Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan saksi merupakan elemen yang menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Kemampuan seorang saksi untuk memberikan kesaksiannnya dalam proses peradilan atau untuk bekerjasama dalam penyidikan dan penegakan hukum tanpa rasa takut dari intimidasi atau pembalasan, sangat penting dalam rangka memelihara kepastian hukum. Perlindungan saksi dipandang sebagai alat penting dalam melawan kejahatan, dan sudah diadopsi oleh banyak negara. Program perlindungan saksi awalnya lahir di beberapa Negara. Amerika Serikat sebagai negara pioner telah memulainya pada tahun 1960-an. Dalam perkembangannya, program perlindungan saksi telah banyak diadopsi di berbagai negara seperti Inggris, Kolombia, Jepang, Korea Selatan, Philipina, dan negara lainnya. Di Indonesia lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan pada 18 Juli 2006 merupakan perkembangan yang signifikan dalam upaya melakukan reformasi sistem hukum pidana."

"Dalam beberapa tahun terakhir perkara pidana maupun gugatan perdata yang digelar di pengadilan sering terjadi. Kasus yang diajukan pada umumnya berkaitan dengan karya jurnalistik yang dihubungkan dengan pencemaran nama baik atau beberapa pakar pidana menyebutnya sebagai penghinaan tertulis. Ironisnya kebanyakan perkara tersebut berakhir dengan kekalahan pada pihak jurnalis/media, misalnya kalahnya majalah Time Vs Soeharto, kalahnya Majalah Tempo Vs Asian Agri, dan yang terakhir adalah digugatnya Tempo oleh Munarman, aktivis FPI. Keadaan ini dapat dipandang sangat tidak baik, bukan semata untuk membela satu pihak yaitu jurnalis atau seseorang yang merasa nama baiknya tercemar karena pemberitaan tetapi lebih jauh lagi perlu dikaji dari kedua aspek tersebut."

"Perlindungan hukum bagi 'justice collaborator' secara spesifik berbeda dengan perlindungan tehadap saksi, karena seorang 'justice collaborator' merupakan orang yang melakukan tindak pidana korupsi tetapi menjadi saksi untuk memberikan kesaksian dalam membantu mengungkap tindak pidana. Namun masih terdapat perbedaan penafsiran dan aturan yang dipedomani aparat penegak hukum dalam menetapkan status 'justice collaborator. 'Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif serta analisis beberapa kasus 'justice collaborator' di Indonesia, analisis kasus ini menjadi perlu, guna mengetahui penerapan 'status justice collaborator' oleh aparat penegak hukum dan analisis tersebut tentu dapat menjadi bahan masukan dalam politik hukum pidana Indonesia.

---

Legal protection for justice collaborators is specifically different from protection for witnesses, because a justice collaborator is a person who commits a criminal act of corruption but is a witness to give testimony in helping to uncover criminal acts. However, there are still differences in interpretation and rules that are followed by law enforcement officials in determining the status of justice collaborator. This study uses normative juridical analysis and analysis of several cases of justice collaborator in Indonesia, this case analysis becomes necessary, in order to determine the application of the status of justice collaborator by law enforcement officials and the analysis can certainly be input as recommendation in Indonesian criminal law policy."