Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Jalan tol merupakan salah satu infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dalammendorong roda perekonomian. Pembangunan infrastruktur jalan tol merupakankewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara. Pembangunan jalan tolmembutuhkan dana yang besar sehingga pemerintah dapat melibatkan pihak swastamelalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Skema ini merupakanalternatif sumber pendanaan utama infrastruktur karena anggaran negara untukpembangunan infrastruktur sangat terbatas. Tarif tol menjadi salah satu faktor yangmempengaruhi pengembalian biaya investasi yang dikeluarkan oleh badan usahajalan tol dalam melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.Sehingga permasalahan mengenai tarif tol merupakan salah satu faktor yangmempengaruhi minat swasta dalam melakukan investasi di bidang pengusahaanjalan tol. Selain itu, dalam melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaanjalan tol yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, badan usahajalan tol seringkali mengalami kenaikan biaya investasi tambahan. Hal ini akanmempengaruhi pendapatan dari badan usaha jalan tol. Untuk itu penelitian ini akanmembahas mengenai upaya negara dalam pengembalian biaya investasi badanusaha jalan tol. tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui ketentuan hukummengenai upaya negara dalam mengembalikan biaya investasi badan usaha jalantol., Highway is one of the most important infrastructure that has influence for economicgrowth in a country. The development of toll roads is the responsibility ofIndonesian Government, but in this case the private sector can built theinfrastructure with the Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is amajor source of alternative financing, because the state has a limited budget forinfrastructure development. Highway pricing is the one of most important factorthat influence the revenue of private sector. So it influence the private sector toinvest in highway development in Indonesia. Private sector can face a majorproblem that influence their revenue because of the addition of operation andmaintenance cost that cause additional cost for their investment. To that end, thisresearch will discuss about the state effort to return the private sector investmentcost by highway pricing control. The purpose of this research was to determine theeffort of the state to return the investment cost that invested by the private sector.]"

"Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) direncanakan dibangun sepanjang 2.732 kilometer dari Aceh hingga Lampung dan diperkirakan menelan biaya sebesar Rp. 330 triliun. Rekayasa nilai tambah dilakukan pada Proyek JTTS dengan menambahkan enam fungsi, yaitu integrasi jalur sepeda motor, pengembangan rest area, integrasi dry port, integrasi kereta median tol, pengembangan area pariwisata dan penambahan jaringan fiber optik. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan jenis skema pembiayaan dan skema kelembagaan Kerjasama Pemerintah Swasta pada Proyek JTTS. Analisis skema pembiayaan dilakukan melalui pengembangan berbagai skenario terhadap pembagian antara penyediaan dana dari pemerintah dan swasta pada tahap biaya konstruksi (initial cost), biaya pemeliharaan (operation & maintenance cost) dan pembagian pada pemasukan dana dari pengguna (revenue). Dari 36 skenario yang dihasilkan didapatkan skema pembiayaan dengan Initial Cost Sharing pemerintah 60 % dan swasta 40 %, Operation and Maintenance Sharing pemerintah 50 % dan swasta 50 %, dan Revenue Sharing pemerintah sebesar 50 % dan swasta 50 % yang dapat menghasilkan IRR 12,86 %, serta dihasilkan skema kelembagaan dengan membentuk Joint Venture.

---

Trans Sumatera Toll Road Project (JTTS) planned to be built along 2,732 kilometers from Aceh toLampung and is estimated to cost Rp. 330 trillion. Value Engineering is conducted at the project by adding six functions, which are integration of the motor bike paths, rest area development, the integration of the dry port, rail integration highway median, the development of tourism area and the addition of a fiber optic network The study aims to determine the optimal financing scheme and ideal institutions scheme based on Public-Private Partnership of JTTS Project.

Analysis financing scheme involves by dividing the assuming scenario between the provision of funds from the government and private sectors at the stage of initial cost, operation & maintenance cost, and revenue sharing funds from the user. From 36 scenarios, a financing scheme with government Initial Cost Sharing 60% and 40% private, Operation and Maintenance Sharing 50% government and 50% private, and Revenue Sharing governments and the private sector by 50% to 50% with the IRR of 12.86%, and institutional scheme obtained by forming a Joint Venture."

