Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 121630 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Pada awalnya, geng motor dianggap sebagai kumpulan pehobi yang
bertujuan mengekspresikan solidaritas dan kreativitas. Perkembangan selanjutnya menunjukkan pelbagai perilaku menyimpang dan penuh kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor, terutama kaum muda. Mengingat bahwa pelaku kekerasan geng motor umumnya adalah anak muda, penanganannnya perlu mencermati faktor keluarga. Diduga, lemahnya ikatan keluarga, ditambah terpaan pengaruh media massa yang kuat menyebabkan perilaku geng motor yang menyimpang. Kolaborasi kepolisian dengan keluarga dan pihak terkait merupakan kunci untuk menyelesaikan permasalahan ini."
MIMBAR 28:2 (2011)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
" Pada awalnya, geng motor dianggap sebagai kumpulan pehobi yang
bertujuan mengekspresikan solidaritas dan kreativitas. Perkembangan selanjutnya
menunjukkan pelbagai perilaku menyimpang dan penuh kekerasan yang dilakukan
oleh anggota geng motor, terutama kaum muda. Mengingat bahwa pelaku kekerasan
geng motor umumnya adalah anak muda, penanganannnya perlu mencermati faktor
keluarga. Diduga, lemahnya ikatan keluarga, ditambah terpaan pengaruh media massa yang kuat menyebabkan perilaku geng motor yang menyimpang. Kolaborasi kepolisian dengan keluarga dan pihak terkait merupakan kunci untuk menyele saikan permasalahan ini."
340 MIMBAR 27:2(2011)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rodliyah
"ABSTRAK
Berbicara tentang perempuan haruslah dimulai dengan menempatkan mereka, pertama-tama sebagai manusia. Barulah setelah itu kita bisa lebih arif melihat lakon khusus yang rnereka perankan dalam masyarakat. Hanya dengan kerangka dari dimensi manusianya secara utuh, kajian mengenai perempuan dapat tiba pada terminal pengertian yang memuaskan.
Lebih lanjut dikatakan oleh Marwah Daud Ibrahim bahwa dengan bertumpu pada titik pandang kemanusiaan, kitaakan melihat perempuan dan lelaki pada dasarnya sama cerdas otaknya, sama mulia budinya, dan sama luhur cita-ci-tanya. Mereka juga sama-sama memiliki impian dan harapan, juga sama-sama di dera oleh kekhawatiran dan ketakutan. Keduanya mempunyai beban alamiah untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai makhluk hidup, sama-sama butuh makan dan minum, tidur dan pergaulan, cinta dan penghargaan.
Dengan beranjak pada pemikiran di atas, maka (masalah) wanita dalam masyarakat mempunyai peranan yang sama pentingnya dengan kaum pria. Hanya ada hal-hal yang spesifik atau khusus dalam diri perempuan atau wanita. Hal ini berkaitan dengan sifat dan kodrat pada wanita sebagai ibu yang akan melahi rkan anak-anak nantinya.
Namun demikian dalam masyarakat sama-sama mempunyai peranan yang penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja terutama dalam era globalisasi informasi di akhir abad ke-20 ini. Isu mengenai perempuan atau wanita dalam peranan, fungsi dan masalahnya, merupakan isu yang tidak hanya menarik untuk dibicarakan akan tetapi juga sangat relevan untuk dikaji dan disimak lebih dalam.
John Naisbiti dan Patricia Aburdene dalam bukunya Meqatrends, 2000 (1990) mengatakan bahwa dasawarsa 1990-an menjelang abad ke-21 akan menjadi dasawarsa yang paling menantang yang pernah di hadapi oleh inasyarakat bisnis, dan peranan wanita akan semakin menonjol dan sangat dibutuhkan baik sebagai sumber daya manusia yang penting dalam pemikiran maupun pengambiI keputusan.
Dari pendapat tersebut, di atas dapat diketahui bahwa dalam dasawarsa I990-an ini perempuan atau wanita akan muncul sebagai pemimpin di segala bidang dan turut meningkatkan perhatian terhadap berbagai masalah dalam bisnis ekonomi, politik, social budaya, dan lain sebagainya, sehingga dasawarsa tersebut merupakan dasawarsa yang sangat penting bagi wanita.
