Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Investor-state dispute settlement adalah ketentuan yang umum terdapat di P4M. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kegiatan investasi asing di negara penerima investasi. Ketentuan tersebut juga terdapat di ACIA dan lebih dari satu P4M bilateral yang berlaku di ASEAN. Banyaknya P4M yang berlaku tersebut mengakibatkan banyaknya ketentuan investor-state dispute settlement yang berlaku pula di ASEAN karena tidak seragamnya ketentuan investor-state dispute settlement di setiap P4M. Adanya perbedaan ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh investor asing untuk mencari keuntungan dari suatu P4M bagi kegiatan investasi yang dilakukan di negara ASEAN lainnya. Keuntungan tersebut dapat diraih dengan cara treaty shopping dan forum shopping.

---

Investor-state dispute settlement is a common provision in a BIT. The provision is intended to provide protection of foreign investment activity in the host state. The provision could also be found in ACIA and more than one BIT in ASEAN. Those investment agreements resulted many investor-state dispute settlement are in force in the ASEAN because there is no uniform provision of the investor-state dispute settlement in each of those agrements. The difference in those provisions could be used by foreign investors to get benefits from a BIT or ACIA for their investment activities in other ASEAN countries. The benefits could be achieved by treaty shopping and forum shopping."

"

---

ABSTRACTForum shopping, which consists of strategic forum selection, parallel litigation and serial litigation, is a phenomenon of growing importance in international adjudication. Preliminary objections (or a party's placement of conditions on the existence and development of the adjudicatory process) have been traditionally conceived as barriers to adjudication before single forums. This book discusses how adjudicators and parties may refer to questions of jurisdiction and admissibility in order to avoid conflicting decisions on overlapping cases, excessive exercises of jurisdiction and the proliferation of litigation. It highlights an emerging, overlooked function of preliminary objections: transmission belts of procedure-regulating rules across the 'international judiciary'. Activating this often dormant, managerial function of preliminary objections would nurture coordination of otherwise independent and autonomous tribunals."

"Tesis ini membahas praktik treaty shopping yang dilakukan oleh WPDN Indonesia khususnya perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan ketentuan Anti Treaty Shopping di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik treaty shopping oleh WPDN Indonesia khususnya perusahaan publik yang terdaftar di BEI dilakukan dengan cara pembentukan SPV financing dan banyak didirikan di Belanda. Ketentuan anti treaty shopping Indonesia memuat pendekatan penentuan beneficial owner sesuai OECD dan mengeluarkan SKD dalam bentuk Form-DGT. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa negara mitra P3B yang tidak meng-endorse form-DGT tersebut. Hasil penelitian ini menyarankan penentuan beneficial owner sebaiknya diatur dalam P3B dan memasukkan klausul pengujian berdasarkan OECD, mengefektifkan exchange of information dengan negara-negara mitra P3B dan memanfaatkan data yang diperoleh secara maksimal.

---

This research discussed about the practice of treaty shopping which done by WPDN Indonesia especially public companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and Anti-treaty shopping provisions in Indonesia. The research type is descriptive qualitative research design. The result of this research concludes that the practice of treaty shopping by WPDN Indonesia especially public companies listed on the IDX done by the formation of SPV financing and more established in the Netherlands. Indonesia anti-treaty shopping provisions provide to the beneficial owner determination approach based on OECD and release Certificate of Domicile Form-DGT. In practice there are some tax treaty partners that do not to endorse the issuance form. This research suggest that the beneficial owner determination should be set out in tax treaty with treaty partner and enter the clause test based on OECD, streamline the exchange of information with tax treaty partner and using data obtained with the maximum."

"Sebagai salah satu bentuk ekspropriasi tidak langsung, creeping expropriation kerap menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian sengketa antara negara dan penanam modal. Creeping expropriation sering digunakan negara dalam mengambil alih penanaman modal asing. Empat putusan ICSID yang dibahas dalam skripsi ini telah mempertimbangkan mengenai konsep creeping expropriation. Meskipun demikian, tidak terdapat suatu konsep yang jelas dan konsisten mengenai creeping expropriation. Untuk menganalisis permasalahan ini, digunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pemahaman dan penerapan konsep creeping expropriation dalam sengketa penanaman modal asing di ICSID.

