Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu lokasi pelacuran di Jakarta Utara adalah "Kalijodo" yang letaknya di RT 001, RT 003, RT 004, RT 005 dan RT 006 pada RW 05 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan yang merupakan pemukiman kumuh liar. Sebagai pemukiman kumuh, Kalijodo memiliki sejarah yang mewujudkan kondisi masyarakatnya saat ini. Lokasi pelacuran Kalijodo dimulai dengan kehadiran orang-orang Tionghoa untuk melakukan tradisi "Cungbeng" sejak 1950-an yang mengundang daya tarik untuk berkunjung dan sambil memancing ikan di Kali Banjir Kanal yang airnya bersih dan jernih sekaligus dimanfaatkan oleh orang-orang untuk mencari jodoh. Dalam perkembangannya dari tahun 1950-an sampai dengan tahun 1991-an, lokasi ini sudah berdiri rumah-rumah tempat tinggal dan rumah atau wisma bagi para Pelacur.Sejak tahun 1992, dilakukan pengusuran oleh pihak pemerintah daerah, sehingga warga berpindah ke lokasi pelacuran Kalijodo yang terletak di sebelah Timur Kali Banjir kanal dengan nama Jalan kepanduan dua. Sebagai lokasi pelacuran di pemukiman kumuh liar Kalijodo RW 05 yang berada di 5 (lima) RT tersebut, berpenduduk 1.481 orang dari 317 Kepala Keluarga, sedangkan jumlah Pelacur terikat berjumlah 195 orang dan Pelacur bebas (Freelance) sekitar 250 orang.Pelacuran sebagai salah satu masalah sosial, sering dipandang sebagai profesi yang haram karena dampaknya dapat menghancurkan kredibilitas sebuah rumah tangga, namun disisi lain harus diterima eksistensinya sesuai dengan tuntutan budaya masyarakat. Begitu halnya pelacuran Kalijodo dalam kenyataannya fungsional dalam sistem social masyarakat setempat yang warganya sangat tergantung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.Penelitian terhadap pelacuran Kalijodo, menggunakan teori Patron klien dari James Scoot, Keith R. Legg, Peter Blau dan teori Mikro Obyektif (teori 3 faktor) untuk mengetahui corak keteraturan sosial pada kehidupan masyarakat, sekaligus mendapatkan gambaran mengenai karakteristik Pelacur di lokasi tersebut. Untuk memahami makna yang ada dalam sesuatu gejala sosial, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode etnografi untuk memahami gambaran kehidupan masyarakat melalui pengamatan terlibat dengan pengumpulan data mengunakan pengamatan, wawancara terstruktur dan spontan.Hasil penelitian mengenai kehidupan Pelacur di pemukiman kumuh liar kalijodo menunjukkan adanya keteraturan sosial sebagai wujud dari hubungan sosial antara sesama Pelacur, dengan germo dan warga setempat yang didasari pada pola-pola hubungan Patron klien dengan jenis Patron; pemilik tanah, pemilik modal, Ketua RW dan Bapak Yus yang masing-masing berperan dalam kehidupan Pelacur di pemukiman kumuh liar Kalijodo."

