Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan layanan pengiriman paspor diantar sampai alamat yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, serta mencari tahu alasan dan pertimbangan mengapa kebijakan tersebut dibuat. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan mengumpulkan data dari wawancara, penelitian bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang formulasi kebijakan layanan pengiriman paspor diantar sampai alamat. Dengan bertemakan pelayanan publik, diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan rujukan bagi instansi terkait dalam mengembangkan fasilitas dan mutu pelayanan. Layanan pengiriman paspor diantar sampai alamat ini baru hanya dimiliki oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa menjadi contoh bagi kantor imigrasi lain dalam meningkatkan mutu kualitas pelayanan. Dikarenakan pelayanan publik yang ideal dapat membantu untuk menciptakan pemerintahan yang baik, sehingga masyarakat bisa memberikan kepercayaan yang penuh bagi aparat penyedia layanan publik dalam mencapai semua hal yang memang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti dalam hal ini pelayanan permohonan pembuatan paspor.

---

This research aims to analyze the policy formulation passport delivery service delivered to the address on the Special Immigration Office Class I South Jakarta, as well as to find out the reasons and the reasons why the policy is made. By using a qualitative research methodology and collected data from interviews, the research aims to dig deeper into the policy formulation passport delivery service delivered to the address. With the theme of public service, this study is expected to be one of the reference materials for relevant agencies to develop facilities and quality of service. Passport delivery service is delivered to a new address owned by the Special Immigration Office Class I South Jakarta, and is expected to be an example for other immigration offices in improving the quality of service quality. Due to the ideal of public service which can help to create good governance, so that society can give full credence to the apparatus of public service providers in achieving all the things that are related to public services, such as in this case for a passport service."

"Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO) merupakan inovasi pelayanan keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengatasi permasalahan layanan paspor di Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan paspor di Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan pendaftaran paspor online oleh pengelola dan pengguna di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dengan menggunakan metode survei dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan penggabungan antara model kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean dan COBIT 4.1. Hasil penelitian menunjukan bahwa APAPO mendapatkan hasil yang positif pada indikator model kesuksesan sistem walaupun terdapat kendala saat aplikasi digunakan. Sementara itu, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan telah berhasil memenuhi semua indikator dalam tata kelola pelayanan paspor yang baik dan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dengan terus melakukan beberapa inovasi layanan paspor, terbukti dengan diraihnya predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari Kemenpan RB. Maka, dilihat dari semua indikator yang terpenuhi dan kemampuan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam mengatasi hambatan-hambatan, dapat disimpulkan bahwa hal-hal tersebut dapat membuat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan memiliki pelayanan yang berkualitas baik sehingga dapat menjadi percontohan bagi kantor imigrasi lainnya.

---

The Online Passport Queue Registration Application is an immigration service innovation carried out by the Directorate General of Immigration to address passport service problems in Indonesia. The South Jakarta Immigration Office is a Technical Implementation Unit of the Directorate General of Immigration whose task is to carry out excellent passport services in South Jakarta. This study aims to analyze the quality of online passport registration services by managers and users at the South Jakarta Immigration Office using quantitative method through questionnaires and qualitative method through in-depth interviews. This study utilizes a combination of DeLone & McLean's information system success theory and COBIT 4.1. The result showed that the application had positive results in DeLone & McLean's theory even though there were major obstacles. Meanwhile, the South Jakarta Immigration Office has succeeded in fulfilling all indicators in COBIT 4.1, overcome the obstacles by doing several passport service innovations, as evidenced by the achievement of the title of Clean and Serving Bureaucratic Area from the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reforms. It can be concluded that the efforts can improve South Jakarta Immigration Office's service have that could become a model for other immigration offices in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Unit Layanan Paspor (ULP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Unit Layanan Paspor (ULP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kriteria Efektivitas Organisasi menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan tujuan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survey dan studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian, Unit Layanan Paspor (ULP) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan telah berjalan secara efektif beasarkan lima dimensi kriteria Efektivitas Organisasi yang dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich, dan Donnelly, yaitu dimensi produksi, efisiensi, kepuasan, keadaptasian, dan pengembangan.

