Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rumput laut merupakan plasma nutfah yang berperan sebagai persediaan bibit dalam kegiatan budidaya. Saat ini rumput laut telah menjadi komoditas budidaya penting di berbagai provinsi di Indonesia. Penelitian tentang rumput laut di perairan pesisir Konawe Selatan dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 dengan tujuan untuk mengetahui kepadatan rumput laut di Teluk Kolono, Konawe Selatan, Sulawesi tenggara. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei di lima stasiun pengamatan dengan jarak antara stasiun 1000 m. Transek kuadrat ditarik 100 m dari pantai tegak lurus tubir, frame 1x1m diletakkan di setiap 10 meter sampai ke tubir. Kekayaan jenis, kepadatan dan dominasi dihitung dari data lapangan yang berupa biomassa rumput laut. Enam spesies rumput laut ditemukan di lokasi penelitian. Tiga spesies dari Class Chlorophytaceae dan tiga spesies dari Class Phaeophytaceae. Kepadatan total rumput laut dari seluruh stasiun diperoleh 239,55 g/m dan padina australia memiliki kepadatan tertinggi diantara spesies lainnya yakni 37,30 g/m dengan nilai dominasi 11,69. Rumput laut bernilai ekonomis yang ditemukan di lokasi pengamatan adalah Caulerpa dan Sargassum."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor penentu terkait strategikebijakan prioritas dalam pengembangan komoditi rumput laut di KabupatenKonawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan dalampenelitian ini yakni menggunakan analisis rantai nilai, analisis SWOT dan analisisproses hirarki (AHP). Pakar yang dijadikan narasumber dalam pengisian kuesionerAHP yakni Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Bappeda Kabupaten KonaweSelatan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan, Dinas KUMKMKabupaten Konawe Selatan, BP4K Kabupaten Konawe Selatan, nelayan serta ahlirumput laut (mantan anggota asosiasi rumput laut Indonesia).Hasil analisis rantai nilai (value chain analysis) menunjukkan bahwapenguatan dalam pengembangan komoditas rumput laut dilakukan pada tingkat hulu(petani rumput laut). Sementara hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategiyang dipakai adalah strategi strength- threat (ST) yakni inovasi melalui riset bibitunggulan rumput laut dan optimasi penggunaan lahan budidaya rumput laut. Hasilanalisis proses hirarki (AHP) menunjukan bahwa untuk mencapai tujuan (goal)peningkatan PDRB sektor pertanian dan perikanan melalui komoditi unggulanKabupaten Konawe Selatan strategi kebijakan prioritas utama yakni melalui risetbibit unggul rumput laut.

---

ABSTRACTThis research aimed to analysis the determinants related priority policy indevelopment of commodity seaweed in Konawe Selatan, Southeast SulawesiProvince. This research used value chain analysis, SWOT analysis and analyticalhierarchy process (AHP). The expert to complete questionnaire are BAPPEDASoutheast Sulawesi Province, BAPPEDA Konsel, Department of Marine andFisheries Konsel, Office KUMKM Konsel, BP4K Konsel, fishermen, and seaweedexperts (former member of the Association of Indonesian seaweed).The results of the value chain analysis shows that the reinforcement in thedevelopment of seaweed commodities carried on the upper level (seaweed farmers).The results of SWOT analysis shows that the strategy used is strength- threat (ST):innovation through research seaweed?s seeds and optimization for land use ofseaweed farming. The results of the analysis hierarchy process (AHP) shows that toachieve the goal increase in GDP of agriculture and fisheries sector throughcommodity South Konawe, the main priority of policy strategy is research quality ofthe seaweed's seeds.;This research aimed to analysis the determinants related priority policy indevelopment of commodity seaweed in Konawe Selatan, Southeast SulawesiProvince. This research used value chain analysis, SWOT analysis and analyticalhierarchy process (AHP). The expert to complete questionnaire are BAPPEDASoutheast Sulawesi Province, BAPPEDA Konsel, Department of Marine andFisheries Konsel, Office KUMKM Konsel, BP4K Konsel, fishermen, and seaweedexperts (former member of the Association of Indonesian seaweed).The results of the value chain analysis shows that the reinforcement in thedevelopment of seaweed commodities carried on the upper level (seaweed farmers).The results of SWOT analysis shows that the strategy used is strength- threat (ST):innovation through research seaweed?s seeds and optimization for land use ofseaweed farming. The results of the analysis hierarchy process (AHP) shows that toachieve the goal increase in GDP of agriculture and fisheries sector throughcommodity South Konawe, the main priority of policy strategy is research quality ofthe seaweed's seeds., This research aimed to analysis the determinants related priority policy indevelopment of commodity seaweed in Konawe Selatan, Southeast SulawesiProvince. This research used value chain analysis, SWOT analysis and analyticalhierarchy process (AHP). The expert to complete questionnaire are BAPPEDASoutheast Sulawesi Province, BAPPEDA Konsel, Department of Marine andFisheries Konsel, Office KUMKM Konsel, BP4K Konsel, fishermen, and seaweedexperts (former member of the Association of Indonesian seaweed).The results of the value chain analysis shows that the reinforcement in thedevelopment of seaweed commodities carried on the upper level (seaweed farmers).The results of SWOT analysis shows that the strategy used is strength- threat (ST):innovation through research seaweed’s seeds and optimization for land use ofseaweed farming. The results of the analysis hierarchy process (AHP) shows that toachieve the goal increase in GDP of agriculture and fisheries sector throughcommodity South Konawe, the main priority of policy strategy is research quality ofthe seaweed's seeds.]"