Kartini Syahrir mengatakan bahwa perempuan Indonesia dengan wawasan pemikiran yang luas, dengan atau tanpa pendidikan formal yang tinggi, semakin banyak jumlahnya dewasa ini. Keiikutsertaan perempuan Indonesia dalam berbagai aktivitas social, ekonomi, politik, menjadikan mereka lebih tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi di sekelilingnya.
Di samping itu, perubahan teknologi yang begitu cepat memungkinkan terjadinya pertukaran arus informasi yang cepat, sehingga mau tidak mau mendorong semakin terbukanya wawasan pemikiran kaum wanita di Indonesia?.
"
1992
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Samosir, Febry Halomoan
"ABSTRAK
Tesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis pendekatan kearifan lokal dalampenanganan perkara pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Andir Bandung.Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari dataprimer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan carawawancara mendalam, wawancara pakar, observasi dan telaahan dokumen. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa Pendekatan kearifan lokal masyarakat adat Bandungditerapkan dalam penanganan tindak pidana oleh Unit Reskrim Polsek Andir melaluimusyawarah mufakat yang menjunjung tinggi nilai karuhun berdasarkan falsafahsilih asih, silih asah dan silih asuh. Penyidik Polsek Andir dalam menangani perkarapidana memfasilitasi musyawarah mufakat antara pelaku dan korban sertakeluarganya dalam rangka mencapai perdamaian. Apabila kedua belah pihak telahberdamai dan korban mencabut atau menarik laporan polisi yang dibuatnya, makapenyidikan dihentikan dan perkaranya dinyatakan selesai. Selain itu hasil penelitianjuga menunjukkan bahwa Dalam tahap penyidikan pra adjudikasi maka kearifanlokal yang sejalan dengan KUHAP dan UU Kepolisian adalah kearifan lokal yangdapat memberikan manfaat optimal dari suatu penyelesaian perkara pidana yaitu rasakeadilan dan kepastian hukum bagi para pihak sebagaimana digagas oleh pendekatankeadilan restoratif. Kearifan lokal pada dasarnya merupakan bentuk peraturan yangkeberadaan dan keberlakuannya diakui oleh masyarakat setempat. Akan tetapipenggunaan pendekatan kearifan lokal di lingkungan Polri belum menjadi kebiasaanmengingat masih belum tegasnya pengaturan ini di dalam hukum acara pidananasional. Pasal 18 UU Kepolisian merupakan landasan yang sah bagi penyidik untukmenghentikan penyidikan yang sedang dilakukannya atas suatu perkara pidana yangterjadi di wilayah hukum setempat. Tindakan ini dilakukan dengan pertimbanganbahwa perselisihan antara pelaku dan korban telah selesai. Pelaku mengakuikesalahannya dan korban menerima permintaan maaf yang diajukan oleh pelakusehingga hubungan antara para pihak kembali pulih yang pada akhirnya akanmendorong terciptanya situasi yang kondusif di wilayah setempat

ABSTRACT
This thesis discusses the results of research on the analysis of local wisdom approachin handling criminal cases in the jurisdiction of Police Sector Andir Bandung. Thisresearch is conducted by descriptive qualitative method that comes from primary andsecondary data with data collection method which is done by in depth interview,expert interview, observation and document review. Result of research indicate thatApproach of indigenous wisdom of indigenous people of Bandung applied inhandling of crime by Unit Crimes Andir Police Subdivision through consensusmufakat that uphold value of karuhun based on philosophy of silih asih, silih asahand silih asuh. Andir police investigators in handling criminal cases facilitatedeliberation between consecutors and victims and their families in order to achievepeace. If both parties have made peace and the victim revokes or withdraws thepolice report he made, then the investigation is suspended and the case is declaredover. In addition, the results of the study also showed that in the investigation stage pre adjudication the local wisdom in line with the Criminal Procedure Code and thePolice Act is the local wisdom that can provide optimal benefits from a criminal casesettlement that is the sense of justice and legal certainty for the parties as initiated bythe approach restorative justice. Local wisdom is basically a form of regulationwhose existence and validity are recognized by the local community. However, theuse of local wisdom approach within the Indonesian National Police has not becomea habit since the regulation is still unclear in the national criminal procedure law.Article 18 of the Police Law is the legal basis for investigators to stop theirinvestigations into a criminal case that occurs in the local jurisdiction. This action isdone with the consideration that the dispute between the perpetrator and the victimhas been completed. The perpetrator acknowledges his guilt and the victim acceptsthe apology filed by the perpetrator so that the relationship between the parties willrecover which will ultimately lead to the creation of a conducive situation in the localarea."
