Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses legislasi juga berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 terutama seringnya terjadi pengabaian dan/atau pelanggaran aturan dalam proses pembentukan undang-undang. Setidaknya, kritik atas pengabaian sering ditujukan pada masalah: (1) posisi ideal DPD, (2) partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, dan (3) masalah kehadiran (kuorum) anggota Dewan Perwakilan Rakyat saat persetujuan rancangan undang-undang. Selain persoalan prosedural, masalah lain yang membuat banyak kalangan prihatin, terkuaknya praktik cacat moral (moral hazard) berupa suap dan/atau korupsi dalam pembentukan undang-undang. Tulisan ini membahas keempat masalah di atas dengan tujuan agar Mahkamah Konstitusi berupaya melakukan purifikasi proses legislasi dengan melakukan koreksi atas kesalahan prosedural yang sering terjadi dalam proses pembentukan undang-undang."

"Air yang diminum harus bebas dari kontaminan seperti partikulat, logam dan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Oleh karena itu diperlukan proses pengolahan terlebih dahulu untuk dapat menghasilkan air minum. Dalam penelitian ini digunakan proses osmosis balik (reverse osmosis, RO) sebagai proses utama dalam proses pengolahan air minum. Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji efektivitas kinerja membran RO dalam mengolah air permukaan menjadi air minum. Parameter-parameter yang diuji adalah pH, Total Dissolved Solid (TDS), kandungan ion (natrium, kalsium, magnesium dan kalium), serta mikroorganisme yaitu coliform, fecal coli dan E. coli. Air sumber yang digunakan ada tiga variasi, yaitu: 10 L air sumur TGP-FTUI, 10 L air sumur TGP-FTUI + 0,2 L air danau UI dan 10 L air sumur TGP-FTUI + 0,5 L air danau UI. Variasi yang dilakukan adalah variasi tekanan umpan dan waktu ozonasi. Tekanan umpan divariasikan sebesar 2, 3, 4 dan 5 bar. Waktu ozonasi yang divariasikan adalah proses ozonasi 5, 7 dan 9 menit terlebih dahulu pada air sumber. Dari hasil penelitian untuk masing-masing parameter pengujian yang diukur pada air permeate diperoleh pH berkisar antara 6,8 ? 7,1 dan TDS sebesar 4-8 ppm. Kandungan ion kalsium sebesar 0,52 mg/L, magnesium sebesar 0,49 -0,97 Jng/L, natrium sebesar 0,6 mg/L dan kalium sebesar 0,2 mg/L. Sedangkan kandungan mikroorganisme coliform, fecal coli dan E. Coli adalah nol. Variasi tekanan umpan relatif tidak mempengaruhi persentase penyisihan TDS dan kandungan ion dalam air. Proses ozonasi pada awal air sumber tidak diperlukan karena proses osmosis balik sudah ekeftif sebagai metode disinfeksi pada pengolahan air minum. Tekanan umpan yang paling optimum adalah pada tekanan 4 bar, karena pada tekanan ini selain menghasilkan persentase penyisihan TDS yang paling besar juga menghasilkan laju alir permeate yang cukup besar yaitu laju alir permeate relatif hampir sama dengan laju alir ratentate. Berdasarkan KEPMENKES No.907/MENKES/SK/VII/2002 maka air yang diperoleh dari hasil olahan dengan proses osmosis balik pada penelitian ini dapat dikatakan layak untuk dijadikan sebagai air minum."

"Dengan bertambahnya jumlah populasi manusia, maka jumlah sampah juga akan bertambah secara signifikan. Salah satu hasil dari akumulasi sampah dalah formasi dari air lindi di dalam landfiil sampah. Air lindi ini akan menyebabkan masalah lingkungan yang serius jika dibiarkan tidak terolah, karena konsentrasi COD dan TKN tersebut melebihi standar baku mutu lingkungan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah.. Salah satu cara yang paling efektif adalah menggunakan Sequencing Batch Reactor (SBR). Sequencing Batch Reactor akan mengolah air lindi dengan media lumpur aktif dan teori aerasi dan anoksik dimana dalam penelitian ini, air lindi akan diolah dengan SBR menggunakan waktu kontak 24, 48, dan 72 jam serta menggunakan Powdered Activated Carbon (PAC) untuk meningkatkan efisiensi penyisihan dari polutan pada air lindi tua. Waktu kontak 24 jam menghasiilkan efisiensi penyisihan COD dan TKN sebesar (29,68 - 43,75)% & (83,33 - 88,59)%, untuk waktu kontak 48 jam adalah (51,94 - 65,63)% & (90,28 - 92,95)%, dan untuk waktu kontak 72 jam adalah (58,75 - 74,69)% dan (93,04 - 95,51)%. Dengan hasil tersebut, yang dapat memenuhi baku mutu Permen LH No. 5 tahun 2014 adalah penggunaan SBR dengan waktu kontak 72 jam.

---

With the increase of human population, the number of waste produced will also increase significantly. One of the result of accumulation of waste is the formation of landfill leachate. This leachate will cause serious environmental problems if left unattended, because the concentration of COD and TKN surpasses the standard of waste discharge as mentioned in the Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 about the standard of waste discharge. One of the most effective way to treat this waste is by using the Sequencing Batch Reactor (SBR). The SBR will treat the leachate with activated sludge by using the theory of nitrification and denitrification. Whereas in this study the leachate will be treated with the Hydraulic Retention Time (HRT) of 24, 48, and 72 hours and also using Powdered Activated Carbon (PAC) to increase the effectivity of pollutant removal in older leachate. The HRT of 24 hours produced the removal efficiency COD and TKN of (29,68 - 43,75)% & (83,33 - 88,59)%, and for HRT of 48 hours (51,94 - 65,63)% & (90,28 - 92,95)%, and for HRT of 72 hours (58,75 - 74,69)% and (93,04 - 95,51)%. The HRT to satisfy PermenLH No.5 Tahun 2014 is 72 hours."