---

As one form of indirect expropriation, creeping expropriation often rises problems in investor-state investment dispute. Creeping expropriation is often used by a state to undertake foreign investment. Four ICSID awards used in this thesis have acknowledged and put creeping expropriation into consideration. However, there is no clear and consistent understanding regarding creeping expropriation concept. This research is analyzed through normative legal research done through descriptive-analytic method. The research shows the different implementation of creeping expropriation concept in foreign investment dispute in ICSID."

"Perkembangan Online shopping di Internet berkembang sangat pesat, pelanggan dapat melakukan transaksi secara online, tanpa harus datang langsung ke toko yang menjual keperluannya.Pada tesis ini saya akan membahas mengenai model online shopping yang ada di Internet saat ini, komponen-komponen yang digunakan terutama penggunaan WWW, keuntungannya, kendala yang dihadapi, jenis-jenis produk dan jasa yang dijual. Komponen lain seperti sistem pembayaran yang digunakan, autentikasi, iklan dan promosi, dan masalah keamanan akan dibicarakan sehubungan dengan teknologi Internet yang digunakan.Sistem online shopping yang akan diterapkan menggunakan Web HTML, dengan memanfaatkan penggunaan browser yang memiliki kemampuan hypertext links dan mendukung multimedia. Topik yang akan dibahas pada rancangan online shopping ini adalah mengenai siapa saja yang terlibat, sistem transaksi yang digunakan, cara validasi, sistem pembayaran, cara pengiriman barang, penghitungan pajak, dan interaksi dari komponen-komponen yang terlibat.Rancangan dan spesifikasi dari konfigurasi jaringan, software, dan hardware dibutuhkan untuk mewujudkan online shopping ini. Faktor-faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah pemilihan ISP, jumlah pegawai, pelatihan, dan juga perkiraan biaya yang dibutuhkan.Agar online shopping ini berhasil dibutuhkan strategi pemasaran yang tepat antara lain membuat kesadaran dan kesetiaan merek, edukasi pasar, hubungan masyarakat, demonstrasi produk, promosi respons langsung, penelitian dan pengembangan, dan memberikan jasa pelayanan dan dukungan bagi pelanggan.

---

The development of online shopping in the Internet is increasing very fast, customers can make online transactions without coming to the real store to order whatever they want.In this thesis I will discuss about the models of online shopping that exist in the Internet today, components of online shopping especially the usage of WWW, advantages, problems, types of products and services. Other components like billing system, authentication, advertisement and promotion, and security will be discussed in conjunction with the Internet technology.The online shopping system that will be used in this thesis is using Web HTML, by taking an advantage of browser with the ability to make hypertext links and multimedia. The topics that will be discussed in the design of online shopping are : who are involved, what transactions payment, validation system that will be used.The design and specification of network configuration, software, and hardware are needed to make the realization of online shopping. Another important factors are how to choose ISP, staffs, training, and cost.To make a successful online shopping, we have to use the right strategies that called cyber marketing. There are seven big cyber marketing : building brand awareness and loyalty, direct response promotions, market education, product demonstration and distribution, public relations, research and product development, and the last one is service and support to the customers."

"Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (“IA-CEPA”), adalah perjanjian perdagangan yang baru-baru ini disimpulkan, yang mencakup ketentuan Persyaratan yang Adil dan Berkeadilan, Fair and Equitable Treatment, (“Persyaratan FET”)sebagai standar perlakuan bagi investor asing, dan klausula Penyelesaian Sengketa Investor-Negara (“PSIN”) sebagai metode penyelesaian sengketa yang disepakati dalam hal timbul perselisihan di antara para pihak. Ada dua poin utama IA-CEPA yang dibahas dalam tesis ini.Pertama, tesis ini meneliti perbedaan dalam menggunakan Hukum Kebiasaan Internasional tentang Perlakuan Standar Minimum (“PSM”),sebagai standar Persyaratan FET, dan Persyaratan FET hanya terbatas pada Penolakan Keadilan, sebagai dua standar yangdisebutkan dalam IA-CEPA. Kedua, penelitian tentang bagaimana efek yang berbeda dari Persyaratan FET akan mempengaruhi konsistensi antara Persyaratan FET dengan Klausa PSM di IA-CEPA. Melalui metode penelitian hukum normatif yuridis, ditemukan bahwa pertama, Hukum Kebiasaan Internasional PSM akan memberikan cakupan yang lebih luas dari Persyaratan FET di luar hanya penolakan keadilan, dan kedua, bahwa setiap perselisihansehubungan dengan Persyaratan FET di IA- CEPA terlepas dari formulasinya akan konsisten dengan Klausa PSIN di IA-CEPA. Dengan demikian, reformulasi tentang Persyaratan FET dalam IA-CEPA disarankan untuk menetapkan batasan yang jelas tentang ruang lingkup Persyaratan FET.