"ABSTRAKBertitik tolak dari seringnya timbul permasalahan dalam peremajaan daerah kumuh di DKI Jakarta, maka penulis tertarik untuk melakukan studi penelitian mengenai masalah ini dengan mengambil lokasi daerah Pademangan Jakarta Utara. Di dalam studi, penulis melakukan survey sample sederhana dengan membeagi kawasan atas sub-sub kawasan kumuh, Selanjutnya oenulis meneliti tanggapan warga masyarakat terhadap rencana peremajaan untuk setiap sub kawasan, baik itu tanggapan kognitif, afektif maupun konatifnya. Dari hasil penelitian, maka kesadaran (kognitif) warga masyarakat terhadap rencana peremajaan masih rendah, walau pengetahuan dan informasi warga tentang peremajaan cukup besar. Pemahaman dan keyakinan (afektif) warga akan makna peremajaan juga masih rendah. Akan tetapi minat (konatif) warga untuk diremajakan, sebetulnya cukup besar, asal dipenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan. berdasarkan hasil penelitian mengenai tanggapan warga terhadap rencana peremajaan dan program pemasyarakatan proyek, terdapat beberapa kekurangan dari pengelola proyek yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat sejak awal proyek direncanakan.Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan "feed-back" terhadap program permasyarakatan yang disiapkan oleh pengelola proyek, karena "effeknya" di kalangan warga masyarakat masih kurang positif dan akomodatif, dengan mengajukan suatu model komunikasi promosi yang diintegrasikan dengan perencanaan proyek. Dengan menggunakan "model" di atas, maka penulis mengajukan strategi komunikasi promosi. Strategi komunikasi promosi peremajaan daerah kumuh dibagi atas strategi kelembagaan/pengorganisasian, strategi pemilihan media komunikas, stratefi pembinaan warga, serta strategi penyiapan pesan dan desain produk peremajaan."

"Karya tulis kali ini membahas tentang kedudukan pelaku usaha dan konsumen yang tidak seimbang sehingga konsumen berada pada posisi yang lemah. Pelaku usaha sebagai produsen maupun distributor kurang bertanggungjawab terhadap konsumen. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kasus yang terjadi, salah satunya adalah dugaan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen air bersih PDAM di Jakarta Utara. Penulis ingin membahas pelanggaran ini dapat terjadi apakah disebabkan karena kelemahan peraturan perundang-undangan, edukasi yang kurang diberikan pemerintah kepada masyarakat atau peranan Lembaga Perlindungan Konsemen Swadaya Masyarakat kurang optimal.

---

This paper discusses about the position between businessman and consumers that are not balance, which is consumer is in the weak position. Businessman as manufacturers and distributors are less responsible for the consumers. This is evidenced by the variety of cases, one suspected concerning violation of consumer rights in pure water in North Jakarta by PDAM Jakarta. The author would like to discuss this suction pulse occur whether due to weakness of the legislation, less education given by the role government to the public, or the role of NGOs Consumer Protection less than optimal."