Jakarta: Universitas Indonesia. Sekolah Kajian Stratejik dan Global, 2018
T52193
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan dengan tegas fungsi institusi kepolisian sebagai bagian dari kekuasaan negara yang berfungsi sebagai pengayom masyarakat dan alat penegak hukum. Institusi kepolisian adalah bagian dari kekuasaan negara di bidang eksekutif. Secara teoretis, kekuasaan negara yang diemban oleh institusi kepolisian adalah bagian dari kekuasaan pada umumnya. "
JUKE 4:2 (2005/2006)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Etty Utju R. Koesoemahatmadja
"ABSTRAK
Disertasi ini mengemukakan perihal penyalahgunaan kekuasaan (ekonomi dan politik) oleh korporasi, yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut antara lain, negara, pemerintah, masyarakat, dan warga negara. Pihak-pihak ini merupakan suatu kelompok korban dari tindak pidana korporasi. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok korban dilatarbelakangi oleh masih kurangnya perlindungan hukum dari pihak pemerintah dalam hal penegakan hukum pada proses peradilan pidana.
Adanya perlindungan hukum tidak terlepas pada peranan penegak hukum, yang berfungsi sebagai alat dalam menegakkan hukum untuk mencapai ketertiban dan keadilan pada proses peradilan dan untuk melindungi korban individual maupun kelompok akibat tindak pidana korporasi. Korban tindak pidana korporasi membutuhkan pemulihan kembali bempa kompensasi maupun hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari pelaku yang melakukan tindak pidana.
Bentuk atau jenis tanggung jawab pelaku tindak pidana (korporasi) dalam proses peradilan pidana (bqmpa putusan pengadilan), masih berorientasi pada kepentingan atau hak individu dad pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi dalam proses peradilan di Indonesia, khususnya pada putusan sidang pengadilan berlandaskan konsep ? asas retributif? yaitu suatu asas yang menitikberatkan kepada kepentingan dan melindungi hak-hak pelaku tindak pidana. Seyogyanya putusan pengadilan dalam menanggulangi masalah tindak pidana korporasi berdasarkan pada konsep ?rasa keadilan masyarakat" yang berasaskan ?keadilan restoratif" tanpa meninggalkan asas ?keadilan retributif? bagi pelaku tindak pidana.

Abstract
This desertation issues the misuse of power (economicalty and politicalty) by corporation, which violates the social and economic rights of the people. Crime victims caused by those corporation are the state, government, society, and citizens itself. The problem faced by these victims are back grounded by the lack of law protection by the government in law enforcement for judicial crime process.
The existence of law protection cannot be separated from the role of law enforcers, functioning as a tool uphold the law to achieve justice in the judicial process and to protect individual and group victims as the result of corporate crime. Corporate crime victims need some medicine for their trauma in the form compensation, and punishment of the party which committed the crime.
Forms and types of responsibility of the party which committed the (corporate) crime in the judicial crime process (in the form of court devision) still circles on the interest and individual rights of the party which commited the crime. This shows that the law enforcement againts corporate crimes in the judicial process in indonesia, especially on the court decision, is based on the retributive concept, a concept which concentrates on protecting the best interest and the rights of the party which committed the crime.
The court decision in handling a case of corporate crime should be based on the people?s justice concept whith a touch of restorative justice concept without leaving behind the retributive justice concept for the party. Which committed the crime.
ABSTRAK
"
2003
D1134
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Etty Ucu Ruhayati
"ABSTRAK
Disertasi ini mengemukakan perihal penyalahgunaan kekuasaan (ekonomi dan politik) oleh korporasi, yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut antara lain, negara, pemerintah, masyarakat, dan warga negara. Pihak-pihak ini merupakan suatu kelompok korban dari tindak pidana korporasi. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok korban dilatarbelakangi oleh masih kurangnya perlindungan hukum dari pihak pemerintah dalam hal penegakan hukum pada proses peradilan pidana.
Adanya perlindungan hukum tidak terlepas pada peranan penegak hukum, yang berfungsi sebagai alat dalam menegakkan hukum untuk mencapai ketertiban dan keadilan pada proses peradilan dan untuk melindungi korban individual maupun kelompok akibat tindak pidana korporasi. Korban tindak pidana korporasi membutuhkan pemulihan kembali bempa kompensasi maupun hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari pelaku yang melakukan tindak pidana.