---

The Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement is a trade agreement recently concluded, which includes the provisions of Fair and Equitable Requirements (“FET Requirements”) as the standards of treatment for foreign investors, and Investor-State Dispute Settlement (“ISDS”) Clause as an agreed dispute resolution in the case that a dispute arise between the parties. There are two key points of the IA-CEPA that is discussed in this thesis. Firstly, this thesis researches the difference in using International Customary Law of the Minimum Standard Treatment as the standards of FET Requirements, and FET Requirements to only limited to a Denial of Justice, as the two standards mentioned in the IA-CEPA. Secondly, the researches on how the different effects of FET Requirements would affect the consistency between the FET Requirements with the ISDS Clause in the IA-CEPA. Through a juridical normative legal research method, it was found that first, the International Customary Law of MST would render a wider scope of FET Requirements beyond only denial of justice, and second, that any dispute in relation with the FET Requirements in the IA-CEPA irrespective of its formulation would be consistent with the ISDS Clause in the IA-CEPA. Thus, a reformulation on the FET Requirements in the IA-CEPA is suggested establish clear limitations on the scope of FET Requirements."

"Penelitian ini berintikan pembahasan mengenai arti penting dari kehadiran ASEAN Regional Forum sebagai Forum dialog keamanan satu-satunya di kawasan Asia Pasifik yang diikuti oleh 24 negara yang terdiri atas 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN, negara besar seperti Amerika Serikat, Perwakilan Uni Eropa, Australia, Rusia, China, Jepang dan India maupun negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang memiliki kepentingan terhadap keamanan kawasan Asia Pasifik seperti Korea Selatan, Korea Utara, Mongolia, Pakistan, Selandia Baru dan juga perwakilan dari Sekretariat ASEAN. Arti Penting ASEAN Regional Forum kemudian akan dianalisis kontribusinya terhadap Ketahanan Nasional Indonesia khususnya di bidang pertahanan dan keamanan sepanjang periode 1994-2006 untuk menemukan jawaban sejauh mana ASEAN Regional Forum telah memberikan kontribusi bagi kebutuhan peningkatan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan.Dalam upaya menganalisis kontribusi ASEAN Regional Forum terhadap ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan, Penelitian ini menggunakan tiga teori utama yaitu keamanan kooperatif (cooperative security), ketahanan regional (regional resilience) dan ketahanan nasional (national resillience). Penelitian bersifat Studi Dokumen yang dilengkapi dengan Hasil Wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ASEAN Regional Forum baik dari jalur pertama maupun jalur kedua maupun pihak-pihak yang memahami kebutuhan ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan walaupun belum maksimal dari ASEAN Regional Forum terhadap kebutuhan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini dikarenakan dengan adanya ASEAN Regional Forum, Indonesia memiliki wadah untuk melakukan interaksi dengan negara-negara tetangga maupun negara besar dalam upaya memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanannya baik yang bersifat pembangunan rasa saling percaya maupun peningkatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Sebaliknya kehadiran ASEAN Regional Forum telah memberikan kontribusi terhadap terciptanya stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik dan juga peningkatan rasa saling percaya serta perumusan sejumlah langkah-langkah kerjasama dalam pengelolaan bersama keamanan kawasan, yang ikut mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan ketahanan nasionalnya khususnya di bidang pertahanan dan keamanan.

