Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian hak-hak difabel yang terabaikan ini bertujuan mendeskripsikan pemenuhan hak-hak rehabilitasi penyandang disabilitas dalam keluarga miskin di Kota Banjarmasin. Analisis data secara deskriptif kualitatif, informan terdiri atas keluarga dan penyandang disabilitas, aparat dinas sosial, pelaku program rehabilitasi, dan tokoh masyarakat peduli difabel. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sebagian besar penyandang disabilitas mengalami perlakuan diskriminatif dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti hak mengikuti pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, akses mobilitas fisik dan sosial, rekreasi, serta persamaan dalam hukum dan politik. Penelitian merekomendasikan kepada Kementerian Sosial, dinas sosial, dan instansi terkait perlunya dilakukan konseling terhadap keluarga/orangtua terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, melalui peningkatan atau penguatan peran orangtua dalam pengasuhan, rehabilitasi, potensi dan kebutuhan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga penyandang disabilitas, terutama yang berkaitan dengan ha pendidikan, kesehatan, pekerjaan, jaminan dan perlindungan sosial, informasi dan komunikasi, hak mobilitas fisik, situasi darurat, olahraga, hiburan, rekreasi, serta hak persamaan atas hukum dan politik."

"Penelitian ini menganalisis pengaturan penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual yang akan/telah melakukan aborsi saat ini dan bagaimana praktik hukum merefleksikan hal itu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal. Penanganan, pelindungan, dan pemulihan merupakan hak-hak korban kekerasan seksual yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, pemenuhan hak-hak tersebut kerap kurang optimal bagi korban yang mengalami kehamilan dan melakukan aborsi. Meski pengaturan telah bergeser ke arah yang lebih baik, perumusannya masih belum menerapkan perspektif gender dan perspektif korban. Dalam praktik persidangan pun, intimidasi dan bias gender dari Aparat Penegak Hukum (APH) mencerminkan tidak adanya perspektif yang memadai. Sementara itu, tidak dipertimbangkan dan diprioritaskannya pengalaman perempuan membuat akses terhadap hak korban dihalangi oleh hambatan secara substantif, struktural, dan kultural. Berbagai faktor ini menyebabkan pemenuhan hak-hak korban menjadi jauh dari ideal.

---

This research analyzes the current regulations for the treatment, protection, and recovery of victims of sexual violence who will or already had an abortion and how legal practice reflects that. This research uses the socio-legal studies research method. Treatment, protection, and recovery are the rights of victims of sexual violence in which the fulfillment is guaranteed by Law Number 12 of 2022 on the Sexual Violence Crimes. However, the fulfillment of these rights is often less than optimal for victims who experience pregnancy and have abortions. Although the regulations have changed for the better, the formulation still did not apply gender perspective and victim’s perspective. Even in judicial practice, the intimidations and gender bias of Justice Sector Officials (JSO) reflects the lack of adequate perspective. Meanwhile, the lack of consideration and prioritization of women's experiences makes access to victims' rights hindered by substantive, structural, and cultural barriers. These various factors cause the fulfillment of victims' rights to be far from ideal."

"Penyandang disabilitas di Indonesia pada waktu ini masih terdapat cukup banyak berbagai permasalahan. dalam pemenuhan hak juga kewajiban penyandang disabilitas sampai saat ini masih tidak cukup memadai. Masih cukup banyak stigma negative dimata masyarakat yang berkaitan terhadap penyandang disabilitas terbentuk dari berbagai aspek. Dengan berlandaskan hal tersebut penulis mencoba menganailis bagaimana peran serta upaya pemerintah dalam memenuhi prinsip hak asasi manusia penyandang disabilitas di Indonesia serta bagaimana perspektif, tantangan, dan hambatan yang dihadapi oleh peemrintah ataupun stakeholder lainnya dalam pemenuhan hak Pendidikan anak penyandang disabilitas khususnya di Kota Depok. Pemilihan Kota Depok sebagai fokus wilayah penelitian juga disebabkan karena Kota Depok mendapatkan penghargaan pada tahun 2023 sebagai Kota Ramah AnakSalah satu kategori Kota Ramah Anak diantaranya: 1. Kelembagaan; 2. kategori hak sipil dan kebebasan; 3. Kategori lingkungan dan pengasuhan alternatif; 4. Kategori Kesehatan dasar dan kesejahteraan; Kategori Pendidikan, pendayagunaan waktu luang dan kegiatan budaya;dan 6. Kategori perlindungan.

---

Currently, people with disabilities in Indonesia still have quite a lot of various problems. in fulfilling the rights and obligations of persons with disabilities is still inadequate. There is still quite a lot of negative stigma in the eyes of society related to people with disabilities, which is formed from various aspects. Based on this, the author tries to analyze the role and efforts of the government in fulfilling the principles of human rights of persons with disabilities in Indonesia as well as the perspectives, challenges and obstacles faced by the government and other stakeholders in fulfilling the educational rights of children with disabilities, especially in Depok City. The choice of Depok City as the focus of the research area was also due to the fact that Depok City received an award in 2023 as a Child Friendly City. One of the Child Friendly City categories includes: 1. Institutional; 2. categories of civil rights and freedoms; 3. Category of alternative environment and care; 4. Basic health and welfare category; Education category, utilization of free time and cultural activities; and 6. Protection category."

"Dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat, belum benar-benar melibatkan Penyandang Disabilitas. Hal ini terkait pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai pro dan kontra. Kritik terhadap Undang-Undang ini menyasar pada aspek formil dan materiil. Selain soal substansi yang kontroversial dan penggunaan perspektif yang tidak seimbang dalam memandang permasalahan dan merumuskan solusi, minimnya pelibatan publik, terkhusus golongan masyarakat Penyandang Disabilitas juga menjadi sasaran kritik atas proses pembentukan Undang-Undang ini. Proses penyebarluasan dan keikutsertaan partisipasi masyarakat seharusnya merata kepada setiap kelompok, termasuk kelompok Penyandang Disabilitas di dalamnya. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan penerapan prinsip-prinsip Convention on the Rights of Person with Disabilities, berbicara mengenai pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konvensi ini sendiri merupakan konvensi yang memuat kedaulatan atas penyandang disabilitas guna menunjukkan kesunggukan atas perlindungan terhadap hak mereka, memastikan semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak dasar manusia dan kebebasan yang fundamental.

---

Regarding the dissemination and public participation process, Persons with Disabilities have not been involved. It is related to the making of Legislation, which includes the stages of planning, preparation, discussion, ratification or stipulation, and promulgation as stipulated in Law No. 12 of 2011. The ratification of Law Number 11 of 2020 on Job Creation has drawn pros and cons. Criticism of this law targets the formal and material aspects. Apart from the controversial substance and the use of unbalanced perspectives in looking at problems and formulating solutions, the lack of public involvement, especially for people with disabilities, has also become a target of criticism for forming this Law. The process of dissemination and participation of public participation should be evenly distributed to every group, including people with disabilities. It is because, under the mandate of Law No. 12 of 201 concerning the Formation of Legislation and the application of the principles of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, it talks about the fulfillment of the rights of Persons with Disabilities in the process of dissemination and public participation in the formation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. This convention contains sovereignty over persons with disabilities to show seriousness about protecting their rights, ensuring that all persons with disabilities can enjoy all basic human rights and fundamental freedoms."