Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebelum melakukan penyerangan ke negara sasaran, pasukan militer akan melakukan subversi ke negara tersebut. Subversi macam ini memerlukan effort yang mahal karena diperlukan personil agen intelijen yang terlatih serta biaya tinggi. Sasaran subversi pola ini yaitu menurunkan moril penduduk, biasanya ditempuh dengan pelemahan ketersediaan pangan serta melumpuhkan jaringan distribusi dan transportasinya. Kemudian subversi pola yang kedua adalah bertujuan utama untuk mengubah ideology dan memperlemah ketahanan nasional bangsa negara sasaran. Negara ‘sponsor’ akan memanfaatkan elite politik lokal dan LSM negara sasaran untuk mengemban misi dari negara sponsor. Mereka berusaha mempengaruhi penyusunan perundang-undangan terkait, dalam memasukkan kepentingannya. Dengan dicabutnya UU pemberantasan tindak pidana subversif, kemudian muncullah kebebasan pers, kebebasan berpolitik, serta tidak ada lagi ada pembatasan bagi warga negara dalam menyampaikan pendapat dan pikirannya…. "

"ABSTRAKKegiatan subversi merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh bangsa/negara Indonesia, khususnya dan dunia pada umumnya. Hal ini menjadi masalah nasional bangsa Indonesia yg perlu ditanggular tanggulangi untuk meningkatkan kewaapadaan kedalam, terutama memberantas, kegiatan subversi asing dalam segala bidang kehidupan dalam menanamkan pengaruh/kekuasaanya di Indonesia, maupun adanya anasir-anasir dalam negeri sendiri yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Tata cara/usaha Pemerintah untuk menanggulangi subversi tersebut dengan mengadakan pengawasan ketat terhadap mass Media asing ataupun menyelidiki secara tuntas orang-orang dan golongan para pelaku golongan tersebut, dengan mengeluarkan Undang-undang Pemberantasan Kegiatan Subversi yaitu UU No.ll/PNPS/l963."

"Legal settlement to violation of press law all this time was applied inconsistenly either administrative, private or criminal legal sanctions. even a large part of violations was solved by a political way, the abrogation of business licence. A criminal liability in press criminal act more applied a liability sistem in sequance stated in article 15 of the fundamental press law than a criminal liability stated in penal code."