"Jalan tol sebagai suatu jasa publik yaitu jasa transportasi jalan pada penentuan tarifnya selama ini selalu diupayakan memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat yaitu operator, pengguna dan regulator. Khususnya untuk kepentingan pengguna jalan tol yang menyangkut kemauan (willingness) membayar tarif tol yang dibatasi kemampuannya (ability) sampai saat ini masih diukur dengan sederhana (kira-kira) sehingga kadang menimbulkan perdebatan mengenai kepantasan besarnya tarif dari sisi kepentingan penggunanya. Untuk itu dirasakan perlu dibuat suatu cara atau pendekatan willingness to pay (WTP) tarif tol yaitu suatu tarif yang mau dan mampu dibayar penggunanya. Pengukuran WTP dilakukan berdasarkan data stated preference dan sebagai exercise dipakai objek jalan tol Serpong-Bintaro yang akan dioperasikan dalam waktu dekat. Adapun WTP direpresentasikan sebagai suatu probabilitas masuk tol berdasarkan utilitas jalan tol tersebut. Untuk melihat probabilitasnya digunakan model logic dan untuk utilitas jalan tol yang terdiri dari komponen biaya dan waktu digunakan estimasi maksimum likelihood dengan bantuan software alogit keluaran Hogue Consulting Group. Selanjutnya dilihat bagaimana hubungan WTP dengan penentuan tarif tol secara normatif berlaku yaitu berdasarkan selisih biaya operasi kendaraan di jalan non tol dengan tol ditambah dengan Nilai Waktu. Nilai waktu diperoleh juga berdasarkan utilitas sedangkan selisih biaya operasi kendaraan dimaksud merupakan data sekunder yang diperoleh operator jalan tol. "

"Tanggal 5 Maret 1999 adalah sejarah baru bagi perkembangan hukum di Indonesia, karena pada tanggal tersebut telah lahir sebuah undang-undang baru yang mengatur secara khusus mengenai persaingan usaha yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya akan disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999). Undang-undang ini mendapat persetujuan dari DPR pada tanggal 18 Februari 1999 setelah melalui perdebatan yang panjang, dan berlaku efektif setahun setelah diundangkan, yaitu tanggal 5 Maret 2000. Pelaku usaha yang menjadi obyek dari undang-undang ini diberikan waktu selama 6 (enam) bulan sejak Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berlaku untuk menyesuaikan semua aktivitasnya dengan undang-undang ini. Hal ini berarti, terhitung sejak tanggal 5 September 2000, seluruh warga negara Republik Indonesia terikat dan harus mematuhi serta melaksanakan aturan "playing field" persaingan usaha yang sudah menjadi komitmen politik dan sumber hukum bersama ini.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan tujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen; menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang; mencegah praktek-praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.Tujuan utama diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah demi terciptanya persaingan usaha yang sehat, sehingga tercapai ekonomi pasar yang efisien. Ekonomi pasar yang efisien akan memberikan kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang optimal sesuai kemampuannya. Sementara itu, produsen mempunyai kebebasan untuk menentukan jumlah, jenis dan harga barang dan/atau jasa yang diproduksinya, sesuai permintaan pasar. Pelaku usaha bebas bersaing secara jujur dan sehat. Hal ini dapat pula dikatakan bahwa tujuan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat, sehingga dapat menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama baik bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, maupun pelaku usaha kecil."