Bentuk atau jenis tanggung jawab pelaku tindak pidana (korporasi) dalam proses peradilan pidana (bqmpa putusan pengadilan), masih berorientasi pada kepentingan atau hak individu dad pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi dalam proses peradilan di Indonesia, khususnya pada putusan sidang pengadilan berlandaskan konsep ? asas retributif? yaitu suatu asas yang menitikberatkan kepada kepentingan dan melindungi hak-hak pelaku tindak pidana. Seyogyanya putusan pengadilan dalam menanggulangi masalah tindak pidana korporasi berdasarkan pada konsep ?rasa keadilan masyarakat" yang berasaskan ?keadilan restoratif" tanpa meninggalkan asas ?keadilan retributif? bagi pelaku tindak pidana.

Abstract
This desertation issues the misuse of power (economicalty and politicalty) by corporation, which violates the social and economic rights of the people. Crime victims caused by those corporation are the state, government, society, and citizens itself. The problem faced by these victims are back grounded by the lack of law protection by the government in law enforcement for judicial crime process.
The existence of law protection cannot be separated from the role of law enforcers, functioning as a tool uphold the law to achieve justice in the judicial process and to protect individual and group victims as the result of corporate crime. Corporate crime victims need some medicine for their trauma in the form compensation, and punishment of the party which committed the crime.
Forms and types of responsibility of the party which committed the (corporate) crime in the judicial crime process (in the form of court devision) still circles on the interest and individual rights of the party which commited the crime. This shows that the law enforcement againts corporate crimes in the judicial process in indonesia, especially on the court decision, is based on the retributive concept, a concept which concentrates on protecting the best interest and the rights of the party which committed the crime.
The court decision in handling a case of corporate crime should be based on the people?s justice concept whith a touch of restorative justice concept without leaving behind the retributive justice concept for the party. Which committed the crime."
2003
D700
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Napitupulu, Denny Petrus Marihot
"Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman sangat penting untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan pertanian. Peraturan ini memberikan perlindungan kepada para pemulia tanaman untuk menghasilkan dan mengembangkan varietas baru, juga untuk mendorong terciptanya varietas unggul baru serta pengembangan industri perbenihan. Oleh karenanya, keberadaan dari aparat penegak hukum sangat penting peranannya dalam hal menindak pelaku kejahatan dan pelanggaran dalam hal perbenihan. Keberadaan aparat penegak hukum merupakan ujung tombak sebelum dimulainya sistem peradilan pidana di Indonesia, hal tersebut dimaksudkan untuk membuat terang apakah benar telah terjadi suatu kejahatan ataupun pelanggaran dalam hal perbenihan. Untuk menindaklanjuti akan hal tersebut, diperlukan aparat penegak hukum yang terampil dan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik. Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Departemen Pertanian. Berkenaan dengan keberadaan kedua peraturan perundang-undangan tersebut dalam hal kewenangan penyidik, terdapat beberapa kasus yang menimpa petani jagung di Kediri, Jawa Timur, maka skripsi ini memaparkan serta menganalisis apakah tindakan yang dilakukan penyidik pada kasus petani jagung di Kediri, Jawa Timur sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia dan melakukan pegkajian secara dalam atas tindak pidana Sistem Budidaya Tanaman yang dimaksud.

Law on Plant Cultivation System and Law on Protection of Plant Varieties are highly significant to encourage and provide the business communities chances to enhance their role on agricultural development. These regulations provide protection scheme for plant breeders to develop new varieties and encourage the to invent high-yielding varieties as well as to develop breeding industry. Therefore, law enforcement apparatus play a very essential role to act against criminals and violations on plant breeding. They are the leader prior to the initiation of criminal judicial system in Indonesia in order to clarify whether there were crimes or violations against breedings. To further follow-up this issue, it is highly necessary to have competent and professional law enforcement apparatus in undertaking their duty as investigator. And those necessary apparatus are National Police Investigator and Civilian Investigator of the State (PPNS) of Ministry of Agriculture. Concerning the existence of abovementioned Laws with regard to investigator authority, this Paper studies criminal act done by the corn farmers in Kediri, East Java, and analyses whether actions taken by investigators towards corn famers in Kediri , East Java, are pursuant to Indonesian Criminal Pursual Law. This paper also has a deep review on the criminal act on Plant Cultivation System."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S22603
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>