"Pertumbuhan penduduk perkotaan merupakan fenomena yang sedang dihadapi di Indonesia dimana saat ini jumlah penduduk perkotaan mencapai 36% dari total jumlah penduduk Indonesia. Selain daripada itu akibat tingginya laju urbanisasi tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan, menyebabkan berkembangnya kawasan permukiman padat penduduk dan kumuh di wilayah perkotaan. Akibatnya terjadi peningkatan kualitas orang-orang yang datang dan menetap di kota menjadikan kota semakin padat. Sebagian besar penduduk kota adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Krisis ekonomi yang terjadi semakin mempercepat penurunan kualitas lingkungan fisik di kawasan permukiman padat penduduk dan kumuh. Kemampuan daya beli masyarakat menjadi menurun termasuk pemeliharaan prasarana dan sarana di kawasan permukiman, pula krisis tersebut meningkatkan jumlah penduduk miskin termasuk di wilayah permukiman kumuh. Dan dalam rangka mengupayakan percepatan pengentasan kemiskinan, salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah menata kawasan permukiman kumuh di perkotaan dengan meluncurkan program-program penataan kawasan kumuh yakni program perbaikan fisik permukiman, program perbaikan dan peningkatan ekonomi serta program pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan sosial - budaya masyarakat. Kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan program tersebut melalui konsep pendekatan Tribina dan pengembangannya dengan konsep Catur Bina Teknologi. Namun dalam pelaksanaannya program-program tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar, bahkan masyarakat tidak peduli akan pelaksanaan program tersebut. Hal ini dikarenakan masih berlakunya sistim top down programme yang diberlakukan oleh pemerintah walaupun skalanya kecil serta tidak adanya sosialisasi peluncuran program secara transparan, sehingga masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk mengusulkan keinginannya sesuai dengan kepentingan masyarakat, sehingga hal tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh konflik kepentingan tersebut, dan untuk memecahkan penelitian, maka ditentukan lokasi studi kasus yaitu Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Kodya Jakarta Barat dengan pertimbangan wilayah tersebut termasuk permukiman yang tingkat kekumuhannya di DKI Jakarta sangat tinggi. Selain itu kondisi ,wilayahnya sangat tidak mendukung, berada 1-2 meter diatas permukaan laut, yang mengakibatkan wilayah tersebut mudah sekali tergenang banjir, sehingga setiap kali program perbaikan kampung dilaksanakan, hanya dapat bertahan sampai dengan 3 tahun. Setelah itu rusak kembali atau kumuh kembali; selain itu juga tidak adanya dukungan partisipasi dari masyarakat setempat. Bertolak dari kenyataan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsep dan kebijakan untuk penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan, sejauh mana tingkat keberhasilannya dan berupaya untuk dapat memecahkan konflik kepentingan yang sering terjadi antara pemerintah dan masyarakat di kelurahan Kapuk. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode Game Theory dengan AHP untuk memecahkan konflik kepentingan yang terjadi dan menentukan alternatif kebijakan yang baik yang dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintah yang seimbang sehingga setiap program yang diluncurkan dapat dilaksanakan secara terpadu dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain masyarakat dapat merasa memiliki seluruh hasil pembangunan baik fisik, ekonomi dan sosial - budaya. Dari hasil analisa dengan AHP dan Game Theory didapatkan hasil akhir payoff antara pemerintah dan masyarakat terjadi keseimbangan strategi yaitu pada strategi peningkatan usaha masyarakat yaitu dengan memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang produktif kepada masyarakat sehingga mendapatkan niiai tambah dan mendukung usaha-usaha masyarakat serta membangun, merehabilitasi dan melengkapi fasilitas usaha seperti prasarana dan sarana tempat usaha, yang merupakan strategi terbaik dalam menghadapi strategi masyarakat yakni menempati bangunan rumah seadanya yang notabene non standard dengan tujuan utama dapat berteduh dari panas dan hujan untuk selanjutnya dapat mengkonsentrasikan diri dalam mencari nafkah, demikian pula sebaliknya. Kedua strategi tersebut (pemerintah dan masyarakat) sama kuatnya. Dengan berjalannya waktu dan perubahan-perubahan yang akan terjadi maka tugas Pemerintah termasuk pemerintah daerah lebih terkonsentrasi sebagai regulator dan pembuat kebijakan. Untuk itu analisis yang sangat mungkin terjadi adalah masyarakat menentukan terlebih dahulu strategi yang akan dijalankan, kemudian diikuti dengan strategi yang dipilih oleh pemerintah yaitu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang pembangunan baik ekonomi, fisik dan sosial - budaya. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi lagi konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Dan kebijakan pemerintah dengan membiarkan warga menempati bangunan seadanya merupakan kebijakan dalam jangka pendek mengingat kondisi perekonomian negara masih dalam kondisi krisis, dimana masyarakat yang berpenghasilan rendah mengutamakan mencari nafkah tanpa mempedulikan kondisi bangunan tempat tinggal maupun lingkungannya. Selanjutnya untuk mencapai target yang telah ditentukan dapat direkomendasikan kebijakan untuk jangka menengah dan panjang, yang mengacu dari hasil analisa Game Theory yaitu pertama kebijakan peningkatan dan pengembangan kesempatan kerja dan kegiatan usaha baik usaha yang bersifat tradisional maupun pengembangan usaha baru; kedua kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, melalui kelompok-kelompok swadaya masyarakat dan ketiga kebijakan pembangunan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Sedangkan dari hasil analisa sensitivitas secara keseluruhan menunjukkan bahwa hirarki kurang sensitif terhadap perubahan prioritas, artinya apabila prioritas kriteria yang dilakukan oleh pemerintah di rubah, maka strategi kebijakan yang paling baik dilaksanakan oleh pemerintah adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Sedangkan hasil analisa sensitivitas dari hasil analisa konflik yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan yang paling baik saat ini dalam arti untuk jangka pendek dilaksanakan oleh pemerintah adalah meningkatkan dan mendukung usaha-usaha masyarakat dengan memberikan kesempatan kerja dan kesempatan usaha produktif seluas-luasnya kepada masyarakat serta membangun dan merehabilitasi fasilitas-fasilitas seperti prasarana dan sarana tempat usaha. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik bahwa bagaimanapun bentuk program penanganan kawasan permukiman kumuh di perkotaan dilaksanakan, maka yang paling penting dilakukan oleh pemerintah adalah mengajak serta masyarakat untuk ikut andil mulai dari usulan program, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengoperasiannya dan pemeliharaannya, sehingga program-program tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu yang tidak kalah pentingnya yakni pemerintah harus duduk bersama-sama dengan masyarakat untuk mensosialisasikan program-program yang akan dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat mengerti benar akan hal-hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan kapasitasnya sebagai penerima program."

