Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ardah Najdiyah merupakan tarian perang tradisional yang sangat populer di Jazirah Arab. Tarian tersebut tidak hanya menjadi warisan budaya semata namun juga untuk mengenang sejarah pertempuran yang dipimpin oleh Raja Abdul Aziz al-Saud dalam menyatukan wilayah di Arab Saudi. Tarian tersebut memiliki tujuan untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian para prajurit di medan perang. Ardah Najdiyah masuk ke dalam Daftar Representative UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda Kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang didapatkan dari buku, jurnal, situs dan analisis video yang berkaitan dengan tari Ardah Najdiyah. Dalam mewujudkan penelitian tersebut, peneliti menggunakan dua teori yaitu unsur gerakan tari dan semiotika Charles Sanders Peirce. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang didapatkan dari buku, jurnal, situs resmi, dan analisis video yang berkaitan dengan Ardah Najdiyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ardah Najdiyah merupakan tarian yang memiliki makna penting terkait sejarah berdirinya Arab Saudi dan pelestarian tradisi suku nomaden Badui. Ardah Najdiyah menunjukkan identitas dan kekuatan masyarakat Arab Saudi dalam berperang yang menjadi bagian penting dalam kehidupannya.

---

Ardah Najdiyah is a traditional dance that is very popular in the Arabian Peninsula. Ardah Najdiyah is not only a cultural heritage but a symbol of the strength and courage of the soldiers on the battlefield and commemorates the history of the battle led by King Abdul Aziz al-Saud in uniting the region in Saudi Arabia. This study discusses the semiotic elements and themes contained in the Ardah Najdiyah dance performance. In realizing this research, the researcher uses two theories, namely elements of dance movement and the semiotics of Charles Sanders Peirce. This study uses a descriptive qualitative method with a literature study approach obtained from books, journals, websites and video analysis related to the Ardah Najdiyah dance. The results of this study indicate that Ardah Najdiyah is a dance that has an important meaning related to the history of the founding of Saudi Arabia and the traditions of the nomadic Bedouin tribe. Ardah Najdiyah shows the identity and strength of the people of Saudi Arabia in war which is an important part of her life."

"ABSTRAKKebijakan pemerintah Arab Saudi tentang pemisahan antara perempuan dan laki-laki mendorong terjadinya gejolak sosial di Arab Saudi. Terutama bagi para kaum perempuan yang sangat dibatasi dalam kehidupan sosialnya. Penelitian ini menjabarkan tentang kondisi sosial politik perempuan Arab Saudi dan pergerakan sosial politik perempuan Arab Saudi tahun 2007-2017 beserta faktor-faktor pendorong yang memunculkan gerakan tersebut juga dalam penelitian ini dibahas hambatan-hambatan yang dihadapi oleh gerakan tersebut. Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai respon pemerintah Arab Saudi terhadap gerakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori gerakan sosial baru. Teori gerakan sosial baru memfokuskan pembahasan pada isu-isu kontemporer seperti: hak-hak asasi manusia. Berbeda dengan gerakan sosial lama yang cenderung fokus pada persoalan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial perempuan Arab Saudi dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti: kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan tenaga kerja asing yang bekerja di Arab Saudi. kondisi sosial di Arab Saudi juga dipengaruhi juga oleh faktor politik regional seperti: revolusi Iran, perang teluk I dan perang teluk II. Pergerakan sosial politik perempuan Arab Saudi tahun 2007-2017 masih terbatas pada kampanye di media-media sosial dan hanya sedikit yang berbentuk demonstrasi. Pergerakan sosial politik tersebut berfokus pada pencabutan larangan menyetir bagi perempuan dan pencabutan sistem perwalian bagi perempuan Arab Saudi. Respon pemerintah terhadap gerakan tersebut menolak secara tegas tetapi belakangan ini mulai melunak dan mulai memberi kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan.

---

ABSTRACTThe Saudi Arabian government policy on separation between women and men encourages social upheaval in Saudi Arabia, especially for women who are very restricted in their social life. This study describes the socio-political conditions of Saudi Arabian women and their socio-political movements from 2007 to 2017, including the main factors that rising the movement. This study is also discussed the obstacles faced by the movement and the Saudi Arabian government's response. This research used qualitative method. The method used is analytical-descriptive. This research used new social movement theory. The new social movement theory focuses on discussion about contemporary issues such as human rights, unlike the old social movement that only tends to focus on economy issues. The results of this study show that the social condition of Saudi Arabian women was influenced by several internal factors such as discriminatory government policies and foreign workers in Saudi Arabia. The social conditions in Saudi Arabia were also influenced by regional political factors such as the Islamic Revolution of Iran, the Gulf War I, and the Gulf War II. The socio-political movements of Saudi women in 2007-2017 only focused their campaigns on social media and just a few forms of demonstrations. The socio-political movement focuses on lifting the ban on driving and the trust system for Saudi Arabian women. The Saudi Arabian government rejected the movement's demands decisively, but has recently softened and began to provide pro-women policies."