---

This research aims to look at the organizational effectiveness of Passport Services Unit in Immigration Office of South Jakarta. The question of this research is how the effectiveness of Passport Services Unit in Immigration Office of South Jakarta. The theory used in this research is criteria of Organizational Effectiveness by Gibson, Ivancevich, and Donnelly (1996). The approaches used in this research are quantitative research and descriptive research purpose. Data research techniques used in this research are survey and literature studies.

The results of the study show that Passport Services Unit Immigration Office of South Jakarta has been running effectively based on five criterias of Organizational Efectiveness expressed by Gibson, Ivancevich, and Donnelly, which are Prodction, Efficiency, Satisfaction, Adaptation, and Development."

"Penelitian ini adalah mengenai inovasi layanan permohonan Penerbitanpaspor melalui website pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat. Dalampenelitian ini juga dianalisis alasan dan faktor yang melandasi mengapa inovasilayanan permohonan Penerbitan paspor melalui website kurang terdifusikansecara maksimal.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif di mana akan berusahauntuk menggambarkan fakta-fakta mengenai proses komunikasi yang dilakukanuntuk menyebarkan inovasi layanan permohonan penerbitan paspor melaluiwebsite, menjelaskan keadaan dari objek penelitian, dan membuktikan teori difusiinovasi yang dikemukakan oleh Rogers dengan mendapatkan sebagian besar datadari responden. Pisau bedah yang digunakan dalam penelitian ini adalah denganmenggunakan empat dimensi difusi inovasi yang dikemukakan oleh Rogers, yaituinovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial. Sampel dalampenelitian ini adalah responden yang telah menggunakan inovasi layananpermohonan penerbitan paspor melalui website. Informan dalam penelitian iniadalah para pejabat yang terkait dengan masalah Penerbitan paspor di KantorImigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat. Pengumpulan data dalam penelitian inidilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Mayoritas respondenmemberikan pendapat bahwa inovasi layanan permohonan penerbitan paspormelalui website mempunyai keuntungan yang relatif tinggi, dengan tingkatkompatibilitas, triabilitas, obserabilitas yang tinggi dan tingkat kompleksitas yangrendah. 2) Akan tetapi layanan ini kurang terdifusikan secara maksimal karenaKantor Imigrasi Jakarta Barat belum melaksanakan promosi baik itu melaluimedia massa maupun media interpersonal secara maksimal. 3) kendala utamayang dihadapi dalam masalah ini adalah rendahnya komitmen dari KantorImigrasi Jakarta Barat untuk melakukan sosialisasi tentang inovasi, belum adanyaanggaran untuk melakukan sosialisasi, dan masih kentalnya unsur birokrasi yanghierarkis dalam melakukan pelayanan publik.Hasil penelitian menyarankan bahwa Kantor Imigrasi Jakarta Barat perluuntuk lebih menggencarkan usaha promosi inovasi kepada masyarakat, perluditingkatkan kesadaran dan komitmen agen pembaharu untuk lebihmenyebarluaskan inovasi dan perlu adanya suatu langkah untuk memasukkansemangat kompetisi dalam menjalankan birokrasi demi mewujudkan pelayananprima kepada masyarakat.

---

The research is about analyzing respondent’s opinion on the innovation of

passport application using website in Immigration Office Class I West Jakarta.

The research also analyses the reasons as well as factors underlying the fact that

service innovation an passport application through website is less diffused

exellently.

The research adopts quantitative method as it is regarded suitable for the

research where it enables the researcher to illustrate the facts dealing with

communication process carried out to diffuse service innovation on paspport

aplication through website, describe the condition of the research object and

prove Rogers’s Theory of diffusion of innovation by gaining most of the data

from the respondents. The research uses four elements of Rogers’s Diffusion of

Innovation Theory, which are innovation, communication channel, time, and

social system. However, in the element of social system, the researcher focuses

more on adopter characteristic and change agents. Sample of this research are

people who have used service innovation on passport application through website.

The informants involved in the research are officials who are related to passport

issuance matters in the Immigration Office Class I West Jakarta. Data collection is

conducted by distributing questionnaire and conducting in depth interview.