"ABSTRAKFasilitas MCK umum merupakan kebutuhan primer pada masyarakat perkotaan yang tinggal di permukiman kumuh liar. Fasilitas MCK umum menjadi kebutuhan primer karena di dalam tempat tinggal mereka tidak tersedia sarana untuk memenuhi kebutuhan untuk mandi, cuci dan kakus. Fasilitas MCK umum yang terdapat di permukiman kumuh liar tersebar di tanah kosong, diantara bangunan, dan ada yang didalam bangunan. Fasilitas MCK umum yang ada disediakan oleh masyarakat setempat. Penelitian difokuskan pada corak, pola, dan proses penyediaan fasilitas MCK, berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam kebudayaan mereka, khususnya mengenai penataan ruang yang ada di permukiman kumuh liar. Untuk memahami corak, pola dan proses penyediaan fasilitas MCK maka dilakukan pembahasan penentuan lokasi, interaksi masyarakat dalam proses penyediaan fasilitas MCK, bentuk-bentuk MCK, cara dan siapa yang mengorganisasi MCK. Sasaran penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di permukiman liar di Kelurahan kapuk, Kecamatan Cengkareng, DKI Jakarta. Mereka adalah masyarakat pendatang yang tinggal di Jakarta sebagai "penduduk? dan bekerja sebagai buruh. Dalam proses pengumpulan data, mengacu pada pendekatan kualitatif dan menggunakan metode pengamatan. Disamping itu dilakukan pemotretan dan pembuatan gambar fisik MCK untuk melihat berbagai bentuk MCK. Hasil penelitian disimpulkan Cara penentuan lokasi, siapa saga yang terlibat dalam penyediaan dan pengorganisasian, dan bagaimana bentuk-bentuk fisik fasilitas MCK umum yang ada di permukiman kumuh liar. "