"Makalah ini memiliki topik tentang ekonomi Arab Saudi yang berjudul “Investasi Jangka Panjang Arab Saudi Dalam Visi Saudi 2030”. Tujuan penelitian makalah ini adalah menjelaskan langkah-langkah Arab Saudi dalam menerapkan investasi jangka pangjang pada Visi Saudi 2030. Dalam makalah ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan pada makalah ini adalah teknik penelitian studi pustaka. Makalah ini menjelaskan tentang langkah-langkah Arab Saudi dalam investasi jangka panjang yang telah direncanakan pada Visi Saudi 2030. Terdapat empat poin rencana bidang ekonomi dalam Visi Saudi 2030, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian, melakukan investasi jangka panjang, pembukaan sektor bisnis baru, dan optimalisasi posisi strategis wilaya Arab Saudi.

---

This paper has topic about Saudi Arabia’s Economic that has title is “Long-Term Investment of Saudi Arabia on Saudi Vision 2030”. Purpose of this paper is describe steps of Saudi Arabia to investing for long-term that listed on Saudi Vision 2030. In this paper, the methode that used is qualitative methode. The research technique used in this paper is literature study research techniques. This paper describes steps and strategics of Saudi Arabia to investing for long-term that listed on Saudi Vision 2030. There are four plans economic sector on Saudi Vision 2030: increasing public participation in the economy, making long-term investments, opening new business sectors, and optimizing the Saudi Arabian strategic position."

"Penelitian ini menganalisa serangkaian perubahan dalam kebijakan mengatasi permasalahan pengangguran di Arab Saudi. Arab Saudi sudah mencapai tahap terakhir negara penyewa atau late rentier state, yaitu negara non demokrasi yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat. Penelitian ini berargumentasi bahwa reformasi ketenagakerjaan adalah bentuk respon Kerajaan untuk mengatasi masalah pengangguran di Arab Saudi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030. Penerapan Saudi Vision 2030 memperlihatkan proses liberalisasi yang dilakukan Arab Saudi dalam berbagai sektor. Selanjutnya, dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menganalisis beberapa permasalahan. Pertama, mengapa Arab Saudi mereformasi sistem ketenagakerjaannya? Kedua, bagaimana implementasi Saudi Vision dalam mengatasi pengangguran warga Saudi? Temuan penelitian ini membuktikan argumentasi bahwa reformasi ketenagakerjaan adalah bentuk respon Kerajaan terhadap fenomena pengangguran dan liberalisasi ekonomi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030.

---

This study analyzes a series of changes in policies to address unemployment problems in Saudi Arabia. Saudi Arabia has reached the final stage of a late rentier state, which is a non-democratic state that is responsive to the needs and conditions of society. This study argues that employment reform is a form of the Kingdom's response to overcome unemployment problems in Saudi Arabia in realizing Saudi Vision 2030. The implementation of Saudi Vision 2030 shows the liberalization process carried out by Saudi Arabia in various sectors. Furthermore, with a descriptive qualitative method, this research will analyze several problems. First, why is Saudi Arabia reforming its employment system? Second, how is the implementation of Saudi Vision in overcoming the unemployment of Saudi citizens? The findings of this study prove the argument that labor reform is a form of the Kingdom's response to the phenomenon of unemployment and economic liberalization in realizing Saudi Vision 2030."

