Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perang ranjau (khususnya ranjau magnetik) terbukti masih sangat efektif sejak Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Untuk menangkal ranjau magnetik ini diketemukan sistem degaussing yaitu sistem yang berfungsi maniadakan kemagnetan pada badan kapal. Sesuai dengan perkembangan teknologi tidak tertutup kemungkinan sistem ini untuk diterapkan pada bidang-bidang kemiliteran yang lain."

"Tesis ini mengkaji kewajiban hukum internasional yang dimiliki oleh negara kepulauan terhadap kerangka kapal perang asing yang terdampar atau tenggelam di wilayah kedaulatannya. Permasalahan ini penting mengingat kompleksitas hukum maritim dan lingkungan yang berkaitan dengan penanganan bangkai kapal perang, yang dapat memiliki implikasi politik dan lingkungan yang signifikan. Penelitian ini adalah penelitian normatif, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Pendekatan hukum internasional untuk menganalisis kewajiban negara kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 (UNCLOS 1982) serta praktik dan kebijakan yang relevan. Selain itu, tesis ini juga mengeksplorasi kasus-kasus studi dan tinjauan literatur untuk memahami bagaimana negara-negara kepulauan menghadapi tantangan dalam mengelola kerangka kapal perang asing sesuai dengan kewajiban mereka dalam menjaga keamanan maritim dan melindungi lingkungan laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kerangka kapal perang asing oleh negara kepulauan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga berhubungan dengan aspek politik, lingkungan, dan keamanan regional. Implikasi dari kajian ini memberikan wawasan yang mendalam terhadap bagaimana negara kepulauan dapat memperkuat kerangka regulasi dan praktik yang efektif dalam menghadapi tantangan tersebut, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum laut internasional.

---

This thesis examines the international legal obligations of archipelagic states concerning the remains of foreign warships that have run aground or sunk in their sovereign territory. This issue is significant due to the complexity of maritime and environmental law associated with the handling of warship wrecks, which can have substantial political and environmental implications. This research is a normative study, utilizing document study as the data collection method, which means the data used is secondary and the analytical technique employed is content analysis. The international legal approach for analyzing the obligations of archipelagic states is based on the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) and relevant practices and policies. Additionally, this thesis explores case studies and literature reviews to understand how archipelagic states address the challenges of managing foreign warship remains in line with their obligations to ensure maritime security and protect the marine environment. The research findings indicate that the handling of foreign warship remains by archipelagic states is not only a legal obligation but also relates to political, environmental, and regional security aspects. The implications of this study provide deep insights into how archipelagic states can strengthen regulatory frameworks and effective practices to address these challenges, considering their rights and obligations within the context of international maritime law."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas sikap pro-kontra terhadap wajib militer di Australia pada masa perang Dunia I. Sikap pro-kontra ini kelak akan mewarnai perdebatan dalam parlemen dan masyarakat seiring dengan berjalannya perang. Penelitian ini adalah penelitian sejarah secara deskriptif-analisis.Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah, yakni proses menguji dan menganalisa secara kritis diantaranya peninggalan masa lampau (arsip-arsip) dan rekaman film dokumenter. Pengumpulan data ini diperoleh melalui kepustakaan yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Ilmu PengetahuanBudaya Universitas Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, dan Perpustakaan Nasional serta arsip-arsip yang diunduh dari situs yang beralamat www.naa.gov.au dan www.youtube.com.Hasil penulisan menunjukkan bahwa kebijakan wajib militer di Australia telah mengakibatkan terpecah-belahnya masyarakat Australia dalam sikap pro dan kontra sepanjang Perang Dunia I. Walaupun hasil referendum wajib militer telah kalah melalaui dua kali referendum, namun pengiriman tentara Australia ke medan Perang Dunia I terus dilakukan oleh Pemerintah Australia karena loyalitas yang tinggi dariPerdana Menteri Hughes yang tinggi terhadap mother country-nya (Kerajaan Inggris)

---

ABSTRACTThis paper discuss pro and con?s attitude towards conscription in

Australia during the First World War. Pro and con will be colorfull the

debates in parliament and public a long the First Wold War. The research is a historical research with descriptif-analysis. The method that used in the writing of this paper is a historical method, the historical method is process of testing and critically analyze example the relics (archives) and documentary film. The data collection was

obtained from literature in the Library of the Faculty of Humanities

University of Indonesia, Central Library University of Indonesia, National Library and archives that are downloaded from website www.naa.gov.au andwww.youtube.com. The results show that military act in Australia has resulted infragmented Australian society in pro and con?s attitude during the First World War. Although the results of the referendum was defeated through twice conscription referendum, but the Australian Government continuously still to sending Australian Army to the location of World War I because of high loyalty from Prime Minister Hughes to his mother country (English Kingdom)."

