Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini mengajukan buah pikiran yang secara deskriptif adalah sebagai berikut yaitu (i) menggali gagasan untuk merumuskan program seperti apa yang dibutuhkan dalam jangka pendek, sedang dan panjang, (ii) substansinya adalah membangun kesadaran nasional untuk memperkuat defense mechanism NKRI, (iii) modal awalnya adalah kalangan intelektual yang 'fanatik' pro dan disebarluaskan merata ke seluruh Nusantara, (iv) momentumnya adalah memanfaatkan 100 tahun Kebangkitan Nasional dan 52 tahun Deklarasi Juanda, dan (v) idealnya, terwujud semacam ikrar nasional yang dijadikan pegangan yang bersifat mengikat, dan mengumandangkannya pada 'pesta' tahun 2009."

"Daya tahan, keamanan, survival dan daya saing negara pada abad 21 ini sangat ditentukan oleh tiga faktor utama yakni alam (tanah, air, dan atmosfer), manusia, dan tumbuhan. Oleh karena itu, ketiga faktor ini sangat strategis dan berperan penting dan bahkan menentukan kesejahteraan rakyat dan pertahanan-keamanan suatu negara. Sumber-sumber daya alam juga menentukan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional."

"ABSTRAKMaraknya aksi terorisme semakin membuat masyarakat familiar dengan istilah ini. Definisi dan standar penentuan kelompok teroris masing-masing negara pun berbeda-beda. Tulisan ini membahas bagaimana istilah terorisme lahir dan perkembangan dinamika konsepnya dengan menggunakan studi literatur sejarah. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum tentang konsep terorisme dan termonologi terkait lainnya yang meskipun terlihat sama namun mempunyai arti yang berbeda dan penanganan yang berbeda. "

"Beberapa kesimpulan dapat dirangkum adalah: 1.) Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, tanah yang subur dan iklam yang mendukung usaha-usaha pertanian dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional, 2.) Indonesia tidak dapat mempertahankan swasembada pangan yang pernah dicapai pada tahun 1984 bahkan pertanian Indonesia semakin menurun yang ditandai dengan impor pangan yang mencapai angka US$ 14,9 miliar pada tahun 2013, 3.) Salah satu penyebab kemunduran pertanian Indonesia adalah penggunaan teknologi High External Input Technology (HEIT) dalam pertanian yang memberikan dampak negatif terhadap penurunan hasil panen dan kualitas produk pertanian, kerusakan tanah serta ekosistem lahan pertanian dalam jangka waktu lama, 4.) Solusi dalam membangkitkan kembali pertanian Indonesia adalah dengan melaksanakan sistem pertanian yang bersifat back to nature atau disebut pertanian organik."

"

Penelitian ini mengkaji hambatan yang dihadapi Itjenad dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020. Analisis mendalam mengungkap berbagai factual problem, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan teknologi. Penelitian ini juga menemukan adanya resistensi dari pihak internal maupun eksternal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat di Itjenad, serta pihak-pihak eksternal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya pemahaman tentang pengawasan intern, namun beberapa kemajuan telah dicapai. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengawasan dan dilakukannya perbaikan dalam proses pengawasan intern di lingkungan Itjenad. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas SPIP di Itjenad, antara lain pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian, sosialisasi intensif tentang pentingnya pengawasan internal dan peran SPIP dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Serta, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam proses pengawasan di lingkungan TNI AD. Dengan upaya perbaikan ini, diharapkan kebijakan pengawasan internal dapat diterapkan dengan lebih optimal, sehingga tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel di lingkungan Itjenad, dapat tercapai.

---

This research examines the obstacles faced by Itjenad in implementing the Government Internal Control System (SPIP) by the Minister of Defense Regulation Number 19 of 2020. In-depth analysis reveals various factual problems, such as limited resources, infrastructure, and technology. This research also found resistance from internal and external parties. This research uses a qualitative method with a post-positivism approach. Data was collected through in-depth interviews with officials at Itjenad and relevant external parties. The results show that some progress has been made despite challenges such as limited human resources, resistance to change, and a lack of understanding of internal control. This can be seen from the increased awareness of the importance of supervision and the improvements made in the internal control process within Itjenad. This study recommends several steps to improve the effectiveness of SPIP in Itjenad, including training and development to increase the capacity of human resources. Then, intensive socialization of the importance of internal control and the role of SPIP in realizing good governance. As well as increasing coordination and communication between related parties in the supervision process within the Army. With this improvement effort, it is hoped that the internal control policy can be implemented more optimally."

"ABSTRAKBanyak negara saat ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap ruang siber dan internet, mulai dari aspek ekonomi, bisnis, akademis, sosial, politik, pemerintahan, dan pertahanan-keamanan. Pembentukan dan pembangunan kebijakan siber menjadi agenda penting dalam keamanan nasional. Tulisan ini membahas pembangunan kemampuan siber dan peran badan siber nasional di Indonesia dalam menjaga keamanan nasional, mengingat jika kemampuan siber terganggu, ketahanan nasional pun rawan. Analisa pembangunan kemampuan siber dalam tulisan ini didasarkan oleh lingkungan strategis, studi kasus kebijakan siber negara lain, dan identifikasi ancaman berdasarkan serangan siber yang telah melanda beberapa negara. "

"ABSTRAKHukum selama ini dipersepsikan sebatas peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya. Demikian pula analisa hukum yang digunakan sebagai kerangka perubahan atas perilaku maupun menilai sebab dan akibat dari suatu tindakan. Salah satu bentuk analisa budaya hukum mampu digunakan sebagai sarana untuk menciptakan suatu angkatan bersenjata yang profesional. "