"Pandemi COVID-19 menyebabkan sebagian besar perusahaan multinasional menghadapi permasalahan dokumentasi transfer pricing akibat sulitnya menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut ditinjau dari permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak dan mengembangkan solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini penting mengingat sengketa pajak terkait penerapan PKKU sebagai bagian dari transfer pricing relatif tinggi dan menguras sumber daya. Teori situasional pemecahan masalah dan benchmarking digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Objek penelitian adalah sebuah perusahaan multinasional di Indonesia yang bergerak di bidang distribusi dan jasa konsultasi gas industri dan bahan kimia. Perusahaan tersebut dipilih karena mengalami kendala dalam penerapan PKKU sehingga tidak dapat menyiapkan dokumentasi transfer pricing tepat waktu. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada perwakilan PT ABC, DJP, konsultan pajak, dan akademisi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis komparatif konstan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan PKKU di masa pandemi COVID-19 adalah ketersediaan data pembanding dan ketidakpastian ketentuan mengenai penggunaan data pembanding berupa perusahaan rugi. Rekomendasi bagi Wajib Pajak antara lain menyiapkan dokumen bukti pendukung yang menunjukkan Wajib Pajak terkena dampak pandemi COVID-19, mengajukan permohonan Advance Pricing Agreement, dan memastikan kembali karakteristik usaha Wajib Pajak. Rekomendasi untuk DJP antara lain menerbitkan pedoman transfer pricing selama pandemi COVID-19, memberi kepastian mengenai penggunaan perusahaan rugi sebagai data pembanding, memberikan kelonggaran bagi Wajib Pajak, dan menyusun prioritas pemeriksaan serta pengawasan pajak.

---

The COVID-19 pandemic has caused most multinational companies to face transfer pricing documentation problems due to the difficulty of implementing the arm's length principle (ALP). This study aims to analyze this phenomenon in terms of the problems faced by taxpayers and to develop solutions to these problems. This study is important considering that tax disputes related to the application of ALP as part of transfer pricing are relatively high and drain resources. Situational theory of problem solving and benchmarking is used to answer the research questions. The research was conducted with a qualitative approach and a single case study. The object of research is a multinational company in Indonesia which is engaged in the distribution and consulting service of industrial gases and chemicals. These companies were chosen because they experienced problems in implementing ALP so that they could not prepare transfer pricing documentation on time. Data collection using the interview method conducted to representatives of PT ABC, DGT, tax consultants, and academics. The data obtained were analyzed using constant comparative and descriptive analysis methods. The results show that the constraints in implementing ALP during the COVID-19 pandemic are the availability of comparative data and the uncertainty of rule regarding comparative data which is a loss company. Recommendations for taxpayers include the preparation of supporting evidence documentation showing that the taxpayer is affected by the COVID-19 pandemic, submitting an Advance Pricing Agreement application, and reassure the business characteristics of the taxpayer. Recommendations for the DGT include issuing transfer pricing guidelines during the COVID-19 pandemic, providing certainty regarding the use of loss-making companies as comparison data, providing concessions for taxpayers, and setting priorities for prudent tax audits."

"Sebagian besar masyarakat kota lebih memilih bermobilisasi menggunakan angkutan umum, terutama pada jam sibuk (06.00-09.00) atau peak hour. Di satu sisi, angkutan umum pada jam nonsibuk (09.00-16.00) atau off-peak hour, memiliki tingkat penggunaan atau utilitas yang rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat utilitas atau penggunaan angkutan umum pada jam nonsibuk adalah melalui penerapan kebijakan tarif dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi dan potensi perpindahan masyarakat dalam menanggapi pemberlakuan tarif dinamis angkutan umum, serta dampaknya pada peningkatan utilitas angkutan di jam nonsibuk. Metode analisis data menggunakan model logit biner dan pendekatan regresi logistik. Setiap fungsi utilitas diuji kelayakannya dengan uji Omnibus, uji Hosmer-Lemeshow, Nagelkerke R Square, dan Overall Percentage. Selanjutnya dilakukan uji validasi menggunakan Root Mean Square Error pada setiap fungsi utilitas. Setelah itu, dilakukan pemilihan model berdasarkan hasil uji kelayakan dan uji validasi. Uji komparasi Mann Whitney dilakukan pada kelompok data menghasilkan terdapat perbedaan karakteristik untuk menentukan pewakilkan model. Dilanjutkan dengan analisis probabilitas permintaan kombinasi penghematan waktu dan tarif diskon dari model terbaik pada kelompok yang diuji. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner berisi pertanyaan revealed preference dengan pendekatan stated preference. Pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat untuk meningkatkan utilitas angkutan umum pada jam nonsibuk dipengaruhi oleh penawaran penghematan waktu dan tarif diskon. Potensi permintaan yang berpengaruh ke peningkatan pengguna LRT Jabodebek pada jam nonsibuk berada di angka 70% untuk low income dan 60% untuk high income, serta kombinasi penawaran penghematan waktu dan tarif diskon yang paling efektif adalah di penghematan waktu 10 menit dengan tarif diskon 50% untuk low income dan penghematan waktu 10 menit dengan tarif diskon 30% untuk high income.