"ABSTRAKSalah satu karakteristik kota adalah jumlah penduduk yang makin banyak dan tingginya kepadatan penduduk. Hal ini menimbulkan dampak terhadap daya dukung kota berupa ketidakseimbangan antara ruang yang dibutuhkan dan jumlah penduduk yang meningkat. Pertumbuhan penduduk kota, terutama dari arus pendatang tidak hanya menyebabkan kota menjadi berkembang, tetapi juga menimbulkan permasalahanpermasalahan baru. Umumnya di negara berkembang, kaum pendatang mempunyai tujuan untuk mencari pekerjaan.Bertumpuknya penduduk di kota menimbulkan permasalahan yang cukup rumit, baik dari segi fisik maupun non fisik, serta mempunyai dampak negatif terhadap perkembangan daerah sekitarnya, dan merupakan salah satu sebab timbulnya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan.Secara umum, permukiman kumuh diartikan sebagai kawasan hunian yang tidak layak huni berkaitan dengan kesehatan masyarakat khususnya pada penyakit yang sering berjangkit selama di permukiman. Cermin dari permukiman kumuh diantaranya daerah yang tidak terencana, tidak teratur, dan bersifat informal, kepadatan permukiman yang tinggi serta kondisi lingkungan yang buruk.Dalam era pembangunan dewasa ini, upaya perkembangan perumahan rakyat mendapat perhatian yang besar dari berbagai pihak pemerintah sebagai upaya mewujudkan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu papan.Dalam perencanaan perkembangan hingga saat ini perkembangan ekonomi masih menonjol, sedangkan pertimbangan kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat tampaknya masih belum mendapat perhatian.Penelitian ini mencoba memberikan gambaran tentang kondisi permukiman kumuh dalam hubungannya terhadap kesehatan masyarakat dari segi lingkungan sosial, lingkungan fisik, sanitasi lingkungan dan pola penyakit yang sering terjangk`it di lingkungan permukiman kumuh. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:1 Mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah permukiman kumuh.2 Hubungan variabel-variabel permukiman kumuh terhadap variabel kesehatan masyarakat.3 Berbagai upaya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di permukiman kumuh.Lokasi penelitian adalah Kelurahan Penjaringan di Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, ditentukan berdasarkan purposive sampling. Dalam Kelurahan ini diambil 3 Rukun Warga (RW) yang merupakan wilayah yang paling padat penduduknya. Selanjutnya untuk menentukan banyak sampel tiap-tiap RW digunakan cara proposional random sampling yang seluruhnya berjumlah 130 responden.Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara berdasarkan kuesioner, wawancara mendalam dengan masyarakat setempat, serta observasi langsung kelapangan. Sedangkan data sekunder di peroleh dari lapangan dan literatur penunjang yang didapat dari instansi terkait.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan rumus Chi-square yang diteruskan dengan Uji Coefficient Contingency, disertai pula dengan analisis kualitatif.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel-variabel permukiman kumuh mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakatdilihat dari faktor lingkungan sosial, yaitu faktor jenis pekerjaan, crowding index dan jenis pelayanan kesehatan,akan tetapi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dari faktor pendidikan dan pendapatan. Masyarakatnya mayoritas berpendidikan, pendapatan masih dalam taraf rendah yaitu pendidikan SD, sedangkan pendapatan masyarakat setiap bulan sebagian besar antara Rp 50.000,-sampai dengan Rp 100.000,-.Variabel lingkungan fisik mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dilihat dari faktor keadaan saluran/got air rumahtangga, kondisi lingkungan jalan, kelembaban udara, sinar matahari, jumlah ruangan.Variabel sanitasi perumahan lingkungan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesehatan masyarakat dilihat dari faktor, bau/aroma dari air saluran buangan rumahtangga, saluran pembuangan mandi, saluran pembuangan kakus, pembuangan sampah, dan sumber air minum dengan derajat hubungan cukup kuat: Sedangkan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor, saluran pembuangan masak, saluran pembuangan air cucian tidak terdapat hubungan.Dari hasil hubungan antara berbagai variabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh sangat erat hubungannya dengan kesehatan masyarakat.Perlu dilakukan perlindungan dan peningkatan terhadap kesehatan masyarakat di permukiman kumuh ini, karena permukiman kumuh menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan pencemaran lingkungan. Kurangnya diperhatikan lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan sanitasi perumahan lingkungan oleh masyarakat serta kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan lingkungan di sekitar tempat tinggal akan menurunkan kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat itu sendiri.

---

ABSTRACT

One of the urban main characteristics is the fast growing number of population and its high density. This causes an impact on carrying capacity in terms of the imbalance between the needed space and the increasing population; particularly as rush of city's newcomers does not only imply city's development, but also generate new environmental problems. In most of developing countries, the main reason for people coming to the cities is seeking for employment. High concentration of people in the cities create complex environmental problems, either physically or non-physically, giving negative impact an the particular surroundings and constitutes one of the main causes for the existence of urban slums.