"ABSTRAKTahun 1992, Raja Fahd bin Abdul Aziz melakukan reformasi di pemerintahan monarki yang mengarah pada demokratisasi, dengan menerbitkan dekrit No.1 yang tercantum empat agenda. Salah satu pointnya yaitu pembentukan Majelis al-Syura propinsi (dewan kota). ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi warga saudi pada pemilihan umum untuk memilih dan dipilih menjadi anggota dewan kota. Tesis ini menjelaskan sistem pemilu Arab Saudi dan implikasi partisipasi warga saudi pada pemilu 2005 terhadap perkembangan demokrasi disana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Untuk menganalisis sistem dan partisipasi politik di saudi, digunakan konsep demokrasi, sistem pemilihan umum, dan partisipasi politik.Pemilu dewan kota menggunakan sistem First Past the Post pada Single-Member District. Bentuk partisipasi melalui kampanye yang menarik perhatian masyarakat dengan berbagai taktik dan programnya dan pemberian suara cenderung apatis, hanya mencapai 17% dari keseluruhan warga saudi. Penerapan Sistem pemilu dan partisipasi masyarakat berimplikasi bagi perkembangan demokrasi di Arab Saudi. Dapat dilihat dari hasil penelitian ini yang mana masyarakat semakin aktif diranah publik dan hubungan antara masyarakat dan pejabat pemerintah semakin membaik. Kebijakan yang dahulu terfokus pada persoalan luar negeri, dialihkan pada urusan dalam negeri. Kebebasan berekspresi dan keteraturan dalam proses penyelenggaraan pemilu, menjadi sinyal positif bagi keberlangsungan pemilu kedepan.

---

ABSTRACTIn 1992, King Fahd bin Abdul Aziz did reformation to monarchy government leading to democratization, by issuing the decree No. 1 mentioning four agendas. One of the points was the formation of al-Shura assemblies at provincial level (municipal councils). This was performed with the participation of Saudi citizens in the general election to elect and to be elected as members of municipal councils. This thesis describes the general election system in Saudi Arabia and the implications of Saudi Arabia citizen participation in the general elections year 2005 to the development of democracy there. This study used a qualitative approach with descriptive analytic methods. To analyze the system and political participation in Saudi Arabia, the democracy concept, electoral system, and political participation were used.General elections of municipal council used First Past the Post system in Single-Member District. The form of participation was through campaigns that attracted people with different tactics and programs and the voting tended apathetic, only reached 17% of all Saudi Arabia citizens. The implementation of the general election system and the citizen participation had implications to the development of democracy in Saudi Arabia. It can be seen from the results of this study in which citizen were increasingly active in public domain and the relationship between citizen and government officials got better. Previous policies which were focused on foreign issues were transferred on domestic affairs. Expression freedom and regularity in the general elections process became a positive signal for the sustainability of general election in the future."

"Penelitian ini membahas Saudi Vision 2030 di Kerajaan Arab Saudi antara tahun 2016-2022. Visi 2030 dirancang untuk melepaskan ketergantungan minyak melalui diversifikasi dengan salah satunya membangun industri hiburan. Namun, pembangunan industri hiburan ditentang oleh beberapa ulama. Mereka menentang hiburan seperti konser musik, bioskop, dan olahraga karena mencampurkan gender dalam satu lokasi. Pemerintah menghadapi penolakan beberapa ulama ini dengan tegas dan terus membangun industri hiburannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena itu melalui teori kesepakatan elite antara beberapa ulama dan pemerintah yang mulai terurai sehingga mengakibatkan penolakan terhadap pembangunan industri hiburan di dalam program Saudi Vision 2030. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan tinjauan pustaka. Penelitian ini menemukan pertentangan beberapa ulama terhadap pembangunan industri hiburan Saudi Vision 2030 disebabkan oleh anggapan mengenai adanya beberapa aspek di dalamnya yang melanggar syariah Islam. Penelitian ini juga menemukan kalau pertentangan beberapa ulama itu berpotensi diatasi oleh suatu kompromi dari pemerintah dengan menyesuaikan aspek-aspek industri hiburan Saudi Vision 2030 yang bermasalah supaya tidak melanggar syariah Islam.

---

This research aims to discuss Saudi Vision 2030 in the Kingdom of Saudi Arabia between 2016-2022. Vision 2030 was designed to relinquish Saudi Arabia dependence on oil through diversification, one of which is building the entertainment industry. However, the development of the entertainment industry was opposed by some clerics. They opposed entertainments such as music concerts, cinema, and sports because it mixes gender in one location. The government sternly faced the refusal of some clergy and carry on the development of the entertainment industry. The purpose of this study is to understand that opposition toward the development of the entertainment industry through the theory of elite settlement between some clerics and the government which began to unravel resulting in rejection of the development of Saudi Vision 2030 entertainment industry. This research finds that violations of the Islamic Sharia by some elements of the entertainment industry which is being developed underpins the opposition to it by some clergy. This research also finds that the conflict between some clergy has the potential to be overcome by means of compromise from the government in the adjustment of the problematic aspects of the entertainment industry so that they do not violate the Islamic Sharia."