The research results conclude that: 1) the majority of the respondents said

that service innovation on paspport application through website processes high

relative profit, with high level of compatibility, triability, and observability and

low level of complexity. They also stated that the service innovation offers

positive values and profit in terms of passport application voiewed from the quick

annual decision making process. 2) Nonetheless, the service is less diffused

excellently due to the lack of promotion performed by West Jakarta Immigration

Office, neither in mass media nor interpersonal media, optimally. In addition, it

only relied on information board as a media to deliver information on innovation.

3) Main obstacles faced in this case are the low level of commitment from West

Jakarta Immigration Office to conduct socialization on innovation, the absence of

budget to conduct socialization, and the stong hierarchical bureaucratic element in

the implementation of public service.

The research resuts suggest that Immigration Office Class I West Jakarta

needs to promote the service innovation unceasingly to the society, increase the

awareness and commitment of reformer agents in order to diffuse innovation, and

create a step to insert spirit of competition in implementing bureaucracy to

achieve service quality to the society."

"Pelaksanaan antrian pendaftaran pembuatan paspor secara online merupakan salah satu program keimigrasian yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis kualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pembuatan paspor secara online di kantor imigrasi kelas I khusus Jakarta Timur dengan merujuk teori model Egovqual Papadomichelakki & Mentzas (2012). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, teknik pengambilan data dilakukan dengan kuisioner, wawancara mendalam, observasi langsung serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam pembuatan paspor secara online di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Timur mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil olah data terhadap kuisioner yang menunjukkan dimensi trust mendapatkan penilaian paling tinggi pada indikator Tr1 yaitu password dan id pemohon terakuisis dengan baik oleh sistem dalam website, sedangkan dimensi reliability mendapatkan penilaian paling rendah pada indikator Rl2 yaitu website dapat digunakan kapanpun atau online 24 jam.

---

The implementation of the online passport registration queue is one of the immigration programs carried out by the government. This is in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 8 of 2014 concerning Ordinary Passports and Travel Letters Like Passports. This is what prompted this study which aims to analyze the quality and factors that influence online passport making services at the Class I immigration office specifically in East Jakarta by referring to the theory of the Egovqual Papadomichelakki & Mentzas (2012) model. The research approach used is a quantitative approach, data collection techniques are carried out by questionnaires, in-depth interviews, direct observation and literature study. The results showed that the quality of service in making passports online at the Class I Immigration Office for East Jakarta received high trust from the public. This is indicated by the results of data processing on the questionnaire which shows the trust dimension gets the highest rating on the Tr1 indicator, namely the password and applicant id are well acquired. by the system on the website, while the reliability dimension gets the lowest rating on the Rl2 indicator, namely the website can be used anytime or online 24 hours."

"Inovasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan menarik untuk dilihat perihal pelaksanaan proses pembuatan inovasinya, karena pada saat ini mengatur bagaimana membentuk dan menerapkan program - program inovasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui langkah - langkah apa saja yang diambil Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan untuk membentuk dan menerapkan inovasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara mendalam dan menggunakan dokumen sekunder. Penelitian ini menunjukkan langkah - langkah nyata yang digunakan pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan untuk mencapai tujuan peningkatan pelayanan publik melalui inovasi yaitu: menyadari permasalahan (recognizing problem), munculnya ide inovasi (creating ideas), realisasi ide inovasi (realization of ideas) dan penerapan inovasi (commercialization). Proses pembentukan terjadi secara baik, efektif dan efisien. Kendala terdapat pada proses perubahan mindset SDM (Pegawai) untuk mengubah cara bekerja sesuai sistem yang baru, serta proses pemeliharaan inovasi yang berkelanjutkan yang perlu ditingkatkan agar sarana dan prasarana dari program - program inovasi tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan untuk tercapainya pelayanan publik yang semakin meningkat.

