enacted Sale and Purchase Land and Building Deed Without Approval ex Wife Seller and the Protection of Buyer in Good Faith based on Analysis Case Verdict District Court of Surabaya No 968/Pdt. 6/2012 PN.Sby). This research is normative juridical research with design explanatory.

Result from this research recommends for PPAT more carefully when enacted sale and purchase land building deed without approval ex wife seller and can unequivocally if not in accordance with the applicable regulations and PPAT may be sued if proven violated civil law and make the other party suffers loss on the deed of sale and purchase enacted by PPAT moreover the protection of buyer in good faith can file a lawsuit against PPAT and the buyer in good faith can receive a compensation."

"ABSTRAKDireksi sebagai organ Perseroan wajib melaksanakan pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Permasalahan timbul apabila keputusan Direksi dalam pengurusan Perseroan membawa kerugian bagi Perseroan. Sistem korporasi common law mengenal norma nir-pertanggungjawaban Direksi yang menetapkan bahwa Direksi tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan dalam pengurusan, apabila tindakan Direksi tersebut didasari atas itikad baik dan sifat hati-hati. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah norma nir-pertanggungjawaban Direksi menurut pendapat para ahli dan dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan pengimplementasian norma nir-pertanggungjawaban Direksi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 PK/Pid/2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian adalah deskriptif. Dalam penelitian ini, bahan pustaka merupakan data dasar sebagai data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen yaitu penelusuran literatur. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 97 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 55 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-45/PM/2004 tentang Peraturan Nomor IX.I.6 mengenai Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik angka 5 telah mengakui norma nir-pertanggungjawaban Direksi. Dalam kasus PT. Jasa Alam Sejahtera, Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa keputusan Direktur Utama PT. Jasa Alam Sejahtera menggunakan rekening pribadinya Direktur Utama sementara waktu untuk menerima uang pembayaran sewa kios milik Perseroan sesuai dengan Pasal 97 ayat 5 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga secara yuridis Direktur Utama tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi.Kata Kunci: Norma Nir-Pertanggungjawaban Direksi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102/PK/Pid/2013

---

ABSTRACTDirectors as organ of the Company shall perform the maintenance of Company in good faith and responsible. The problem arises if the decision of Directors in the management of Company brings loss to the Company. The common law corporate system recognizes the norm of non responsibility of the Directors which stipulates that the Directors shall not be liable for damages arising from a decision making action in the management, if the actions of Directors are based on good faith and due care. The subject matter of this study are opinion of experts about the norm of non responsibility of the Directors and in laws and regulations of Republic of Indonesia and implementation of the norm of non responsibility of Directors in Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 102 PK Pid 2013. This research uses normative juridical research method and research typology is descriptive. In this research, library material is the basic data as secondary data. Secondary data collection method through literature study. The data is collected by document study that is literature tracking. Data analysis method is done qualitatively. The results showed that Article 97 paragraph 5 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Article 55 paragraph 3 of Law Number 19 of 2003 on BUMN, and Decision of the Chairman of BAPEPAM Number Kep 45 PM 2004 on Rule Number IX.I.6 regarding the Directors and Commissioners of Issuers and Public Companies Number 5 has acknowledged the norm of non responsibility of the Directors. In the case of PT. Jasa Alam Sejahtera, the Judges of the Supreme Court considers that the decision of President Director of that company uses his personal account President Director to receive the lease payment of the Company in accordance with Article 97 paragraph 5 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies so that the Director can not be held personally accountable.Keywords The Norm of Non Responsibility of The Directors, Decision of The Supreme Court of The Republic of Indonesia Number 102 PK Pid 2013"

"Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Oleh karenanya, merupakan kewajiban bagi Notaris untuk mematuhi segala aturan dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam pembuatan akta. Apabila prosedur dalam pembuatan akta tidak dilakukan dengan benar dan tertib sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang, maka akta tersebut akan menjadi cacat yuridis. Namun, Notaris juga merupakan manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan. Salah satu kesalahan yang dapat terjadi adalah kesalahan ketik dalam minuta akta setelah salinan akta dikeluarkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa akibat bagi akta yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku akan mengakibatkan akta tersebut mengalami degradasi dalam hal kekuatan pembuktiannya. Sedangkan bagi Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa prosedur pembuatan akta yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan menyebabkan akta menjadi cacat yuridis, dan terhadap Notaris patut dipahami bahwa terdapat tanggung jawab yang melekat padanya apabila Notaris tidak menjalankan jabatannya dengan benar.