"Desa siaga merupakan salah satu program yang digulirkan Depkes.Komponen kesiapan menjadi salah satu faktor penting terhadap terlaksananya program desa siaga. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan pengembangan desa siaga di Kabupaten Konawe Selatan,dengan menggunakan desain kualitatif untuk mengetahui informasi keberadaan komponen pengembangan desa siaga. Pengumpulan data dilakukan dengan metode diskusi kelompok terarah dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari Sembilan variabel yang harus dimiliki dalam pengembangan desa siaga,baru empat variabel yang sudah dimiliki. Kesimpulannya secara umum Kabupaten Konawe Selatan belum siap untuk pengembangan desa siaga. Dinkes Kabupaten diharapkan mampu meningkatkan pengadaan sarana prasarana Poskesdes yang sudah berjalan baik dan meningkatkan kemitraan dengan pemerintah kecamatan dan desa.

---

Village alert was one program that published by Health Departement. The readiness component be an important factor to implementate village alert programs. The objective of this study was to identify ?the readiness in village alert development at South Konawe district?, which used a qualitative method to get more information about availability of components of village alert development. Data collected with focus group discussion and in depth interview. The findings of this study showed that the village in South Konawe just have four variables from nine variables that must been available. The conclusion was South Konawe district have not been ready for village alert development. It is recommended for Health Departement to improve Poskesdes facilities that have been going on and to improve collaboration with village and sub district government."

"Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng pada Desember 2004 melaporkan keluhan sejumlah petani rumput laut mengalami gangguan gatal-gatal terutama di punggung tangan, lengan, dan di sekitar leher. Menurut para penderita hal ini terjadi setelah melakukan budidaya rumput laut. Kasus ini merupakan hal baru karena selama perjalanan budidaya rumput laut di Indonesia kasus ini baru terjadi di Bantaeng. Berbagai dugaan penyebab gangguan ini yaitu dari aspek individu manusianya, proses kerjanya, dan aspek lingkungannya. Aspek lingkungannya meliputi rumput lautnya sendiri, organisme yang berasosiasi dengan rumput laut, air lautnya ataupun kondisi kesehatan petaninya.Tujuan : Untuk mengetahui penyebab dan faktor risiko terjadinya dermatitis kontak iritan pada petani rumput laut di Kabupaten Bantaeng Sulawesi SelatanMetodologi : Telah dilakukan penelitian dengan desain kasus-kontrol dari populasi petani rumput laut dengan mengadakan wawancara dan anamnesa terhadap 312 sampel kasus dan 217 sampel kontrol untuk mengetahui faktor-faktor risiko individu, proses kerja serta keadaan lingkungan petani. Dan untuk mengetahui penyebab gangguan gatal telah dilakukan pengamatan lapangan dan pemeriksaan laboratoriurn terhadap sampel rumput laut, biota ikutan yang berasosiasi, air laut dengan mengambil sample rumput laut, biota ikutan dan sample air laut di 12 titik di laut dan 4 titik di muara sungai. Terhadap rumput laut dan biota ikutannya juga telah dilakukan uji toksisitas dan uji tempel.Hasil : Sebagian besar responden bertempat tinggal di kecamatan Pajukukang, jenis kelamin perempuan, berumur sama atau diatas 23 tahun, tingkat pendidikan rendah, berstatus kawin, dengan tingkat pengetahuan - dan perilaku mengenai penyakit kulit sebagian besar buruk. Menurut proses kerja sebagian besar adalah pemilik, bekerja lebih dan satu bagian proses kerja, dan bekerja pada pembibitan dan lainnya kurang dari 8 jam sehari. Faktor lingkungan menunjukkan lingkungan fisik sarana kesehatan lingkungan sebagian besar tidak ada, lingkungan sosial ekonomi sebagian besar sedang, lingkungan perairan kotor dan lingkungan biologi di perairan budidaya rumput laut ditemukan biota laut hidroid.Penelitian menemukan variabel individu yang menjadi faktor risiko terjadinya dermatitis kontak iritan adalah tempat tinggal di kecanxatan Bantaeng (RO, j 10,79: (1K 95%: 5,43;21,42) dan Kecamatan Pajukukang (RO.n;,, 6,29 : OK 95%: 3,67;10,81), dan perilaku pencegahan dan pengobatan penyakit kulit buruk (RO,,°;°, 1,59: (1K 95%: 1,08;2,35). Sedangkan variabel proses kerja yang menjadi faktor risiko terjadinya dermatitis kontak iritan adalah gabungan proses kerja dan lama kerja : khusus pembibitan dan lama kerja > 8, jam sehari (RO an 4,93 :(IK 95%: 3,67;10,81). Pada lingkungan sosial ekonomi tidak ditemukan variabel yang menjadi faktor risiko dermatitis kontak iritan.Penelitian menemukan hidroid salah satu kolas Coelenterata yang memiliki nematosista beracun yang berasosiasi pada rumput taut diduga kuat sebagai penyebab dermatitis kontak iritan pada petani rumput laut di Kabupaten Bantaeng.Kesimpulan : Dermatitis kontak iritan pada petani rumput laut di Kabupaten Bantaeng disebabkan oleh hidroid yang berasosiasi pada rumput taut dengan faktor risiko tempat tinggal di Kecamatan Pajukukang dan Bantaeng, bekerja khusus pembibitan > 8 jam sehari, dan berperilaku buruk dalam pencegahan dan pengobatan penyakit kulit."

"ABSTRACTGiardiasis dapat bersifat asimtomatik dan simtomatik, salah satu gejalanya adalah diare kronik dan dapat menyebabkan malnutrisi khususnya pada anak. Sulawesi Tenggara adalah salah satu wilayah di Indonesia dengan prevalensi diare yang cukup tinggi khususnya Kabupaten Konawe, namun belum ada pendataan di wilayah itu mengenai kejadian giardiasis yang dapat menjadi patogen penyebab diare tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data prevalensi kejadian giardiais pada anak usia 3-10 tahun di Kabupaten Konawe serta melihat apakah terdapat hubungan antara kejadian giardiasis dengan jenis kelamin dan usia. Metode Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang yang dilaksanakan sejak bulan Januari-Oktober 2018. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari hasil pemeriksaan feses di laboratorium Departemen Parasitologi FKUI. Dari 496 sampel yang dikumpulkan dan diperiksa (bernilai positif apabila ditemukan kista atau trofozoit Giardia lamblia secara mikroskopis dengan teknik pemeriksaan langsung), diambil 100 sampel yang sesuai kriteria inklusi dan eksklusi untuk sebagai sampel penelitian. Prevalensi giardiasis pada anak usia 3-10 tahun di Kabupaten Konawe pada tahun 2017 mencapai 13%. Tidak terdapat hubungan antara kejadian giardiasis dengan jenis kelamin (nilai p=0,564; OR=1,493; Cl=0,453-4,924), kelompok usia (nilai p=1,00; OR=1,102; CI=0,311-3,909), dan tingkat pendidikan yang dibagi menjadi PAUD/TK dan SD (nilai p=1,00; OR=0,988. CI=0,279-3,490). Hasil terkait hubungan antara kejadian giardiasis dengan jenis kelamin sama dengan beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada beberapa penelitian dikatakan kejadian giardiasis banyak pada kelompok anak di bawah 5 tahun, sedangkan pada penelitian ini banyak ditemukan pada anak di atas 5 tahun sehingga perlu diteliti lebih lanjut dengan mencakup anak usia 0-2 tahun juga dan faktor-faktor eksternal yang berkaitan. Kesimpulan: idak terdapat perbedaan proporsi kejadian giardiasis pada kelompok anak laki-laki dan perempuan, pada kelompok anak usia 3-5 tahun dan 6-10 tahun, serta pada kelompok anak PAUD/TK dan SD.