---

Innovation at Jakarta Selatan's Class I Exclusive Immigration Office is interesting to look at the process of creating the innovation, because it shows on how to create, adjust and apply innovation programs at Jakarta Selatan's Class I Exclusive Immigration Office. This study used a qualitative approach to data collection techniques, namely: observation, in-depth interviews and using secondary documents. This study shows real steps which is used by The Jakarta Selatan's Class I Exclusive Immigration Office officer to achieve goal of improvement of public service through innovation, namely: recognizing problems, creating ideas of innovation, realization of ideas of innovation and applying the innovation. The creation process happened well executed, effective and efficient. Difficulties are in the process of changing the mindset of human resources (officers) to change how the office run appropriately as the new system works, as well as the process of innovation's sustainable maintenance which needs improvements so the facilities and infrastructures of the innovation programs are able to be used sustainably to achieve more improvement of public services."

"Imigrasi merupakan salah satu instansi yang bergerak di bidang pelayanan publik. Meskipun demikian, Imigrasi memiliki empat fungsi keimigrasian selain pelayanan, yaitu penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan masyarakat di mana ketiga fungsi selain pelayanan kerap kali diabaikan oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan sehingga mengabaikan ketiga fungsi lainnya. Salah satu fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Imigrasi adalah pelayanan penerbitan paspor Republik Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan pada proses penerbitan paspor RI, Pejabat Imigrasi juga mempertimbangkan fungsi penegakan hukum dalam bentuk pengawasan keimigrasian. Melalui proses pengawasan keimigrasian maka dimungkinkan bagi Pejabat Imigrasi untuk melakukan penundaan penerbitan paspor terhadap masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor yang sejalan dengan teori hunan security atau keamanan manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab seorang Pejabat Imigrasi mengambil keputusan untuk melakukan penundaan permohonan paspor bagi masyarakat serta kendala yang dihadapi dan memberikan solusi yang tepat dalam rangka mengatasi permasalahn tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan sumber data yang diperoleh melalui kajian literatur serta pelaksanaan wawancara terhadap narasumber yang memiliki pengalaman di bidang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan Pejabat Imigrasi melakukan penundaan terhadap penerbitan paspor antara lain berkas persyaratan permohonan kurang lengkap, pemohon memberikan keterangan tidak benar saat proses wawancara dalam rangka penerbitan paspor, pemohon terindikasi sebagai Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural. Adapun kendala yang seringkali dihadapi oleh Pejabat Imigrasi adalah terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait pelayanan yang diberikan karena dinilai mempersulit sehingga memperburuk citra Imigrasi pada umumnya. Selain itu Pejabat Imigrasi menghadapi dilema dalam pelaksanaan tugasnya karena dituntut untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat namun di sisi lain tetap harus memperhatikan aspek pengawasan terhadap permohonan paspor yang diajukan oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan human security atau keamanan manusia.

---

Immigration in Indonesia is known as one of institution that operates in the field of public services. However, immigration has four immigration functions apart from services, namely law enforcement, state security, and facilitator of community development, where the three functions other than services are often ignored by the community. This leads to the high expectations from the community about public services, thereby ignoring the other three functions. One of the services carried out by Immigration is the Republic of Indonesia passport issuance service. In carrying out service functions in the Indonesian passport issuance process, Immigration Officers also considering the law enforcement function in the form of immigration supervision. Through the immigration control process, it is possible for Immigration Officers to delay the issuance of passports for the public due to several factors that are in line with the theory of human security. The aim of this research is to analyze the factors that could possibly affecting the Immigration Officers decision to postpone the issuance of passport application, defining the problems that often faced by Immigration Officers and providing appropriate solutions in order to overcome these problems. This research uses qualitative methods using data sources from literature reviews and interviews with the people as informant who have experience in related fields. The result of this study showed that several factors causing Immigration Officers to postpone the passport issuance are including incomplete application requirements, the applicant providing incorrect information during the interview process in order to issue the passport, the applicant being indicated as a Non-Procedural Indonesian Migrant Workers. The problems that are often faced by Immigration Officers are related to complaints submitted by the public regarding the services provided because they are considered to be difficult and thus worsen the image of Immigration in general. Apart from that, Immigration Officers face a dilemma in carrying out their duties because they are required to provide excellent service to the community, but on the other hand they still have to pay attention to aspects of monitoring passport applications submitted by the community in order to realize human security."