---

This Research focused on the explanation about the important meaning of ASEAN Regional Forum formation as the one and only forum for multilateral security dialogue in Asia Pacific Region. ASEAN Regional Forum that had been built on 1994 was followed by 24 countries include 10 members of ASEAN, major powers such as United States, China, Australia, representative from European Commision, Japan, India and also another middle power states that have security interest in Asia Paciic Region such as South Korea, North Korea, Mongolia, Pakistan and the representative from ASEAN Secretariat. The important thing of the development of ASEAN Regional Forum since 1994 until 2006 then will be analyzed toward the need of Indonesian National Resilience on defense and security fields to find the answer how far the development ASEAN Regional Forum had gave several contributions to increase the Indonesian National Resilience.In effort to analyze the relation between ASEAN Regional Forum and Indonesian National Resilience, this research using three theoritical frameworks about cooperative security, regional resilience and national resilience. This Research is based on library study and also using the interview process with three important persons whose involving on ASEAN Regional Forum activities as first track and second track. That Three persons also have deeply understanding about the needs of Indonesian National Resilience on defense and security fields.The conclusion of this research pointed out that there were a significant contributions from ASEAN Regional Forum toward Indonesian National Resilience on defense and security field since 1994 until 2006. Through the participation on ASEAN Regional Forum, Indonesian Government could has opportunities to discuss with neighboured countries or major power countries to improve the multilateral and bilateral dialogue and also to make cooperation for Indonesia National Resilience?s need. In the other hand, the successfully of ASEAN Regional Forum that had already creating a security stability and also short term peace in Asia Pacific Region could brought a neceessary support for Indonesia?s need to improve and strenghten her National Resilience on defense and security field."

"Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mengakhiri hampir semua perjanjian investasi bilateralnya dengan salah satu alasan yang merupakan kemudahan investor dalam mengajukan gugatan terhadap Indonesia ke arbitrase internasional. Pengakhiran massal tersebut disebabkan oleh susunan kata dalam perjanjian bilateral tersebut yang memungkinkan majelis arbiter untuk dengan mudah menyimpulkan bahwa Indonesia telah memberi persetujuan terhadap arbitrase yang memberi majelis arbiter kewenangan untuk mengadili sebuah sengketa. Skripsi ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi persetujuan negara terhadap arbitrase berdasarkan hukum investasi internasional sehubungan dengan perkembangan yang terlihat dalam yurisprudensi arbitrase investasi. Selanjutnya, skripsi ini akan juga akan menentukan apakah kerangka hukum Indonesia, yang terdiri dari undang-undang investasinya dan perjanjian investasi internasional yang baru, menangani masalah persetujuan yang sebelumnya menjadi permasalahan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan teoritis maupun pendeketan perundang-undangan. Skripsi ini akan mendalami pengalaman Indonesia dalam menangani persetujuan terhadap arbitrase dengan membahas kata-kata dari perjanjian investasi bilateral yang lama serta sengketa yang muncul dari akibat gugatan yang tidak tepat. Selanjutnya, perjanjian investasi internasional Indonesia yang baru akan dibahas dan dibandingkan dengan perjanjian investasi bilateral yang lama. Skripsi ini akan menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia saat ini, yang terdiri dari Undang-Undang Penanaman modal dan perjanjian investasi internasional baru, dengan tepat menangani sebagian besar perkembangan hukum dalam hukum investasi internasional yang mempengaruhi persetujuan negara dan oleh karena itu mengatasi masalah yang timbul dalam perjanjian investasi bilateral lama yang telah diakhiri oleh Indonesia.

---

Within the last decade, Indonesia has terminated almost all of its bilateral investment treaties with one of the reasons being the ease of which investors were able to submit claims against Indonesia to international arbitration. This mass termination was attributed to the poor wording present within the bilateral investment treaties which allowed arbitral tribunals to infer Indonesia’s consent to arbitration and which provides them with jurisdiction to adjudicate the dispute. This thesis examines the factors which affect state consent to arbitration under international investment law with regards to the developments seen in investment arbitration jurisprudence. Subsequently this thesis will also determine whether or not the Indonesian legal framework, which comprises of its investment law and new international investment agreements, addresses the issues of consent which have previously been of concern. This thesis adopts a juridical normative research method utilizing a theoretical and statutory approach. This thesis will explore Indonesia’s experience in dealing with consent to arbitration as it discusses the wording of its old bilateral investment treaties as well as the disputes which arose out of unwarranted treaty claims. Furthermore, Indonesia’s new international investment agreements will be discussed in comparison to the old bilateral investment treaties. This thesis will conclude that the current Indonesian legal framework, consisting of the Investment Law and the new international investment agreements, properly address the majority of developments which would affect state consent under international investment law and therefore addresses the problems presented by Indonesia’s terminated bilateral investment treaties."