In general, slum settlement is understood as an urban settlement inappropriate to habitat in terms of the community's health, particularly the incidence rate of diseases. Slum settlement is mostly reflected in its involuntary existence, unorganized, informal by characteristics, highly dense, and bad condition. Even though slum settlement's lands are already determined their infrastructures are still inappropriate, with small alleys, muddy, far from appropriate latrines, bath and washing facilities, and lack of clean water.

In the development periods the Government has given much attentions to the development of public housing as one the Government's efforts in providing the community with shelter facilities.

Even in the national development planning the economic sector development constitutes the first priority, yet health sector, particularly community health development is still considered as insignificant.

The objective of the study is to identify and describe the conditions of slum settlement and its correlations with the community's health, in particular from the aspects of its social environment, physical environment, and environmental sanitation in terms of its disease frequency pattern. The specific objectives are:

Identify the social-economic condition of the community of slum settlement;

The correlations between slum settlement's variable to the community's health.

To provide solution efforts in increasing the community health status in slum settlement.

The areas studied are located in the Penjaringan Subdistrict, Northern part of Jakarta, which for this purpose was purposively taken, in which tree "Kelurahan" were determined as samples in terms of the densest population. Further, sample members were drawn proportional-randomly from each "Kelurahan", numbering 130 respondents.

Primary data collection was conducted by interviews using questionnaires as instrument, depth interviews with selected local respondents, and direct observation in the field. While secondary data were collected from related government agencies.

Data analysis was conducted quantitatively based on non-parametric statistic means, i.e. Chi-square, followed with coefficient contingency test and qualitative analysis.

From the analysis it? was identified that slum settlement's variables significantly correlate with those of the community's health viewed from their social environmental factors, i.e. kinds job, crowding index, and health service, but not significantly correlation with the community's health in terms of education, income, and number of family members. But field data eduction, people income majority education degree is SD (63,9%), indregree income Rp 100.000,- (37,7%).

correlate with the conmunity's health in terms of its factors, i.e. household's sewerage, neighbour hood's streets condition, air humidity, sunlight, and number of rooms with strong correlation, under lining the air humidity as the strongest factor; whereas ventilation received the weakest influence.

Settlement's environmental santitation has significant correlation with the community's health in terms of its factors, i.e. household's sewerage odour, bathroom's sewerage, waste disposal, and drinking water source, showing rather strong correlation. However, when correlated with cooking and washing waste water sewerages, there isn't any correlation to be found. In terms of latrine variable, strong correlation with the community's health has been observed as being exist.

From the variables relationship it was evident that slum settlement strongly correlate with the community's health. Further, there should be improvements in the field of community health in the slum areas, as slum conditions can degrade the community's health status and generate environmental pollution. Lack of attention in the fields of physical, social and sanitary environment could by all means decrease the quality of the community's health and the community's health status itself."

"Penelitian ini membahas tentang permasalahan akses terkait air bersih dan sanitasi pada permukiman kumuh perkotaan dengan contoh RW 3 Kelurahan Jembatan Besi Jakarta Barat. Upaya upaya warga dalam menghadapi permasalahan juga digambarkan dalam penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan permasalahan terhadap akses air bersih dan sanitasi juga menimpa masyarakat yang ada di perkotaan Upaya yang dilakukan warga dilakukan semata mata untuk tetap dapat memenuhi kebutuhannya akan air dan sanitasi. Tata kelola pembangunan serta pertambahan jumlah penduduk merupakan faktor dominan dari munculnya permasalahan akses air bersih dan sanitasi di permukiman kumuh perkotaan.

---

This research discusses about water and sanitation access problems at slum area which is shown at RW 3 Kelurahan Jembatan Besi Jakarta Barat. Citizens efforts in dealing with access problems were also described in this research.The results of this research showed that the water and sanitation access are also happened to the urban communities. These coping efforts were done solely to fulfill their needs for water and sanitation. Governance of development and population growth are the dominant factors from the emergence of water and sanitation access problems."