"Penelitian ini hadir untuk menjelaskan bagaimana Angkatan Laut Republik Indonesia menjalankan kebijakan terkait pengadaan dan pemanfaatan kapal perang yang berlangsung selama masa Demokrasi Parlementer. Fokus perhatian dari penelitian ini mengarah pada implementasi dari kebijakan yang diambil guna memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Dengan menggunakan metode kesejarahan, penelitian ini menemukan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya proses pengadaan kapal perang yang nantinya akan dimanfaatkan oleh Angkatan Laut Republik Indonesia. Alasan pertama berkaitan dengan maraknya gerakan-gerakan separatis di beberapa daerah yang mengancam keutuhan Republik Indonesia. Sedangkan alasan kedua berkaitan dengan tindakan Belanda yang mengabaikan kesepakatan mengenai pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Kedua faktor ini pada akhirnya membuat Presiden Sukarno menjalankan kebijakan penguatan sekaligus konfrontasi militer sebagai kekuatan penggentar. Sekalipun telah memperhatikan berbagai sudut pandang, penelitian ini masih memiliki ruang bagi pembahasan lanjutan yang mempertimbangkan pandangan-pandangan figur pemimpin lain dan pertimbangan terhadap sumber yang lebih beragam.This research present to explain how the Indonesia Navy launched a policy related to the procurement and utilization of the warships during the Parliamentary Democracy period. The focus of attention from this research is directed at the implementation of the policies taken to maintain Indonesias marine defense and security. Using the historical method, this study found the factors that led to the procurement process of warships to be used by the Indonesian Navy. The first reason relates to separatist movements in several regions which threaten the integrity of the Republic of Indonesia. While the second reason relates to the Netherlands which discusses West Irian into the lap of Indonesia. These two factors ultimately led President Sukarno to carry out a policy of strengthening while military confrontation as a deterrence power. Despite considering various points of view, this research still has room for further discussion that discusses the views of other leaders and considerations of a more diverse source."

"Perang Patriotik Besar merupakan perang terbesar dalam sejarah Uni Soviet. Peang ini terjadi pada tahun 1941-1945 antara Uni Soviet dan Jerman. Skripsi ini membahas tiga buah pidato yang disampaikan oleh Stalin pada masa itu. Secara khusus skripsi ini akan menganalisis secara kritis penggunaan unsur-unsur persuasif yang digunak oleh Stalin dalam ketiga pidato tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan model deskripsi, eksplanasi dan interpretasi. Penulis menggunakan teori wacana kritis model Van Dijk untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini adalah pemaparan secara kritis ketiga unsur persuasive, yaitu penggunaan kata sapaan, kata ganti dan gaya bahasa.

---

Great Patriotic War is the greatest war in the history of Uni Soviet Union. This war took place in 1941-1945 between the Soviet Union and Germany. This thesis discusses three speech delivered by Stalin at that time. In particular, this thesis will analyze critically the use of elements of persuations used by Stalin in those three speech. The research method used in this thesis is a qualitative methode with description, explanation, and interpretation models. The author use the theory of critical discourse, Van Dijk to analyze the data. The results of this study is the exposure to these three critical elements of persuasive, namely the use of the word greeting word, pronoun, and stylistics."

"Perang berkaitan erat dengan arsitektur. Berawal dari arsitektur menjadi objek yang diserang, lalu lahir arsitektur sebagai pertahanan. Strategi perang terus mengalami perkembangan, hal ini memicu arsitektur menjadi bagian dari strategi perang. Arsitektur juga harus ikut berkembang dan melihat kebutuhan dari strategi perang tersebut agar dapat bertahan dalam perang. Tulisan ini mencoba menganalisa strategi arsitektur sebagai pertahanan dalam perang. Tulisan ini juga didukung oleh pembahasan studi kasus dari sebuah cerita agar terlihat jelas bagaimana strategi arsitektur sebagai pertahanan dengan strategi yang digunakan user untuk bertahan begitu juga sebagai penyerang.

---

War is closely related to architecture. It starts when architecture became an object being attacked, which bring forth the idea of architecture as a defense. War strategy advances continuously, it triggers architecture to be part of the war strategy. Architecture must also take part in the advancement and recognize the needs to survive in war.

This paper attempts to analyze the architecture strategy as a defense in war. This paper is also supported by case studies research from stories in order to clearly find the architecture strategy used by a user to defend along with the strategy to attack."