Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam suatu tindakmedis. KUHPer mengatur tentang kewajiban melakukan pertanggungjawaban atasperbuatan melawan hukum. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakanmetode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifatdeskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bilamana suatu tindak medisdapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta bagaimana tanggungjawab dokter dan rumah sakit terhadap hal tersebut. Kesimpulan ataspermasalahan tersebut adalah suatu tindak medis dapat dikategorikan sebagaiperbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dan tidak terdapat teoripembelaan yang dapat digunakan untuk menghindari gugatan. Perbuatan melawanhukum dalam tindak medis menimbulkan kewajiban bagi dokter dan rumah sakituntuk bertanggung jawab. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.417/Pdt.G/2012/PN.Mdn kurang tepat dalam memutus dikarenakan adanyakelemahan proses pembuktian., This thesis discusses the unlawful act in medical treatment. Civil Code regulatesthe obligation to responsibility for unlawful act. In conducting this research, thewriter uses juridicial-normative library research methods and the typology isdescriptive. The problem in this thesis is when a medical treatment can becategorized as an unlawful act and how the responsibilities of doctor and hospitalon it. The conclusion to these problems is a medical treatment can be categorizedas an unlawful act if it fulfills the elements and there is no defense theory that canbe used to avoid a lawsuit. Unlawful act in medical treatment cause the obligationfor doctor and hospital to be responsible. Medan District Court Decision No.417/Pdt.G/2012/PN.Mdn less appropriate in deciding because of the weakness ofthe evidence.]"

"ABSTRAKPembahasan dalam skripsi ini adalah tinjauan malpraktik medis berdasarkanperbuatan melawan hukum (PMH). Selain itu juga membahaspertanggungjawaban dokter dalam hal korban malpraktik medis menuntut gantirugi dan ruang lingkup ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban. Penulisan inibertujuan untuk mengetahui gambaran jelas mengenai malpraktik medis danperbuatan melawan hukum (PMH), selain itu juga bertujuan untuk mengetahuipertanggungjawaban dokter dalam hal korban malpraktik medis menuntut gantirugi dan mengetahui ruang lingkup ganti rugi yang dapat dituntut oleh korbanmalpraktik medis. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, tipe penelitiannyaadalah deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alatpengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka danwawancara. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatankualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah korban malpraktik medis yangmerasa dirugikan dapat menutut ganti kerugian dengan dasar gugatan perbuatanmelawan hukum (PMH) dan dokter wajib bertanggung jawab apabila terbuktitelah melakukan kesalahan. Ganti rugi yang dapat dituntut dapat berupa ganti rugimateriil dan immateriil.

---

ABSTRACTThe discussion of this academic thesis is about juridical analysis of medicalmalpractice can be classified as unlawful act. It also discusses the responsibility ofthe doctor of medical malpractice victims to demand compensation and the scopeof damages that can be claimed by the victim. This research aims to determine aclear overview of medical malpractice and unlawful act, but it also aims todetermine the responsibility of the doctor of medical malpractice victims sue fordamages and determine the scope of damages that can be claimed by victims ofmedical malpractice. This study is normative , the type of research is descriptive ,the type of data used are primary data and secondary data. Data collection toolsused in the form of study documents or library materials and interviews. Analysisof the data used by the authors is the qualitative approach. The conclusion of thisstudy is the victim of medical malpractice who feels aggrieved can menutut claimfor damages on the basis of tort ( PMH ) and the doctor shall be responsible if it isproved have made a mistake. Compensation may be required can be material andimmaterial damages.;;"

"HAIs, masih menjadi penyebab signifikan peningkatan morbiditas dan mortalitas pada pasien rawat inap, penyebab pasien dirawat di rumah sakit berkepanjangan, ketidaknyamanan bagi pasien, dan menjadi beban ekonomi pada perawatan kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes nomor27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. RS X Kota Sukabumi juga diketahui sudah memiliki SK mengenai pembentukan komite dan tim PPI untuk mengatasi infeksi terkait pelayanan kesehatan yakni SK Direktur RS X Nomor 85 Tahun 2014 dan SK Direktur RS XNomor 58 Tahun 2015. Namun, SK tersebut masih mengikuti peraturan sebelumnya yakni Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 270 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 382 Tahun 2007, dan belum berdasarkan peraturan yang terbaru. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui kesiapan implementasi kebijakan surveilans infeksi terkait pelayanan kesehatan menurut Permenkes nomor 27 tahun2017 di Ruang GICU RS X Kota Sukabumi tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif - analitik dengan desain studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni dengan WM, telaah dokumen, dan observasi. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan di RS X Kota Sukabumidan. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yakni bulan April sampai dengan Juni 2018. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Tahapan perencanaan dan evaluasi surveilans yang dilakukan oleh Tim PPI RS X Kota Sukabumi masih belum sesuai dengan Permenkesnomor 27 tahun 2017, selain itu masih ada juga tahapan pengumpulan data, analisis,interpretasi, dan pelaporan surveilans yang belum sesuai dengan tahapan yang ada pada Permenkes nomor 27 tahun 2017. Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi kesiapan implementasi kebijakan surveilans infeksi terkait pelayanan kesehatan menurut Permenkes nomor 27 tahun 2017 di Ruang GICU RS X Kota Sukabumi masih kurang baik.