---

Notary Act and Notary Ethical Code is guidelines for the Notary in run his position. Because of that, the Notary has obligations to obey rules and provisions of Notary Act and Notary Ethical Code in making the deed. When procedure in making the deed is not done with right and orderly related with arranged in Notary act, so that deed will become defect juridical. But, the Notary also as ordinary human being that can make a mistake. One of mistakes that can happen is error type in the minute of deed after a copy the minute of deed was issued. This research is using normative juridical research method and analyzed qualitatively.

The result from this research is known that for the deed which made not accord with regulations will effected to deed into degradation in terms the power of evidence. Whereas, for the Notary can be sanctioned in accordance with his actions. The conclusion in this research that is the procedure of making the deed which not accordance with the regulations, will cause the deed become juridical defect and for the Notary must be understood that there are responsibilities attached to his when Notary did not practice his position correctly."

"Surat keterangan notaris atau yang dikenal dengan istilah covernote merupakan catatan penutup yang diterbitkan notaris untuk memberitahu pihak yang bersangkutan bahwa sedang ada akta yang diproses pada kantor Notaris. Covernote timbul dari kebiasaan dalam praktik perbankan sehingga tidak ada pengaturan khusus yang mengatur. PT Bank XYZ Kantor Cabang Kalimalang mencairkan Kredit Kepemilikan Rumah kepada Tuan KLT dengan dasar covernote yang objek jaminannya telah dijaminkan sebelumnya oleh Bank CBD. Dalam tesis ini akan dibahas kekuatan hukum covernote sebagai dokumen hukum dan tanggung jawab Notaris dalam pemecahan sertipikat tanah.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat yuridis normatif, tipologi yang digunakan adalah eksplanatoris dan preskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik analisis data dan pengambilan kesimpulan induktif (khusus-umum). Covernote bukan suatu akta autentik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), jadi covernote tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kreditur dan debitur, namun mengikat Notaris yang bersangkutan untuk menyelesaikan akta-akta yang sedang diproses, karena covernote tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka bentuk pertanggungjawaban Notaris dapat dimintakan secara perdata maupun pidana, pertanggungjawaban secara perdata dapat dikenakan dengan dasar perbuatan melawan hukum dengan adanya kesalahan atau kelalaian, pertanggungjawaban secara pidana dapat dituntut dengan tindak pidana pemalsuan dokumen secara sengaja dengan kesadaran yang dilakukan Notaris menerbitkan covernote untuk dijadikan suatu alat melakukan suatu kebohongan/memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan kreditur dan debitur.

---

Notary certificate or known by the term covernote a cover note issued by the notary to inform the parties concerned that there was a deed being processed at the Notary office. Covernote arise from convention in banking practices so that there is no specific legislation governing. PT Bank XYZ Kalimalang branch office liquefy the housing loans to Mr. KLT base on covernote which the object warranty has been pledged by CBD Bank. This thesis will discuss legal force covernote as legal documents and responsibilities Notaries in solving land certificate.The method used is a normative juridical research normative , typology used is eksplanatoris and prescriptive, the type of data used are secondary data with data analysis techniques and conclusions inductive ( specially - general ). Covernote not an authentic deed regulated in Law Number 2 of 2014 about changes to the Law Number 30 of 2004 about Position of Notary, so covernote not have binding legal force creditors and debtors, but bind Notary concerned to complete the deed which is being processed, because covernote not regulated in Law of Position of Notary, the form of responsibility Notary may be requested to civil liability or criminal liability, liability in civil may be imposed by an unlawful act with an false or negligence, liability in criminal can be charged with the crime of falsification of documents intentionally with awareness issuing publish covernote to be used as a means of doing a lie / giving false information that could harm the creditor and the debtor."