---

Most urban residents prefer to mobilise using public transport, especially during peak hours (06:00-09:00). On the one hand, public transport during non-peak hours (09.00-16.00) or off-peak hours, has a low level of utilisation. One way to increase the level of utility or use of public transport in off-peak hours is through the implementation of dynamic tariff policies. This study aims to analyse the preferences and potential displacement of people in response to the implementation of dynamic public transport tariffs, as well as its impact on increasing the utility of public transport in off-peak hours. The data analysis method used a binary logit model and logistic regression approach. Each utility function was tested for feasibility with the Omnibus test, Hosmer-Lemeshow test, Nagelkerke R Square, and Overall Percentage. Furthermore, a validation test is carried out using Root Mean Square Error on each utility function. After that, model selection was carried out based on the results of the feasibility test and validation test. The Mann Whitney comparison test was carried out on data groups resulting in differences in characteristics to determine model representation. This was followed by an analysis of the probability of requesting a combination of time savings and discount rates from the best model in the tested group. Data collection was done by distributing questionnaires containing revealed preference and stated preference questions. In this study, it can be concluded that public interest in increasing public transport utility during off-peak hours is influenced by the offer of time savings and discounted fares. The potential demand that affects the increase in Jabodebek LRT users during non-busy hours is at 70% for low income and 60% for high income, and the most effective combination of time saving offers and discount rates is at 10 minutes time savings with a 50% discount rate for low income and 10 minutes time savings with a 30% discount rate for high income."

"Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat, diperlukan penelitian tentang efektifitas strategi pricing yang diterapkan bank untuk mencapai return yang optimal serta dapat mempertahankan market share dan loyalitas nasabahnya. Efektifitas strategi pricing dievaluasi dengan menggunakan Customer Profitability Analysis (CPA).Bank X menerapkan strategi Full Absorbtion Pricing kepada seluruh nasabahnya, termasuk Transco Group. Strategi ini dimaksudkan agar Bank X akan memperoleh Return on Risk Asset (RORA) sebesar 2% dan Return on Equity (ROE) sebesar 29,38%.Dengan mengaplikasikan Customer Profitability Analysis dapat disimpulkan bahwa strategi full absorbtion pricing tidak efektif diterapkan kepada Transco Group karena hanya menghasilkan RORA 1,71% dan ROE 21,37% (lebih rendah dari target).Berdasarkan analisis wallet size, diketahui bahwa Transco Group masih potensial untuk menyerap produk-produk Bank X. Untuk itu disusun skenario peningkatan wallet share dan pricing yang lebih kompetitif berdasarkan strategi relationship pricing.Skenario A berupa optimalisasi transaksi produk assets dengan menurunkan suku bunga Kredit Modal Kerja (KMK) menjadi 18% suku bunga KI tetap 16% dengan syarat fasilitas kredit tersebut ditarik 100%. Skenario ini menghasilkan RORA 1,68%, ROE 21,05%, yang berarti masih lebih rendah dari pada target return.Skenario B berupa optimalisasi produk assets dan liabilities, dengan menurunkan suku bunga KMK menjadi 18% suku bunga KI tetap 16% dengan syarat fasilitas kredit ditarik 100% dan Transco Group harus menempatkan deposito dan gironya 100% di Bank X. Skenario ini menghasilkan RORA 1,72%, ROE 21,45% (lebih rendah dari target return).Skenario C berupa optimalisasi produk assets, liabilities dan fee based product, dengan menurunkan suku bunga KMK menjadi 18% suku bunga KI tetap 16% dengan syarat fasilitas kredit ditarik 100%, penempatan seluruh deposito dan giro serta penyaluran seluruh aktifitas ekspor/impor melalui Bank X. Skenario ini menghasilkan RORA 2,38%, ROE 29,76% (melebihi target return).Dengan demikian skenario C yang merupakan penerapan strategi relationship pricing approach direkomendasikan untuk diterapkan Bank X kepada Transco Group."