"Pelayanan publik merupakan cerminan hubungan dan interaksi antara negara dan warga negara. Masyarakat saat ini tengah menuntut pelayanan publik yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau. Salah satu upaya dalam mencapai pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat adalah dengan menerapkan electronic government atau E-Government. Berdasarkan evaluasi dari keluhan masyarakat dan tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan publik agar pembuatan paspor lebih efisien, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan inovasi dalam memberikan pelayanan antrean permohonan paspor melalui peluncuran aplikasi baru yang diberi nama Mobile Paspor atau M-Paspor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan E-Government dalam Permohonan Paspor Online melalui M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat. Untuk menganalisis kualitas pelayanan E-Government digunakan model pengukuran E-Government Quality atau E-GovQual yang terdiri dari empat dimensi, yaitu Efficiency (Efisiensi), Reliability (Keandalan), Trust (Kepercayaan), dan Citizen Support (Dukungan bagi Masyarakat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode campuran yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 102 responden yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa Kualitas Pelayanan E-Government pada permohonan paspor melalui M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat termasuk dalam kategori baik. Hal tersebut dilihat dari empat dimensi yaitu dimensi efficiency, trust, reliability, dan citizen support masuk ke dalam kategori baik.

---

Public service is a reflection of the relationship and interaction between the state and citizens. The demand of public services that are able to meet the interests of the wider community, reliable and trustworthy, and accessible are increasing in the recent year. One of the efforts to achieve public services in accordance with the needs and expectations of the community is to implement electronic government or E-Government. Based on an evaluation of public complaints and demands from the public for improved public services in order to make passports more efficient, the Directorate General of Immigration issued an innovation in providing queuing services for passports through the launch of a new application called Mobile Passport or M-Paspor. This study aims to analyze the quality of E-Government services in Online Passport Applications through M-Passports at the Class I Immigration Office in Central Jakarta. To analyze the quality of E-Government services, the E-Government Quality or E-GovQual measurement model is used which consists of four dimensions, Efficiency, Reliability, Trust, and Citizen Support. This study used a quantitative approach with mixed methods which was carried out by distributing questionnaires to 102 respondents who had met the specified criteria and in-depth interviews. The results of the study found that the Quality of E-Government Services on passport applications via M-Paspor at the Class I Immigration Office in Central Jakarta in the good category. This can be seen from the four dimensions, the dimensions of efficiency, trust, reliability, and citizen support which appertain to the good category."

"[ABSTRAKTesis ini membahas tentang bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap orang asing baik itu yang berupa pengawasan administrasi.Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pengawasan tersebut berjalan dengan baik dan faktor apa saja yang menjadi faktor penghambat sehingga pengawasan terhadap orang asing di Kantor imigrasi Jakarta Barat tidak berjalan dengan baik.Penelitian ini bersifat deskriptis dengan pendekatan desain kualitatif. Model analisis dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang menjadi dasar dari pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini diambil dari pelaksana pengawasan orang asing yang keseluruhan berjumlah 4 orang.Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan terdapat adanya kelemahan pengawasan orang asing baik pada pengawasan administrasi maupun lapangan yang dapat menyebabkan pengawasan orang asing tersebut berjalan tidak baik. Kemudian didapat pula upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan administrasi guna terciptanya pengawasan orang asing yang sesuai dengan dikehendaki.