"Perubahan politik yang terjadi pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 berdampak pada kewenangan pembentukan undang-undang berada dibawah lembaga legislatif. Melalui undang undang MD3, kedudukan DPR RI terkait fungsi legislasi tercermin dari struktur kelembagaannya yang khusus menangani fungsi legislasi, yaitu Badan Legislasi. Badan Legislasi memiliki sembilan tugas, dimana tugas pokoknya adalah Prolegnas dan Harmonisasi undang-undang. Pencapain Kinerja yang rendah dari Badan Legislasi dalam pembentukan Undang-Undang, jauh dari Prolegnas menunjukkan adanya permasalahan dalam proses pembentukan undang-undang di DPR RI. Berdasarkan penelitian terdapat delapan faktor dominan yang secara signifikan menghambat kinerja Badan Legislasi DPR dalam proses pembentukan undang-undang.

---

Political changes that occurred after the constitution amendment NRI 1945 impact on the authority of the laws formation under the legislature. Through laws MD3, position related legislative function of Parliament reflected in its institutional structure that focuses on the functions of legislation, namely Legislation Board. Legislation Board has nine duties, where the main duty is PROLEGNAS and Harmonization of legislation. Achievement of low performance of Legislation Board in the formation of Laws, far from PROLEGNAS, indicate a problem in the formation of legislation in the House of Representatives. Based on research, there are eight dominant factor that significantly hamper the performance of Board Legislation in the process of law making."

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan bentuk representasi politik perempuan antara anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI dengan kelompok perempuan menggunakan studi kasus proses pengusulan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual pada tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan adanya hambatan anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI dalam mewakili kepentingan kelompok perempuan. Hambatan tersebut berasal dari paradigma anggota legislatif perempuan yang belum sadar kesataan gender maupun terbentur dengan kepentingan partai politik. Anggota legislatif perempuan di Baleg DPR-RI lebih mewakili kepentingan partai politik daripada kepentingan kelompok perempuan.

---

ABSTRACTThis skripsi explains of womens political representation forms of women legislative members in Baleg DPR-RI and womens groups in the legislation process of Elimination of Sexual Violence bill during 2014-2016. This study used qualitative method with primary and secondary data. The research findings showed that there were obstacles for women legislators in theBalegDPR-RI to represent the interests of womens groups. These barriers stem from the paradigm of women legislators who either have not been aware of gender equality or have collided with the interests of political parties. Womens legislative members in the BalegDPR-RI are more representative for the interests of political parties than the interests of women's groups."

"Penelitian ini membahas mengenai penyebab terhentinya proses legislasi Rancangan Undang Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender RUU KKG di DPR-RI. Urgensi penyusunan RUU KKG pertama kali dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal KPPPA pada tahun 2009, namun, ditetapkan sebagai RUU Inisatif DPR-RI pada tahun 2010, dan terhenti pada tahun 2014. Selama proses penyusunannya, RUU KKG menuai perdebatan dari kalangan masyarakat sipil dan fraksi di DPR-RI. Argumen penelitian ini adalah tidak adanya komitmen politik dari anggota DPR-RI untuk menghasilkan Undang Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender secara formal. Tidak adanya komitmen tersebut terlihat dalam perdebatan yang terjadi selama proses penyusunan RUU KKG sebagai akibat dari penolakan dua fraksi yang menolak penggunaan konsep gender pada RUU KKG. Untuk menganalisis kebijakan, penelitian ini menggunakan pendekatan ldquo;What rsquo;s Problem Represented to Be? rdquo; oleh Carol Lee Bacchi. Melalui pendekatan ini ditemukan bahwa proses legislasi RUU KKG memang sudah bemasalah karena diawali sebagai inisiatif eksekutif KPPPA dan diberikan kepada badan legislatif yang hampir keseluruhan anggotannya tidak memiliki komitmen politik untuk menyelesaikan RUU KKG.

---

This study discusses the cessation of the legislation process of the Gender Equality and Equity Bill (RUU KKG) in House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/ DPR-RI). The urgency of the drafting RUU KKG was first undertaken by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KPPPA) in 2009, however, was stipulated as a Bill initiated by the DPR-RI in 2010, and later was suspended in 2014. During the drafting process, RUU KKG reaps debates from civil society and fractions (fraksi) within the DPR-RI. The argument of this study focuses on the absence political commitment amongst members of DPR-RI to produce a legislation that formally promote gender equality and equity. The lack of such commitment manifested in the debate that took place during the drafting of RUU KKG where only two party fractions objected the bill and insisted on misunderstanding the concept of 'gender'. In the analysis, this research uses "What's Problem Represented to Be?" approach by Carol Lee Bacchi. Through the approach, this study conveys that the RUU KKG's legislation process in the DPR-RI had been problematic since the beginning because it started as a hand-over "initiatives" from the executive (KPPPA) and given to the legislative body whose members in general had not possessed political commitment to producing a national policy for promoting gender equality."