---

HAIs is still being a significant cause of increased morbidity and mortality in hospitalized patients, prolonged hospitalization, discomfort for patients, and aneconomic burden on health care. Therefore, the Minister of Health has issued The Ministerial Regulation of Health number 27 of 2017. X Hospital in Sukabumi City isalso known for having a decree regarding the formation of committees and teams ofinfection prevention and control to overcome health care related infections, Director sdecree of X Hospital Number 85 of 2014 and Director s decree of X Hospital Number58 Year 2015. However, the decree still follows Ministerial Decree of Health Number 270 of 2007 and the Ministerial Decree of Health Number 382 of 2007 regulationsinstead of following the updated ones.

The purpose of this research is to know ifimplementation analysis of health care related infection surveillance policy Ministerial Regulation of Health Number 27 of 2017 in GICU, X Hospital, Sukabumi City can beused properly.

This study is a descriptive analytic case study and using qualitativeapproach such as in depth interview, document review, and observation. It was conducted at Public Health Office in Sukabumi City and X Hospital of Sukabumi Cityfor 3 months, from April until June 2018.

Result shows that Stages of planning andevaluation of surveillance conducted by the Infection Prevention and Control Team, X Hospital, Sukabumi City, didn't match with The Ministerial Regulation of Healthnumber 27 of 2017. Furthermore, there are stages of data collection, analysis, interpretation and reporting of surveillance that didn 39 t correspond with the stages of The Ministerial Regulation of Health number 27 of 2017. Communications, resources, disposition, and bureaucracy structure of the readiness of implementation analysis of healthcare related infection surveillance policy Ministerial Regulation of Health Number 27 of 2017 in GICU, X Hospital, Sukabumi City is still inadequate."

"Penyakit pernapasan kronis menjadi salah satu penyakit tidak menular yang paling umum di seluruh dunia. Asma merupakan salah satu penyakit pernapasan kronis yang banyak diderita oleh masyarakat. Penyakit ini seringkali dikaitkan dengan beban yang besar. Asma yang tidak terkontrol berhubungan dengan peningkatan pengeluaran, peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan dan penurunan produktivitas. Kondisi penyakit asma yang kronis memerlukan peranan pasien dalam pengendalian penyakit. Hal tersebut dapat dimungkinkan melalui adanya self-management. Perkembangan teknologi di masa kini dapat dimanfaatkan melalui penggunaan mHealth untuk mendukung penerapan self-management asma. Penelitian ini menggunakan metode literature review. Pencarian studi dilakukan dengan menggunakan online database yaitu PMC, ScienceDirect, dan LinkSpringer. Terdapat 13 studi yang termasuk ke dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 11 studi menghasilkan perubahan positif yang signifikan dalam pengendalian asma yang dapat diketahui melalui asthma control, kualitas hidup, penggunaan SABA, symptom free days, dan CACG symptom benchmark. Selain itu, terdapat 4 studi yang menghasilkan perubahan positif dalam meningkatkan kepatuhan mengonsumsi obat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa penggunaan mHealth efektif dalam penerapan self-management asma.

---

Chronic respiratory diseases are becoming one of the most common non-communicable diseases worldwide. Asthma is one of the chronic respiratory diseases that many people suffer from. This disease is often associated with a large burden. Uncontrolled asthma is associated with increased spending, increased utilization of health services and decreased productivity. Chronic asthma conditions require the patient's role in Disease Control. This can possible through self-management. Technological developments in the present can be utilized through the use of mHealth to support the implementation of asthma self-management. This study uses the literature review method. Study searches were conducted using online databases namely PMC, ScienceDirect, and LinkSpringer. There are 13 studies included in this study. The results of this study showed that a total of 11 studies resulted in significant positive changes in asthma control that can be known through asthma control, quality of life, use of SABA, symptom free days, and CACG symptom benchmark. In addition, there are 4 studies that produce positive changes in improving adherence to asthma medication. Thus, it can be said that the use of mHealth is effective in the application of asthma self-management."

"Skripsi ini memuat pembahasan mengenai peraturan terkait tanggung jawab hukum pelayanan kesehatan primer dalam memberikan pelayanan gawat darurat. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif. Penelitian ini dikaitkan dengan pengaturan mengenai pelayanan gawat darurat dan pelayanan kesehatan primer yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pelayanan gawat darurat menjadi suatu kewajiban yang tidak boleh ditolak oleh pelayanan kesehatan primer di Indonesia sebagai bentuk perlindungan hak atas pemeliharaan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas kelalaian atau penyimpangan dalam pelayanan kegawatdaruratan yang menyebabkan kerugian pada pasien sebagai bentuk penerapan vicarious liability dan doktrin “respondent superior”. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan kesehatan primer secara rutin untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan.

---

This thesis discusses regulations related to the legal liability of primary health care in providing emergency care. The form of this thesis research is normative juridical with qualitative data analysis methods. This thesis is based on laws and regulations regarding emergency care and primary health care found in Law No. 36 of 2009 about Health, Ministerial Regulation of the Health Ministry No. 47 of 2018 about Emergency Care and Ministerial Regulation of the Health Ministry No. 19 of 2016 on Integrated Emergency Response System. The study shows that emergency services are an obligation that cannot be denied by primary health care in Indonesia as a form of protection of the right to health care. Heads of District/City Health Offices and Regents/Mayors are responsible for the negligence or irregularities in emergency care that cause harm to patients as the implementation of vicarious liability and the "respondent superior" doctrine. This study suggests that local governments and related agencies carry out supervision and guidance on primary health care on a regular basis to prevent irregularities in the implementation of emergency services."