---

ABSTRACT Introduction Giardiasis or G.lamblia infection can be asymptomatic and symptomatic, one of the symptoms of Giardiasis is chronic diarrhea and it can cause malnutrition, especially in children. Sulawesi Tenggara is one of the province in Indonesia with a high diarrhea prevalence, especially in Kabupaten Konawe, but there is no data collection in the region regarding the prevalence of G.lamblia infection that can be a causative pathogen of diarrhea. The purpose of this study was to obtain data of giardiasis prevalence in children 3-10 years old in Kabupaten Konawe and see whether there was a relationship between the incidence of giardiasis with gender and age. This is a cross-sectional study conducted since January-October 2018. The data that used is a secondary data from the results of the fecal examination in the laboratory of the Department of Parasitology FKUI. From 496 suitable samples which collected and examined (positive value if cysts or trophozoites was found microscopically by direct examination), 100 samples which matched the inclusion and exclusion criteria were taken for the study sample. The prevalence of giardiasis in children 3-10 years old in Kabupaten Konawe in 2017 reached 13%. There was no correlation between the prevalence of giardiasis with gender (p value = 0,564; OR=1,493; Cl=0,453-4,924), age categorized (p value = 1.00; OR=1,102; CI=0,311-3,909), and level education which is divided into childhood/kindergarten and elementary school (p value = 1.00; OR=0,988; CI=0,279-3,490).Discussion The result of the correlation between giardiasis prevalence and gender is same with another study before. In several studies, there were many occurrences of giardiasis in children under 5 years old, whereas there are many occurrences of giardiasis in children over 5 years old in this study. So it needs to be studied further by including children 0-2 years old and also find other related external factors with giardiasis.Conclusion:There was no difference in the giardiasis proportion in groups of boys and girls, in groups of children 3-5 years old and 6-10 years old, and also in groups of children in childhood/kindergarten and elementary school."

"Isu Bisnis dan Hak Asasi Manusia merupakan isu global yang menjadi perhatian negara dan sektor bisnis dalam melindungi, menghormati, dan remidiasi hak asasi manusia. Oleh karena itu, berbagai aktor baik negara, sektor bisnis, dan organisasi non-pemerintah (NGO) melakukan inisiatif dalam meningkatkan tanggung jawab sosial tentang pemenuhan hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara anggota PBB dalam memenuhi hak asasi manusia, mengadopsi Prinsip-prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia menjadi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 dan diperbaharui dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Namun, inisiatif tersebut tidak bekerja secara efekti sebagai payung dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh aktivitas bisnis di Indonesia, khususnya dalam kasus tambang pasir laut oleh Perusahaan asal Belanda (PT. Royal Biskalis) di Perairan Spermonde tahun 2020 yang berdampak pada masyarakat nelayan Pulau Kodingareng di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kehadiran NGO seperti WALHI Sulawesi Selatan memilki peran penting dalam mengadvokasi isu tersebut. Penelitian ini fokus dalam menganalisis peran WALHI Sulawesi Selatan dalam mengadvokasi kasus penambangan pasir laut di Periaran Spermonde tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus menggunakan pendekatan wawancara dan dokumen. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan konsep utama Transnational Advocacy Network (TAN) dari Kekck dan Sikkink (1998). Penelitian ini menemukan bahwa peran advokasi yang dilakukan oleh Walhi Sulwesi Selatan dalam kasus tersebut ada tiga, yaitu coordinating roles, enabling roles, dan berperan sebagai lawan. Secara akademis dan praktis, penelitian ini berkontribusi pada kajian hubungan internasional dalam menganalisis inisiatif boomerang pattern dan opportunity structures dalam mengadvokasi kasus secara transnasional. Secara praktis penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan peran advokasi NGO khususnya dalam hubungan transnasional.