---

ABSTRACTThis thesis discusses how the Special Immigration Office Class I Jakarta Barat in running one of its functions is to supervise the stranger either in the form of administrative oversight.The goal is to determine the extent of supervision is going well and what factors are the limiting factor so that surveillance of foreigners in West Jakarta immigration office did not go well.This research is descriptive qualitative design approach. Model analysis by asking a number of questions that form the basis of the data collection. Informants in this study were drawn from implementing the overall supervision of foreigners amounted to 4 people.From the research conducted, concluded there is a weakness in supervision strangers either on administrative oversight and supervision of the field can cause the runs are not strangers either. Then come the efforts being made to improve the administrative control of foreigners in order to create the appropriate supervision with desired.;This thesis discusses how the Special Immigration Office Class I Jakarta Barat in running one of its functions is to supervise the stranger either in the form of administrative oversight.The goal is to determine the extent of supervision is going well and what factors are the limiting factor so that surveillance of foreigners in West Jakarta immigration office did not go well.This research is descriptive qualitative design approach. Model analysis by asking a number of questions that form the basis of the data collection. Informants in this study were drawn from implementing the overall supervision of foreigners amounted to 4 people.From the research conducted, concluded there is a weakness in supervision strangers either on administrative oversight and supervision of the field can cause the runs are not strangers either. Then come the efforts being made to improve the administrative control of foreigners in order to create the appropriate supervision with desired., This thesis discusses how the Special Immigration Office Class I Jakarta Barat in running one of its functions is to supervise the stranger either in the form of administrative oversight.The goal is to determine the extent of supervision is going well and what factors are the limiting factor so that surveillance of foreigners in West Jakarta immigration office did not go well.This research is descriptive qualitative design approach. Model analysis by asking a number of questions that form the basis of the data collection. Informants in this study were drawn from implementing the overall supervision of foreigners amounted to 4 people.From the research conducted, concluded there is a weakness in supervision strangers either on administrative oversight and supervision of the field can cause the runs are not strangers either. Then come the efforts being made to improve the administrative control of foreigners in order to create the appropriate supervision with desired.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Visa Kebijakan Pembebasan di Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta. Semenjak penerapan Kebijakan Pembebasan Visa sebagai Hukum Presiden No. 21 tahun 2016, Indonesia dapat diakses oleh 169 negara yang ingin memasuki wilayah Indonesia tanpa a proses seleksi. Ini berarti ada perubahan dalam Kebijakan Imigrasi yang sebelumnya menggunakan kebijakan selektif untuk membuka kebijakan pintu sampai sekarang. Implementasi Visa Kebijakan Pembebasan telah menyebabkan peningkatan pesat dalam kedatangan pengunjung asing di Indonesia Indonesia. Bandara Soekarno Hatta saat ini tercatat sebagai Top 20 of Busiest Bandara Internasional di dunia; pembuat kebijakan harus menyadari fakta ini ketika itu datang ke implementasi Kebijakan Pembebasan Visa. Pintu masuk Soekarno Hatta Bandara berada di bawah wewenang Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta itulah sebabnya mereka memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan tersebut. Ini Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan wawancara mendalam dan karya sastra digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasilnya menunjukkan bahwa diberlakukannya Visa Kebijakan Pembebasan belum diterapkan secara optimal. Seperti yang dikatakan Edward, ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan baru ini (1) tidak memadai proses komunikasi; (2) kualitas sumber daya manusia yang rendah dan kebijaksanaan dari yang lebih tinggi posisi (3) proses fragmentasi rendah karena kurangnya standar operasional prosedur. Ada dua faktor lain juga yang meliputi (1) penurunan sumber keuangan untuk migrasi dan (2) tidak ada prinsip timbal balik dalam memperkuat hubungan dengan yang lain negara.

---

This study aims to determine what factors influence the implementation of the Exemption Policy Visa at the Soekarno Hatta Class I Immigration Office. Since the application of the Visa Exemption Policy as Presidential Law No. 21 of 2016, Indonesia can be accessed by 169 countries who wish to enter Indonesian territory without a selection process. This means there have been changes in the previous Immigration Policy use selective policies to open policy doors until now. Implementation of the Exemption Policy Visa has led to a rapid increase in the arrival of foreign visitors in Indonesia Indonesia. Soekarno Hatta Airport is currently listed as the Top 20 of the Busiest International Airports in the world; Policy makers must be aware of this fact when it comes to implementing the Visa Exemption Policy. The entrance of Soekarno Hatta Airport is under the authority of Soekarno Hatta's Class I Immigration Office, which is why they have an important role in implementing the policy.

This research uses a post-positivist approach with in-depth interviews and literary works used as a data collection technique. The results show that the Visa Exemption Policy has not been implemented optimally. As Edward said, there are three factors that influence the implementation of this new regulation (1) inadequate communication process (2) low quality human resources and wisdom from a higher position (3) the fragmentation process is low due to lack of standard operating procedures. There are also two other factors which include (1) decreasing financial resources for migration; and (2) there is no principle of reciprocity in strengthening relationships with others country."