---

Business and Human Rights are global issues that are of concern to countries and the business sector in protecting, respecting and remedying human rights. Various actors, including the state, business sector and non-governmental organizations (NGOs), are taking initiatives to increase social responsibility regarding the fulfilment of human rights. Indonesia as an UN member country in fulfilling human rights, adopted the Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) into Presidential Regulation Number 75 of 2015 concerning the National Human Rights Action Plan for 2015-2019 and updated in Presidential Regulation Number 53 of 2021 concerning National Human Rights Action Plan 2021-2025. However, this initiative does not work effectively as a regulation in cases of human rights violations caused by business activities in Indonesia, especially in the case of sea sand extraction by the Dutch company (PT. Royal Biskalis) in Perairan Spermonde in 2020 which had an impact on fishing communities in Kodingareng Island, Makassar, South Sulawesi. Therefore, the presence of NGOs such as WALHI South Sulawesi has an important role in advocating for this issue. This research focuses on analyzing the role of WALHI South Sulawesi in advocating for the case of sea sand extraction in the Perairan Spermonde in 2020. This research is qualitative research with a case study using an interview and document approach. In analyzing the data, this research uses the main concept of Transnational Advocacy Network (TAN) from Keck and Sikkink (1998). This research found that the advocacy roles carried out by WALHI South Sulwesi in this case were three, namely coordinating roles, enabling roles, and acting as opponents. Academically and practically, this research contributes to international relations studies in analyzing boomerang pattern initiatives and opportunity structures in advocating cases transnationally. Practically, this research contributes to increasing the advocacy role of NGOs, especially in transnational relations."

"Integrasi kerajaan-kerajaan lokal ke dalam negara nasional berlangsung secara damai yakni kerajaan-kerajaan itu secara sukarela berintegrasi ke dalam negara nasional. Di dalam proses integrasi kerajaan-kerajaan lokal ke dalam negara nasional terdapat benturan-benturan antar berbagai kelompok kepentingan. Teristimewa antara kepentingan lokal dan nasional atau benturan kepentingan pemerintah swapraja yang terintegrasi dengan kepentingan pemerintah pusat di daerah. Benturan antar kepentingan pemerintah swapraja dan kepentingan pemerintah pusat atau tuntutan desentralisasi oleh daerah atas pemerintahan yang sentralistik menjadi masalah nasional, yang melahirkan gejolak sosial di daerah; seperti peristiwa yang terjadi di Kendari.Di dalam proses integrasi tersebut di atas, orang-orang Tolaki di Kewedanaan Kendari merasa diperlakukan secara tidak adil, karena tatkala mereka merelakan hak-hak istimewanya hilang akibat integrasi dan mengharapkan mendapat kompensasi di dalam negara nasional, yaitu menduduki jabatan-jabatan penting, ternyata pemerintah Daerah Sulawesi mengeluarkan kebijakan draping pegawai sehingga harapan mereka tidak terwujud. Integrasi itu pula telah menyebabkan Swapraja Laiwui melepaskan hak peradilan, kepolisian, hak milik atas tanah. Inheren dengan itu para anakia (bangsawan) dan tonomotuo (kelompok adat) melepaskan hak-hak istimewa. Hak istimewa itu meliputi; untuk anakia kehilangan hak kepemilikan alas tanah, kekuasaan eksekutif, kehilangan budak-budak, dan tidak lagi menerima penyerahan hasil-hasil produksi petani. Sedangkan, untuk golongan tonomotuo harus melepaskan hak peradilan dan, tiriak lagi menerima penyerahan hasil produksi petani.Realitas sosial, ekonomi, dan politik yang dialami saat itu tidak akomodatif terhadap terpenuhinya harapan-harapan mereka. Oleh karena, Kendari hanya di bentuk menjadi kewedanaan di dalam Daerah Bagian Sulawesi Tenggara. Merekapun tidak dapat menduduki jabatan-jabatan baru di kantor kantor baru karena yang dibutuhkan adalah tenaga dengan kriteria berpengalaman dan berpendidikan. Kriteria itu tidak dimiliki oleh sebagian besar keluarga golongan anakia dan tonomotuo. Kesulitan untuk memperoleh tenaga berpengalaman dan terdidik di Kendari, diatasi dengan droping pegawai. Kebijakan tersebut melahirkan kekecewaan para anakia dan tonomotuo. Kekecewaan lain karena Kendari hanya ditetapkan berstatus kewedanaan, kemudian mereka terpinggirkan secara ekonomi dan politis oleh kebijakan itu. Mereka kemudian menuntut pemekaran Daerah Bagian Sulawesi Tenggara menjadi; Daerah Bagian Sulawesi Tenggara untuk kepulauan dan untuk daratan Sulawesi dibentuk Daerah Bagian Sulawesi Timur. Mereka menutut pula agar dilakukan mutasi pegawai yaitu mutasi ke luar Kewedanaan Kendari bagi pegawai negeri yang berasal dan Sulawesi Selatan dan mutasi ke dalam Kewedanaan Kendari bagi pegawai negeri putera daerah.Kekecewaan golongan anakia dan tonomotuo semakin bertambah besar setelah pegawai negeri yang baru, korup, berkolusi dengan pengusaha dalam memperkaya diri. Di sisi lain kondisi masyarakat semakin memburuk karena harus mengungsi akibat gangguan dari DI-TII dan tidak mampu berproduksi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kekurangan makanan. pendidikan terlantar dan terputus, kesehatan memburuk, terjadi kemorosotan moral. Kemiskinan, kebodohan, dan dekadensi moral disebabkan oleh selain yang tersebut di atas, juga karena kegagalan pembangunan masyarakat miskin dengan pendekatan etik, dan tekanan aparat keamanan.Momentum ini dimanfaatkan oleh Alim Taufik dan kawan-kawan dari golongan anakia dan tonomotuo untuk memperjuangkan kepentingannya. Mereka bertindak bersama secara sistematis di semua lini dengan mengangkat kepentingannya menjadi kepentingan bersama orang Tolaki. Mereka, merumuskan akar permasalahan dan kendala pembangunan di Kendari. Bahwa akar permasalahan yang menyengsarakan orang Tolaki adalah eksploitasi pegawai negeri, pengusaha, pedagang, transmigrasi, polisi dan tentara Bn 718. Dirumuskan pula solusi permasalahan yaitu harus mengeluarkan pegawai negeri yang berasal dari luar Konawe, minimal, mereka dibatasi di dalam peran-peran politik, ekonomi."

"Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau dengan deposit nikel laterit terbesar di Indonesia, yang berkaitan erat dengan keberadaan East Sulawesi Ophiolite (ESO). Deposit nikel laterit merupakan hasil dari pelapukan batuan ultramafik yang ditemukan pada sekuen ofiolit, sehingga mengalami pengayaan unsur tertentu pada setiap profil laterit. Penelitian mengenai hubungan antara batuan induk terhadap karakteristik deposit nikel laterit yang dihasilkan masih jarang ditemukan sehingga sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batuan induk serta kaitannya terhadap karakteristik deposit nikel laterit yang terdapat di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tepatnya di lapangan DS. Penelitian diawali dengan klasifikasi batuan induk berdasarkan data geokimia XRF dengan menggunakan pembelajaran mesin tersupervisi yang kemudian dilanjutkan dengan analisis petrografi dan mikro XRF pada setiap tipe batuan dasar yang ditemukan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa daerah penelitian tersusun atas batuan ultramafik harzburgit tipe 1, 2 dan 3 yang dibedakan berdasarkan komposisi mineral utama. Dari hasil analisis data XRF setiap zona, didapatkan hasil bahwa persentase nikel tertinggi ditemukan pada profil saprolit lunak pada zona harzburgite tipe tiga yang didukung oleh kondisi kemiringan lereng.

---

Sulawesi is one of the islands with the largest nickel laterite deposits in Indonesia, which is closely related to the existence of East Sulawesi Ophiolite (ESO). Laterite nickel deposit is the result of weathering of ultramafic rocks found in ophiolite sequences, with certain element enrichment in each laterite profile. Research on the relationship between the source rock and the characteristics of the laterite nickel deposit is still rarely found, so it is very interesting for further research. This study aims to determine the source rock and its relation to the characteristics of laterite nickel deposits in Konawe Regency, Southeast Sulawesi, precisely in the DS field. The study began with the classification of the bedrock based on XRF geochemical data using supervised machine learning which was continued with petrographic and micro XRF analysis for each type of bedrock. Based on the research results, it is known that the research area is consisted of ultramafic harzburgite rocks types 1, 2 and 3 which are differentiated based on the composition of the major minerals. From the analysis of XRF data for each zone, the result shows that the highest percentage of nickel was found in the soft saprolite profile in the Harzburgite zone type three which was supported by morphological conditions."